Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) telah berkembang sebagai sebuah kerangka kontemporer dalam lanskap pembangunan internasional yang diusung oleh negara-negara berkembang. Indonesia terus memperkuat kontribusinya terutama melalui pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID sebagai institusi khusus untuk penyaluran bantuan luar negeri. Salah satu negara tujuan utama bantuan Indonesia adalah Afghanistan, negara dengan mayoritas penduduk muslim yang tengah menghadapi konflik berkepanjangan. Situasi di Afghanistan memburuk pasca pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada Agustus 2021. Situasi ini diikuti dengan implementasi kebijakan-kebijakan yang mengecualikan perempuan dari ruang publik, termasuk pelarangan akses terhadap pendidikan. Meskipun Indonesia tidak memberikan pengakuan resmi terhadap pemerintah de facto Taliban, Indonesia tetap melanjutkan komitmennya dalam menyalurkan bantuan luar negeri. Pada tahun 2022, Indonesia memberikan beasiswa pascasarjana kepada mahasiswa Afghanistan termasuk perempuan di tengah kebijakan pelarangan pendidikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia dapat merealisasikan penyaluran bantuan pendidikan kepada perempuan Afghanistan dalam situasi penuh ketidakpastian yang dikenal sebagai situasi “prisoner’s dilemma”. Dengan menggunakan kerangka kemitraan dalam rantai bantuan luar negeri serta iterated prisoner’s dilemma, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran program ini tidak lepas dari sejarah panjang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afghanistan sekalipun di bawah rezim pemerintahnya berbeda. Strategi tit-for-tat yang secara tidak langsung dijalankan oleh kedua negara telah menciptakan pola interaksi yang konsisten dan lebih mudah diprediksi. Selain itu, keputusan kedua negara untuk bekerja sama didasarkan pada pertimbangan keuntungan strategis yang diperoleh dari keberlangsungan program ini. Perancangan teknis program yang disesuaikan dengan realitas politik dan sosial di Afghanistan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan pemerintah de facto Taliban. Dengan demikian, pendekatan Indonesia yang penuh kehati-hatian dan tidak konfrontatif membuka ruang bagi Indonesia dapat merealisasikan penyaluran bantuan yang menyentuh isu sensitif, bahkan di tengah konteks politik yang kompleks.

---

South-South Cooperation (SSC) has emerged as a contemporary framework in the landscape of international development, promoted by developing countries. Indonesia continues to strengthen its role most notably through the establishment of the Indonesian Agency for International Development (LDKPI) or Indonesian AID, a dedicated institution for foreign aid distribution. One of Indonesia’s main aid recipients is Afghanistan, a Muslim-majority country that has long experienced prolonged conflict. Afghanistan’s situation worsened after the Taliban took over Kabul in August 2021. This takeover was followed by policies implementation that excluded women from public spaces, including a ban on education. Despite not recognizing the Taliban’s de facto government, Indonesia continued to provide foreign aid to Afghanistan. In 2022, Indonesia granted postgraduate scholarships to Afghan students, including women, even amidst the education ban enforced by the Taliban de facto government. This study analyses why Indonesia managed to sucessfully implement such program under a context of uncertainty which can be seen as a “prisoner’s dilemma” situation. By employing the analytical framework of international aid partnerships and the iterated prisoner’s dilemma, this research reveals that the success of this aid initiative cannot be separated from the history of Indonesia-Afghanistan relations even across different regimes. A consistent pattern of cooperation shaped by a tit-for-tat strategy has made bilateral interaction more predictable and stable over time. Furthermore, both countries’ decisions to cooperate informally were influenced by the perceived strategic benefits of the program. The implementation was carefully tailored to Afghanistan’s complex reality, ensuring flexibility and trust-building with the de facto authorities. Ultimately, Indonesia’s cautious and non-confrontational approach opened a space that enabled Indonesia to deliver sensitive aid successfully, even under politically complex circumstances."

"Konversi hutan dan lahan adalah masalah utama untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis preferensi, perilaku, efek perilaku pengguna lahan, situasi prisoner’s dilemma, insentif berbasis perilaku, mengembangkan model dan merumuskan kebijakan PRK yang lebih inklusif dan efektif. Data dikumpulkan dari 740 pengguna lahan di Kabupaten Lombok Timur. Tiga metode yaitu partial least square equation modelling, game theory, dan permodelan system dynamics digunakan untuk analisis data.. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan preferensi pengguna lahan dari status quo menjadi ambivalen. Perilaku dominan pengguna lahan adalah Altruis-Mumpung (50,00%, N=740), yang meyebabkan Kapasitas Sekuestrasi hanya mencapai 0,98% dari emisi dan Intensitas Emisi meningkat 8,37% per tahun. PRK juga tidak inklusif karena terjadi prisoner’s dilemma. Insentif berbasis perilaku potensial meningkatkan inklusivitas dan efektivitas PRK. Peneliti menyimpulkan bahwa insentif berbasis perilaku berdasarkan Kategori Pilihan Hiperekuitas dan prinsip keadilan Rawlsian berhasil meningkatkan efektivitas PRK inklusif.

