Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai pengangkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala pemerintahan sering kali terlewatkan.ㅤㅤBuku Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan dari 195 Konstitusi Negara ini hadir untuk mengulas lebih rinci mengenai syarat menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan di setiap negara berdasarkan pada konsitusinya. Buku ini akan membahas mengenai peran penting kepala negara dan kepala pemerintahan, model yang memengaruhi syarat kepala negara dan kepala pemerintahan, serta syarat-syarat bagi kepala negara dan kepala pemerintahan di 195 negara, termasuk Indonesia."

"Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, penerapan pemikiran Imam Al-Mawardi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dapat melalui mekanisme musyawarah dan penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara akan sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan yang mendasar terkait dengan bentuk negara, hukum dasar yang berakibat berbedanya sistem pemilihan kepala negara. Lalu, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan pencalonan dapat dimasukkan sebagian karena tidak bertentangan dengan persyaratan pencalonan kepala negara yang berlaku di Indonesia.

---

This research was based on the toughts of Imam Al-Mawardi system requirements related to the elevtion of the head of state compared with the provisions of the constitution of the Republic of Indonesia in 1945. First, thought of Imam Al-Mawardi about requrements and the systems of election of the head of State. Second, the tought-provoking with existing provisions in the Constitution of The Republic Indonesia in 1945. Third, the application of the thought of Imam Al-Mawardi in Indonesia. The method used is normative legal research approach to secondary data use comparisons.

The results of this research is the head of State electoral system according to Imam Al-Mawardi can be through mechanisms of deliberation and the appoinment by the previous head of state. Imam Al-Mawardi thinking about electoral systems the head of State will be difficult to apply in Indonesia due to differences associated with the fundamental form of the Basic Law of The State, which resulted in different electoral systems the head of State. And then, the thought of Imam Al-Mawardi abaout candicacy requirements can be incorporated in part because it does not conflict with the requirements of the nomination of the head of State in Indonesia."

"ABSTRAKPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara PTUN dan MK sudah dibedakan secara tegas dalam Pemilukada. PTUN untuk menangani perselisihan administrasi Pemilukada dan MK untuk menangani perselisihan hasil Pemilukada. Namun, kedua putusan di lembaga pengadilan yang berbeda tersebut juga bisa memberikan implikasi hukum yang berbeda terhadap legalitas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Secara teoritis, apabila melihat prinsip kekuatan hukum yang mengikat erga omnes, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK sama-sama memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Problem yang muncul adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai pejabat yang wajib untuk selalu melaksanakan putusan pengadilan berada dalam dilema yuridis untuk melaksanakan putusan antara putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Di sisi yang lain, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK memiliki kendala dalam penerapannya apabila terkait dengan proses Pemilukada baik itu diakibatkan oleh kultur hukum, kendala teknis, posibilitas konflik sosial yang ditimbulkan, dan sebagainya. Perbedaan implikasi putusan antara PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK diakibatkan oleh tidak adanya batasan waktu penanganan perselisihan administrasi dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemiluan. Hal ini mencerminkan politik hukum terkait dengan pengaturan pengisian posisi jabatan pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya setiap periode selalu harus ada perbaikan dan evaluasi.

---

ABSTRACTState Administrative Court (PTUN) and the Constitutional Court ( MK ) has an important role in law enforcement in Indonesia and constitutional duties equally. One of the constitutional mandate of the Administrative Court and the Constitutional Court is equally into the courts in examining the disputes that arise in the General Election of Regional Head (Pemilukada) process. Authority between the Administrative Court and the Court has explicitly distinguished in the General Election. The Administrative Court to handle administrative disputes and the Constitutional Court to handle election result disputes. However, two decisions on different courts could also provide different legal implications of the legality the chosen of Regional Head and Deputy Head. This study is a juridical-normative research using qualitative methods of data analysis. Theoretically, based on principle legally enforceable erga omnes, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has the same binding legal force. The problem is KPU/ KPU Province/Regency/City (election commission) as officials are obliged to execute court decisions are always in a dilemma between the judicial decision to execute the decision of the permanent legal binding Administrative Court or the Constitutional Court which has different legal implications. On the other hand, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has disadvantages in its application if either linked to Election process was caused by the legal culture, technical constraints, posed for the possibility of social conflict, etc. The difference between the implications of the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court due to the absence of a time limit and has a problem about the harmony of electoral legislation. This reflects the ‘politics of law’ related to the charging arrangements positions of Regional Head and Deputy Head that always should be improvements and evaluation periodically."

"Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan medan makna kepala negara dalam bahasa Arab, khususnya yang terdapat pada Alquran dan Hadis. Ada enam leksem yang diteliti pada penelitian ini: ?Uli al-?amr, ?amir al﷓ mu?minin, khalifah, ?imam, sultan, dan malik. Hubungan yang terjadi di antara keenam leksem itu adalah hubungan paradigmatik. Korpus data yang berhasil dikumpulkan 1265 data yang terdiri atas 76 data dari Alquran dan 1189 data dari hadis. Jumlah itu sudah termasuk infleksi yang berupa bentuk plural pada leksem khalifah, ?imam, dan malik.Di dalam penelitian ini dibicarakan medan makna, makna leksem dalam konstruksi kalimat, taksonimi, dan meronimi keenam leksem itu. Pada pembicaraan mengenai medan makna, diketahui adanya hubungan kongruensi yang berupa hubungan inklusi, tumpang-tindih, dan disjungsi. Analisis masing-masing leksem ketika berada pada konstruksi kalimat menunjukkan makna masing-masing leksem bersinonim dengan yang lain pada satu waktu dan di waktu yang lain berbeda makna. Masing-masing leksem dapat berkonotasi negatif dan berkonotasi positif tergantung konteks dan kolokasinya. Analisis pada konstruksi kalimat juga menunjukkan terjadinya kepolisemian dan kehomoniman pada keenam leksem itu.Pada analisis taksonimi, diketahui leksem ?Uli al-?amr merupakan superordinat dari leksem `ulama ? dan leksem ?umara?, sementara leksem ?umara? menjadi superordinat dari leksem ?amir al-mu?minin dan leksem malik. Leksem ?amir al-mu?minin sendiri menjadi superordinat dari leksem khalifah, ?imam, dan leksem sultan. Analisis meronimi pada keenam leksem itu menunjukkan leksem ?uli al-?amr merupakan holonim dari leksem-leksem lain yang merupakan partonim dari leksem ?uli-al-?amr.

---

The research target is to explain semantic field of head of state in Arabic, especially, which is found in Alquran and Hadith. The lexemes which examined were ?uli al-?amr, ?amir al-mu?minin, khalifah, ?imam, sultan, and malik. The relationship among lexemes is paradigmatic. In this research, there are 1265 data. The amounts of 76 data were taken from Alquran and 1189 data from Hadith. Those data were including the inflection of plural form of khalifah, ?imam, and malik.

The research discusses the semantic field, lexeme meaning in sentences construction, taxonymy, and meronymy of those lexemes. On semantic field, there is congruence in the form of inclusion, overlap, and disjunction.

The analysis of each lexeme in the sentence construction shows the meaning of each lexeme has synonymous meaning with other at one time and has different meaning in other time. Each lexeme could have negative and positive connotation. The connotations are depending on its context and collocation. On the analysis of sentence construction, there are polysemy and homonymy tendency of those lexemes.

On the taxonymy analysis, ?uli al-?amr is the superordinate of `ulama? and ?umara?, while ?umara? the superordinate of ?amir al mu?minin and malik. Another finding shows ?amir' al-mu?minin as the superordinate of khalifah, ?imam, and sultan. In the analysis of metonymy relation, it was found that ?uli al-?amr is the holonym of other lexemes which are the partonym of ?uli al-?amr."

"Strategic environmental developments in the global and regional levels pose a threat to the country, both military and non military threat that requires a state of readiness to conduct a precaution. One step is to hold enemy's preparedness to defend the country program for all people. In this case the community must have the spirit of nationalism, patriotism, love of the homeland and the physical ability and discipline to defend the country when the country is in a state of war against an enemy. Defending the country is very important for Indonesia given the country's defense system is a defense system of the universe where the people are supporting components that must be ready to defend the country from the threat of the enemy. Readiness required juridical, human resources, budget, infrastructure and cultural in organizing to defend the state program."