Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika pekerja migran Indonesia berada di tempat penahanan imigrasi Malaysia, mereka sering mengalami penyiksaan dan ill-treatment, sehingga tempat penahanan imigrasi terasa seperti penjara. Penulisan ini menggunakan critical theory of state crime dengan analisis naratif untuk menganalisis fenomena tersebut melalui enam narasumber. Hasilnya menunjukkan bahwa pekerja migran mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk ill-treatment seperti akses kesehatan yang terbatas, kualitas makanan dan minuman yang buruk, kesulitan dalam komunikasi, dan perlakuan merendahkan. Mereka juga mengalami penyiksaan melalui hukuman yang tidak manusiawi. Tindakan ini terjadi karena pekerja migran dianggap sebagai ancaman bagi negara. Hal ini mencerminkan kejahatan negara yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai pelaku. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia rentan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi ketika mereka berada di tempat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.

---

When Indonesian migrant workers are in Malaysian immigration detention, they often experience torture and ill-treatment, making these facilities feel like prisons. This paper employs the critical theory of state crime with narrative analysis to examine this phenomenon through six narrators. The findings indicate that migrant workers endure various forms of violence, including ill-treatment such as limited access to healthcare, poor quality of food and drinks, communication difficulties, and demeaning treatment. They also suffer torture through inhumane punishments. These actions occur because migrant workers are viewed as a threat to the state. This reflects state crimes involving the governments of Indonesia and Malaysia as perpetrators. Consequently, Indonesian migrant workers are vulnerable to torture and inhumane treatment when they are in immigration detention in Sabah, Malaysia."

"ABSTRAKKeberadaan lembaga penahanan sering juga disebut sebagai salah satu upayapaksa dalam proses penegakan hukum pidana sering dianggap sebagai sebuah ”anecessary evil” atau hal yang menyakitkan namun tetap diperlukan dan tidakdapat dihindari. Upaya untuk membatasi agar penahanan benar-benar digunakansebagai sebuah upaya terakhir (last resort) pada dasarnya tidak cukup dengansebatas mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dilakukannyapenahanan, melainkan harus diimbangi dengan sebuah mekanisme pengawasanyang efektif untuk menjamin bahwa berbagai syarat-syarat tersebut dipatuhi olehaparat penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya. Peran pengadilanmenjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan untukmelakukan penahanan dipertimbangkan secara obyektif dan bukan semata-matabersandar pada aspek subyektifitas dari instansi yang melakukan penahanantersebut. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan dianutnya prinsipdiferensiasi fungsional dalam KUHAP, maka masing-masing lembaga penegakhukum berwenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan tingkatanpemeriksaannya masing-masing. Namun demikian, terlepas dari pemisahan secarategas berbagai fungsi tersebut, KUHAP juga mengatur sebuah mekanisme lainyang dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaanpenahanan pra persidangan, yaitu melalui mekanisme perpanjangan penahanan.Tesis ini akan berupaya untuk mengupas mengenai keberadaan lembagaperpanjangan penahanan sebagai pengawasan terhadap penahanan prapersidangan, termasuk kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aturanmengenai perpanjangan penahanan dalam KUHAP seta bentuk pengawasanterhadap penahanan pra persidangan dalam Rancangan Undang-Undang HukumAcara Pidana yang saat ini sedang dibahas di parlemen.

---

ABSTRACTThe existence of the detention as an effort in the process of criminal lawenforcement is often regarded as a "a necessary evil", which is painful yetnecessary and unavoidable. Efforts to limit the use of pre trial detention as the lastresort is not enough basically by strictly regulate the conditions of detention, butmust be balanced with an effective monitoring mechanism to ensure that the termsand conditions is observed by law enforcement officers in applying its authority.Role of the courts is essential to ensure that the interests and needs to make anarrest and detention to be considered objectively and not solely rely on thesubjectivity aspect of the agency making the arrest. Issues have becomeparticularly attractive given the espoused principles of functional differentiation inKUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia), the respective lawenforcement agencies are authorized to issue detention order in accordance toeach level. Nevertheless, in spite of the strict separation of these functions, theCriminal Procedure Code also regulates a mechanism that may be used as a formof control over the use of pre-trial detention, the detention extension mechanism.This thesis will attempt to strip the existence of an extension detention mechanismas supervision of pretrial detention, including the weaknesses of extensiondetention mechanism according to KUHAP (The Book of Criminal ProcedureCode of Indonesia) and also about the form of supervision of pretrial detentionaccording to Criminal Procedure Code Draft which is currently being discussed inthe House."

