Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu semangat yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan). Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian tentang hasil pemilu harus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Buku berjudul “Praktik Hukum Acara Dalam Memutus Perselisihan Hasil pemilu dan Pilkada” merupakan buku seri Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan secara kontinu. Buku ini merupakan salah satu buku ajar pada Fakultas Hukum dan referensi dalam memahami dan mengetahui tentang hukum acara, terutama Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini diuraikan antara mengenai pengantar tentang pemilu dan Pilkada, hukum acara pemilu dan Pilkada dalam praktik, lembaga-lembaga terkait dengan pemilu dan Pilkada, serta uraian mengenai peradilan sengketa hasil pemilu dan Pilkada."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik transaksional pada pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Susan C. Stokes mengenai politik transaksional dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat lebih lanjut bentuk dan operasi politik transaksional. Didukung oleh pandangan Frederick Charles Schaffer mengenai politik transaksional untuk melihat perspektif transaksi politik dari sudut pandang kandidat dan pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura Tahun 2021 marak terjadi politik transaksional. Baik yang dilakukan oleh kandidat petahana maupun yang dilakukan oleh kandidat non Petahana. Baik yang bentuknya adalah bantuan maupun yang bentuknya jual beli suara. Politik yang dilakukan oleh petahana merupakan bentuk politik transaksional bias partisan. Artinya kandidat akan melakukan program pembangunan hanya pada daerah konstituennya dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Sedangkan bentuk politik transaksional yang dilakukan oleh kandidat non petahana adalah klientelism. Artinya kandidat akan memberikan materi sesuai kebutuhan pemilih yang ditukarkan dengan suara. Hal ini dibuktikan dengan cara MH. Rohim melakukan transaksi politiknya di pos-pos penting di desa Patengteng seperi masjid, madrasah, makam ulama. Sang kandidat dapat mengambil hati para pemilih dengan memberi bantuan pada rumah ibadah, pendidikan dan ulama. Selain itu dalam melakukan transaksi politiknya MH. Rohim berperan sebagai problem solver atas persoalan yang ada di masyarakat Patengteng. Masyarakat melihat distribusi bantuan tersebut sebagai penghormatan dan hadiah.

---

This study aims to explain the practice of transactional politics in the 2021 election for the village head of Patengteng, Bangkalan Madura Regency. This research is qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Susan C. Stokes' view of transactional politics was chosen as the author's attempt to look further at the forms and operations of transactional politics. Supported by Frederick Charles Schaffer's views on transactional politics to see the perspective of political transactions from the perspective of candidates and voters. The results of this study indicate that the election for the head of Patengteng Village, Bangkalan Madura Regency, in 2021 is rife with transactional politics. Both those carried out by incumbent candidates and those carried out by non-incumbent candidates. Both in the form of aid and in the form of buying and selling votes. Politics carried out by incumbents is a form of partisan bias transactional politics. This means that candidates will carry out development programs only in their constituent areas by utilizing the existing budget. Meanwhile, the form of transactional politics carried out by non-incumbent candidates is clientelism. This means that the candidate will provide material according to the needs of voters in exchange for votes. This is evidenced by the way MH. Rohim carried out his political transactions at important posts in Patengteng village such as mosques, madrasas, and the graves of scholars. The candidate can win the hearts of voters by assisting houses of worship, education, and clergy. Apart from that, in carrying out his political transactions, MH. Rohim acts as a problem solver for problems in the Patengteng community. The community saw the distribution of the aid as an honor and a gift."

"The Head of Region Election in "judicial review" perspective of Constitutional Court constitutes crucial as well as strategic problem in order to organize general election concept comprehensively. This will ensure independency of General Election and Governance legal rezimes. In addition, the comprehensive General Election Law will be able to reduce distortion deriving from the existance of different three laws regulating the carrying out of general election."

"Pemilu yang telah diselenggarakan pada tahun 2024 salah satu rangkaiannya mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, banyak dari partai politik peserta pemilu yang melakukan setiap tahapan dalam mencalonkan anggotanya termasuk pemenuhan salah satu syarat mengenai kuota keterwakilan perempuan. Pengaturan kuota keterwakilan perempuan merupakan salah satu upaya dalam menerapkan kebijakan afirmasi yang telah diatur baik dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun peraturan lebih lanjut lainnya. Akan tetapi dalam pelaksananaanya masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Skripsi ini mencoba menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang berkaitan dengan pembatalan hasil pemilu akibat tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal melalui pendekatan kepustakaan guna menjawab akibat dari tidak terpenuhinya syarat kuota keterwakilan perempuan terhadap hasil pemilu. 

---

The elections that have been held in 2024 include the election of members of the DPR, DPD, and DPRD. Therefore, many of the political parties participating in the elections carry out every stage in nominating their members including the fulfillment of one of the requirements regarding the quota of women's representation. The regulation of the quota of women's representation is one of the efforts to implement the affirmation policy that has been regulated both in the Constitution, Law, and other further regulations. However, in its implementation there is still legal uncertainty regarding the fulfillment of the quota of women's representation, as regulated in the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023. This thesis tries to analyze the Constitutional Court Ruling Number 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 relating to the cancellation of election results due to the non-fulfillment of women's representation requirements. This research uses the doctrinal method through a literature approach to answer the consequences of not fulfilling the quota requirement for women's representation on election results."

"Indonesian laws and regulations of Indonesian Constitutional Court on elections"

"Indonesian laws and regulations of Indonesian Constitutional Court on elections"