Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah sudah merencanakan untuk menerapkan kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis sejak tahun 2022, namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema kebijakan, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi dalam kebijakan cukai minuman berpemanis yang telah terlebih dahulu diterapkan di Thailand dan Filipina, untuk kemudian dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam menyempurnakan kebijakan cukai MBDK di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan perwakilan BKF, DJBC, Kemenkes RI, CISDI, Industri Minuman Berpemanis, dan Akademisi Perpajakan. Hasil penelitian ini adalah skema pemungutan cukai di Thailand yang menerapkan tarif spesifik progresif berdasarkan tingkat kandungan gula dengan threshold >6gram/100ml atau tarif campuran berupa ad valorem dan spesifik progresif berdasarkan besaran kandungan gula dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi Indonesia yang memiliki fokus utama pemungutan cukai yang serupa dengan Thailand. Untuk penerimaan cukai dapat menjadikan Filipina sebagai referensi pembelajaran bagi Indonesia yang mengalokasikan penerimaan cukai untuk program kesehatan dan memaksimalkan sisi kesehatan. Dalam proses perumusan hingga penerapan kebijakan cukai MBDK di Indonesia, dibutuhkan dukungan yang kuat, komitmen tinggi, dan kerja sama dari berbagai pihak agar kebijakan ini dapat mencapai suatu tujuan objektif yang ingin dicapai. Penggunaan media untuk edukasi terkait dampak konsumsi minuman berpemanis berlebihan seperti di Thailand juga dapat dicontoh oleh Indonesia sebagai kebijakan pendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penerapan tarif bertahap yang disesuaikan secara berkala di negara Thailand juga dapat dijadikan contoh bagi Indonesia agar indusri minuman berpemanis dapat menyesuaikan kondisi dengan kebijakan baru sekaligus melakukan persiapan untuk mereformulasi minuman yang lebih sehat. Penelitian ini menyarankan Indonesia untuk menerapkan cukai MBDK kepada seluruh jenis MBDK dan bentuk minuman, serta pada seluruh jenis gula dan pemanis untuk mencegah adanya substitusi produk minuman berpemanis. Pemerintah juga dapat merencanakan kebijakan penyesuaian tarif secara berkala agar industri minuman berpemanis dapat melakukan adaptasi dengan kebijakan baru ini dan melakukan persiapan untuk reformulasi produk minuman rendah gula.

---

The government has planned to implement a tax policy on packaged sweetened beverages (MBDK) to reduce consumption of sweetened beverages since 2022, but to date it has not been implemented. This study aims to analyze the policy framework, supporting factors, and challenges faced in the sugar-sweetened beverage tax policies that have already been implemented in Thailand and the Philippines, with the goal of using these findings as a learning tool for Indonesia to refine its PSB tax policy. This study uses a qualitative method with data collection through literature review and in-depth interviews with representatives from the BKF, DJBC, Ministry of Health, CISDI, the Sugary Beverage Industry, and Taxation Academics. The results of this study indicate that Thailand's tax collection scheme, which applies a progressive specific tariff based on sugar content with a threshold of >6 grams/100 ml or a mixed tariff consisting of ad valorem and progressive specific tariffs based on sugar content, can serve as a reference for Indonesia, which has a similar focus on tax collection as Thailand. For tax revenue, the Philippines can serve as a reference for Indonesia, which allocates tax revenue for health programs and maximizes the health aspect. In the process of formulating and implementing the MBDK tax policy in Indonesia, strong support, high commitment, and cooperation from various parties are needed to ensure the policy achieves its objective goals. The use of media for education on the impacts of excessive consumption of sweetened beverages, as in Thailand, can also be emulated by Indonesia as a supporting policy to raise public awareness. The implementation of gradual tariffs adjusted periodically in Thailand can also serve as an example for Indonesia, enabling the sweetened beverage industry to adapt to the new policy while preparing to reformulate healthier beverages. This study recommends that Indonesia apply MBDK taxes to all types of MBDK and beverage forms, as well as to all types of sugar and sweeteners, to prevent product substitution in sweetened beverages. The government can also plan for periodic tariff adjustments to allow the sweetened beverage industry to adapt to the new policy and prepare for the reformulation of low-sugar beverages."

