Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas perubahan lanskap gerakan mahasiswa di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus pascareformasi. Jika dahulu gerakan mahasiswa identik dengan keterlibatan kolektif dan konsistensi aktivisme politik, saat ini keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial-politik cenderung bersifat jangka pendek dan terfragmentasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor struktural yang memengaruhi pola partisipasi mahasiswa, termasuk di antaranya kebijakan pendidikan tinggi seperti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Penelitian ini berargumen bahwa MBKM, meskipun memberikan ruang eksplorasi kegiatan non-akademik dan pengembangan diri, secara hegemonik turut menginternalisasi nilai-nilai individualistik seperti produktivitas, portofolio, dan kesiapan kerja. Dalam konteks ini, organisasi mahasiswa memainkan peran penting: sebagian beradaptasi dengan logika MBKM, sebagian mencoba menegosiasinya, dan sebagian lain tetap mempertahankan orientasi kritisnya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana MBKM bekerja sebagai instrumen hegemoni dalam membentuk orientasi mahasiswa, serta bagaimana organisasi mahasiswa meresponsnya dan memengaruhi keberlangsungan gerakan sosial-politik di kampus. Lebih jauh, penelitian ini juga menggunakan konsep alter-activism untuk membaca bentuk-bentuk baru partisipasi politik mahasiswa yang bersifat cair, non-hierarkis, dan berbasis pengalaman subjektif serta ekspresi simbolik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi mahasiswa mengalami depolitisasi, bentuk-bentuk resistensi tetap bertahan melalui praktik sosial yang lebih fleksibel dan kultural.

---

This study explores the shifting landscape of student activism in Indonesia, particularly within post-Reformasi university settings. While student movements were once marked by collective engagement and consistent political activism, current student participation in socio-political movements tends to be short-term and fragmented. This phenomenon raises questions about the structural factors influencing student participation patterns, including higher education policies such as the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. The study argues that MBKM, although offering flexibility for non-academic exploration and personal development, functions hegemonically by internalizing individualistic values such as productivity, portfolio-building, and job readiness. In this context, student organizations play a crucial mediating role: some adapt to MBKM's logic, others attempt to negotiate with it, while a few maintain a critical stance. Using a qualitative approach, this study aims to understand how MBKM operates as a hegemonic instrument shaping student orientation and how student organizations respond and influence the continuity of socio-political activism on campus. Furthermore, this research employs the concept of alter-activism to analyze new forms of student political engagement that are fluid, non-hierarchical, and grounded in subjective experience and symbolic expression. The findings indicate that although student organizations are undergoing depoliticization, resistance persists through more flexible and cultural forms of everyday practice."