"ABSTRAKSampai saat ini, Indonesia masih belum menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kondisi ini mengakibatkan penanganan pencari suaka di Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang yang memadai dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka ketika masuk ke wilayah Indonesia. Penanganan Pencari Suaka di Indonesia masuk kedalam lingkup keimigrasian, yang mengkategorikan pencari suaka sebagai Imigran Ilegal, karena masuk ke wilayah Indonesi tanp adokumen yang sah. Pengkategorian sbagai Imigran Ilegal, menjadikan Pencari Suaka berisiko untuk ditahan di Rumah Detensi Imigrasi. Penahanan di Rumah Detensi Imigrasi ini bisa bertahun-tahun lamanya tanpa kepastian yang jelas. Penyiksaanpun kerap terjadi selama masa penahanan. Skripsi ini menjelaskan mengenai perlindungan pencari suska ditinjau dari instrumen hukum internasional yang dianalisis melalu peristiwa penahanan pencari suak yang terjadi di Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dan metode analisis pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisa data kualitatif. Analisis ini menyimpulkan bahwa tindakan penahanan dalam menangani pencari suak a akibat dari ketiadaan kerangka hukum nasional yang mengatur secra akhusus mengenai penanganan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik dari instrumen hukum internasional maupun nasional.

---

ABSTRACT

until now, Indonesia is still non-signatory the Refugee Convention 1951 and Protocol 1967. This condition cause there is no national legal frameworks which ensure the protection in handling the asylum seekers which enter Indonesia. So that, Asylum Seekers handling in Indonesia fall into the Immigration framework, which categorizes Asylum Seekers as the Illegal Immigrant because of illegal entry (undocumented). Categorizing as Illegal Imiigrant makes Asylum Seekers in danger. They subjected to detention in Immigration Detention. This detention could be for years without certainty. Torture often occur along the detention. This thesis explain the protection of the asylum seekers by the detention case that occur in Indonesia, through normative legal research method of method of analyzing the data is qualititative data analysis. This analysis concluded that the detention as in handling asylum seekers is a result of the absence of specific national framework in handlig asylum seekers who enter Indonesian territory, and this detention is arbitrary and violate human rights."

"Skripsi ini membahas tentang legalitas praktek penahanan preventif terhadap tersangka terorisme sebagai upaya kontra-terorisme berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Di satu sisi, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme, sehingga berdasarkan kedaulatannya, Negara bebas mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah kegiatan terorisme. Di sisi lain, tindakan tersebut harus mematuhi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pertanyaan dasar dari tesis ini adalah atas dasar apa, oleh prosedur apa dan dalam rangka apa negara dapat menahan tersangka terorisme secara preventif menurut hukum. Skripsi ini menganalisa konvensi-konvensi HAM internasional, khususnya International Covenant on Civil and Politcal Rights ICCPR dan European Convention on Human Rights ECHR , serta yurisprudensi yang relevan, dan hukum penahanan nasional yang berkaitan dengan tersangka terorisme dari berbagai negara. Menurut perjanjian tersebut, setiap individu mempunyai hak atas kebebasan, sehingga penahanan harus dilakukan sesuai dengan hukum. Dalam mengevaluasi keabsahan penahanan preventif, skripsi ini juga mengelaborasi konsep derogasi. Apabila penahanan preventif tersebut terbukti melanggar HAM, Negara dapat dan apabila negara yang melakukan penahanan preventif atas dasar derogasi, yaitu deklarasi suatu negara untuk sementara tidak taat dengan kewajiban HAM internasional yang mengikatnya. Skripsi ini menganalisa bagaimana keaadan dari kejadian terorisme dapat dianggap sebagai keadaan darurat yang dapat memenuhi syarat ldquo;public emergency threatening the life of the nation rdquo; dan apabila penahanan preventif yang dilakukan negara tersbut memenuhi syarat proporsionalitas yang ada dalam klausul derogasi dalam ICCPR dan ECHR. Dengan demikian, skripsi ini membahas persinggungan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan melindungi keamanan nasional dan kepentingan untuk melindungi HAM.

---

This thesis assesses the legality of preventive detention of terrorist suspects as a counter terrorism measure based on international human rights law. On one hand, it is the obligation of a state to protect their citizens from the threat of terrorism, thus, based on their sovereignty, states are free to adopt any measures to prevent such terrorist activities. On the other hand, such measures must be lawful and still abide by international human rights law. The central question of this thesis is on what grounds, by what procedures and within what limits under international law, can a state detain suspected terrorists without charge or trial, to prevent them from planning future attacks. This thesis thus analyzes of the international human rights treaties, namely the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR and European Convention on Human Rights ECHR , as well as the relevant jurisprudence, and national detention laws relating to suspected terrorists from chosen countries. According to these treaties, every individual is entitled his or her right to liberty. Therefore detention, as a deprivation of liberty, must be done in accordance with the law. Even if a state has legitimate reasons for detaining someone, it must provide the detainee their rights under international law. In evaluating the lawfulness of preventive detention, this thesis also elaborates upon the concept of derogation and considers the practice of preventive detention during a state of emergency. Therefore, this thesis seeks to address the issue of where to draw the line for pre emptive counter terrorism detention."