Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberlanjutan lingkungan hidup merupakan isu global yang pada saat ini sedang marak digalakkan. Dalam arsitektur, keberlanjutan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu inovasi material. Material yang ramah lingkungan tentunya memiliki banyak keuntungan untuk bangunan itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Material-material tersebut juga ada yang berasal dari alam, contohnya yaitu Cannabis sativa. Serat batang dari tanaman Cannabis sativa ini dapat dimanfaatkan sebagai material konstruksi biokomposit yang dikenal sebagai hempcrete. Dalam bangunan, hempcrete berfungsi sebagai insulasi sekaligus dinding struktural ringan. Material ini dikenal memiliki konduktivitas termal rendah, bersifat higroskopis, dan ramah lingkungan. Keunggulannya terletak pada kemampuannya menstabilkan suhu dan kelembapan dalam ruang, namun penggunaannya dalam industri konstruksi masih terbatas. Dalam tulisan ini, berdasarkan dua studi kasus dari jurnal internasional, hempcrete menunjukkan kinerja termal yang baik dengan nilai R-value yang bervariasi tergantung ketebalan dan kondisi lingkungan. Hasil pengukuran eksperimental dan simulasi numerik menunjukkan bahwa hempcrete mampu mengurangi laju aliran panas (heat flux) dan menjaga kenyamanan termal tanpa ketergantungan tinggi pada sistem mekanis. Temuan ini memperkuat potensi hempcrete sebagai alternatif insulasi bangunan yang efisien dan berkelanjutan.

---

Environmental sustainability is a global issue that is currently receiving widespread attention. In architecture, sustainability can be achieved through various approaches, one of which is material innovation. Environmentally friendly materials offer numerous benefits for both the building and its surrounding environment. Some of these materials are derived from natural sources, such as Cannabis sativa. The stalk fibers of Cannabis sativa can be used to produce a biocomposite construction material known as hempcrete. In buildings, hempcrete functions as both insulation and a lightweight structural wall. This material is known for its low thermal conductivity, hygroscopic nature, and environmental friendliness. Its main advantage lies in its ability to stabilize indoor temperature and humidity; however, its use in the construction industry remains limited. Based on two case studies from international journals, this paper highlights hempcrete’s strong thermal performance, with R-value outcomes varying according to thickness and environmental conditions. Both experimental measurements and numerical simulations indicate that hempcrete can reduce heat flux and maintain thermal comfort with minimal reliance on mechanical systems. These findings reinforce hempcrete’s potential as an efficient and sustainable alternative for building insulation. "

"Gedung i-CELL FTUI merupakan salah satu fasilitas di lingkungan kampus Universitas Indonesia yang menyandang predikat bangunan hijau dan telah tersertifikasi EDGE Advanced melalui strategi konservasi air seperti pengumpulan air hujan dan penggunaan fitur hemat air. Akan tetapi, masih ada potensi sumber air alternatif lain yang belum dimanfaatkan, seperti daur ulang kondensat AC dan grey water. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesesuaian potensi strategi konservasi air terhadap kriteria konservasi air untuk bangunan hijau; (2) menganalisis strategi konservasi air eksisting dan potensi kuantitas grey water sebagai sumber air alternatif; dan (3) menganalisis potensi air kondensat AC sebagai sumber air alternatif. Pada penelitian ini, kesesuaian kriteria konservasi air ditinjau berdasarkan perangkat penilaian Greenship New Building Versi 1.2 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021. Pengukuran dan pengujian untuk sampel kondensat dan air hujan dilakukan dengan parameter kualitas yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu juga akan dilakukan analisis data sekunder untuk perhitungan timbulan grey water. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan flushing memiliki potensi pengumpulan hingga 91.870 L/bulan dan sebagian besar parameter memenuhi baku mutu, kecuali pH dan besi. Selain itu, seluruh fitur air memiliki keluaran air yang lebih rendah dari standar Greenship dengan potensi timbulan grey water sebesar 90.144 L/bulan. Pada kondensat AC, kombinasi kedua sistem AC sentral dan split dapat menghasilkan kondensat hingga 2.805,2 L/bulan dengan kualitas yang telah memenuhi baku mutu. Analisis kesesuaian konservasi air terhadap kriteria Greenship memenuhi lima dari enam parameter dan memperoleh 18 poin. Sedangkan pada kriteria Permen PUPR No. 21 Tahun 2021, memenuhi seluruh parameter dan memperoleh 12 poin. Secara keseluruhan, kombinasi pemanfaatan kondensat AC dan grey water dapat mengurangi hingga 59,75% pemakaian sumber air primer yang saat ini telah dibantu dengan pemanfaatan air hujan.

