Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apa yang dimaksud dengan pola pikir orang kaya? Cara paling mudah untuk mempelajari pola pikir orang kaya adalah dengan membaca buku ini." —Kang Hwan Kook Penulis buku investasi ternama di Korea Selatan Young Chul, pekerja kantoran yang gemar berspekulasi tentang investasi, tanpa sengaja bertemu kembali dengan teman lamanya, Kwang Soo. Kwang Soo yang adalah anak penjual barang antik sederhana kini menjadi kaya raya dan menjalankan bisnis yang sukses. Padahal, semasa SMA, kondisi keuangannya tidak lebih baik dibandingkan Young Chul. Apa yang terjadi padanya? Young Chul sangat penasaran apa yang Kwang Soo lakukan selama dua puluh tahun terakhir hingga bisa menjadi sekaya sekarang. Young Chul adalah lulusan universitas ternama dan bekerja di perusahaan terpandang, sangat berbeda dari Kwang Soo yang hanya lulusan universitas kecil di pinggir kota. Namun, kebiasaan dan cara keduanya mengelola uang sangatlah berbeda. Hasilnya, Kwang Soo kini bisa hidup nyaman dan mapan sesuai yang dia inginkan, sedangkan Young Chul, yang secara penampilan terlihat mentereng, tertatih-tatih menopang gaya hidupnya. Apa rahasia Kwang Soo sehingga bisa mengubah nasibnya? Apa yang dia ketahui tetapi tidak diketahui oleh Young Chul? Apakah Young Chul pada akhirnya juga bisa menjadi kaya? ***** “Buku ini pantas disebut sebagai versi Korea dari Rich Dad Poor Dad. Nasihat dan ilmu yang diberikan teman kaya raya yang kembali bertemu setelah dua puluh tahun membawa kita ke dunia baru. Saat membaca 315 halamannya dalam sekejap dengan gaya penulisan yang mudah dicerna, Anda akan merasakan sendiri seperti apa kebijaksanaan orang yang kaya.” —Jeong Tae Ik YouTuber @buiknam_tv “Sepanjang membaca buku ini, wajah saya seperti terbakar karena Penulis seakan menulis cerita tentang diri saya. Saat selesai membaca buku ini, Kwang Soo-nim seakan ada bersama saya. Buku ini bagaikan pedal gas yang memacu saya dalam hidup yang statis."

"ABSTRAKLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan gerakan swasta masyarakatyang terpanggil untuk melakukan sesuatu yang nyata bagi masyarakat, terutama ekonomilemah. Di Indonesia, LSM mulai berkembang sejak awal tahun ?70-an, seiring dengansemakin terbatasnya peranan partai politik. PESAT merupakan salah satu contoh dan LSM yang banyak membantu di dalammeningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ekonomi lemah di Kotamadyadan Kabupaten Bandung melalui pengadaan kebutuhan sarana air bersih. Kegiatandilaksanakan dengan cara swadaya, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam serta manusia yang ada secara optimal. Kelangsungan hidup LSM, termasuk PESAT, tergantung pula kemampuannyadalam menyediakan dana bagi pengembangan kegiatan dan organisasi. Peran paradonatur masih cukup besar bagi LSM-LSM di Indonesia di dalam pengadaan dana untukpelaksanaan proyek-proyek sosialnya. Karena itu kepercayaan donatur harus dijagadengan cara mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat suatu proyek sosial terhadap masyarakat yang dibantunya, dalam hal ini proyek pembangunan sarana air bersih, PESAT perlu melakukan analisis finansial untuk mengetahui kelayakan setiap proyek sosialnya dibandingkan dengan dana dan potensi yang digunakan. Hal ini juga untuk menanggapi pendapat bahwa proyek sosial bukanlah merupakan proyek yang menguntungkan dari segi investasi. Melalul analisis dan evaluasi kelayakan tersebut,PESAT dapat mengetahui apakah proyek sosial tersebut memberikan nilai investasipositif, yang artinya Iayak untuk dilaksanakan. Dengan mengambil beberapa kasus atau proyek yang telah dilaksanakan olehPESAT, yaitu proyek pembangunan sarana air bersih di Kampung Cihanja, KotamadyaBandung; serta di Kampung Babakan Leungsir dan Kampung Pasir Kuning, KabupatenBandung; proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode Net Present Value.Data-data diperoleh dan catatan arus kas yang dimiliki oleh PESAT, ditambah hasilwawancara terhadap pengurus PESAT dan karyawan dan instansi-instansi yang terkait. Awalnya analisis dilakukan berdasarkan data-data hasil estimasi pada saat proyekakan dilaksanakan. Kemudian dilakukan evaluasi kelayakan berdasarkan data-data aktualyang dimiliki pada saat ini. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi sesungguhnya darimasing-masing proyek, sehingga dapat memberikan masukan bagi PESAT dalampengambilan keputusan untuk pengembangan proyek selanjutnya. Hasil analisis dengan menggunakan Net Present Value, tanpa mempertimbangkanfaktor-faktor sosial yang dimiliki oleh masing-masing proyek, memberikan hasil negatif,yang artinya proyek tidak cukup layak dilaksanakan dari sudut investasi. Tetapi denganmengkuantifikasikan faktor-faktor sosial proyek sebagai bagian dari arus kas meaIuiperhitungan Net Present Social Value, maka diperoleh Total Net Present Value yangpositif untuk masing-masirig proyek. Artinya proyek pembangunan sarana air bersih olehPESAT tersebut layak untuk dilaksanakan. Dari hasil perbandingan antara perhitungan estimasi dan aktual, maka terlihatadanya perbedaan hasil perhitungan yang disebabkan oleh beberapa faktor, sepertiperekonomian masyarakat yang melemah belakangan ini, kurangnya kesadaranmasyarakat untuk menepati kesepakatan yang telah disetujui bersama, dan fakioreksternal lainnya. Hal ini perlu dicermati oleh PESAT, sehingga lebih bijak di dalammelakukan estimasi bagi proyek pembangunan lainnya. Selain itu, perhitungan kelayakan proyek ini masih belum akurat, karena faktorfaktor sosial tidak dapat dikuantifikasi seluruhnya akibat keterbatasan data. Agar PESATdapat melakukan analisis kelayakan yang Iebih balk, maka dibutuhkan inisiatifpengumpulan data langsung kepada masyarakat yang terkait sejak awal sebelum proyekdilaksanakan, sehingga perubahan yang disebabkan keberadaan sarana air bersih dapatterdeteksi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010 sampai 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk time series dan cross section dalam bentuk tahunan. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan Random Effect. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, mampu meningkatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, serta meningkatkan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/kota agar tepat sasaran sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan."

