Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Integrasi data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan langkah strategis dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Ketidaksesuaian antara peningkatan pembangunan fisik dengan tren penurunan penerimaan PBB-P2 menjadi latar belakang utama perlunya penguatan basis data perpajakan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah instansi terkait, yaitu Bapenda, DCKTRP dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi data berdampak pada peningkatan akurasi objek pajak, deteksi potensi pajak yang belum tergali, kenaikan penerimaan PBB-P2, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, pendekatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) penting karena integrasi data menuntut partisipasi aktif dan kesepakatan bersama antarinstansi demi tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan teknis, perbedaan format data, serta perlunya koordinasi antarlembaga yang lebih kuat. Rekomendasi difokuskan pada pengembangan sistem pertukaran data otomatis dan percepatan penerapan Unique Building ID (UBID) untuk mendukung integrasi data yang lebih efektif dan efisien.

---

The integration of Building Construction Permit (PBG) data with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is a strategic effort to optimize Regional Original Revenue (PAD) in the Province of DKI Jakarta. The discrepancy between the increasing trend of physical development and the declining trend in PBB-P2 revenue serves as the main background for the need to strengthen the regional tax data infrastructure. This study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with several relevant institutions, including Bapenda, DCKTRP, and DPMPTSP of DKI Jakarta Province. The findings indicate that data integration has had positive impacts, including improved accuracy of tax object data, identification of previously untapped tax potential, increased PBB-P2 revenue, and enhanced transparency and accountability. In this context, the collaborative governance approach is essential, as data integration requires active participation and joint agreement among institutions to achieve more effective and sustainable governance. However, its implementation still faces technical challenges, such as differences in data formats, and the need for stronger inter-agency coordination. The study recommends developing an automated data exchange system and accelerating the adoption of the Unique Building ID (UBID) to support more effective and efficient data integration."

"Integrasi data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan langkah strategis dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Ketidaksesuaian antara peningkatan pembangunan fisik dengan tren penurunan penerimaan PBB-P2 menjadi latar belakang utama perlunya penguatan basis data perpajakan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah instansi terkait, yaitu Bapenda, DCKTRP dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi data berdampak pada peningkatan akurasi objek pajak, deteksi potensi pajak yang belum tergali, kenaikan penerimaan PBB-P2, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, pendekatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) penting karena integrasi data menuntut partisipasi aktif dan kesepakatan bersama antarinstansi demi tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan teknis, perbedaan format data, serta perlunya koordinasi antarlembaga yang lebih kuat. Rekomendasi difokuskan pada pengembangan sistem pertukaran data otomatis dan percepatan penerapan Unique Building ID (UBID) untuk mendukung integrasi data yang lebih efektif dan efisien.

---

The integration of Building Construction Permit (PBG) data with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is a strategic effort to optimize Regional Original Revenue (PAD) in the Province of DKI Jakarta. The discrepancy between the increasing trend of physical development and the declining trend in PBB-P2 revenue serves as the main background for the need to strengthen the regional tax data infrastructure. This study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with several relevant institutions, including Bapenda, DCKTRP, and DPMPTSP of DKI Jakarta Province. The findings indicate that data integration has had positive impacts, including improved accuracy of tax object data, identification of previously untapped tax potential, increased PBB-P2 revenue, and enhanced transparency and accountability. In this context, the collaborative governance approach is essential, as data integration requires active participation and joint agreement among institutions to achieve more effective and sustainable governance. However, its implementation still faces technical challenges, such as differences in data formats, and the need for stronger inter-agency coordination. The study recommends developing an automated data exchange system and accelerating the adoption of the Unique Building ID (UBID) to support more effective and efficient data integration."

"Membangun merupakan tanda awal untuk meningkatkan derajat sebuah kota. Namun pembangunan tersebut harus selalu mengikuti kaidah-kaidah administrasi, teknik dan perijinan yang berlaku untuk menghindari resiko-resiko yang tidak perlu terjadi ataupun meminimalkan kalaupun tidak bisa dihindari. Salah satu resiko yang akan terjadi pada saat pembangunan adalah resiko pembangunan mendahului ijin yang berakibat pada pengeluaran biaya tambahan karena denda ataupun dilakukan tindakan pembongkaran apabila telah mendapat ijin membangun terdapat bagian-bagian bangunan melanggar dan tidak dapat diberikan ijin tambahan / perubahan. Pelaksanaan kegiatan membangun bangunan tinggi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 50% telah terjadi pelaksanaan mendahului ijin membangun. Hal ini merupakan kendala baik bagi pemerintah ataupun bagi owner atau kontraktor sebagai pelaksanaan dilapangan, karena akan mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam tesis ini akan dilakukan analisa dengan melakukan identifikasi resiko (risk identification) terhadap semua activity yang mengakibatkan terjadi resiko pelaksanaan terhadap pembangunan gedung bertingkat yang mendahului ijin membangun, dengan pendekatan risk assesment."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin mendirikan bangunan di Kota Bogor. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan di Kota Bogor belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari dua aspek yakni pengawasan dan penertiban. Dari segi pengawasan, pelaksanaan kewenangan masih disertai dengan minimnya tanggung jawab oleh aktor yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum mampu mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan, dan koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara intens. Dari segi penertiban, pelaksanaan kewenangan oleh aktor yang terlibat belum dijalankan dengan baik, bentuk penertiban yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum secara maksimal menertibkan bangunan gedung yang melanggar izin mendirikan bangunan, serta koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara maksimal.

