Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan meningkatnya intensitas dampak negatif dari perubahan iklim, berbagai negara telah melakukan usaha untuk mengurangi emisi karbondioksida. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan pajak karbon dalam perekonomian. Studi ini menganalisis potensi dampak penerapan pajak karbon pada penggunaan bahan bakar energi terhadap kenaikan harga dalam setiap sektor ekonomi di Indonesia. Studi ini juga menganalisis distribusi dampak kenaikan indeks biaya hidup untuk kelompok rumah tangga di masing-masing desil. Analisis pada studi ini dilakukan dengan mengembangkan Indonesian Energy Social Accounting Matrix 2015 dan matriks pengganda harga pada simulasi. Hasil dari studi ini menunjukkan dampak pajak karbon lebih merugikan rumah tangga perkotaan dibandingkan pedesaan. Selain itu, pajak karbon ditemukan bersifat regresif dengan regresivitas di perkotaan yang lebih kuat. Dari semua sektor dalam perekonomian, kenaikan harga terbesar akibat penerapan pajak karbon dialami oleh sektor listrik. Maka dari itu, penerapan kebijakan pajak karbon harus dipertimbangkan secara matang dan disertai dengan kebijakan komplemen untuk mencegah dampak regresivitas yang muncul.

---

Along with the increasing intensity of the negative impacts from climate change phenomenon, many countries have their best efforts to reduce their carbondioxide emissions. One of the efforts is by implementing carbon tax in the economy. This study analyzed the potential impact from the implementation of carbon tax in fuel usage on sectoral price changes in Indonesia. It also investigated the distributional impacts of households living expenses. The analysis in the study developed the Indonesian Energy Social Accounting Matrix 2015 as well as price multiplier matrix in the simulations. The results of this study showed that the impact of carbon tax was found more detrimental to urban households than rural households. In addition, carbon tax was found to be regressive with stronger regressivity in urban households. Of all production sectors, the carbon tax had the most substantial impact on electricity sector. Therefore, the carbon tax policy should be carefully considered before its implementation and accompanied by complementary policies to prevent the negative impacts of regressivity."

"Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon menjadi instrumen penting untuk mencapai target emisi. Implementasi perdagangan karbon di Indonesia masih awal dan memerlukan regulasi lebih lanjut, terutama terkait sistem perpajakan. Beberapa negara telah mengimplementasikan perpajakan seperti pajak penghasilan, namun di Indonesia hal ini belum ditelaah lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penghasilan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perdagangan langsung merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), serta membandingkan ketentuan PPh atas penghasilan perdagangan karbon di Australia dan Brazil yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji regulasi, literatur, data sekunder, serta benchmarking. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perlakuan pajak antara transaksi bursa karbon dan perdagangan langsung, yang memengaruhi efektivitas perdagangan karbon di Indonesia serta terdapat objek PPh atas penghasilan perdagangan karbon. Penghasilan dari bursa karbon dapat dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) yang juga sesuai dengan pengenaan pajak pada saham karena didefinisikan sebagai efek, sedangkan perdagangan langsung masih menjadi perdebatan terdapat potensi besar juga atas penerimaan keuntungan dari penjualan aset tersebut atau keuntungan yang dapat dikenakan PPh badan secara umum dengan tarif 22%. Benchmarking dengan Australia dan Brazil memberikan gambaran ketentuan PPh yang dapat diterapkan di Indonesia.

---

With the increasing global awareness of climate change and carbon emission reduction, carbon trading has become an important instrument to achieve emission targets. The implementation of carbon trading in Indonesia is still early and requires further regulation, especially regarding the taxation system. Some countries have implemented taxation such as income tax, but in Indonesia this has not been explored further. This study aims to analyze whether income from carbon trading through carbon exchanges and direct trading is an object of Income Tax (PPh), as well as compare the provisions of Income Tax on carbon trading income in Australia and Brazil that can be adopted by Indonesia. The research uses a qualitative descriptive approach by reviewing regulations, literature, secondary data, and benchmarking. The results show differences in tax treatment between carbon exchange transactions and direct trading, which affect the effectiveness of carbon trading in Indonesia and the object of income tax on carbon trading income. Income from carbon exchange can be subject to final income tax Article 4 paragraph (2) which also corresponds to the tax imposition on shares because it is defined as securities, while direct trading is still debatable, there is also a large potential for receiving profits from the sale of these assets or profits that can be subject to general corporate income tax at a rate of 22%. Benchmarking with Australia and Brazil provides an overview of income tax provisions that can be applied in Indonesia."