---

The i-CELL FTUI building is one of the facilities on Universitas Indonesia that holds the title of green building and has been certified EDGE Advanced through water conservation strategies such as rainwater collection and the use of water-saving fixtures. However, there is still potential for other untapped alternative water sources, such as AC condensate recycling and grey water. This study aims to (1) analyze the conformity of potential water conservation strategies to the water conservation criteria for green buildings; (2) analyze the existing water conservation strategies and potential quantity of grey water as an alternative water source; and (3) analyze the potential of AC condensate water as an alternative water source. In this study, a review on the conformity of water conservation criteria is conducted based on the Greenship New Building Version 1.2 assessment tool and Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021. Laboratory measurements and tests were carried out for condensate and rainwater samples with quality parameters referring to the Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. In addition, secondary data analysis will also be carried out for the calculation of grey water generation. The results show that rainwater utilization for flushing needs has a collection potential of up to 91,870 L/month and most parameters meet quality standards, except pH and iron. In addition, all water features have a lower water output than the Greenship standard with a potential grey water generation of 90,144 L/month. For AC condensate, the combination of both central and split AC systems can produce up to 2,805.2 L/month of condensate with quality that complies with quality standards. Analysis of the conformity of water conservation to Greenship criteria fulfils five of the six parameters and achieves 18 points. Meanwhile, the criteria of Permen PUPR No. 21 of 2021 fulfil all parameters and achieve 12 points. Overall, the combined use of AC condensate and grey water can reduce up to 59.75% of the use of primary water sources, which is currently aided by the use of rainwater."

"Tesis ini membahas tentang Prinsip Network Neutrality yang terdiri dari Blocking,Access-tiering dan degradation of quality of Services. Tujuan dari penulis karya ilmiahini adalah untuk menunjukkan bagaimana masing-masing komponen pada NetworkNeutrality diatur dalam perundang-undangan di Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia.Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Untukmelengkapi penelitian dilakukan wawancara dengan berbagai ahli yang terkait denganobyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blocking merupakan suatukeniscayaan. Oleh karena itu disarankan agar terdapat kejelasan dari kedudukan darimasing-masing aktor yang berperan dalam pelaksanaan blocking. Tujuannya adalah agarproses tersebut terlaksana dengan efektif. Selain itu, dikarenakan isu ini merupakan isuyang baru di Indonesia, perlu diadakannya sosialisasi mengenai network neutrality,guna menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakatseperti surblocking dan tindakan pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha.

---

ABSTRACTThis research focuses on the principle of Network Neutrality, which included Blocking,Access-tiering, and degradation of quality of Services. The purpose of this study is toshow how network neutrality is being regulated in the American, French and Indonesianregulation especially in their telecommunication, intellectual property rights andcompetition laws. Thus, this research is being done with a normative and comparativeapproach, which is then being completed with interviews from experts on the subject ofthe research. The result of the research shows that blocking is a certainty. Therefore, thisresearch suggests the judicial position from each actor on his role in the implementationof blocking, so that the process of blocking would be effective. Moreover, because theissue of network neutrality is relatively new in Indonesia, there is a need for furthersocialization and education upon the matter in order to avoid practices, which wouldharm the society, such as over over-blocking and infringement toward competition law."