"Minuman berpemanis merupakan jenis minuman dengan berbagai bentuk gula tambahan. Peningkatan konsumsi minuman berpemanis dan dampaknya terhadap kesehatan perlu menjadi perhatian yang serius. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi minuman berpemanis pada mahasiswa sarjana non kesehatan Universitas Indonesia tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang. Data penelitian dikumpulkan melalui pengisian kuesioner secara mandiri oleh 141 mahasiswa sarjana non kesehatan Universitas Indonesia. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 28 (19,9%) mahasiswa memiliki tingkat konsumsi minuman berpemanis yang tinggi dan 113 (80,1%) mahasiswa memiliki tingkat konsumsi minuman berpemanis yang rendah. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin dengan konsumsi minuman berpemanis. Sedangkan, status ekonomi, aksesibilitas, literasi gizi, paparan media sosial, dan citra tubuh tidak menunjukkan adanya hubungan dengan konsumsi minuman berpemanis. Pemberian edukasi gizi serta pelibatan aktif mahasiswa dalam mempromosikan perilaku sehat sangat diperlukan sebagai upaya penurunan faktor risiko akibat konsumsi minuman berpemanis pada mahasiswa.

---

Sweetened drinks are a type of beverage with various forms of added sugar. The increase in consumption of sugar-sweetened beverages and its impact on health needs to be a serious concern. This research aims to determine the factors related to the consumption of sweetened beverages among non-health undergraduate students at the University of Indonesia in 2024. This research uses a quantitative approach with a cross-sectional research design. Research data was collected by completing questionnaires independently among 141 non-health undergraduate students at the University of Indonesia. The data was analyzed using the Chi-Square test to determine the relationship between the independent and dependent variables. The research results showed that 28 (19.9%) students had a high level of sweetened drink consumption and 113 (80.1%) students had a low level of sweetened drink consumption. This research also showed a relationship between gender and the consumption of sweetened beverages. Meanwhile, economic status, accessibility, nutritional literacy, exposure to social media, and body image did not show any relationship with the consumption of sweetened beverages. Providing nutritional education and active involvement of students in promoting healthy behavior is necessary to reduce risk factors due to the consumption of sweetened beverages in students."

"Konsumsi minuman berpemanis (SSB) ditemukan sebagai salah satu faktor risiko utama obesitas dan penyakit tidak menular (NCD). Pajak pada SSB telah digunakan secara global untuk mengurangi konsumsi SSB. Untuk memahami bagaimana pajak tersebut mempengaruhi konsumsi, pendekatan Tobit digunakan dengan memanfaatkan data SUSENAS 2017 untuk mengestimasi elastisitas harga sendiri dari permintaan SSB. Hasil menunjukkan bahwa permintaan SSB secara signifikan elastis terhadap harga. Rumah tangga berpendapatan rendah dan di pedesaan lebih responsif terhadap harga daripada rumah tangga berpendapatan tinggi dan di perkotaan. Dengan menggunakan kerangka aturan elastisitas terbalik Ramsey di bawah asumsi pergeseran pajak penuh, pengenaan tarif cukai optimal sebesar 20%, 25%, 32%, dan 43% untuk minuman karbonat dan energi, minuman buah, teh kemasan, dan RTD lainnya secara berturut-turut akan secara signifikan mengurangi konsumsi SSB sebesar 57%. Ini juga akan berpotensi menghasilkan pendapatan cukai tahunan sekitar Rp8,64 triliun, yang dapat digunakan untuk mendorong diet sehat, mencegah obesitas dan NCD serta mengurangi defisit anggaran.