"ABSTRACTThis paper investigates the enviromental and economic impacts of introducing CO2 taxation on carbon-based fuels using a detailed disaggregation of energy-economy-enviromental CGE model for Indonesia. The carbon tax has yet to beimplemented in Indonesia. However, this instrument has been considered in the ministry of finance report as one of the goverment's fiscal strategic framework to finance the country's action plan in commitments to reduce the GHG emissions. Suppose that the goverment levies the tax of Rp.100,000/ton CO2e under two possible revenue-recycling scenarios: the carbon tax revenue is recycled troght a reduction of labour income tax rate or an incrase of goverment spending on commodities. For comparison purpose, we also implement the non-compensated scenario of which the additional revenue from carbon tax is kept as goverment savings to run budget surplus. Overall, the results suggested that the carbon tax reduces the national emissions but adding more cost to the economy, resulting a fall in GDP. in term of income distribution, the carbon tax tends to be progressive in bth scenarios of revenue-recycling. However, when there is no compensating mechanism, the carbon tax tends to be reggresive - the poorer houshols carry a higher share of the carbon tax burden."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya kecenderungan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng dalam rangka membantu masyarakat miskin melalui instrument pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Pemberian subsidi dalam bentuk pajak tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja tetapi juga dinikmati oleh masyarakat kaya yang tentu memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi minyak goreng. Hal ini membuat pro kontra di masyarakat. Penelitian ini menghitung dampak tersebut dengan menggunakan pengganda output dan pengganda pendapatan. Pengganda output dan pengganda pendapatan didapatkan melalui perhitungan Ma (accounting multiplier) dari SNSE 2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwasanya baik subsidi pajak berupa PPN DTP maupun dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai berdampak positif terhadap peningkatan output dengan besaran yang hampir sama dan meningkatan pendapatan rumah tangga. Dari sisi peningkatan output perekonomian, subsidi pajak berupa PPN DTP lebih baik dibandingkan bantuan langsung tunai. Namun dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima subsidi, subsidi dalam bentuk BLT jauh lebih baik dibandingkan dengan subsidi pajak. Tujuan intervensi pemerintah adalah membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya berupa minyak goreng, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan utama adalah ketepatan sasaran dan peningkatan pendapatan rumah tangga yang lebih besar. Dengan demikian, subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai dapat dinyatakan lebih baik dibandingkan subsidi pajak berupa PPN DTP.

---

ABSTRACT

The background of this research is government?s policy to help the poor by giving tax subsidy in the form of Value Added Tax paid by government at the time of the price of cooking oil arises. This subsidy is not only enjoyed by the poor but also the rich who have more expenditure in cooking oil. This fact made a debate in the society. This research calculates the impact of tax subsidy to several short-run economic indicators, which are: output, employment, and income distribution. In order to achieve the objectives of this research, economic tools are applied i.e.: ouput multiplier and employment multiplier. Output multiplier and employment multiplier are calculated based on Ma (accounting multiplier) of the SNSE 2008. The result shows that both tax subsidy and cash transfer have significant influences to output and employment. On the part of output, the calculation indicates the tax subsidy is better than cash transfer. On the contrary, in the side of increasing in household income and appropriate targeted, the cash transfer is better. Since the objective of government intervention is to help the poor to fulfill their need of cooking oil, thus the foremost concern is appropriate targeted and income incremental. Accordingly, we conclude that cash transfer is better than tax subsidy."