"Munculnya gerakan mahasiswa dalam proses pembangunan politik suatu negara tidak terlepas dari "peran" mereka sebagai agen pembaharu. Oleh sebab itu munculnya persoalan yang melingkupi kehidupan masyarakat seperti kesenjangan antara si miskin dan si kaya, pembusukan politik, kesewenang-wenangan penguasa dan lain sebagainya, merupakan faktor yang dapat mendorong mahasiswa bergerak untuk merubah suatu rezim tertentu.Namun dalam aksinya, gerakan mahasiswa juga cenderung terbagi ke dalam gerakan politik dan gerakan moral. Gerakan pertama menghendaki gerakan mahasiswa bersatu dengan rakyat, dengan menyebut gerakannya sebagai gerakan politik. Sedangkan gerakan yang kedua gerakan mahasiswa tetap dilakukan oleh mahasiswa sendiri dan membiarkan gerakan berjalan secara alami, dengan menyebut dirinya sebagai gerakan moral dari lingkungan mahasiswa. Untuk melihat persoalan tersebut, maka studi ini mengambil lokasi di Bandar Lampung, dengan sasaran penelitian para aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru.Dari pilihan teori gerakan mahasiswa di Bandar Lampung disebabkan beberapa pertimbangan antara lain;Pertama, bahwa gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto, merupakan akibat dari adanya peningkatan frekuensi proses pewarisan nilai-nilai politik yang dilakukan oleh berbagai komite mahasiswa ataupun kelompokkelompok studi. Dalam tataran selanjutnya, hasil dari proses ini memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa yang radar politik dan peka terhadap situasi kehidupan politik yang memang membutuhkan perbaikan menuju kepada sistem politik demokratis. Hanya yang menarik dalam kajian lapangan bahwa agen sosialisasi politik yang cukup dominan menentukan mahasiswa bergerak melakukan aksi adalah teman diskusi atau teman dari kelompok-kelompok ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, PMIII dan sebagainya. Kedua, berkenaan dengan hal di atas, maka penampilan rezim Orde Baru yang tidak demokratis, dengan dampaknya ke berbagai bidang, merupakan pendorong mahasiswa Bandar Lampung melakukan aksi gerakan.Kondisi yang terjadi dalam rezim Circle Baru inilah yang dapat dipadankan dengan pendapat Smelser sebagai structural strain, di mana kondisi masyarakat penuh dengan tekanantekanan dan kekangan-kekangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya, masyarakat akan mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut melalui aksi-aksi menentang kondisi kehidupan'yang sedang berlangsung.Ketiga, harapan hidup yang sangat sukar, terutama dalam mencari pekerjaan menjadi faktor penyebab lain yang juga membuat mahasiswa melakukan aksi. Akhirnya faktor keempat yakni gerakan mahasiswa di kota ini juga banyak terpengaruh oleh munculnya gerakan-gerakan mahasiswa di kota lain, terutama dari Jakarta dan juga Yogyakarta.Di lain pihak, hasil lapangan menunjukkan bahwa penyebab polarisasi yaitu pada masalah ideologic, yang pada tataran berikutnya akan mempengaruhi strategi periuangan gerakan dan sekaligus isu periuangan. Perbedaan ideologis merupakan hasil dari suatu proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kelompok mahasiswa itu sendiri, dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok studi."

"Tesis ini adalah tentang unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, perhatian utama dalam kajian ini adalah pada penanganan unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan oteh Sat Dalmas Polda Metro Jaya (studi kasus unjuk rasa mahasiswa universitas Dr. Mustopo). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif, dengan metode etnografi.Mahasiswa sebelum melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 harus memberitahukan kegiatannya kepada pihak kepolisian setempat. Namun ada juga mahasiswa yang berunjuk rasa tanpa melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian secara resmi. Studi kasus unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo adalah salah satu bentuk unjuk rasa mahasiswa yang tidak melakukan pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian. Penanganan unjuk rasa yang tidak melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian tentu saja berbeda dengan unjuk rasa yang telah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Petugas kepolisian akan panik bila ada unjuk rasa yang tidak ada pemberitahuan, pengamanan jalannya unjuk rasa kurang maksimal karena tidak ada koordinasi antara pemimpin unjuk rasa dengan petugas kepolisian.Studi kasus dalam tesis ini adalah aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo yang tidak melakukan pemberitahuan unjuk rasa kepada kepolisian. Akibat dari tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa adalah pola penanganan unjuk rasa oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya yang berakhir dengan bentrok fisik antara petugas dan pengunjuk rasa .Salah satu korban kekerasan adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan yang sempat dipukul oleh salah satu oknum mahasiswa pengunjuk rasa. Sehingga kejadian tersebut memicu anggota Dalmas menjadi emosional, dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Dampak dari tindakan itu, mahasiswa pengunjuk rasa melakukan kekerasan terhadap petugas Dalmas, dengan cara melempar batu. Sehingga terjadi bentrok antar pengunjuk rasa dengan petugas Dalmas.Penanganan masalah tersebut di atas yang dilakukan oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan pencegahan agar kerusuhan tidak meluas, kemudian dilanjutkan dengan membubarkan aksi mahasiswa tersebut."