---

Forest conversion is a major problem for achieving inclusive, low-carbon development. This study aims to analyze land users' preferences, behaviours, behavioral effects, the prisoner's dilemma, behavior-based incentives, develop a model, and formulate more inclusive and effective low-carbon development (LCD) policies. Data for this research was collected from 740 land users in East Lombok Regency and analyzed by using partial least-square equation modelling, game theory, and system dynamics modelling. The research results indicate a shift in land users' preferences from the status quo to ambivalent. Altruist-Mumpung as a dominant behaviour (50.00%, N = 740) causes sequestration capacity 0.98% of the total emissions, and emission intensity increases by 8.37% annually. Prisoner’s dilemma observed made the LCD not inclusive. Behaviour-based interventions have potential for increasing LCD inclusiveness and effectiveness. This study concludes that the behaviour-based incentive design based on the Hiperequity Choice Category and the Rawlsian justice principle has been proven to make inclusive LCD policies effective."

"Taliban merupakan organisasi yang telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat global. Berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Taliban tersendiri telah menyebabkan permasalahan keamanan dan politik bagi berbagai negara. Salah satu negara yang terdampak oleh eksistensi dari Taliban adalah Pakistan. Hubungan antara Pakistan dengan Taliban dapat dijelaskan secara historis melalui berbagai dukungan yang telah dilakukan oleh Pakistan yang diawali oleh pemberian suaka bagi korban Perang Afghanistan sampai dengan dukungan rekognisi dan militer yang telah dilakukan hingga saat ini. Lebih lanjut, penelitian ini lebih jauh menganalisis bagaimana identitas membentuk hubungan antara kedua pihak ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur dalam pencarian datanya. Teori yang digunakan adalah teori politik indentitas. Dalam penelitian ini, penulis menekankan hubungan antara kelompok Taliban dengan Pakistan dalam bentuk hubungan berbasis identitas yang terlihat di masa pemerintahan Imran Khan di Pakistan dan kepentingan serta keuntungan politik berbasis geografi yang didapatkan oleh kedua negara.

---

The Taliban is an organization that has had a significant impact on global society. Various actions that have been carried out by the Taliban themselves have caused security and political issues for various countries. One of the countries impacted by the existence of the Taliban is Pakistan. The relationship between Pakistan and the Taliban can be explained historically through the various forms of support that have been carried out by Pakistan, which began with the granting of asylum for victims of the Afghanistan War to the recognition and military support that has been carried out to date. Furthermore, this research further analyzes how identity shapes the relationship of these two entities to one another. The author uses a qualitative approach using literature studies in data searching. The theory used is the theory of identity politics. In this study, the author emphasizes the relationship between the Taliban and Pakistan in the form of an identity-based relationship seen during the reign of Imran Khan in Pakistan and geographic-based political interests and advantages obtained by the two countries."

"Reproduction of authors political diary on the political developments from 1982 to 1985 in Afghanistan"

"Setelah rezim Taliban dikalahkan oleh invasi Amerika Serikat pada tahun 2001, Taliban mampu membuktikan bahwa mereka masih kokoh dan solid, sehingga berhasil bangkit kembali sebagai penguasa untuk kedua kalinya di Afghanistan pada tahun 2021, yang diawali dengan Perjanjian Doha 2020 dan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat (AS). Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dengan teori Ashabiyah melalui pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi pustaka dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas dan ikatan sosial yang kuat oleh Taliban memainkan peran penting dalam mempertahankan semangat nasionalisme dan kedaulatan nasional Afghanistan dari campur tangan asing. Perubahan pendekatan Taliban dari pandangan eksklusif suku Pashtun menjadi semangat nasionalisme dan integrasi bangsa turut memperkuat solidaritas antara Taliban dan kelompok sosial non-Pashtun. Taliban berhasil memperkuat Ashabiyah yang lebih luas, tidak hanya secara eksklusif pada kelompok mereka sendiri, namun menjadi Ashabiyah nasional antar kelompok sosial di Afghanistan, sehingga menjadikan Taliban sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh AS. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan luar negeri AS untuk menarik diri dari Afghanistan, yang didorong oleh faktor strategis adanya tekanan internal maupun eksternal.

