Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui pengembangan berbagai aplikasi perpajakan, salah satunya adalah e-Bupot 21/26. Aplikasi ini menggantikan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk menyederhanakan proses pelaporan PPh Pasal 21/26 secara elektronik. Namun, sejak diluncurkan pada Januari 2024, e-Bupot 21/26 menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan administrasi PPh Pasal 21/26 menjadi kurang efektif dan berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan. Bagi instansi dengan proses pemotongan PPh Pasal 21/26 yang kompleks, seperti Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), penerapan e-Bupot 21/26 berpotensi mengubah besaran biaya kepatuhan yang harus ditanggung. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan biaya kepatuhan setelah penerapan e-Bupot 21/26 di lingkungan PTN-BH, khususnya di 8 PTN-BH yang menjadi fokus penelitian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kepatuhan pajak dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner, dilengkapi dengan teknik kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh pemotong PPh Pasal 21/26 di 8 PTN-BH mengalami penurunan setelah penerapan e-Bupot 21/26. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala pada e-Bupot 21/26 yang justru meningkatkan biaya kepatuhan di beberapa aspek dan dapat menghambat kepatuhan pajak, seperti gagalnya validasi NIK dan gangguan server menjelang batas waktu pelaporan SPT. Untuk mengatasi kendala tersebut, DJP sebaiknya dapat meningkatkan integrasi sistem dengan database kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta memperbaiki stabilitas server e-Bupot 21/26.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) continuously modernizes tax administration by developing several tax applications, including e-Bupot 21/26. This application replaces e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 to simplify the electronic reporting process for Income Tax Article 21/26. However, since its launch in January 2024, e-Bupot 21/26 has faced several issues reducing the administration of Income Tax Article 21/26 effectiveness and potentially increasing compliance costs. For institutions with complex withholding processes, like Legal-Entity State Universities (PTN-BH), may experience changes in compliance costs due to e-Bupot 21/26 implementation. This research aims to examine the changes in compliance costs after the implementation of e-Bupot 21/26 in PTN-BH, especially in 8 PTN-BH as the focus of the research, and to identify the supporting and inhibiting factors of tax compliance in its implementation. This research applies quantitative approach with a survey method by using questionnaire, complemented by qualitative techniques through in-depth interviews and literature review. The results indicate that the compliance costs incurred by Income Tax Article 21/26 withholders in 8 PTN-BH have decreased after the implementation of e-Bupot 21/26. However, several issues remain in using e-Bupot 21/26 that increase the compliance costs in some aspects and pose obstacles to tax compliance, such as failed NIK validation and server disruptions before the SPT reporting deadline. To address these issues, DGT should improve system integration with the population database managed by Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) and enhance the stability of the e-Bupot 21/26 server."

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "

"Penerapan pelaporan pajak PPh Pasal 21 mengalami perubahan dalam sistem ESPT. Perguruan Tinggi Negeri X sebagai Wajib Pajak harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan perubahan aplikasi ESPT PPh Pasal 21 ini maka penerapan pelaksaanaan perpajakan Perguruan Tinggi Negeri X akan diteliti melalui azas-azas pemungutan pajak dan masalah apa saja yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana penerapan ESPT PPh Pasal 21 saat menggunakan peraturan lama dan baru terkait dengan azas-azas pemungutan pajak dan permasalahan yang timbul atas perubahan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri X sudah menerapkan azas equality, certainty, dan convenience tetapi tidak memenuhi azas efficiency. Permasalahan yang timbul dari perubahan aplikasi ESPT PPh Pasal 21 antara lain adalah kurangnya data, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan atas penggunaan aplikasi, dan kurangnya sosialisasi antar pegawai.

---

Income tax filing application of Article 21 amended in ESPT system. Universities X as a taxpayer must adapt to these changes. By the change in income tax ESPT application is the application of Article 21 of implementation of taxation Universities X will be examined through the principles of taxation and any problems that arise.

This study aims to describe how the application of Article 21 of the Income Tax ESPT when using old and new regulations related to the principles of taxation and the problems arising from changes in the regulation. The method used is qualitative analysis of qualitative data. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study are Universities X already apply the principle of equality, certainty, and convenience, but does not fulfill the principle of efficiency. The problems that arise from changes in income tax ESPT application of Article 21, among others, is the lack of data, lack of human resources, lack of knowledge on the use of the application, and lack of socialization among employees."