---

ABSTRACTThis research is about the spatial planning control through building permit in the city of Bogor. This descriptive study used a qualitative approach with qualitative collecting data method. The results of this study indicate that spatial planning control through the building permit in the city of Bogor is not running optimally. It could be of two aspects that are supervision and enforcement. In terms of supervision, implementation of authority is accompanied with a lack of responsibility from actors who are involved, the form of controlling from actors who are involved have not able to control the utilization of space through the building permit, and coordination among involved actors have not been intensely. In terms of enforcement, the implementation of authority by involved actors have not been executed properly, the form of controlling from involved actors who were not regulated violated building permit buildings optimally, as well as coordination among involved actors have not been established maximally"

"Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Depok telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satunya kepatuhan warga atau masyarakat setempat. Kota Depok memiliki tingkat kepatuhan cukup rendah dalam mengimplementasikan kebijakan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan IMB. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di Kecamatan Sawangan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat seperti kesadaran hukum yang rendah, motif ekonomi, kurangnya rasa takut akan peraturan, kejelasan informasi, kejelasan sanksi, dan pengetahuan. Sedangkan di Kecamatan Limo memiliki beberapa faktor, tingginya kesadaran hukum, ketidakjelasan informasi, ketidakjelasan sanksi, dan pengetahuan.

---

Building Development Permit (IMB) policy in Depok has been implemented since 2001. There are several factors that can influance on the successful of implementation, that include citizen?s compliance. Depok has lower compliance level for implementing building development permit policy. The purpose of the researchis to describe the factor that can influencing society compliance of citizen regarding building development permit policy. Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research.The result of this study stated that in Sawangan sub-district has factors that can affect on the level of compliance in the implementation of the policy in Depok, such as lower awareness of legal, economic motives, lower of fears the rules, clarity information, clarity sanction, and knowledge. In Limo sub-district has several factors, such as higher awareness of legal, obscurity information, obscurity sanction, and knowledge."

"Proses pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) cenderung tak luput dari praktik-praktik pungutan liar (pungli), karena pada proses IMB masih memungkinkan antara petugas dan pemohon berinteraksi langsung secara tatap muka, seperti yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Bogor masih adanya pungutan liar yang dirasakan oleh pemohon, adanya technology gap pada pemohon izin, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan jenjang pendidikan, dan kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan aplikasi perizinan online tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu e-government, hambatan implementasi e-government dan pelayanan perizinan. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi E-Government di Kabupaten Bogor: Studi Kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dinyatakan masih belum berjalan baik karena 2 (dua) variabel yaitu pengorganisasian dan aspek sosial masih memiliki kendala, sehingga masih perlu diperbaiki.

---

The process of obtaining Building Permits creates major potential for the practices of Extortion (Pungli) because it is still possible to be done between officers and applicants to interact each other face to face directly. There are still Extortion which is happened by applicants, technology gap on applicants, placement of employees which is not suitable for level of education, and lack of socialization towards the existence of these online licensing application at Investment and One Stop Intergrated Service Office (DPMPTSP) Bogor Regency. The theory which is used in this research is e-government, resistance to implemtation of e-government and permits services. The study method is used a post-positivist approach, data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. Implementation of E-Government in Bogor Regency: Case Study "Systematic Informative Transparent Online Licensing (OPTIMIS)" on Building Permits (IMB) at the One Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) has stil not worked well because of 2 (two) variables, organization and social aspects which have resistance in order to have to be fixed."

"Skripsi ini membahas mengenai regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta yang diwujudkan dalam penyelenggaraan perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peneliti menggunakan konsep Interactive Governance dalam melihat regulatory reform dari sisi kelembagaan. Penggunaan konsep interactive governance didasari oleh kompleksitas regulasi yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor baik di lingkungan pemerintah maupun nonpemerintah dalam proses regulatory reform perizinan mendirikan bangunan. Peneliti menggunakan paradigma post-positivist, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian analisis disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa regulatory reform perizinan mendirikan bangunan di DKI Jakarta melalui DPMPTSP telah meningkatkan interaksi antaraktor. Kesadaran akan keterbatasan terutama dari sisi sumber daya memaksa aktor pemerintah untuk memobilisasi sumber daya didukung koordinasi yang lebih intensif. Faktor yang menentukan regulatory reform perizinan mendirikan bangunan dari perspektif interactive governance adalah institusionalisasi yang belum dibangun secara matang sehingga meskipun komitmen pimpinan di tingkat daerah (Jakarta) telah terbangun, regulatory reform yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Untuk itu salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan didukung konsistensi kebijakan di level pusat yang mendorong perbaikan tata kelola perizinan di daerah.