"Kebijakan pajak karbon merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan pajak karbon setelah UU HPP diterbitkan tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan pajak karbon terus mengalami penundaan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait waktu penerapannya yang menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam proses implementasi pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan pajak karbon. Berdasarkan desain kebijakan dan administrasi perpajakan, terdapat hambatan terkait kepastian dari besaran tarif pajak, kejelasan point of taxation dari dasar pengenaan pajak, belum adanya mekanisme perhitungan pajak, serta belum dirilisnya peraturan turunan dan peta jalan pajak karbon. Selanjutnya, terkait kesiapan stakeholder dan infrastruktur, terdapat hambatan terkait belum ada mekanisme untuk menyelaraskan tiap sistem yang dibangun masing-masing kementerian dan belum ada SDM untuk menghitung emisi karbon. Terakhir, hambatan politik, sosial, dan ekonomi dapat dilihat dari pengaruh bisnis dalam sistem politik yang mempengaruhi keputusan top leadership, adanya penolakan publik dari pelaku usaha, dan ketidakpastian kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi terhadap proses implementasi pajak karbon.

---

Carbon tax policy is one of the economic instruments used to address the impacts of climate change. Indonesia is one of the countries that will implement a carbon tax after issuing the HPP Law in 2021. However, the implementation of carbon tax policies continues to experience delays. Until now, there is no clarity regarding the implementation time, which indicates that there are obstacles in the process. This study aims to analyze the obstacles in the process of implementing carbon taxes in Indonesia. This study used a qualitative approach with data collection techniques, field and literature studies. The results of this study indicate that three factors hinder the process of implementing carbon tax policies. Based on the design of tax policies and administration, there are obstacles related to the certainty of the amount of the tax rate, the clarity of the point of taxation of the tax base, the absence of a tax calculation mechanism, and the release of derivative regulations and carbon tax roadmaps. Furthermore, regarding the readiness of stakeholders and infrastructure, there are obstacles related to the absence of a mechanism to align each system built by each ministry and the need for more human resources to calculate carbon emissions. Finally, political, social and economic obstacles can be seen from the influence of business in the political system, which influences top leadership decisions, public rejection, and the uncertainty of Indonesia's post-pandemic economic conditions regarding implementing a carbon tax."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peluang dan tantangan penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di Indonesia dan bagaimana praktik penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam peluang yang dapat dimanfaatkan jika Indonesia menerapkan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon agar tercapai tujuan awal dari penerapan Pajak Karbon, yaitu Indonesia sudah memiliki Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat badan khusus yang mengelola dana lingkungan hidup, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, adanya sistem Climate Budget Tagging (CBT), penambahan akun pada APBN, dan pembelajaran dari penerapan earmarking pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan, tantangan yang dapat menghambat penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon, yaitu antara lain perlunya kejelasan definisi dari pengeluaran yang terkait, perbedaan kepentingan diantara stakeholder terkait, pengelolaan dana atas penerimaan pajak pusat di dalam APBN, dan resistensi terhadap penerapan Pajak Karbon. Selain itu, berdasarkan analisis perbandingan dengan dua negara lain yaitu Jepang dan Swiss, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Jepang adalah bahwa alokasi seluruh penerimaan dari Pajak Karbon kepada program energi atau lingkungan membuat praktik earmarking tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi secara logis, sehingga dapat melemahkan praktik earmarking. Di sisi lain, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Swiss adalah distribusi kembali kepada masyarakat dan perusahaan selaku pembayar pajak memberikan manfaat ekonomi secara logis. Selain itu, penetapan secara jelas dan spesifik terkait pengeluaran atau belanja alokasi dari penerimaan Pajak Karbon serta pencatatan dengan akun khusus terkait pengeluaran tersebut di dalam anggaran, dapat memperketat sifat hubungan atau linkage dalam praktik penerapan earmarking.

---

"

"Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mencari dan menjelaskan kelayakan pajak karbon untuk diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori syarat kebijakan pajak yang baik yang mencakup empat aspek utama, seperti keadilan, efisiensi ekonomi, administrabilitas, dan koherensi. Dalam penelitian ini difokuskan bawah kebijakan pajak yang baik ada pada aspek seberapa baik administrasi suatu perpajakan dengan melihat juga kebijakan pajak memiliki efek atau dampak tertentu dalam penerapannya. Dalam penelitian skripsi ini, pajak karbon dikatakan masih cukup sulit untuk diterapkan secara administrasi mengingat pajak karbon tidak mencakup pengetahuan dan informasi terkait pajak saja, tetapi juga lingkungan, emisi, dan keilmiahan atas emisi tersebut. Pajak karbon juga tidak bisa diterapkan karena belum semua masyarakat memiliki atau menggunakan objek pajak karbon seperti energi listrik. Tidak hanya itu, penerapan pajak karbon juga dapat memiliki dampak yang negatif apabila tidak ada upaya atau mitigasi dari penerapannya. Contohnya ada pada peningkatan harga untuk komoditas yang digunakan masyarakat seperti penerapan pajak karbon di sektor energi yang dapat menaikkan tarif listrik yang menjadi kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat dan biaya baru bagi industri yang dapat menjadi beban yang cukup signifikan. Maka dari itu, pajak karbon dapat dikatakan belum layak untuk diterapkan apabila kesiapan awal seperti siapnya masyarakat untuk dikenakan pajak karbon dan mitigasi dari kenaikan harga dari pajak karbon. Kesiapan sistem administrasi dan SDM untuk melaksanakan pajak karbon juga diperlukan agar pajak karbon ini tidak berjalan dengan pemungutan biaya yang lebih besar dari hasil yang diterima.

---

This thesis research was conducted to find and explain the feasibility of a carbon tax to be implemented in Indonesia. The research method used in this thesis is a qualitative method with literature study and in-depth interviews. Based on the analysis that has been carried out through the theory of the requirements for a good tax policy which includes four main aspects, such as justice, economic efficiency, administration and coherence. In this research, the focus of good tax policy is on the aspect of how well a tax is administered by also looking at how tax policy has certain effects or impacts in its implementation. In this thesis research, it is said that the carbon tax is still quite difficult to implement administratively considering that the carbon tax does not only cover knowledge and information related to taxes, but also the environment, emissions and scientific knowledge regarding these emissions. A carbon tax cannot be implemented because not all people own or use carbon tax objects such as electrical energy. Not only that, the implementation of a carbon tax can also have a negative impact if there is no effort or mitigation to implement it. For example, there is an increase in prices for commodities used by society, such as the implementation of a carbon tax in the energy sector which can increase electricity rates which are the main need for all society and new costs for industry which can become a significant burden. Therefore, it can be said that the carbon tax is not yet feasible to implement if the initial readiness is such as the community being ready to be subject to the carbon tax and mitigating against price increases from the carbon tax. The readiness of the administrative system and human resources to implement the carbon tax is also needed so that this carbon tax does not run with fees that are greater than the results received."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."

"Perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, Indonesia sebagai salah satu peserta COP21 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam pasal 13 UU HPP sepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 untuk sektor pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema cap and tax. Namun, penerapan pajak karbon ditunda hingga tahun 2025. Aturan teknis pajak karbon dan mekanisme pasar karbon belum siap. Lebih lanjut, skema yang digunakan untuk pengenaan pajak karbon di pembangkit listrik tenaga batubara secara administratif rumit dan mahal. Di sisi lain, 66% produksi listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pengenaan pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara memiliki efek domino. Hasil penelitian sebelumnya menyarankan bahwa pajak karbon lebih baik dipungut di sumber hulu dimana metode pemungutan pajak secara administratif lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dengan melihat kesiapan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pemungutan pajak karbon dan mengevaluasi kesiapan perusahaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menerapkan pajak karbon. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pajak karbon tidak dirancang dengan baik saat penyusunan aturan. Selain itu, waktu untuk menerapkan pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga batubara kurang tepat. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerapan pajak karbon.

---

Climate change due to increase in earth's temperature is a serious threat to mankind and the earth. To overcome climate change and its negative impacts, Indonesia as a COP21 participant has committed to reduce 29% of GHG emissions by its own efforts and 41% by international support in 2030. Following up on this, the government regulate in article 13 of the HPP Law to impose carbon tax starting in April 1, 2022 for the coal-fired power plant sector with a cap and tax scheme. However, the implementation of the carbon tax was postponed until 2025. The technical rule for carbon tax and carbon market mechanism are not ready yet. Furthermore, the scheme used for carbon taxation in coal-fired power plants is administratively complex and expensive. On the other hand, 66% of electricity in Indonesia is still produced by coal-fired power plants. Imposing a carbon tax on coal-fired power plants have a domino effect. The result of previous study suggests that carbon tax is better collected in upstream sources where the tax collection method is administratively easier and more efficient. In addition, the Government should pay attention to the right time to implement a carbon tax by looking at the readiness of the industry. This study aims to analyze the design of carbon tax collection and evaluate the readiness of coal-fired power plants’ company to implement carbon tax. By using documentation and interview techniques, the results of the research show that the carbon tax was not well designed while drafting the rules. In addition, the timing of implementing carbon tax on coal-fired power plants was inappropriate. These factors result in delaying in the implementation of the carbon tax."

"Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat memicu potensi bencana yang dapat merugikan perekonomian, sosial, dan kesehatan di Indonesia hingga mencapai angka 544 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan bahwa dibutuhkan dana yang besar untuk pendanaan iklim dan adanya peningkatan target Indonesia terhadap dunia internasional untuk menurunkan emisi karbon, pemerintah Indonesia memutuskan untuk merencanakan penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon secara simultan untuk satu sektor yang sama yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2022. Merujuk kepada doktrin dari Gunningham dan Sinclair, apabila akan diterapkan dua atau lebih kebijakan untuk satu target yang sama,  maka perlu untuk dilihat koherensi dan urutan dari penerapan kebijakan tersebut untuk melihat apakah tujuan utama dari diterapkannya dua atau lebih kebijakan dapat tercapai tanpa menciptakan smorgasbordism. Norwegia merupakan negara Eropa yang memiliki situasi mirip dengan Indonesia. Norwegia menerapkan kewajiban untuk sektor petroleum lepas pantai berpartisipasi di perdagangan karbon Uni Eropa melalui European Union Emision Trading System (EU ETS) dan membayar pajak karbon melalui Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa emisi karbon di sektor petroleum lepas pantai Norwegia berhasil menurun paska diterapkannya dua kebijakan instrumen ekonomi secara simultan. Alih-alih menurun, data menunjukkan bahwa hingga kini produksi petroleum lepas pantai tetap menjadi nomor urut pertama sumber emisi karbon di Norwegia. Berkaca dari Norwegia, apabila Indonesia ingin menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi karbon di sektor PLTU Batubara, maka Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa 1) pajak karbon tidak dapat dikenakan sebagai ‘sanksi’ yang menimbulkan efek jera agar pelaku industri PLTU Batubara di Indonesia mau berpartisipasi di perdagangan karbon;  2) pemerintah perlu memastikan bahwa terdapat insentif yang cukup untuk menarik pelaku usaha ke perdagangan karbon, baik melalui sanksi denda atau sanksi sosial, tanpa mengandalkan pajak;  3) hasil pajak karbon benar-benar dialokasikan untuk proyek lingkungan hidup.

---

By 2022, the Indonesian government has recognized that the impacts of climate change could trigger a potential catastrophic economic, social, and health cost in Indonesia of up to IDR 544 trillion. Considering the large amount of money needed for climate finance and Indonesia's increasing international targets to reduce carbon emissions, the Indonesian government decided to plan the simultaneous implementation of carbon tax and carbon trading for the same sector, namely Coal Fired Power Plant through Law No.7 of 2021 on Harmonization of Taxation Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2022. Referring to the doctrine of Gunningham and Sinclair, if two or more policies will be applied for the same target, it is necessary to look at the coherence and sequence of the application of these policies to see if the main objectives of the application of two or more policies can be achieved without creating smorgasbordism. Norway is a European country that has a similar situation to Indonesia. Norway has an obligation for the offshore petroleum sector to participate in EU carbon trading through the European Union Emission Trading System (EU ETS) and pay carbon tax through Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Unfortunately, to date, there is no data to suggest that carbon emissions in Norway's offshore petroleum sector have decreased following the simultaneous implementation of these two policy economic instruments. Instead of decreasing, data shows that until now offshore petroleum production remains the number one source of carbon emissions in Norway.  Reflecting on Norway, if Indonesia wants to implement carbon tax and carbon trading to reduce carbon emission in coal power plant sector, Indonesia needs to consider that 1) carbon tax cannot be imposed as a 'sanction' that creates deterrent effect so that coal power plant industry players in Indonesia want to participate in carbon trading; 2) the government needs to ensure that there are sufficient incentives to attract business actors to carbon trading, either through fines or social sanctions, without relying on taxes; 3) carbon tax proceeds are truly allocated for environmental projects."