"enelitian ini meneliti pengaruh antara efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingka kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran dan kompleksitas instansi terhadap korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal yang ada di laporan hasil pemeriksaan BPK, sedangkan peran pengawas pengendalian internal dalam suatu instansi dilakukan oleh audit internal diproksikan dengan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK. Karakteristik instansi dilihat dari ukuran dan kompleksitas kementerian/lembaga. Variabel dependen yaitu korupsi pada kementerian/lembaga dilihat dari jumlah kasus korupsi pada kementerian/lembaga pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi. Total anggaran (dalam Rupiah) berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, jumlah auditor internal dan jumlah satuan kerja pada kementerian/lembaga tidak mempengaruhi korupsi."

"Perubahan demografi dan cepatnya modernisasi yang mengakibatkan tergusurnya penduduk asli Papua telah memicu antipati serta tuntutan untuk merdeka. Para pendatang dengan pendidikan yang lebih baik mendominasi pasar ekonomi dan dalam prosesnya menyisihkan penduduk lokal dari keuntungan ekonomi dan kesejahteraan. Perpindahan penduduk dalam skala besar yang disebut ?program transmigrasi? ke Papua juga mendorong timbulnya perasaan identitas yang terenggut diantara penduduk asli. Seluruh proses tersebut membangun persepsi bersama bahwa mereka menghadapi pemusnahan ras, atau paling tidak ancaman serius atas kelangsungan demografi dan budaya mereka. Di sisi lain, diprediksikan bahwa kebijakan penurunan tingkat kelahiran akan membawa kesempatanbagi Indonesia mengalami ?bonus demografi? pada tahun 2020-an. Esai ini akan fokus ke Papua karena kompleksitas masalahnya di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang timbul seiring perubahan demografi. Memanfaatkan data sekunder dari Sensus Penduduk terakhir pada tahun 2010 yang diolah dengan program Stata, esai ini menggunakan metode komparasi untuk mengetahui perbandingan komposisi demografi di Papua dan menganalisa secara deskriptif sumber-sumber data terkait. Sebagai simpulan,memang terdapat ketimpangan dalam komposisi demografi masyarakat Papua yang dapat menghambat kesempatan menikmati bonus demografi 2020. Esai ini menyarankan agar pemerintah merevitalisasi program keluarga berencana yang fokus kepada partisipasi perempuan untuk mencapai rasio 2,1 kelahiran per perempuan. Pemerintah juga hendaknya membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat asli Papua ke pelayanan dasar seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan."

"Pemerintah Pusat telah memulai penerapan basis akrual pada tahun 2015. Permulaan implementasi ini menarik untuk diteliti terutama mengenai pengakuan pendapatan setelah basis akuntansi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahamidan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan menafsirkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, Pemerintah kehilangan haknegara dari PPh Migas karena penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten antara kontrak dan tax treaty. Kedua, tidak ada perubahan pengungkapan PNBP Migas karena masih menggunakan asas neto sehingga substansi hak kewajiban dan negara dalam pengakuan pendapatan PNBP migas tidak diketahui dengan pasti. Ketiga, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas dengan memanfaatkan biaya pemungutan. Keempat, pengakuan pajak ditanggungpemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik."

"Museum pemerintah merupakan museum yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Saat ini, pengelolaan museum pemerintah dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja museum pemerintah, pemerintah memerlukan suatu terobosan yang dapat digunakan dalam pengelolaan museum pemerintah. Terobosan itu adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) museum pemerintah. BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan kas, pendapatan, dan belanja. BLU juga memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, BLU jugamemberikan fleksibilitas dalam merekrut tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil (nonPNS), serta fleksibilitas dalam memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, BLU museum pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Pada akhirnya, masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja museum pemerintah. Selain itu, peningkatan kinerja tersebut dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan museum pemerintah."