"Perkembangan pemotongan dan pemungutan PPh 21 melalui kebijakan Tarif Efektif Rata Rata (TER) dilakukan dalam rangka untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21. Akan tetapi dalam penerapannya, kebijakan ini menimbulkan adanya beban kepatuhan baru bagi pemotong pajak. Permasalahan ini merupakan bentuk konsekuensi dari implementasi withholding tax system, dimana sistem ini menggeser biaya pengumpulan pajak kepada pemotong pajak. Mengingat pemotong pajak telah membantu memudahkan tugas pemerintah, ketiadaan kompensasi bagi pemotong pajak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi kebijakan withholding tax secara global, khususnya dalam hal kompensasi bagi tax withholder serta menganalisis implikasi compliance cost yang dihadapi pemotong pajak atas diterapkannya kebijakan TER PPh 21. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi literatur menggunakan Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa withholding tax menjadi instrumen kunci yang secara luas diandalkan oleh banyak negara untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, menyederhanakan proses pemungutan pajak, serta mengurangi potensi penghindaran pajak. Namun demikian, sistem ini menimbulkan pertanyaan etis dan kebijakan publik mengenai keadilan dalam pelaksanaan withholding tax, terlebih jika tidak disertai dengan bentuk kompensasi atau imbalan yang layak. Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sejumlah negara telah menerapkan kebijakan pemberian kompensasi pajak kepada pemotong pajak dengan bentuk kompensasi yang paling umum dijumpai adalah tax credit. Namun, literatur yang secara khusus membahas kebijakan ini masih terbatas, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya, penerapan kebijakan TER PPh 21 memiliki implikasi langsung terhadap meningkatnya compliance cost yang harus ditanggung oleh pemotong pajak. Potensi LB yang signifikan dan faktor lainnya menambah compliance cost dari sisi direct money cost, time cost, dan psychological cost.

---

The development of withholding and collection of Income Tax Article 21 through the Average Effective Rate (TER) policy aims to simplify the calculation of Article 21. However, in practice, this policy has introduced new compliance burdens for tax withholder. This issue is a consequence of implementing the withholding tax system, which shifts the tax collection costs to the tax withholder. Considering that tax withholders assist the government in facilitating tax administration, the absence of adequate compensation for them is a concern that needs to be addressed. This study aims to explore withholding tax policies globally, particularly regarding compensation for tax withholder, and to analyze the compliance cost implications faced by tax withholders due to the implementation of the TER policy. The research employs a qualitative approach with data collection techniques consisting of field studies and a literature review using a Systematic Literature Review (SLR) method. The results indicate that withholding tax is a key instrument widely relied upon by many countries to improve tax compliance and revenue collection, simplify tax collection processes, and reduce tax avoidance potential. Nevertheless, this system raises ethical and public policy questions about fairness in withholding tax implementation, especially when not accompanied by appropriate compensation or incentives. Based on the results of the literature review, it was found that several countries have implemented tax compensation policies for tax withholder, with tax credit being the most commonly adopted form. However, literature that specifically discusses this policy remains limited, particularly in the context of developing countries such as Indonesia. The implementation of the TER policy directly increases the compliance costs borne by tax withholder. Significant potential of overpaid and other factors add to the compliance costs in terms of direct monetary costs, time costs, and psychological costs."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACTThis final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH."

"Skripsi ini membahas perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara seharusnya mengikuti peraturan perpajakan secara umum seperti badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk membuat peraturan yang menegaskan status subjek pajak Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara.

---

This thesis discusses about Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity. The purpose of this research is to analyze the treatment of Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity. This research used a qualitative approach to the types of descriptive research.

The results of this research showed the treatment of Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity should follow general tax law such as nonprofit agency or institution engaged in education.

The results of this research suggest the government to make a policy that confirm the status of the tax subject of Higher Education State-Owned Legal Entity."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pengurangan PPh Pasal 25, dimana fasilitas tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kelebihan bayar oleh Wajib Pajak. Masalah yang terjadi dalam implementasi fasilitas ini terletak pada permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sering ditolak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi dan dampak yang dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam proses pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dan dampak yang dialami fiskus dan Wajib pajak dari ditolak/diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

---

This thesis discusses the implementation of Income Tax Article 25 reduction, which has the objective to prevent overpayment by the taxpayer. Problems that occur in the implementation of this facility is located on the reduction request filed by the taxpayer are rejected for no apparent reason. This study uses a descriptive qualitative research method in order to explain the issues and impacts arising from Income Tax Article 25 reduction policy both from the taxpayer and the tax authorities. The analysis in this thesis will describe the problems in the provision of Article 25 Income Tax reduction facility and the impact experienced by tax authorities and taxpayer of the rejection / acceptance of application for Income Tax Article 25 reduction."