"Istana Ali Marhum Kantor di Pulau Penyengat merupakan bangunan cagar budaya peninggalan masa Kesultanan Riau-Lingga (1900–1912) yang belum pernah difungsikan kembali secara permanen sejak ditinggalkan oleh Kesultanan Riau-Lingga. Bangunan ini mengalami degradasi fisik ringan secara konstan seperti pengelupasan cat bangunan, lepasnya lantai-lantai kayu, serta kotornya dinding yang ditutupi lumut-lumut dan jamur yang dibiarkan dan dibersihkan menyeluruh ketika ada pemugaran (biasanya setiap 10 tahun sekali). Bangunan ini juga memiliki riwayat pemugaran yang menyalahi panduan pelestarian karena menghilangkan ornamen Melayu pada fasad bangunan. Artinya, dengan tidak dimanfaatkannya bangunan ini mengancam pelestarian dan otentisitas bangunan itu sendiri. Oleh karena itu, melalui pendekatan manajemen sumber daya, sebuah bentuk alternatif pemanfaatan diajukan sebagai upaya optimalisasi bangunan Cagar Budaya. Penelitian terapan ini menggunakan tahapan penelitian Sharer dan Ashmore (2010), yakni formulasi, implementasi, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi. Alternatif pemanfaatan dikaji berdasarkan rekomendasi pengelolaan Cagar Budaya yang dirumuskan oleh UU CB (2010) dan BPCB Sumbar (2017) serta studi komparatif dengan Istana Kampong Gelam Singapura. Keduanya merupakan bangunan cagar budaya tingkat nasional yang memiliki keterkaitan latar belakang sejarah dan budaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk alternatif pemanfaatan sebagai Pusat Informasi Kebudayaan Melayu dapat diterapkan di Istana Ali Marhum Kantor.

---

The Istana Ali Marhum Kantor, a cultural heritage building on Penyengat Island, dates back to the Riau-Lingga Sultanate era (1900-1912). Despite its historical significance, the structure has remained unused since the Sultanate's departure. It has experienced gradual physical degradation, including peeling paint, detached wooden floors, and moss-covered walls. Past restoration efforts have removed Malay ornaments from the facade, further jeopardizing its preservation and authenticity. To address these challenges, a resource management approach is proposed for the optimal utilization of the Cultural Heritage building. Following the research stages by Sharer and Ashmore (2010), an alternative utilization plan is developed. It aligns with recommendations for Cultural Heritage management, adhering to the Cultural Heritage Law (2010) and the Regional Center for Cultural Heritage Preservation of West Sumatra (2017). A comparative study is conducted with the Istana Kampong Gelam in Singapore, another national-level cultural heritage building. The results of this study indicate that an alternative form of utilization as an Information Center for Malay Culture can be implemented at the Ali Marhum Palace Office."

"Modal sosial berasal dari posisi dan status sosial seseorang, yang mampu membuat suatu individu menggerakkan kelompok atau individu lain yang memiliki sumber daya atau kewenangan modal untuk tujuan tertentu. Keberhasilan Prancis dalam menjadikan nuklir sebagai energi hijau dalam ranah Uni Eropa mempromosikan energi hijau, mengindikasikan adanya modal sosial yang dimiliki oleh Prancis. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam penelitian ini sebab Prancis mendukung penuh cenderung tidak goyah, dan mendapatkan banyak penolakan dalam mempromosikan energi hijau di European Green Deal. Kontradiksi terjadi pada tahun 2021, saat EU Taxonomy memasukkan dan mempertimbangkan nuklir menjadi energi berkelanjutan rendah karbon dengan syarat. Penelitian ini mengulik alasan Prancis mendukung keras nuklir sebagai energi hijau serta hal apa yang membuat nuklir mampu masuk dalam bursa energi hijau. Melalui konsep kepentingan nasional Thierry de Montbrial, penelitian ini mampu menemukan alasan Prancis mendukung penuh nuklir sebagai energi hijau dan melalui teori modal sosial Bourdieu, ditemukan modal sosial yang Prancis miliki sehingga nuklir diterima sebagai energi hijau. Kedua teori ini erat kaitannya dengan identitas, maka digunakan teori indentitas Stuart Hall untuk menjadi jembatan antara keduanya. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Prancis memiliki identitas yang kuat di masa lalu, sehingga merujuk pada kepentingan nasionalnya saat ini yaitu menjadi negara superpower beridentitas. Nuklir yang menjadi strategi Prancis membutuhkan aspek modal sosial untuk mendukung keberhasilannya. Dengan identitasnya yang kuat, modal sosial Prancis beragam di antaranya adalah pelopor Uni Eropa, pelopor energi hijau dan ekosistemnya, serta konsistensi penggunaan nuklir di negaranya. Pada akhirnya, power yang berasal dari identitas adalah modal sosial utama Prancis dalam menjadikan nuklir sebagai energi hijau.