---

After the Taliban regime was defeated by the United States invasion in 2001, the Taliban has proven its resilience and successfully resurged as the ruling power for the second time in Afghanistan in 2021, initiated by the Doha Agreement and the withdrawal of American forces. This research analyzes its phenomenon through the lenses of Ashabiyah theory, using a qualitative approach that combines literature review and interviews as data collection techniques. The findings of this research indicate that the strong solidarity and social cohesion among Taliban members play a significant role in preserving nationalistic spirit and Afghanistan's national sovereignty against foreign interventions. The Taliban's shift from an exclusive Pashtun tribal perspective to a broader sense of nationalism and national integration has further strengthened the solidarity between the Taliban and non-Pashtun social groups. They successfully fostered a broader Ashabiyah, extending beyond their own group, and establishing a national sense of solidarity among various social groups in Afghanistan, making the Taliban a force to be reckoned with by the United States. This study also analyzes the U.S. foreign policy of withdrawal from Afghanistan, driven by both internal and external pressures."

"ABSTRAKKredit mikro merupakan salah satu strategi yang muncul akibat adanyakesenjangan antara pemberi modal dan calon penerima modal. Program kreditmikro diharapkan dapat menjadi sebuah tangan panjang dari para pemilik modalkepada penerima modal. Program kredit mikro diharapkan dapat menjadi sebuahalternatif dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Di negara-negara berkembang,kredit mikro merupakan salah satu strategi yang komprehensif dalam usahanyamemberdayakan perempuan dan penanggulangan kemiskinan. Salah satumekanisme kredit mikro adalah Grameen Bank , yang diadopsi serta diadaptasioleh lembaga keuangan di Indonesia Meskipun telah ada mekanisme serupa diIndonesia, adopsi dan adaptasi sistem Grameen Bank dilakukan pemberdayadalam upaya menerapkan program?program kredit mikro yang telah berhasildilakukan sebelumnya di negara lain. Pengadopsian program kredit mikro dinegara lain tentu memiliki perbedaan terutama dalam pemaknaan terhadap visimisipemberdayaan itu sendiri terkait dengan budaya profit oriented yang lebihdulu ada. Tulisan ini merupakan sebuah analisa deskriptif menggunakan metodekualitatif dengan kerangka sosiologi ekonomi dan jender . Tulisan inimenekankan pada beberapa hal yang perlu dilihat dari program pemberdayaanperempuan melalui kredit mikro yang diadopsi dari negara lain yakni : perbedaankarakter lembaga keuangan, aplikasi dari sistem kredit yang diadopsi dandiadaptasi oleh lembaga keuangan dan pengetahuan makna pemberdayaanmelalui kredit mikro yang dimiliki pemberdaya dalam upaya mendukungkeberlangsungan program pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro.

---

AbstractMicrocredit is one of the strategies arising from the gap between financiersand prospective recipients of capital. Microcredit program is expected to be along hand of the owners of capital to the recipient of capital. Microcredit programis expected to be an alternative in the community empowerment efforts. Indeveloping countries, microcredit is one of a comprehensive strategy in its effortsto empower women and reduce poverty. One mechanism is the Grameen Bankmicro-credit, which was adopted and adapted by financial institutions in IndonesiaAlthough there has been a similar mechanism in Indonesia, adoption andadaptation of the Grameen Bank system performed empowerment in an effort toimplement microcredit programs that have successfully done before in othercountries . Adoption of microcredit programs in other countries certainly differmainly in the interpretation of the vision-mission of empowerment itself is relatedto profit-oriented culture is much older then. This paper is a descriptive analysisusing qualitative methods with a framework of economic sociology and gender.This paper emphasizes on some things that need to be viewed from women'sempowerment through micro credit are adopted from other countries namely:differences in the character of financial institutions, the application of the creditsystem was adopted and adapted by financial institutions and knowledge of themeaning of empowerment through microcredit owned empowerment in efforts tosupport the sustainability empowerment of women through microcredit."

"Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pemberdayaan penerima program di PKH Jakarta Selatan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi langsung ibu KPM diperlukan dalam merancang kegiatan pemberdayaan di PKH; dibutuhkan fasilitator lebih banyak dan pendamping PKH perlu dilatih dan memiliki kompetensi khusus agar pemberdayaan yang dilakukan dapat efektif; dan perlu ada kemauan dari ibu KPM itu sendiri untuk mau mandiri dan berdaya.

---

This thesis discusses the process of implementing the Family of Hope Program in an effort to empower program recipients in PKH South Jakarta by using the concept of community empowerment. This research is a qualitative research with a descriptive design. The results showed that the direct participation of KPM mothers was needed in designing empowerment activities in PKH; more facilitators are needed and PKH Facilitators need to be trained and have special competencies so that the empowerment can be carried out effectively; and there needs to be a willingness from the KPM mother herself to want to be independent and empowered."