---

Sugar sweetened beverages (SSBs) consumption is found to be one of leading risk factors for obesity and non-communicable diseases (NCDs). Taxes on SSBs have been used globally to reduce SSBs consumption. To understand how such taxes will affect consumption, Tobit approach is employed using SUSENAS 2017 data to estimate the own-price elasticity of SSBs demand. The results suggest that SSBs demand is significantly price elastic. Lower-income and rural households appear more price responsive than higher-income and urban households. Applying the Ramsey inverse elasticity rule framework under the assumption of a full shifting of tax, imposing optimal excise tax rate of 20%, 25%, 32% and 43% for Carbonates and Energy drinks, Fruit drinks, Packaged tea and other RTDs, respectively, would significantly reduce SSBs consumption by 57%. It would also potentially generate annual excise tax revenue around Rp8.64 trillion, which can be spent on promoting healthier diets, preventing obesity and NCDs as well as reducing budget deficit.

"

"Sebanyak 4,8% penduduk Indonesia telah melebihi batas konsumsi gula yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013. Selain itu, proporsi konsumsi minuman berpemanis ≥ 1 kali/hari di Indonesia meningkat sebesar 8,17% pada tahun 2018. Banten merupakan salah satu provinsi dengan proporsi konsumsi minuman berpemanis yang tinggi (61,46%), lebih besar dari proporsi konsumsi minuman berpemanis di Indonesia. Salah satu penyumbang proporsi terbesar merupakan Tangerang. Konsumsi minuman berpemanis merupakan salah satu faktor utama yang mendorong obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, uang saku, teman, dan akses dengan perilaku konsumsi MBDK pada siswa-siswi SMAN 28 Kabupaten Tangerang pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Data penelitian dikumpulkan melalui pengisian self-administered questionnaire oleh 172 siswa aktif SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Data dianalisis menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian telah menunjukkan sebanyak 88 (50,6%) responden mengonsumsi MBDK yang tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan signifikan secara statistik antara jenis kelamin (p= 0,046; OR= 2,16; 95% CI 1,07 - 4,36) dan uang saku (P= 0,004; OR=2,62; 95% CI 1,40-4,89) dengan Konsumsi MBDK, sehingga saran yang dapat diberikan peneliti yaitu membatasi penjualan dan iklan MBDK dan menyediakan air siap minum di sekolah.

---

Approximately 4.8% of the Indonesian population has exceeded the sugar consumption limit set by the Minister of Health Regulation No. 30 of 2013. Furthermore, the proportion of daily sweetened beverage consumption in Indonesia increased by 8.17% in 2018. The province of Banten is notable for having a high proportion of sweetened beverage consumption (61.46%), exceeding the national average, with Tangerang being a significant contributor. The consumption of sweetened beverages is a primary factor contributing to obesity. This study aims to investigate the knowledge, attitudes, pocket money, peer influence, and access related to the behavior of sweetened beverage consumption (MBDK) among students of SMAN 28 in Tangerang Regency in 2024. A cross-sectional study design was employed, with data collected via a self-administered questionnaire completed by 172 active students of SMAN 28 Tangerang Regency. Data analysis was conducted using the chi-square test to examine the relationships between the independent variables and the dependent variable. The findings revealed that 88 respondents (50.6%) exhibited high consumption of MBDK. Additionally, the study identified statistically significant relationships between gender (p= 0.046; OR= 2.16; 95% CI 1.07 - 4.36) and pocket money (p= 0.004; OR= 2.62; 95% CI 1.40 - 4.89) with MBDK consumption. Based on these findings, it is recommended to implement restrictions on the sale and advertisement of MBDK and to provide readily available drinking water in schools."

"

