Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku Investasi dan Pasar Modal Indonesia membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan investasi secara umum dan berinvestasi pada pasar modal di Indonesia. Dalam berinvestasi pada pasar modal terdapat beberapa instrumen investasi yang dapat dijadikan aset untuk menempatkan dana, seperti saham, obligasi, reksa dana, opsi, warrant, right issue, dan lain-lain. Setiap investor yang berinvestasi tentunya mengharapkan imbalan, akan tetapi investor juga tidak terlepas dari risiko yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, investor juga perlu untuk melakukan analisis dalam berinvestasi"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dari Undang-undang Pasar Modal Indonesia dalam mengatasi praktik Insider trading dan menganalisis penanganan praktik Insider trading oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) sebagai otoritas pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia dan Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan bersumber dari data sekunder. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, kekurangan dalam mengatasi perdagangan informasi oleh orang dalam masih terlihat oleh salah satu faktor yaitu ketidakjelasan definisi hukum. Kerangka peraturan yang ada saat ini tidak memiliki definisi yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam, yang menyebabkan kesulitan untuk membedakan antara perilaku pasar yang sah dan kegiatan terlarang. Akan tetapi dalam urusan denda dan larangan pemerintah Indonesia mengeluarkan UU P2SK. Disisi lain, Pemerintah Jepang telah mengupayakan beberapa upaya pemeriksaan perdagangan orang dalam di pasar tunai (Tokyo Stock Exchange) dan pasar derivatif (Bursa Osaka), Japan Exchange Regulation (JPX-R). Meskipun SESC Jepang menyelidiki dan menghukum perdagangan orang dalam lewat harmonisasi beberapa institusi, SESC tidak dapat mengekang volume epidemi yang hampir terjadi saat ini. Berdasarkan mini riset yang telah dilakukan, terdapat 6 kritikus yang menyatakan bahwa SESC Jepang masih sangat lemah dalam hal pengawasan, kontrol, dan regulasi perdagangan orang dalam dan tidak efisien dalam melakukan penyelidikan.

---

The purpose of this study is to identify the weaknesses of the Indonesian capital market law in addressing insider trading practices and analyze the handling of insider trading practices by the financial services authority and the Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) as the regulatory authority and capital market supervisor in Indonesia and Japan. The method used in this research is doctrinal legal research with secondary data. The results in this study show that in Indonesia, the shortcomings in addressing insider trading of information are still seen by one factor, namely the lack of clarity of legal definitions. The current regulatory framework lacks a precise definition of what constitutes insider trading, which makes it difficult to distinguish between legitimate market behavior and prohibited activities. However, in terms of fines and prohibitions, the Indonesian government passed the P2SK Law. On the other hand, the Japanese government has made some efforts to check insider trading in the cash market (Tokyo Stock Exchange) and derivatives market (Osaka Exchange), Japan Exchange Regulation (JPX-R). Although Japan's SESC investigates and punishes insider trading through the harmonization of several institutions, it cannot curb the volume of the current near epidemic. Based on the mini-research conducted, 6 critics stated that Japan's SESC is still very weak in terms of supervision, control, and regulation of insider trading and inefficient in conducting investigations."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan InsiderTrading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippee dan juga perbedaan indikator terjadinya Insider Trading di Amerika Serikat dimana mereka memiliki tiga teori untuk mengetahui indikasi terjadinya Insider Trading. Serta pembahasan kasus ISE Holdings and Business Partners dimana terdapat dugaan terjadinya Insider Trading pada kasus tersebut dan SEC menggugat untuk membayar denda berdasarkan ketentuan pasal 21 A Securities Exchange Act.

---

The focus of this study is to analyze the differences between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia Tippee is still not regulated whilst in The United States of America there are three theories of Insider Trading Indicators to uncover Insider Trading crimes. This thesis along with the case study on ISE Holdings and Business Partners presumably involving insider trading crimes and The Securities Exchange Commision suing ISE Holdings and Business Partners to pay a penalty according to Article 21 A Securities Exchange Act."

