Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada reduksi pendidikan melalui program kompetensi dan sertifikat keterampilan yang diproduksi oleh lembaga career-edutech, dan diikuti oleh mahasiswa serta fresh graduate sebagai bentuk persiapan kehidupan pascakampus. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menyoroti fenomena maraknya kursus online, bootcamp, MOOCS, serta peningkatan urgensi terhadap sertifikat sebagai jalur alternatif menuju karier. Meskipun career-edutech dapat mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, norma dan nilai pendidikan justru mengalami penyempitan makna dari pembentukan intelektual menjadi orientasi produktivitas industri. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada privatisasi pendidikan dan neoliberalisme, penelitian ini mengangkat bagaimana lembaga career-edutech mereduksi pendidikan melalui strategi kerja sama (B2E dan B2G), penyederhanaan metode ajar, serta penguatan promosi digital terhadap sertifikat. Komodifikasi terlihat dari perubahan persepsi publik atas sertifikat yang dimaknai sebagai nilai tukar dalam proses pencarian kerja. Didukung pula oleh orientasi kampus yang semakin condong pada kebutuhan pasar, favoritisme institusi dalam rekrutmen, serta pemahaman pendidikan berbasis kapitalistik yang sudah lama tertanam pada masyarakat, lembaga career-edutech sukses menjadi aktor akselerator pendidikan neoliberal. Penelitian ini menganalisis mahasiswa dan fresh graduate sebagai informan utamanya melalui wawancara mendalam, observasi digital, dan studi pustaka. Hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa melihat sertifikat sebagai legitimasi penting untuk berlanggeng di dunia kerja. Namun, data triangulasi dari Human Resource dan aktor edutech menyebut sertifikat hanya sebagai nilai tambah, bukan bukti keahlian profesional. Temuan lain mengungkap adanya perbedaan makna pendidikan antara mahasiswa rumpun saintek dan soshum, perbedaan antara sertifikat dan sertifikasi, serta urgensi palsu yang dibentuk melalui strategi promosi massal career-edutech.

---

This research focuses on the reduction of educational values through skillset competencies and skill certification programs produced by career-edutech institutions, which are widely followed by university students and fresh graduates as preparation for graduate-life. Using a qualitative-descriptive approach, this study highlights the proliferation of online courses, bootcamps, MOOCs, and the increasing emphasis on certificates as alternative career pathways. While career-edutech initiatives may enhance workforce competencies, they often narrow the true meaning of education—shifting its role from intellectual development to industrial productivity. Unlike previous studies that mainly emphasize macro-level educational privatization and neoliberalism, this research explores how career-edutech reduces education through partnership strategies (B2E and B2G), simplification of teaching methods, and persuasive digital marketing. Commodification is evident in the way the public perceives certificates as transactional tools for employability. This shift is also supported by higher education institutions that increasingly align with market demands, recruiter favoritism toward certain universities, and a broader societal perspective that views education through a capitalist lens. In this context, career-edutech acts as an accelerator of neoliberal-based education. Using a case study of students and fresh graduates domiciled in Jakarta, this research gathered data through in-depth interviews, digital observations, and literature review. Findings reveal that students often view certificates as crucial proof of competence for entering the workforce. However, HR professionals and edutech actors affirm that such certificates serve only as complementary assets rather than strong evidence of expertise. Additional findings include differences in educational value perceptions between social sciences and STEM students, distinctions between certificates and professional certifications, and the constructed urgency of certification needs driven by career-edutech marketing."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendidikan pada kinerja perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2005-2015. Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa Pendidikan tingkat dasar, yang telah menjadi atribut universal bagi penduduk Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perekonomian daerah. Sebaliknya, terdapat cukup bukti yang mendukung hubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, kami menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisa data survey tenaga kerja tahunan.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan struktur tenaga kerja yang dikarenakan meningkatnya capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan celah upah, kami menemukan bukti awal adanya skill-missmatched di pasar tenaga kerja.

---

The study aims to investigate the impact of education to regional economic performance. The study utilize a panel dataset of 30 provinces in Indonesia over the period 2005–2015. The estimation result shows that primary education level, that has become universal attribute to Indonesian, is not statistically significant to regional performance. In contrast, there is a positive and significant evidence of the impact of secondary education and tertiary education levels to the economic performance. Furthermore, we also employ a descriptive statistics to the annual labor survey dataset to gain a deeper understanding on the impact of education to the regional economy through the response of Indonesia's labor market.

The results reveal that there are shifts in the structure of labor force due to change on labor's education attainment. Also, looking at the wage gap between the education levels and the time needed to find a job, we find that there is a subtle evidence of skill mismatched in the labor market."