---

This thesis discusses the regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta, which is realized in the implementation of integrated licensing through the One Stop Investment and Services Office (DPMPTSP). Researchers use the concept of Interactive Governance in looking at regulatory reform from an institutional perspective. The use of the interactive governance concept is based on the complexity of the regulations involving various cross-sector actors both the government and non-government in the process of regulatory reform building construction permits. Researchers used the post-positivist paradigm, data collection techniques were carried out with in-depth interviews and literature studies. Then the analysis is presented descriptively which results in the finding that regulatory reform of building construction permits in DKI Jakarta through DPMPTSP has increased interaction between factors. Awareness of limitations especially in terms of resources forces government actors to mobilize resources supported by more intensive coordination. Factors that determine licensing regulatory reform to build construction from an interactive governance perspective are institutionalization that has not yet been fully developed, even though the commitment of leaders at the regional level (Jakarta) has been built, the regulatory reform implemented is not in accordance with the desired ideal conditions. For this reason, one of the suggestions given is to increase institutional capacity supported by policy consistency at the central level that encourages improved licensing governance in the regions."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

---

This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections.

The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected."

"ABSTRAKPengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian dari populasi burung walet. Di Kota Batam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet terutama dengan memanfaatan bangunan atau gedung. faktor ekonomi dan fakta medis menjadi salah satu penyebab mewabahnya pembangunan gedung atau bangunan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyebabkan ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Batam secara jelas terjadi ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku maka dalam hal ini perlu segera disusun RTRW Kota Batam yang baru antara pemerintah daerah (PEMDA) Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Batam yang inti subtansi mengatur zona pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet serta revisi peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah ada dengan memasukkan bangunan atau gedung penangkaran burung walet yang memerlukan izin mendirikan bangunan tersendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris berupa preskriptif..

---

ABSTRACTThe management and the utilization of swallow bird's nest is to preserve the birds' population. The preservation can be through of natural habitat (caves or other natural ecosystems) and non-natural habitats (house or buildings with particular construction). In Batam, management and utilization of swallow birds' (nest) mostly with the utilization of the house or buildings with special construction. Economic factors and medical facts is one of the reason for subject to utilize swallow bird's nest and other side also cause violation of the building permit (IMB) and created violation of Spatial Planning in Batam. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to the result of a prescriptive report. Related to the management and utilization of swallow bird’s nest in Batam clearly there has been a obviously discrepancy Spatial Planning Batam. In this case The Batam Spatial planning need to be revised by the local government Batam with the or approval by Regional Representative Council (DPRD) Batam city enhanced to regulate the management and utilization bird's nest zone and revise the building permit (IMB) for house or particular building for utilization swallow bird’s nest in Batam city. "

"Perizinan bangunan merupakan salah satu indikator untuk mengukur bisnis suatu negara. Kemudahan perizinan berkaitan dengan minat investor untuk mendorong tingkat investasi terutama investasi asing. Perkembangan perizinan bangunan digital online meningkatkan tingkat kemudahan berbisnis, namun seiring waktu kinerja waktu perizinan memerlukan peningkatan agar dapat terus bersaing dengan negara lain dalam kemudahan berbisnis dan meningkatkan tingkat investasi asing. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perizinan bangunan berbasis BIM untuk meningkatkan kinerja waktu perizinan dengan menganalisis fitur BIM yang signifikan untuk diterapkan pada proses perizinan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan survei, studi literatur dan studi kasus pada perizinan bangunan gedung di DKI Jakarta. Analisis data menggunakan metode Delphi dan PLS SEM. Hasil penelitian adalah empat tahap perizinan berpengaruh terhadap kinerja waktu perizinan adalah tahap konsultasi, penilaian ketataruangan, rekomendasi teknis dan penilaian tata bangunan. Fitur BIM visualisasi model 3D dan otomatisasi pemeriksaan persyaratan yang diterapkan pada proses perizinan bangunan berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja waktu perizinan. Penerapan BIM pada perizinan bangunan terbukti dapat meningkatkan kinerja waktu perizinan.

---

Building permits are one of the indicators to measure a country's business. Ease of building permitting is related to investor interest to encourage investment levels, especially foreign investment. The development of online digital building permitting increases the level of ease of doing business. Still, the permit time performance requires improvement to continue to compete with other countries in the ease of doing business and increase the level of foreign investment. This research aims to develop BIM-based building permitting to improve permit time performance by analyzing significant BIM features to apply in the building permitting process. This research uses data collection methods with surveys, literature reviews and case studies on building permitting in DKI Jakarta. Data analysis used Delphi and PLS-SEM methods. The result shows that the four permitting stages affecting the permit time performance are the consultation stage, the zoning assessment, the technical recommendation and the building planning assessment. The BIM features of 3D model visualization and automated code checking applied to the building permitting process significantly improve the permit time performance. The application of BIM in building permits is proven to enhance permit time performance."