---

Social capital comes from a person's position and social status, which is able to make an individual move a group or other individuals who have capital resources or authority for certain purposes. France's success in making nuclear a green energy within the realm of the European Union in promoting green energy indicates that France has social capital. This is the subject of discussion in this study because France fully supports it, tends not to falter, and receives a lot of resistance in promoting green energy in the European Green Deal. The contradiction occurs in 2021, when the EU Taxonomy includes and considers nuclear to be a low-carbon sustainable energy with conditions. This research explores the reasons why France strongly supports nuclear as green energy and what makes nuclear capable of being included in the green energy market. Through Thierry de Montbrial's concept of national interest, this research is able to find out why France fully supports nuclear as green energy and through Bourdieu's theory of social capital, French social capital is found so that nuclear is accepted as green energy. These two theories are closely related to identity, so Stuart Hall's identity theory is used to become a bridge between the two. Through this research it is known that France has had a strong identity in the past, so that it refers to its current national interest, which is to become a superpower country with an identity. Nuclear as a French strategy requires aspects of social capital to support its success. With its strong identity, France's social capital is diverse, including being a pioneer of the European Union, a pioneer of green energy and its ecosystem, as well as the consistency of the use of nuclear in the country. In the end, power that comes from identity is France's main social capital in making nuclear a green energy. "

"Kepastian hukum dalam upaya penyelesaian sengketa merupakan faktor terpenting dalam terciptanya perlindungan konsumen. Awal pergerakan perlindungan konsumen di dunia salah satunya berkaitan dengan adanya revolusi industri yang mengubah kedudukan konsumen dan pelaku usaha, perkembangan industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa dilakukan dengan sengketa alternatif. Permasalahan dalam penelitian ini dimulai dari bagaimana perbandingan proses penyelesaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen melalui penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia dilaksanakan untuk memperoleh kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Perbandingan penyelesaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia, dalam hal penyelesaian sengketa melalui sengketa alternatif, baik di amerika dan di Indonesia tidak ditemukan perbedaan yang mendasar yang mengkhususkan terhadap konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia khususnya penyelesaian sengketa konsumen melalui alternatif dilaksanakan oleh BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan diberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana. Secara kelembagaan BPSK dibentuk berdasarkan adopsi dari model small claim tribunal, seperti yang ada di Amerika Serikat namun pada akhirnya pembentukan BPSK didesain dengan memadukan kedua model small claim tribunal diadaptasikan dengan model pengadilan dan model penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution-ADR) yang menggunakan ciri khas penyelesaian sengketa alternatif khas Indonesia. Namun pada pelaksanaannya keputusan BPSK belum dapat mewujudkan kepastian hukum pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”, yakni dengan menambahkan ketentuan bahwa Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan lain sebagainya

---

Legal certainty regarding dispute resolution is the most important factor in the creation of consumer protection. One of the early movements of consumer protection in the world was related to the industrial revolution which changed the position of consumers and business actors, the development of industrialization and globalization that occurred in the United States and Europe which in resolving dispute resolution carried out with alternative dispute. The problem in this research starts with how the consumer dispute resolution process in the United States and Indonesia compares and how the consumer dispute resolution process in Indonesia is implemented to obtain legal certainty for consumers in Indonesia. The research method used in this research is doctrinal research that uses a comparative approach. The results in this study are a comparison of consumer dispute resolution in the United States and in Indonesia, in terms of dispute resolution through the courts, both in America and Indonesia there are no fundamental differences that specialize in conflicts between consumers and business actors. In Indonesia, especially through alternative consumer dispute resolution implemented by BPSK as an alternative dispute resolution institution outside the court, it is given judicial authority to resolve small-scale and simple consumer disputes. Institutionally BPSK was formed based on the adoption of the small claim tribunal model, as in the United States but in the end the formation of BPSK was designed by combining the two small claim tribunal models adapted to the court model and the alternative dispute resolution (ADR) model which uses typical Indonesian alternative dispute resolution characteristics specifically in relation to the law assurance, Article 54, paragraph (3) of Law on Consumer Protection that reads “The decision of Assembly shall be final and binding”, and adding the provision that the decision of BPSK shall contain the heading “For the sake of Justice under the One Almighty God”, and others."