"Kapitalisme dan neoliberalisme telah menguasai norma dan mewujud dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bukti, saat ini pendidikan cenderung mengarahkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi. Oleh karena itu, neoliberalisme dapat dianggap sebagai "isme" yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia saat ini dan berkontribusi pada ketimpangan kelas yang meningkat. Fenomena ini menjadi faktor utama dalam program pemagangan MBKM yang bersifat eksploitatif. Dalam program pemagangan MBKM, terdapat hambatan struktural karena dominasi korporasi terhadap mahasiswa pekerja magang yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi program magang MBKM yang menghasilkan eksploitasi terhadap mahasiswa pekerja magang dianalisis dengan teori kriminologi kritis. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif kritis yang menyadari perlunya memperbaiki ketidaksetaraan dengan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Data diambil dari beberapa subyek mahasiswa pekerja magang yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari pelaksana program MBKM, yaitu perguruan tinggi dan program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja magang memiliki posisi yang powerless sehingga timbulnya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa, seperti korporasi dan lembaga negara/pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efisien antara program studi, perguruan tinggi, dan pemerintah juga menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa pekerja magang secara teknis. Oleh karena itu, eksploitasi mahasiswa pekerja magang pada program pemagangan MBKM dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Perbudakan modern ini melibatkan pemanfaatan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan imbalan untuk persetujuan dari orang yang memiliki kontrol untuk tujuan eksploitasi.

---

Capitalism and neoliberalism have dominated the norms and materialized within the higher education system in Indonesia. As evidence, the current education tends to direct students to become resources utilized in the process of industrialization. Therefore, neoliberalism can be considered an "ism" that influences the current education system in Indonesia and contributes to the increasing class inequality. This phenomenon becomes a significant factor in the exploitative nature of the MBKM internship program. In the MBKM internship program, there are structural barriers due to the significant corporate dominance over student interns. The purpose of this research is to describe the existence of the MBKM internship program that leads to the exploitation of student interns, analyzed through critical criminology theory. The research methodology employed is critical qualitative method, which acknowledges the need to address inequality by prioritizing the most marginalized groups in society. Data is collected from various student intern subjects who have experienced exploitation and other forms of violence. Additionally, data is obtained from the program implementers, namely colleges and study programs. The research findings indicate that student interns hold a powerless position, leading to exploitation by authoritative entities, such as corporations and government institutions. Furthermore, the lack of efficient coordination between study programs, colleges, and the government exacerbates the issue, resulting in a lack of technical legal protection for student interns. Consequently, the exploitation of student interns in the MBKM internship program is regarded as a form of modern slavery. This modern slavery involves the use of power or vulnerability and offers incentives to obtain consent from those who have control over the situation."

"Dalam novel Norwegian Wood, Haruki Murakami menjadikan Jepang pada tahun 1968 sampai 1970 sebagai latar waktu utama dalam cerita. Di dalam novel ia menggambarkankan beberapa aktivitas dan kegiatan politik serta aksi pemogokkan yang terjadi pada saat itu. Namun dari sekian banyak kelompok di kalangan mahasiswa yang ada dan terlibat pada tahun tersebut Murakami tidak menyebutkan secara langsung kelompok mana yang ia maksudkan dalam novel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa atau kelompok mana yang direpresentasikan Murakami didalam novel Norwegian Wood. Penulis menggunakan teori sosiologi sastra Swingewood (1972) untuk menganalisa novel tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Zenkyoto dan salah satu faksi dalam Zengakuren yaitu Kakumaru-ha adalah kelompok yang digambarkan Murakami dalam beberapa situasi seperti pemogokkan, serta kelompok Nichigakudou dari golongan Minzoku-ha yang digambarkan sebagai beberapa orang penghuni asrama tokoh utama.