Prevalensi kegemukan/obesitas meningkat setiap tahun secara global termasuk Indonesia. Salah satu fokus masalah oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah tingginya konsumsi energi dari gula yang berdampak pada pengingkatan berat badan, kerusakan gigi, dan penyakit tidak menular. Dewasa ini, sebanyak 10,9% orang dewasa di Indonesia mengonsumsi energi dari gula melebihi anjuran dari WHO. Penelitian potong lintang ini bertujuan mengetahui hubungan antara index massa tubuh (IMT) dan konsumsi minuman berpemanis pada usia dewasa muda di Universitas Indonesia, disesuaikan dengan faktor-faktor lain seperti status sosiodemografi, asupan energi total dan aktivitas fisik. Pengambilan data dilakukan secara consecutive di Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia selama bulan Maret – Juni 2019, terhadap 161 mahasiswa Universitas Indonesia yang tinggal di asrama. IMT diperoleh dari pengukuran berat dan tinggi badan, sedangkan konsumsi minuman berpemanis diperolah menggunakan catatan minuman 7 hari. Kuesioner terstruktur, 24–hours recall dan kuesioner aktivitas fisik internasional digunakan untuk menilai sosio-demografi, asupan energi dan aktivitas fisik. Analisis data menggunakan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 24,2% memiliki status gizi lebih/ obesitas dan 11,8% responden mengonsumsi gula tambahan di minuman lebih dari 50 gram per hari. Sebagian besar responden memiliki mengonsumsi energi tidak cukup dan aktivitas fisik rendah. Setelah disesuaikan dengan faktor-faktor perancu lain, IMT secara signifikan berhubungan konsumsi minuman berpemanis berdasarkan asupan gula tambahan (β=1,810; interval kepercayaan 95% 0,014 – 3,606; p=0,048, adj R²=0,028). Oleh karena itu, seluruh program edukasi perlu menambahkan materi tentang cara menurunkan konsumsi minuman berpemanis.

---

The prevalence of overweight–obesity is increasing globally every year, including Indonesia. One global concern by World Health Organization (WHO) related to overweight–obesity was high energy intake from sugar resulting on weight gain, tooth decay, and non-communicable diseases. Recently, more than 10.9% of Indonesian adults consumed energy from SSB exceeding WHO recommendation. This cross sectional study aimed to assess the association between body mass index (BMI) and SSB consumption among young adults in Universitas Indonesia, adjusted to sociodemographic status, total energy intake (TEI) and physical activity level (PAL). Data collection was conducted in Universitas Indonesia, West Java Indonesia during March–June 2019. College students living in dormitory were enrolled 161 students consecutively as respondents. Weight and height measurement was obtained for calculating the BMI, while SSB consumption was obtained by 7–days fluid record. Structured questionnaire, 24–hours recall and short international physical activity questionnaire were used for assessing sociodemographisc status, TEI and PAL. Data analysis used SPSS version 20. The result found 24.2% of respondents were overweight-obese; 11.8% of respondents consumed added sugar in SSB more than 50 g/day. More respondents had inadequate TEI and low PAL. In multivariate analysis, BMI was significantly associated with SSB consumption based on added sugar (β=1.810, 95% 0.014–3.606 of CI, p=0.048, adj R²=0.028). It is necessary to include how to reduce SSB cosumption in all education program.

"

"Prevalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berpemanis gula seperti obesitas dan DM tipe 2 mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan pengendalian minuman berpemanis gula. Saat ini, Pemerintah berencana meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan negara dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman berpemanis gula. Minuman berpemanis gula adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan, peran aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan yang mempengaruhi formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula di Indonesia.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula dipengaruhi oleh faktor diantaranya para aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan. Peran, persepsi, komitmen dari aktor kebijakan mempengaruhi proses formulasi kebijakan cukai minuman berpermanis gula. Aspek kesehatan-hukum merupakan dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan cukai sedangkan faktor politik merupakan merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Agar pengendalian obesitas dan DM tipe 2 menghasilkan daya ungkit yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan cukai minuman berpemanis gula dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menyiapkan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik serta advokasi kebijakan agar kebijakan cukai ini mampu laksana di lingkungan Pemerintah, industri minuman ringan dan masyarakat.

---

The prevalence of health problems related to sugar sweetened beverages such as obesity and type two diabetes mellitus has increased despite the existing policy to control sugar sweetened beverages. At present, the Government plans to improve the function of excise as state revenue and regulating consumer goods, to realize this by expanding exciseable goods on sugar-sweetened beverages. Sugar sweetened beverages are beverages that are added sugar and have caloric and nutritional value. This is qualitative study with primary data through in-depth interviews with selected informants supplemented by secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books and other media. This study aims to analyze the policy process and role of policy actors, the strategic environment and the policy context those apect that influence sugar sweetened beverage tax policy formulation in Indonesia. In this study, it was found that the process of Sugar Sweetened Beverages Tax Policy Formulation was influenced by policy actors, strategic environment and policy context. The roles, perceptions, and commitments of policy actors influence process of formulating Sugar Sweetened Beverages Tax Policy. The health-law aspect are the basis for consideration in realizing excise policy while the political factor is the key for a policy to be transformed into positive law. In order to control obesity and diabetes mellitus type 2 produce maximum leverage, it is recommended that the establishment of a sugar sweetened beverage tax policy formulation be carried out comprehensively, consist of combination of fiscal (tax) and non-fiscal approaches. Recommend to the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Health to prepare various efforts to strengthen their position and role in preparing a strategy for political and public communication as well as policy advocacy so that this sugar sweetened beverages tax policy can be implemented within the Government, soft drink industry and society."