"Pada sistem peradilan pidana di Indonesia bahkan di dunia dikenal dengan prinsip In Dubio Pro Reo yang berarti apabila ditemukan keraguan, maka dipilih yang menguntungkan terdakwa. Sistem pembuktian negative di Indonesia mensyaratkan Hakim apabila hendak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus memperoleh keyakinan dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah. Keyakinan Hakim sangat bergantung pada kuat atau tidaknya alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal tersebut tertuang pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp. dimana tidak ditemukan bukti yang meyakinkan oleh Hakim. Keyakinan terhadap alat bukti tersebut Penulis teliti pertimbangannya dan dikaitkan dengan asas In Dubio Pro Reo. Peneliti kemudian meneliti bagaimana asas In Dubio Pro Reo itu diterapkan pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dan Prancis karena kedua negara tersebut memiliki sistem pembuktiannya sendiri lalu dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Penulis meneliti dengan studi kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp., hukum pembuktian Amerika Serikat, Indonesia dan Prancis. Penulis berkesimpulan bahwa setiap negara menganut prinsip In Dubio Pro Reo karena adanya prinsip presumption of innocence namun dengan cara yang berbeda karena sistem pembuktian yang berbeda-beda. Keraguan Hakim sangat dipengaruhi dengan kekuatan dari suatu bukti dalam memutus seorang telah melakukan tindak pidana.

---

Criminal procedure law in Indonesia and even in another jurisdiction, it is known a principle called In Dubio Pro Reo, which means that if there is any doubt, favorableto the accused. The negative evidence system in Indonesia requires a judge if he wants to impose a sentence on a defendant, he must obtain a conviction from at least 2 (two) valid pieces of evidence. The judge's conviction is very dependent on the strength of the evidence presented at trial. This is stated in Decision Number: 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp.where no convincing evidence was found by the Judge. Judge’s conviction towards evidence will be examined an how the In Dubio Pro Reo applied in the United States and France criminal justice system because both countries have their own evidence law and then compare them wth those in Indonesia. The author examines the case study of Decision Number: 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp., the law of evidence in the United States, Indonesia and France. The author concludes that each country adheres to the In Dubio Pro Reo principle because of the principle of presumption of innocence but in a different way due to different evidentiary systems. The judge's doubts are strongly influenced by the strength of the evidence in deciding a person has committed a crime."

"Pada sistem peradilan pidana di Indonesia bahkan di dunia dikenal dengan prinsip In Dubio Pro Reo yang berarti apabila ditemukan keraguan, maka dipilih yang menguntungkan terdakwa. Sistem pembuktian negative di Indonesia mensyaratkan Hakim apabila hendak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus memperoleh keyakinan dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah. Keyakinan Hakim sangat bergantung pada kuat atau tidaknya alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal tersebut tertuang pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp. dimana tidak ditemukan bukti yang meyakinkan oleh Hakim. Keyakinan terhadap alat bukti tersebut Penulis teliti pertimbangannya dan dikaitkan dengan asas In Dubio Pro Reo. Peneliti kemudian meneliti bagaimana asas In Dubio Pro Reo itu diterapkan pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dan Prancis karena kedua negara tersebut memiliki sistem pembuktiannya sendiri lalu dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Penulis meneliti dengan studi kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp., hukum pembuktian Amerika Serikat, Indonesia dan Prancis. Penulis berkesimpulan bahwa setiap negara menganut prinsip In Dubio Pro Reo karena adanya prinsip presumption of innocence namun dengan cara yang berbeda karena sistem pembuktian yang berbeda-beda. Keraguan Hakim sangat dipengaruhi dengan kekuatan dari suatu bukti dalam memutus seorang telah melakukan tindak pidana.