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"Studi ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia, kebijakan SD INPRES program, yang diikuti oleh generasi pertama dapat memberikan manfaat kepada anaknya atau generasi keduanya dalam bentuk usia menikah pertama sebagai proksi dari manfaat non-tunai dari pengembalian pendidikan. Dengan menggunakan IFLS 4 dan 5 dan juga data dari Duflo, studi ini mengaplikasikan different in different model untuk menganalisis manfaat orang tua dari SD INPRES program dapat mempengaruhi preferensi anaknya dalam bentuk tambahan rata-rata usia menikah. Interaksi antara kelompok grup berdasarkan tahun lahir dan jumlah sekolah yang dibangun berdasarkan lokasi lahir orang tua digunakan untuk menentukan apakah masing-masing orang tua menerima manfaat dari adanya program. Hasil estimasi menemukan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa orang tua yang mendapat manfaat dari SD INPRES program mempunyai dampak kepada anaknya dalam bentuk tambahan usia menikah. Lebih lanjut lagi, lokasi spesifik dari pelaksanaan program dapat mempengaruhi hasil tingkat signifikansi dari model regresi.

---

This study aims to examine how the largest Indonesian schools construction program in 1974, the SD INPRES program, experienced by first generation can give benefits to their children or their second generation in forms of age of first marriage as a proxy of non-cash benefit of return of education. Using IFLS 4 and 5 data and Duflo’s data, this study applies the different in different model to analyze if first generation benefited from the SD INPRES program can affect their children preference with an increasing average age of first marriage. Interaction of young cohort based on parent year of birth and number of schools constructed based on parent location of birth are used to decide if each of the parents can benefited from the program or not. The main finding suggests that there is no significance evidence that parent benefits from the SD INPRES program has an effect to a higher preference on children age of marriage. Furthermore, any specific location can leads to a significance findings in the regression model."

"Indeks Pembangunan Manusia, utamanya pada indikator pendidikan menunjukkan tren yang terus meningkat sejak 2010. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa migrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi IPM, khususnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari migrasi yang dilakukan di usia anak-anak terhadap pencapaian pendidikannya di jangka panjang dengan berfokus pada wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data longitudinal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) di tahun 2000, 2007, dan 2014 dengan metode regresi logistik multinomial. Menggunakan tiga pengukuran migrasi yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang pernah bermigrasi, bermigrasi secara berulang, atau pun bermigrasi sendiri dan didampingi oleh orang lain, cenderung lebih rendah untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik pada jenjang SMA, SMK, ataupun perguruan tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal anak, motif migrasi, dan wilayah tujuan migrasi. Di samping itu, terdapat faktor lain yang juga turut memengaruhi pencapaian tiap jenjang pendidikan anak di jangka panjang seperti jenis kelamin, besarnya jumlah anggota rumah tangga, pendidikan orang tua, pengeluaran rumah tangga, biaya pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan region.

---

The Human Development Index in Indonesia, particularly the education indicator, has shown an increasing trend since 2010. Previous research has shown that migration is one of the factors that affect HDI, especially in education. This research aims to study the effect of children’s migration on long-term educational attainment in Indonesia. This study employs longitudinal data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2000, 2007 and 2014 analysed using the multinomial logistic regression. Using three different migration measurements, the results of the study show that children who have migrated, migrated repeatedly, or migrated alone and accompanied by others, tend to be less likely to achieve higher levels of education, either at the high school, vocational, or college level compared to primary education level. This can be affected by the internal factors of children, migration motives, and migration destinations. In addition, there are other factors that also affect the achievement of each level of children's education in the long term, such as gender, household size, parents' education, percapita expenditure, education costs, area of residence, and region."

"Model penanggulangan terorisme Indonesia yang mengedepankan pada upaya pencegahan daripada penindakan sangat relevan dalam mengatasi radikalisme baru. Radikalisasi di dunia maya tidak akan tuntas dengan sekedar melakukan penindakan. Dibutuhkan suatu upaya sistematis untuk mengubah dunia maya yang saat ini disesaki dengan konten radikal menjadi tidak radikal serta melawan pengaruh konten radikal di jagat antarjaringan alias internet itu gar tidak mempengaruhi para pembaca dan penggunanya. Diperlukan rekayasa sosial dan budaya untuk menjalin kerjasama dan sinergi dengan semua pihak, khususnya generasi muda, untuk melakukan pencegahan melalui kontranarasi, kontraideologi, dan kontraideologi dan kontrapropaganda terorisme di dunia maya. Di sinilah pentingnya "Deradikalisasi Dunia Maya" yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk membanjiri jadat maya itu dengan pesan dan konten bernuansa perdamaian."