"Konsumsi minuman berpemanis gula atau Sugar Sweetened Beverages terus meningkat di seluruh dunia dan dihubungkan dengan peningkatan berat badan dan obesitas pada anak. Studi Diet Total-Survei Konsumsi Makanan Individu SDTSKMI di Indonesia menunjukkan bahwa minuman berpemanis gula terutama minuman serbuk dan minuman kemasan cair merupakan terbanyak dikonsumsi pada semua kelompok umur termasuk balita. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara konsumsi minuman berpemanis gula sugar sweetened beverages terhadap status gizi balita di Indonesia dengan menggunakan studi cross sectional. Data konsumsi minuman berpemanis gula sugar sweetened beverages merupakan data sekunder hasil survei SDT-SKMI Indonesia 2014. Responden penelitian sebanyak 7717 balita dengan kelompok umur bayi 0-6 bulan, 7-11 bulan, 12-35 bulan dan 36-59 bulan. Prevalensi gizi berat-kurang sebesar 16.7 dan prevalensi gizi lebih sebesar 2.5. Proporsi balita mengonsumsi minuman berpemanis gula sebesar 42.6 dan konsumsi minuman cairan tertinggi pada balita umur 36-59 bulan sebesar 35.0. Terdapat hubunganbermakna antara konsumsi minuman berpemanis gula dengan status gizi kurang dan buruk dengan nilai p sebesar 0.004 dan OR 3.762 1.545-9.161 setelah dikontrol pendidikan ibu, total energi dan interaksi antara konsumsi minuman berpemanis gula dengan pendidikan ibu. Beberapa variabel yang berhubungan dengan status gizi yaitu ibu yang berpendidikan rendah OR = 2.524 ; 95 CI1.627-3.917 ; ibu yang berpendidikan sedang OR = 1.808 ; 95 CI 1.139-2.870 dan balita dengan AKE sangat kurang OR = 1.919 ; 95 CI 1.462-2.519. Ibu balita hendaknya membatasi balitanya untuk mengonsumsi minuman berpemanis gula jika asupan energi dan zat gizi dari makanan utama belum terpenuhi. Perlu ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan program gizi terkait dengan pendidikan gizi dan promosi gizi seimbang bagi masyarakat khususnya ibu balita.

---

Consumption of sugar sweetened beverages continues to increase worldwide and it's associated with weight gain and obesity in children. Total Diet Study Individual Food Consumption Survey SDT SKMI in Indonesia shows that sugar sweetened beverages, beverages powder and beverage packaging liquid is the most consumed in all age groups including infants. The aim of this study is to determine consumption of sugar sweetened beverages and its association with nutritional status in Indonesia children by using a cross sectional study. Data consumption of sugar sweetened beverages is a secondary data survey from SDTSKMI Indonesia in 2014. The study subjects were 7717 infants with infant age groups 0 6 months, 7 11 months, 12 35 months and 36 59 months. The prevalence of under weight is 16.7 and over nutrition prevalence 2.5. Proportion of sugar sweetened beverages consumption is amount 42.6 and the highest liquid beverage consumption at age 36-59 months amounted to 35.0. There is a significant relationship between the consumption of sugar sweetened beverages with nutritional status under weight with p value 0.004 and OR 3.762 95 CI 1.545 9.161 after controlled by variable maternal education, total energyand the interaction between the consumption of sugar sweetened beverages with maternal education. Variables were significant to nutritional status are maternal with less educated OR 2.524 95 CI 1.627 3.917 maternal with middle educated OR 1.808 95 CI 1.139 2.870 and infants with less energy intake OR 1.919 95 CI 1.462-2.519. Mothers should limit their toddler's intakeon sugar sweetened beverages if the intake of total energy diet and nutrition balance not fulfilled. There still needs an effort from the government to improve nutritional programs such as nutrition education and promotion of balanced nutrition for society, especially mothers."