---

Criminal procedure law in Indonesia and even in another jurisdiction, it is known a principle called In Dubio Pro Reo, which means that if there is any doubt, favorableto the accused. The negative evidence system in Indonesia requires a judge if he wants to impose a sentence on a defendant, he must obtain a conviction from at least 2 (two) valid pieces of evidence. The judge's conviction is very dependent on the strength of the evidence presented at trial. This is stated in Decision Number: 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp.where no convincing evidence was found by the Judge. Judge’s conviction towards evidence will be examined an how the In Dubio Pro Reo applied in the United States and France criminal justice system because both countries have their own evidence law and then compare them wth those in Indonesia. The author examines the case study of Decision Number: 34/Pid.Sus/2019/PN. Bpp., the law of evidence in the United States, Indonesia and France. The author concludes that each country adheres to the In Dubio Pro Reo principle because of the principle of presumption of innocence but in a different way due to different evidentiary systems. The judge's doubts are strongly influenced by the strength of the evidence in deciding a person has committed a crime."

"Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu.Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi (0,302240) dengan rater agrrement sebesar 0,8720. Untuk kelayakan pengembangan Bandara Mutiara - Palu nilai NPV = 142.436.462.579, IRR = 11,11% dan Payback Period selama 15 tahun 6 bulan.

---

Infrastructure financing usually comes from the state budget. Government Bonds is one of the sources of financing infrastructure development. To find out the potential for government bonds using SWOT and constraints using the method of Analytic Network Process (ANP). In addition, the feasibility analysis on developing Mutiara - Palu airport with government bonds.

The results is potential that have emerged strategies to use the existing interest of goverment bonds and issuing infrastructure bonds, while for the most dominant constraint is regulatory (0.302240) with rater agrrement of 0.8720. For development feasibility Mutiara - Palu airport value NPV = 142 436 462 579, IRR = 11.11% and Payback Period for 15 years and 6 months."

"Evaluasi kinerja bangunan hijau diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan operasional sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja bangunan hijau di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja bangunan hijau dalam aspek ekonomi, sosial & lingkungan. Metode analisis yang digunakan statistik deskriptif, uji trend, uji regresi dan analisis SWOT kuantitatif. Hasil penelitian pada aspek ekonomi biaya operasional bangunan hijau cenderung stabil dalam 3 tahun terakhir, memiliki IKE dengan kategori sangat efisien, hasil kualitas lingkungan dalam ruangan sesuai dengan standard NAB kecuali parameter pencahayaan dan hasil kualitas lingkungan dalam ruang memiliki pengaruh terhadap kepuasan penghuni, strategi menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang. Kesimpulan penelitian ini biaya operasional, IKE & kepuasan penghuni memiliki hasil yang baik. Namun, perlu adanya perbaikan dalam kualitas lingkungan dalam ruang terutama pada parameter pencahayaan. Strategi kinerja bangunan hijau & kepuasan penghuni adalah strategi kekuatan- peluang dimana teknologi dan inovasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kinerja bangunan hijau.

---

Green building performance evaluation is needed to identify operational problems so that green building performance can be improved and improved in the future. The aim of this research is to evaluate the performance of green buildings in economic, social & environmental aspects. The analytical methods used are descriptive statistics, trend tests, regression tests and quantitative SWOT analysis. The results of research on the economic aspects of green building operational costs tend to be stable in the last 3 years, having an EUI in the very efficient category, indoor environmental quality results in accordance with Threshold Value except for lighting parameters and indoor environmental quality results have an influence on occupant satisfaction, strategies for using strengths internally to take advantage of opportunities. The conclusion of this research is that operational costs, EUI & occupant satisfaction have good results, but there is a need for improvements in the quality of the indoor environment, especially in lighting parameters. The green building performance & occupant satisfaction strategy is a strength-opportunity strategy where technology and innovation have an important role in improving green building performance."