Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pemotongan dan pemungutan PPh 21 melalui kebijakan Tarif Efektif Rata Rata (TER) dilakukan dalam rangka untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21. Akan tetapi dalam penerapannya, kebijakan ini menimbulkan adanya beban kepatuhan baru bagi pemotong pajak. Permasalahan ini merupakan bentuk konsekuensi dari implementasi withholding tax system, dimana sistem ini menggeser biaya pengumpulan pajak kepada pemotong pajak. Mengingat pemotong pajak telah membantu memudahkan tugas pemerintah, ketiadaan kompensasi bagi pemotong pajak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi kebijakan withholding tax secara global, khususnya dalam hal kompensasi bagi tax withholder serta menganalisis implikasi compliance cost yang dihadapi pemotong pajak atas diterapkannya kebijakan TER PPh 21. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi literatur menggunakan Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa withholding tax menjadi instrumen kunci yang secara luas diandalkan oleh banyak negara untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, menyederhanakan proses pemungutan pajak, serta mengurangi potensi penghindaran pajak. Namun demikian, sistem ini menimbulkan pertanyaan etis dan kebijakan publik mengenai keadilan dalam pelaksanaan withholding tax, terlebih jika tidak disertai dengan bentuk kompensasi atau imbalan yang layak. Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sejumlah negara telah menerapkan kebijakan pemberian kompensasi pajak kepada pemotong pajak dengan bentuk kompensasi yang paling umum dijumpai adalah tax credit. Namun, literatur yang secara khusus membahas kebijakan ini masih terbatas, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya, penerapan kebijakan TER PPh 21 memiliki implikasi langsung terhadap meningkatnya compliance cost yang harus ditanggung oleh pemotong pajak. Potensi LB yang signifikan dan faktor lainnya menambah compliance cost dari sisi direct money cost, time cost, dan psychological cost.

---

The development of withholding and collection of Income Tax Article 21 through the Average Effective Rate (TER) policy aims to simplify the calculation of Article 21. However, in practice, this policy has introduced new compliance burdens for tax withholder. This issue is a consequence of implementing the withholding tax system, which shifts the tax collection costs to the tax withholder. Considering that tax withholders assist the government in facilitating tax administration, the absence of adequate compensation for them is a concern that needs to be addressed. This study aims to explore withholding tax policies globally, particularly regarding compensation for tax withholder, and to analyze the compliance cost implications faced by tax withholders due to the implementation of the TER policy. The research employs a qualitative approach with data collection techniques consisting of field studies and a literature review using a Systematic Literature Review (SLR) method. The results indicate that withholding tax is a key instrument widely relied upon by many countries to improve tax compliance and revenue collection, simplify tax collection processes, and reduce tax avoidance potential. Nevertheless, this system raises ethical and public policy questions about fairness in withholding tax implementation, especially when not accompanied by appropriate compensation or incentives. Based on the results of the literature review, it was found that several countries have implemented tax compensation policies for tax withholder, with tax credit being the most commonly adopted form. However, literature that specifically discusses this policy remains limited, particularly in the context of developing countries such as Indonesia. The implementation of the TER policy directly increases the compliance costs borne by tax withholder. Significant potential of overpaid and other factors add to the compliance costs in terms of direct monetary costs, time costs, and psychological costs."

"Kebijakan Biaya Jabatan ditujukan menjadi pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Kebijakan ini sudah berjalan hampir satu dekade sejak terakhir dikeluarkan yakni pada Tahun 2008 melalui PMK 250/PMK.03/2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu utama biaya jabatan serta diselaraskan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penentu utama kebijakan biaya jabatan adalah biaya transportasi yang dikeluarkan pegawai tetap dari rumah ke kantor serta sebaliknya dan kebijakan batas maksimal biaya jabatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian berupa kenaikan apabila dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini.