"

Direktorat Jenderal Pajak telah merilis berbagai aplikasi perpajakan yang sejalan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Dalam penerapannya e-Bupot ini memiliki beberapa tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III dan sedang memasuki Tahap IV. Penelitian ini menganalisis mengenai transformasi bukti potong dari sistem manual menuju kepada bukti potong elektronik dari Tahap I hingga Tahap III, evaluasi implementasi pelaksanaan e-Bupot sejak Tahap I hingga Tahap III, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan e-Bupot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigma postpositivist, teknik analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sedang berupaya menuju e-Government untuk menuju good governance melalui aplikasi perpajakan yang dirilis. Namun sayangnya, Indonesia belum mencapai tahapan integrasi data dan pemanfaatan data. Lalu transformasi terkait dengan aplikasi bukti potong PPh Pasal  23/26  belum tepat karena trasnformasi akan lebih terlihat jika dimulai dari PPh Pasal 21. Evaluasi implementasi terkait dengan penerapan e-Bupot dilihat dari efektivitas yang belum tercapai, terjadi efisiensi biaya, kemudahan administrasi yang belum merata dirasakan semua Wajib Pajak, responsivitas positif, aplikasinya dapat dikatakan tepat walaupun terdapat kendala-kendala. Kendala yang dialami antara lain, kurangnya fitur dalam aplikasi, kendala dari sisi sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kendala terkait dengan sever, bukti potong elektronik yang belum terintegrasi dengan SPT PPh Badan, administrasi terkait dengan PPh Pasal 26, validitas data terkait dengan NPWP dan NIK, dan mekanisme lebih bayar.

---

---

The Directorate General of Tax has released various tax applications which were released with a tax collection system in Indonesia. One of them is the electronic tax slip application (e-Bupot). In its application, e-Bupot has several features, namely Phase I, Phase II, Phase III and is currently starting Phase IV. This study analyzes the transformation of manual tax slip to electronic tax slip application from Phase I to Phase III, evaluation of  implementation of e-Bupot from Phase I to Phase III, and obstacles the implementation of e-Bupot. This research uses a quantitative approach, postpositivist paradigm, qualitative data analysis techniques with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results show that Indonesia is being launched towards e-Government to go towards good governance through a tax application that was released. However, Indonesia has not yet reached the stage of data integration and data implementation. Income Tax Article 23/26 is not considered appropriate because the information will be more visible if it starts with Income Tax Article 21. Evaluation of implementation related to the implementation of e-Bupot is not yet achieved effectiveness, cost efficiency occurs, ease of administration is not yet felt by all taxpayers, positive responsiveness, dan application is acceptable. Obtacles encountered including: lack of features in the application, opponents of human resources, lack of socialization, constraints of server, electronic withholding tax slip evidence that has not been integrated with Periodic Tax Return, administration related to PPh Article 26, validity of data related to TIN and NIK, and overpaid reimbursement.

"

"Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan sebab dapat menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana kewajiban Tri Dharma. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implikasi kewajiban perpajakan PTN-BH setelah ditetapkan sebagai PKP ditinjau dari compliance cost dan Tri Dharma. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara studi komparasi pengenaan PPN atas PTN-BH di beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian post-positivist dengan metode pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penetapan PTN-BH menjadi PKP menyebabkan compliance cost PTN-BH bertambah Bila ditinjau dari fungsi negara, penetapan PTN-BH sebagai PKP tidak menciderai fungsi negara, karena jasa pendidikan dikecualikan dari jasa kena pajak. Akan tetapi, penetapan PTN-BH sebagai PKP diprediksi akan mendistorsi penyelenggaraan pendidikan tinggi.Di satu sisi, hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa international best practice atas pemajakan institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah adalah Negara Malaysia karena menyediakan informasi peraturan yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh kalangan.

---

Legal Entity State University or PTN-BH is a non-profit governmental organization that is established for equity in education. However, after a period of time, the purpose of establishing PTN-BH as equity in education begins to confront the enforcement of a taxation policy on PTN-BH, where PTN-BH was assigned as Taxable Persons. Consequently, the policy raises problems because it can impede the implementation of three pillars of high education. This research was conducted to analyze the implications of PTN-BH tax obligations after being determined as taxable persons in terms of compliance costs and Tri Dharma. In addition, this study also aims to analyze a comparative study of the imposition of VAT on PTN-BH in several countries in the world. This study applied a post-positivist research method which the collection of data used a qualitative approach namely literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implications of establishing PTN-BH as taxable persons makes compliance cost of PTN-BH is increasing. However, the establishment of PTN-BH as PKP is predicted to distort the implementation of higher education. On the other hand, the result of the literature study proves that the international best practice for taxation of higher education institutions organized by the government is the state of Malaysia because it provides comprehensive regulatory information and easily accessed by all groups."