Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) dalam kegiatan pengisian daya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui pelayanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di DKI Jakarta, ditinjau dari asas certainty atau kepastian hukum dalam perpajakan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian dan inkonsistensi perlakuan pajak antara penyedia layanan SPKLU milik negara (PLN) dan swasta, baik dari sisi tarif PBJT-TL yang dikenakan maupun nilai dasar pengenaan pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemungutan PBJT-TL dalam kegiatan pengisian daya KBLBB sudah memenuhi asas certainty. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan belum adanya regulasi spesifik mengenai tata cara pemungutan dan pengawasan PBJT- TL dalam kegiatan pengisian daya KBLBB sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi penyedia layanan maupun pengguna. Selain tantangan, kondisi ini juga membuka peluang untuk perbaikan kebijakan, harmonisasi aturan antarinstansi, serta penguatan sistem perpajakan daerah dalam menyambut transisi energi nasional menuju kendaraan listrik.

---

This study aims to analyze the implementation of the Specific Goods and Services Tax on Electricity (PBJT-TL) in Battery Electric Vehicle (BEV) charging activities through Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) in Jakarta, viewed from the principle of legal certainty in taxation. The main issue addressed in this research is the inconsistency and disparity in tax treatment between state-owned (PLN) and private SPKLU service providers, particularly in terms of PBJT-TL rates and the determination of the taxable base. The research employs a post-positivist quantitative approach with qualitative data collection techniques, including field studies and literature review. The findings indicate that the collection of PBJT-TL in BEV charging activities generally aligns with the principle of legal certainty. However, the study also reveals the absence of specific regulations regarding the procedures and supervision of PBJT-TL collection in EV charging activities, resulting in legal uncertainty for both service providers and users. Despite these challenges, the situation also presents opportunities for policy improvement, regulatory harmonization across institutions, and the strengthening of regional tax systems in support of the national energy transition toward electric vehicles."

"Dalam Undang-Undang DKJ diatur bahwa DKI Jakarta akan berubah statusnya menjadi Daerah Khusus Jakarta dengan beberapa kekhususan tertentu. Salah satu kekhususan tersebut adalah mengatur terkait tarif maksimal PBJT Atas Jasa Parkir menjadi 25%. Atas pengaturan tersebut, perlu diketahui peran asas certainty dalam pengaturan PBJT Atas Jasa Parkir yang juga diatur dalam Undang-Undang HKPD, serta apa saja tantangan dalam proses pemungutannya nanti. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik penelitian. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah gagasan dari Rosdiana & Iryanto (2012), yaitu Asas Certainty. Data di analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada Dimensi Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak telah memenuhi asas certainty dan akan tetap mengacu pada Undang-Undang HKPD, sedangkan terkait Tarif Pajak akan tunduk pada Undang-Undang DKJ. Hal ini dikarenakan Undang-Undang DKJ merupakan lex specialis Undang-Undang HKPD. Namun, apabila Undang-Undang DKJ sudah berlaku, maka dalam proses pemungutan nantinya, ketentuan terkait tarif belum memenuhi asas certainty. Atas belum terpenuhinya asas certainty terkait tarif pajak maka menimbulkan beberapa tantangan dalam proses pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir di Provinsi DKJ.

---

The DKJ Law stipulates that DKI Jakarta will change its status to Daerah Khusus Jakarta (Special Capital Region) with specific provisions. One of these provisions involves setting a maximum tariff for PBJT on Parking Services at 25%. However, the tax provisions have also been regulated in the HKPD Law. For data collection, the researcher adopts a quantitative approach with a post-positivist paradigm, using literature study and in-depth interviews as research techniques. The theory applied in this analysis is the Principle of Certainty, based on the ideas of Rosdiana & Iryanto (2012). The data are analyzed qualitatively. The research findings show that, in terms of the Dimensions of Object, Subject, Tax Base, and Tax Administration Procedures, the principle of certainty has been met and will continue to refer to the HKPD Law. However, the Tax Rate will follow the DKJ Law, as the DKJ Law is a lex specialis to the HKPD Law. Once the DKJ Law is enforced, the provisions regarding the tax rate will not meet the principle of certainty in the collection process. This gap creates several challenges in collecting PBJT on Parking Services in the DKJ Province."