---

The policy of ldquo Biaya Jabatan rdquo individual operational cost is intended to be a deduction of income in the calculation of Withholding Tax Article 21 for employment income tax. This policy has been running almost a decade since the last issued in 2008 through PMK 250 PMK.03 2008. This research has goals to analyze the proxy of this policy and harmonized with the current economic development. The method of this research is qualitative. The results of this study indicate that the proxy of this policy is the cost of transportation issued by permanent employees from home to the office and vice versa and the limitation of this policy needs to be increase with the current economic development as the source."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui pengembangan berbagai aplikasi perpajakan, salah satunya adalah e-Bupot 21/26. Aplikasi ini menggantikan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk menyederhanakan proses pelaporan PPh Pasal 21/26 secara elektronik. Namun, sejak diluncurkan pada Januari 2024, e-Bupot 21/26 menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan administrasi PPh Pasal 21/26 menjadi kurang efektif dan berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan. Bagi instansi dengan proses pemotongan PPh Pasal 21/26 yang kompleks, seperti Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), penerapan e-Bupot 21/26 berpotensi mengubah besaran biaya kepatuhan yang harus ditanggung. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan biaya kepatuhan setelah penerapan e-Bupot 21/26 di lingkungan PTN-BH, khususnya di 8 PTN-BH yang menjadi fokus penelitian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kepatuhan pajak dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner, dilengkapi dengan teknik kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh pemotong PPh Pasal 21/26 di 8 PTN-BH mengalami penurunan setelah penerapan e-Bupot 21/26. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala pada e-Bupot 21/26 yang justru meningkatkan biaya kepatuhan di beberapa aspek dan dapat menghambat kepatuhan pajak, seperti gagalnya validasi NIK dan gangguan server menjelang batas waktu pelaporan SPT. Untuk mengatasi kendala tersebut, DJP sebaiknya dapat meningkatkan integrasi sistem dengan database kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta memperbaiki stabilitas server e-Bupot 21/26.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) continuously modernizes tax administration by developing several tax applications, including e-Bupot 21/26. This application replaces e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 to simplify the electronic reporting process for Income Tax Article 21/26. However, since its launch in January 2024, e-Bupot 21/26 has faced several issues reducing the administration of Income Tax Article 21/26 effectiveness and potentially increasing compliance costs. For institutions with complex withholding processes, like Legal-Entity State Universities (PTN-BH), may experience changes in compliance costs due to e-Bupot 21/26 implementation. This research aims to examine the changes in compliance costs after the implementation of e-Bupot 21/26 in PTN-BH, especially in 8 PTN-BH as the focus of the research, and to identify the supporting and inhibiting factors of tax compliance in its implementation. This research applies quantitative approach with a survey method by using questionnaire, complemented by qualitative techniques through in-depth interviews and literature review. The results indicate that the compliance costs incurred by Income Tax Article 21/26 withholders in 8 PTN-BH have decreased after the implementation of e-Bupot 21/26. However, several issues remain in using e-Bupot 21/26 that increase the compliance costs in some aspects and pose obstacles to tax compliance, such as failed NIK validation and server disruptions before the SPT reporting deadline. To address these issues, DGT should improve system integration with the population database managed by Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) and enhance the stability of the e-Bupot 21/26 server."

"Layanan streaming digital merupakan sebuah layanan pemutaran musik, dimana musisi akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk royalti dari setiap pemutaran yang dilakukan pada layanan tersebut. Dalam proses distribusi royalti pada layanan streaming digital menghadirkan pihak ketiga antara musisi dan layanan streaming digital, yaitu aggregator/distributor digital. Dengan hadirnya pihak ketiga dalam distribusi royalti dapat menyebabkan kerumitan terhadap implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak pada implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital serta analisis implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital yang ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih belum adanya pemenuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak pada implementasi pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital. Terdapat tiga aspek penghambat terjadinya pemenuhan kewajiban perpajakan dari proses bisnis layanan streaming digital, diantaranya merupakan sisi regulasi, edukasi dan kejelasan kontrak pada pihak pihak di proses bisnis layanan streaming digital, pemotongan pajak penghasilan atas royalti musik pada layanan streaming digital juga masih belum memenuhi asas ease of administration.

---

Digital streaming services are music playback services, where musicians will earn income in the form of royalties from every playback made on the service. In the process of distributing royalties on digital streaming services, a third party is present between musicians and digital streaming services, namely digital aggregators/distributors. The presence of a third party in the distribution of royalties can cause complications in the implementation of income tax deductions on these royalties. This study aims to analyze the fulfillment of taxpayers' tax obligations in the implementation of income tax deductions on music royalties on digital streaming services and an analysis of the implementation of income tax deductions on music royalties on digital streaming services reviewed from the principle of ease of administration. The approach used in this study is a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies as data collection techniques. The results of this study indicate that there is still no fulfillment of taxpayers' tax obligations in the implementation of income tax deductions on music royalties on digital streaming services. There are three aspects that hinder the fulfillment of tax obligations from the digital streaming service business process, including the regulatory side, education and clarity of contracts for the parties in the digital streaming service business process, income tax deductions on music royalties on digital streaming services also still do not meet the principle of ease of administration."

"Penerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

Final Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund."

"Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP merupakan perlindungan atas penghasilan minimum yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum wajib pajak dan jumlah tanggungan yang dimilikinya. Adanya kebijakan PTKP tahun 2016 memiliki pengaruh bagi wajib pajak dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyesuian PTKP tahun 2016 bagi kemampuan membayar wajib pajak jika ditinjau dari Kebutuhan Hidup Layak serta implikasi administrasti perpajakan atas penyesuaian PTKP di pertengahan tahun ditinjau dari asas ease of administration dengan studi kasus PT EJK. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni jumlah PTKP yang diatur dalam PMK 101/PMK.010/2016 belum mampu memberikan perlindungan terhadap penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak beserta tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya. Bagi pemberi kerja adanya penyesuaian PTKP tahun 2016 yang ditetapkan dipertengahan tahun dan berlaku surut tidak mencerminkan kebijakan pajak yang sesuai dengan asas ease of administration karena tidak memberikan kenyamanan bagi pemberi kerja dan meningkatkan cost of compliance pemberi kerja seperti direct money, time costs, dan psychological cost.

---

Personal Exemption is a protection against minimum income that will be used to meet the minimum taxpayer requirement and the number of dependents it has. The existence of Personal Exemption Adjustment Policy in 2016 has influence for taxpayers and employers. This study aims to analyze the policy of Personal Exemption adjustment in 2016 for the ability to pay taxpayers in terms of Decent Living Needs and tax administration implications for the adjustment of Personal Exemption in the middle of the year in terms of ease of administration with case study PT EJK. This research is done by doing a study of the literature and field studies in the form of an interview. The research approach used is a qualitative research approach.

The result of this research is that the number of personal exemption that regulated in PMK 101 PMK.010 2016 has not been able to provide protection to the income used by the taxpayers and their dependents to fulfill their life needs. For the employer, the adjustment of Personal Exemption in 2016 determined in the middle of the year and retroactive does not reflect the tax policies in accordance with the principle of ease of administration because it does not provide comfort for the employer and increases the cost of compliance of the employer either direct money, time costs, and psychological cost."

"Sistem Self Assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan Wajib Pajak kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Ini membuka peluang penyalahgunaan, penyimpangan, dan penyelundupan pajak, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak rendah di DJP. Evaluasi efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Campbell (1989). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan dan peran petugas fungsional penyuluh pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Penelitian ini studi kasus dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif, melibatkan informan dari KPP Pratama Jakarta Matraman. Hasilnya menunjukkan peran Penyuluh Pajak sangat efektif dalam kriteria keberhasilan program, meskipun tingkat keberhasilan sasaran kurang efektif. Penilaian rata-rata cukup efektif, dengan tantangan terkait kesesuaian target yang memerlukan perbaikan agar penyuluhan dapat efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Rekomendasi mencakup implementasi penyuluhan kolaboratif dan peningkatan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas peran Penyuluh Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman). 

---

The Indonesian tax system employs a Self Assessment mechanism, granting taxpayers autonomy to compute, pay, and disclose their tax obligations. However, this approach fosters opportunities for misuse, deviations, and tax smuggling, resulting in suboptimal taxpayer compliance at the DJP. Evaluating effectiveness relies on Campbell's Effectiveness Theory (1989). The aim of this research is to analyze how much influence counceling activities and the role of Functional Extension Officers have on changes in compliance behavior in reporting Individual Taxpayers’ Anuual Tax Return (SPT) at KPP Pratama Jakarta Matraman. This case study, utilizing qualitative methods and descriptive analysis, focuses on KPP Pratama Jakarta Matraman. Findings indicate the Tax Instructor's functional role is highly effective based on program success criteria, while target success rates are less effective. Overall, Reliable Instructor, Work Load, Organizational Support, and Internal Control contribute to a moderately effective rating. Addressing target alignment issues is crucial to enhance counseling's efficacy in bolstering taxpayer reporting compliance. Recommending collaborative counseling implementation, along with improved facilities, aims to elevate the functional role of tax instructors at KPP Pratama Jakarta Matraman."