"Riset ini betujuan untuk menilai tata kelola dan pembuktian dampak program Bantuan Modal Usaha dari sisi penerima manfaat dengan menggunakan SWOT (Stenght, weakness, opportunity, threat) dan Social Return on Investment (SROI). Dampak kurang optimal karena minimnya pengalaman lembaga pemerintah dan belum adanya metode yang valid untuk mengukur dampak program tersebut. Nilai dampak menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. Metode SWOT dan SROI menjadi metode yang digunaan untuk melihat tata kelola program dan pemetaan dampak serta monetisasi dampak. Hasil evaluasi menunjukan bahwa program telah cukup berhasil memberikan dampak kepada penerima manfaat. Keberhasilan program dibuktikan dengan rasio nilai dampak investasi sosial sebesar Rp. 1.73 : 1 yang memberikan timbal balik positif sebagai investasi dampak. Angka 1.73 diperoleh dari sistem tata kelola program yang tepat dan penerima manfaat yang tepat sasaran. Kemudian Hasil keseluruhan memperlihatkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh keterampilan pengelola program dan keberhasilan penerima program dalam mengembangkan usaha produktifnya.

---

This research aims to assess governance and prove the impact of the Business Capital Assistance program from the beneficiary side using SWOT (Stenght, weakness, opportunity, threat) and Social Return on Investment (SROI). The impact is less than optimal due to the lack of experience of government agencies and the absence of valid methods to measure the impact of the program. Impact loss is the main focus in this evaluation. SWOT and SROI methods are used to see program governance and impact mapping and impact monetization. The evaluation results show that the program has been quite successful in providing an impact to the beneficiaries. The success of the program is evidenced by the ratio of social investment impact value of Rp. 1.73 : 1 which provides positive returns as impact investment. The figure 1.73 is obtained from the right program governance system and targeted beneficiaries. Then the overall results show that the success of the program is influenced by the skills of the program manager and the success of program recipients in developing their productive businesses

"

"Venture Capitals (VC) telah menjadi katalis perkembangan ekosistem startup di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Investasi VC di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh populasi negara yang besar dan pertumbuhan kelas menengah, serta meningkatnya jumlah startup teknologi. Indonesia terus menjadi daya tarik bagi investor dari dana ventura hingga lembaga investasi lainnya karena potensi peluang pertumbuhan yang dimiliki masing-masing sektor karena ukuran pasar yang besar yang berasal dari sejumlah besar segmen pasar yang belum tergarap. Tren investasi modal ventura telah berkembang sejak zaman investasi kelompok pertama di startup seperti Go-Jek dan Tokopedia hingga startup pasca pandemi. Modal ventura sebelumnya didorong untuk berinvestasi di perusahaan baru dengan potensi pertumbuhan yang cepat sementara kriteria investasi pasca-pandemi mereka telah berkembang menjadi mencari perusahaan baru yang lebih berkelanjutan dengan daya tarik yang menguntungkan. Dimandatkan untuk berinvestasi di startup Asia Tenggara, Magnolia Ventures yang terpusat di Singapura menempatkan minat yang besar untuk mencari peluang investasi startup di Indonesia yang merupakan pasar startup terbesar di wilayah tersebut. Tujuan dari deal sourcing adalah untuk menemukan startup dengan potensi pertumbuhan tinggi, tim manajemen yang kuat, dan model bisnis yang unik namun dapat dipertahankan dengan harapan berhasil keluar melalui penjualan di masa mendatang dari saham mereka dalam ekuitas startup. Perusahaan memiliki strategi deal sourcing inbound yang merupakan upaya mendapatkan perkenalan kesempatan investasi dari pendekatan dari startup yang mencari investasi secara langgsung maupun dari rujukan pihak lain. Sedangkan strategi outbound deal sourcing merupakan pendekatan berburu kesempatan investasi yang dilakukan secara proaktif oleh pihak tim investasi VC dengan berbagai cara menghadiri acara networking yang berkaitan dengan startup maupun menggunakan database online. Adanya penekanan pentingnya dalam merumuskan strategi deal-sourcing yang ter-khususkan berdasarkan wilayah geografis yang diminati, karena strategi yang terbukti suskes disebuah wilayah atau negara mungkin tidak sepenuhnya dapat direplikasi di wilayah atau tempat lainnya tanpa mempertimbakan faktor variabel lokal. Magnolia Ventures dapat menikmati ekspsur yang lebih baik untuk mencari kesempatan investasi dengan cara mempertimbakan ekosistem startup lokal dengan membangun lebih banyak pemahaman tentang pemangku kepentingan yang ada di pasar Indonesia dan mengembangkan berbagai cara pendekatan yang di terapkan terhadap pemangku kepenting di ekosistem startup Indonesia.