"Dalam rangka mengendalikan angka prevalensi tembakau, Indonesia dan Filipina menerapkan kebijakan fiskal (cukai tembakau, pajak rokok, Earmarked tax dari cukai dan pajak rokok, serta PPN pada produk tembakau) dan non-fiskal (peringatan kesehatan bergambar, kawasan tanpa rokok, pembatasan penjualan, dan promosi produk tembakau) sesuai dengan anjuran dari WHO melalui FCTC. Meskipun begitu, Indonesia belum berhasil menurunkan angka prevalensi merokok, yang mana kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di Filipina. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan di kedua negara dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Indonesia belum mampu menurunkan angka prevalensi merokok seperti yang terjadi di Filipina karena adanya perbedaan antara kepentingan yang memengaruhi (latar belakang kebijakan) yang bertolak belakang dengan implementasi kebijakan, tidak adanya pembatasan interaksi dengan industri tembakau sebagai strategi pihak yang terlibat, serta tingkat kepatuhan yang masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa hal seperti penyelarasan latar belakang dengan implementasi kebijakan, melakukan pembatasan interaksi dengan industri tembakau sebagai strategi aktor yang terlibat, penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, membuat kebijakan yang lebih teknis dan mudah diakses oleh masyarakat, menerapkan sanksi yang tegas dan adil, dan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengendalian tembakau. Hal ini diperlukan agar kebijakan fiskal dan non-fiskal di Indonesia dapat berjalan secara optimal seperti di Filipina.

---

fiscal policies (tobacco excise, cigarette taxes, earmarked taxes from tobacco excise and cigarette taxes, and VAT on tobacco products) and non-fiscal policies (health warnings with images, smoke-free zones, restrictions on sales, and tobacco product promotion) in accordance with WHO recommendations through the FCTC. However, Indonesia has not succeeded in reducing smoking prevalence rates, a situation that contrasts with the situation in the Philippines. This study aims to analyze the implementation of policies in both countries and identify lessons that Indonesia can learn. The approach used in this study is quantitative with a post-positivism paradigm and a descriptive research type. The results indicate that the implementation of policies in Indonesia has not been able to reduce smoking prevalence rates as in the Philippines due to differences in the interests influencing (policy background) which contradict the policy implementation, the lack of restrictions on interactions with the tobacco industry as a strategy for the involved parties, and the still low compliance levels. Therefore, the Indonesian government needs to take several actions, such as aligning the background with policy implementation, limiting interactions with the tobacco industry as a strategy for involved actors. Additionally, strengthening oversight of policy implementation through the establishment of a special committee, increasing the budget, and providing information and reports on the use of allocated funds to the public is needed. Furthermore, the Indonesian government also needs to create more technical and accessible policies for the public, apply firm and fair sanctions, and allocate a specific budget for tobacco control. This is necessary so that fiscal and non-fiscal policies in Indonesia can be implemented optimally, as in the Philippines.

"

"ABSTRAKKonsumsi minuman berpemanis telah menjadi tren asupan sehari-hari, khususnya pada kelompok usia remaja di Indonesia. Hal ini menjadi urgensi mengingat konsumsi minuman berpemanis secara berlebih dapat berdampak pada kesehatan. Hasil studi baseline yang dilakukan oleh penulis pada siswa usia 12 s.d. 15 tahun di SMP N X Jakarta menujukkan bahwa sejumlah 68% siswa mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sama dengan 1 botol/kaleng per hari dan rata-rata pengetahuan siswa tidak mencapai setengah dari total jawaban benar. Hal ini mendorong penulis untuk mengembangkan sebuah program literasi kesehatan dalam upaya mengurangi perilaku konsumsi minuman tersebut. Desain studi penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimental. Dalam implementasinya, pelaksanaan program dilakukan dalam 2 periode, di mana pada periode I kelompok intervensi memperoleh literasi kesehatan tentang minuman berpemanis dan kelompok kontrol memperoleh literasi komunikasi efektif. Evaluasi hanya dilakukan pada periode I, sementara pada periode II partisipan hanya memperoleh modul sebaliknya. Perubahan perilaku diukur menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi kesehatan efektif untuk mengurangi perilaku konsumsi minuman berpemanis dan meningkatkan pengetahuan gizi, sikap, norma subjektif, serta intensi dalam mengurangi perilaku tersebut"