"Penerimaan pajak dari Tenaga Listrik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya di DKI Jakarta, mengingat tingginya konsumsi listrik di wilayah tersebut. Peran PT PLN (Persero) dalam pemungutan pajak listrik sangat krusial, karena PLN tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan listrik, tetapi juga sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam memastikan pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ditinjau dari teori collaborative governance dan menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PBJT-TL di DKI Jakarta sudah memenuhi dimensi teori collaborative governance dengan kepercayaan yang baik antara PLN dan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemimpin telah berhasil memfasilitasi kerja sama antar lembaga, dengan komunikasi dan koordinasi yang lancar, serta komitmen dan kesepahaman mengenai target pemungutan pajak sudah dipahami oleh kedua pihak. Namun, pelanggan yang menunggak pembayaran dan transparansi masih menjadi hambatan dalam pemungutan PBJT-TL. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak listrik masih dapat ditingkatkan, terutama dengan pengembangan pajak atas listrik yang dihasilkan sendiri dan sosialisasi yang lebih intensif.

---

Electricity tax revenue is a crucial source of Local Revenue (PAD) for the Regional Government, particularly in DKI Jakarta, due to the high electricity consumption in the area. PT PLN (Persero) plays a key role in this tax collection process, as it not only serves as the electricity provider but also acts as the primary partner of the local government in ensuring the smooth implementation of its tax collection. This study aims to analyze the implementation of the collection of Certain Goods and/or Services Tax on Electricity in terms of collaborative governance theory and analyze the opportunities and obstacles faced in collecting PBJT-TL in DKI Jakarta. The research method used the post-positivist paradigm qualitative approach with qualitative data collection techniques through literature studies and field studies. The results showed that the implementation of PBJT on electricity in DKI Jakarta has fulfilled the dimensions of collaborative governance theory with good trust between PLN and the DKI Jakarta Regional Revenue Government in increasing local tax revenue. Leaders have successfully facilitated inter-agency cooperation, with smooth communication and coordination, and commitment and understanding of the tax collection target have been understood by both parties. However, delinquent customers and transparency continue to be obstacles for PBJT-TL collection. On the other hand, opportunities to increase local revenue through electricity tax can still be improved, especially with the development of taxes on self generated electricity and more intensive socialization."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam belum mencerminkan asas kepastian hukum, baik dari segi objek pajak ataupun subjek pajak. Implikasi dari dispute tersebut adalah timbulnya potensi yang hilang dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang bersumber dari tunggakan bandara dan adanya pungutan PBB-P2 tersebut juga dapat mengganggu arus kas dan biaya psikologi Wajib Pajak.

---

This research discusses about the Rural and Urban Property Tax Collection on Hang Nadim International Airport in Batam based on Certainty Principle. Soemitro's theory (1988) about the principle of certainty were used in this research as the main theory. In addition, this research used post positivist approach with studying of literature and depth interviews as data collection.

The results of this research shows that the collection of rural and urban property tax in Hang Nadim International Airport has yet to reflect the principle of certainty, include the tax object and the subject to tax. The dispute implications caused the incidence of potencial lost in Batam's Region Own Source Revenue which was sourced from the airport rural and urban property tax arrears and the collection of that tax also disrupt Taxpayers's cash flow and psychological cost."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Penyelenggaraan lelang di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) diatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang termasuk ke dalam definisi penyerahan yang dikenakan PPN. Aturan tersebut juga dipertegas kembali di dalam Pasal 8 PP 1/2012. Pasca terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PP 1/2012 statusnya sudah tidak berlaku dan digantikan dengan PP 44/2022. Namun, PP 44/2022 menghapus ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL dan menganalisis kebijakannya ditinjau dari asas kepastian (certainty). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL, yakni kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di bidang PPN dan lelang serta belum adanya kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Kebijakan PPN yang berlaku juga belum memenuhi asas kepastian (certainty) karena belum ada peraturan yang mengatur terkait siapa pihak yang menjadi Pemungut PPN. Kondisi ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari PPN.