---

Venture Capitals (VCs) have been the catalysts of the development of the startup ecosystem in South East Asia, particularly Indonesia. VC investments in Indonesia have experienced significant growth in recent years, driven by the country's large population and growing middle class, as well as an increasing number of technology startups. The Indonesian continues to be attractive for investors from venture funds to other investment institutions alike due to the potential growth opportunities each sector has due to the large market size that derives from the large amount of market segments that addressable yet untapped yet. Venture capital investment trends a have evolved since the times of the first cohort of investments in pioneer startups such as Go-Jek and Tokopedia to the post-pandemic startups. Earlier venture capitals are driven to invest in startups with potential of rapid growth while their post-pandemic investment criteria had evolved into seeking for more sustainable startup companies with profitable tractions. Being mandated deploy in South East Asian startups, Singapore based Magnolia Ventures places a weight of interest in sourcing startup investment opportunities in the largest market of the region, Indonesia. The goal of deal sourcing is to find startups with high growth potential, strong management teams, and unique yet , defensible business models in hopes of a successful exit through the future sales . The firm had a well formulated inbound which is the reactive effort and outbound deal sourcing strategy that resulted to the successful investments in several startups throughout the region. of their stakes in the startup’s equity. The inbound sourced deals comprise of the deals that are reactively received by the firm from referrals and direct approach of entrepreneurs while outbound deals were proactively sourced by the firm’s investment team such as by attending networking and industry events or utilizing online databases. There is emphasized importance in formulating specific inbound and outbound deal sourcing strategies based geographic area of interest, as successful strategies in one region or country may not be entirely replicable without incorporating other variable factors from the local environment. Magnolia Ventures can enjoy better exposure to deal opportunities for its sourcing efforts in Indonesia by taking into the local startup ecosystem by building more understanding on the existing stakeholders and developing well-targeted approaches in addressing them"

"Pasar modal adalah wahana yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak yang ingin menempatkan dana. Pihak yang memerlukan dana adalah Perusahaan atau Dunia Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan ekspansi, sedang pihak yang ingin menempatkan dana adalah investor dengan tujuan agar dana yang dimilikinya menjadi lebih produktif. Dalam perkembangan selanjutnya, Pasar Modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi yang menarik bagi masyarakat pemodal Didalam kegiatannya, ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana pasar modal. Kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkaitan dengan transaksi efek dan dilarang oleh Undang-undang pada intinya terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu; Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Manipulasi pasar tidak lain menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terhadap harga dan aktivitas perdagangan-yang dapat mengakibatkan kegoncangan di pasar modal.Salah satu sasaran yang dirumuskan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 adalah meningkatkan kepastian hukum di bidang pasar modal. Untuk meningkatkan kepastian hukum di pasar modal, salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah peningkatan penegakan hukum terutama penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan pemodal yang mana merupakan aspek yang sangat panting bagi pengembangan industri efek nasional.Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Salah satunya yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diberikanlah wewenang khusus sebagai penyidik bagi pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Bapepam. Mereka inilah yang dalam praktek sering disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Polisi dengan keahlian Khusus (Polsus), yang memang dimungkinkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 6 ayat (1) huruf b dari KUHAP menentukan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk menjadi penyidik.Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat norma-norma yang disebut dengan norma pemeriksaan, yang diatur dalam Bab III PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, yang terdiri dani_ (1) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pemeriksa, (2) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pelaksanaan pemeriksaan, dan (3) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan para pihak yang diperiksa.Dalam praktek, penanganan kasus-kasus pasar modal, jarang sekali pihak kepolisian selaku koordinator, memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik bapepam, biasanya mereka hanya memberikan bantuan dalam tingkatpenyidikan ini hanya sepanjang menyangkut tindakan polisionil, seperti, penangkapan, penggeledahan. Begitu juga halnya didalam subsistem penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan didalam penanganan tindak pidana pasar modal mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan pihak Bapepam sebagai self regulator pasar modal dan aparat penyidik tindak pidana pasar modal untuk menggunakan sanksi administratif kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pasar modal, dengan alasan efisiensi dan edukatif, meskipun sebenarnya pihak Bapepam dapat meneruskan perkara yang ditanganinya melalui sarana penal."