"Penelitian ini membahas pengaruh konsumsi alkohol dan pengangguran terhadap kriminalitas pada 34 provinsi untuk periode 2018 – 2020 di Indonesia melalui metode data panel. Penelitian ini mengestimasi model tipe kriminalitas yang diduga dipengaruhi oleh konsumsi alkohol, yaitu kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, hak milik menggunakan kekerasan dan narkotika. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode fixed-effect, random-effect, dan pooled least square. Selain itu, penelitian ini juga membahas hubungan agama terhadap konsumsi alkohol secara terpisah. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan konsumsi alkohol memilki pengaruh positif terhadap kejahatan terhadap nyawa. Kemudian, pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kriminalitas secara keseluruhan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan. Hal tersebut diduga adanya peningkatan efek keamanan di Indonesia. Selain itu, ketimpangan melalui indeks Gini memiliki pengaruh positif paling kuat terhadap kriminalitas, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Persentase penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap total kriminalitas dan kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan, sedangkan memiliki pengaruh negatif terhadap kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap narkotika. Proporsi populasi laki-laki memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas secara keseluruhan dan kejahatan terhadap narkotika. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap total kriminalitas dan kejahatan terhadap fisik, namun memiliki pengaruh positif terhadap kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan, dan kejahatan terhadap narkotika. Kelompok usia 15 – 29 tahun memiliki pengaruh positif terhadap kejahatan terhadap hak milik menggunakan kekerasan, sedangkan memiliki pengaruh negatif terhadap kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap kesusilaan. Penduduk non-muslim memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas secara keseluruhan. Kemudian, proxy penegakan hukum melalui indeks pemberdayaan gender memiliki pengaruh negatif terhadap seluruh tipe kriminalitas, kecuali kejahatan terhadap kesusilaan. Secara terpisah, persentase penduduk beragama Islam memiliki pengaruh negatif terhadap konsumsi alkohol.

---

This study discusses the effect of alcohol consumption and unemployment on crime in 34 provinces for the period 2018 – 2020 in Indonesia and employs the panel data method. This study breaks down crimes by types, namely crimes against life, physical, decency, property rights using violence and narcotics. The method in this study uses the fixed-effect method. The break-downs are assumed caused by alcohol consumption. In addition to the alcohol consumption – unemployment and crime nexus, this study also briefly discusses the relationship between religion and alcohol consumption separately. First, the estimation results of this study indicate that alcohol consumption has a positive effect on crimes against life. Unemployment has a negative effect on overall crime, crimes against decency, and crimes against property rights using violence. It’s assumed that this phenomenon caused by an increase of safety effect in Indonesia. In addition, the Gini index has the strongest positive influence on crime, especially crimes against life. The percentage of poor people has a positive influence on total crime and crimes against property rights using violence, while the percentage of poor people has negative effect on crime against life and crime against drugs. The proportion of male population has a positive influence on overall crime and crime against drugs. Education level has a negative effect on overall crime and physical crimes, but has a positive influence on crime against decency, crimes against property rights using violence, and crimes against drugs. The age group of 15 – 29 years has a positive influence on crimes against property rights using violence, while the negative influence on crimes against life and crimes against decency. The non-Muslim population has a positive influence on overall crime. Then, law enforcement proxies through the gender empowerment index have a negative effect on types of crime, except crimes against decency. Lastly, from the separate estimation of religion and alcohol consumption nexus, the percentage of the Muslim population has a negative influence on alcohol consumption."