---

The organization of auctions in Indonesia is carried out by the State Assets and Auction Service Office. Article 1A paragraph (1) letter c of the Value Added Tax Law (VAT Law) stipulates that the delivery of Taxable Goods through an auctioneer falls under the definition of taxable delivery. This rule is also reinforced in Article 8 of Government Regulation No. 1/2012. After the enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), Government Regulation No. 1/2012 was repealed and replaced by Government Regulation No. 44/2022. However, Government Regulation No. 44/2022 removes the provisions regarding the procedure for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctioneer. To date, there are no implementing regulations in the form of a Minister of Finance Regulation that govern the collection of VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. This research aims to analyze the implementation of VAT collection on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office and to review the policy from the perspective of the principle of certainty. This study uses a post-positivist approach with data collection techniques including literature and field studies. The results of this research show that there are several obstacles in the process of collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office, namely the lack of synchronization between VAT and auction policies, as well as the absence of technical implementation policies for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. The current VAT policy also does not fulfil the principle of certainty because there is no regulation clarifying who is responsible for collecting the VAT. This situation can result in the potential loss of state revenue from VAT."

"Penelitian ini membahas objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni perbedaan pemajakan atas penghasilan dari jasa konstruksi yang bersifat final dan tidak final dan dampak perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pemajakan ganda atas penghasilan dari jasa konstruksi yang memiliki sifat pemajakan yang berbeda. Perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

---

This study discusses the object of withholding income tax (PPh) on construction service seen from certainty principle. This research raised two issues, namely the differences of global taxation and schedular taxation on construction service fee and the impact of the different from withholding income tax on construction service. This research using qualitative approach with desciriptive design.

This research states that there is double taxation on construction service fee wich have different characteristic in withholding income tax. The different characteristic in withholding income tax on construction service in Indonesia Income Tax Law appear the ambiguous tax in its implementation."

"Pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Sebagai langkah strategis, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan KBLBB roda empat tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 dalam mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi KBLBB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan serta hambatan utama yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan PMK No. 8 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang menekankan pada faktor isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, serta mengkombinasikan studi pustaka dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan berhasil mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dengan peningkatan pangsa pasar hingga 3,9% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang bertujuan untuk membuat kendaraan listrik lebih terjangkau dan mempercepat transisi ke teknologi ramah lingkungan. Namun, pelaksanaan kebijakan menghadapi hambatan berupa kurangnya sosialisasi kepada PKP, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta mekanisme insentif yang membebani dealer secara finansial. Ketidaksinkronan kebijakan dengan kondisi lapangan, minimnya keterlibatan aktor utama, serta ketidakpatuhan dan kurangnya transparansi juga menghambat efektivitasnya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem teknologi informasi, peningkatan koordinasi, dan pendekatan berbasis risiko guna memastikan responsivitas dan kepatuhan, sehingga kebijakan dapat mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik serta mencapai tujuan fiskal dan lingkungan yang berkelanjutan.

---

The development of battery-based electric vehicles (EVs) has become one of the government's focal points in supporting the transition to clean energy and reducing carbon emissions. As a strategic measure, the Indonesian government introduced a policy on the preliminary refund of excess Value Added Tax (VAT) borne by the government for the delivery of specific four-wheeled EVs, as stipulated in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 8 of 2024, to encourage the production, distribution, and consumption of EVs in Indonesia. This study aims to identify the implementation of the policy and the main obstacles encountered in its application under PMK No. 8 of 2024. This research applies Grindle's policy implementation theory, emphasizing the content of policy and the context of implementation. The research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm, combining literature studies and in-depth interviews as data collection methods. The findings indicate that the implementation of this policy has been successful, driving the growth of electric vehicle sales with a market share increase of 3.9% in 2024. This aligns with the policy's objective of making EVs more affordable and accelerating the transition to environmentally friendly technology. However, the implementation faces several challenges, including a lack of outreach to taxable entrepreneurs (PKP), limited human and technological resources, and an incentive mechanism that imposes financial burdens on dealers. Misalignment between policy design and field conditions, minimal involvement of key actors, as well as non-compliance and lack of transparency, further hinder its effectiveness. To address these challenges, it is essential to strengthen information technology systems, improve coordination, and adopt a risk-based approach to ensure responsiveness and compliance. These measures will enable the policy to effectively support the acceleration of electric vehicle adoption while achieving sustainable fiscal and environmental objectives."