---

In the novel Norwegian Wood, Haruki Murakami makes Japan from 1968 to 1970 the main time setting in the story. In the novel, he describes several political activities as well as strikes that happened at that time. There were many groups among students that existed and were involved in the activities that year. However, Murakami did not mention directly which group he was referring to in the novel. This study aims to identify who or which group is represented by Murakami in the novel Norwegian Wood. The researcher uses Swingewood's (1972) sociology of literature theory to analyze the novel. The results of this study indicate that Zenkyoto and one of the factions in Zengakuren, namely Kakumaru-ha, are the group described by Murakami in several situations such as strikes, and the Nichigakudou group from the Minzoku-ha which was described as several residents of the main character's dormitory."

"ABSTRAKGerakan mahasiswa di Korea Selatan muncul sejak diperkenalkannya pendidikan modern yang awalnya terjadi untuk melawan penjajahan Jepang. Gerakan mahasiswa juga terjadi setelah kemerdekaan dan bertujuan untuk mengubah rezim pemerintah. Gerakan yang terjadi pada Juni 1987, yaitu pada masa pemerintahan Chun Doo-hwan, berhasil membawa transisi demokrasi di Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa 1987. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan diakronis dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa dalam demokratisasi di Korea Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan Chun Doo-hwan tidak sesuai dengan konstitusinya yang bersifat demokratis merupakan alasan utama mengapa gerakan mahasiswa 1987 terjadi. Sejak dikeluarkannya kebijakan otonomi kampus pada 1984, gerakan mahasiwa menjadi lebih terorganisir dalam menuntut demokratisasi. Dalam melakukan Gerakan Juni 1987, gerakan mahasiswa beraliansi dengan gerakan-gerakan anti pemerintah yang lain. Gerakan mahasiswa umumnya melakukan gerakan dengan menggunakan kekerasan untuk melawan kekuatan militer oleh rezim pemerintah. Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dalam demokratisasi di negaranya.

---

ABSTRACTStudent movements in South Korea have emerged since the introduction of modern education which initially took place against Japanese occupation. Student movements also took place after independence and aimed at changing the government regime. The movement that took place in June 1987, which happened during the reign of Chun Doo-hwan, succeeded in bringing the democratic transition in South Korea. The problem statement of this research is to know the factors behind the 1987 student movement. This research uses descriptive-analytical methods through a diachronic approach using resources related to the student movement in democratization in South Korea. The result of this study is that Chun Doo-hwan s government system which was not in accordance with its democratic constitution is the main reason why the 1987 student movement took place. Since the issuance of the campus autonomy policy in 1984, student movement has become more organized in demanding democratization. In carrying out the June 1987 movement, the student movement allied with other anti-government movements. Student movements generally carried out movements by using violence to fight the military power by the government regime. Nevertheless, they played an important role in democratization in their country."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara ideologi politik dan sikap terhadap perdamaian pada gerakan mahasiswa. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ideologi tertentu cenderung memengaruhi sikap terhadap perdamaian. Dalam penelitian ini, ideologi politik mengacu pada dimensi kapitalis-sosialis yang diukur menggunakan Political Ideology Scale (PIS). Sementara itu, sikap terhadap perdamaian diukur menggunakan Peace Attitude Scale (PAS). Partisipan pada penelitian ini berjumlah 103 mahasiswa aktif Program Sarjana maupun Diploma di perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi politik memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan dua faktor sikap terhadap perdamaian, yaitu sociopolitical dan caring. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendukung ideologi sosialis cenderung bersikap positif terhadap perdamaian, terutama pada faktor sociopolitical dan caring.

---

This study aimed to examine the relationship between political ideology and attitudes toward peace in student movements. Previous research has shown that certain ideology tend to have a positive influence on attitudes toward peace. In this study, political ideology refers to the capitalist-socialist dimension and was measured by the Political Ideology Scale (PIS), whereas attitudes toward peace were measured by the Peace Attitude Scale (PAS). The study participants consisted of 103 active students of bachelor or vocational programs at Indonesian universities. The results showed that political ideology had a significant relationship with peace attitudes. Additionally, political ideology was significantly and positively correlated with two factors that are associated with peace attitudes, namely sociopolitical and caring. This suggests that students who support socialist ideology are likely to have a positive attitudes toward peace, particularly on sociopolitical and caring factors."