Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagimana hukum menjaga dan menjamin akuntabilitas keuangan negara di tengah tantangan globaloisasi? Buku ini menjawab dan mengupas tuntas dinamika hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dari sisi konsep dan praktis. Penulis dengan jernih mengurai perjalanan historis, analisis komparatif, dan dampak globalisasi terhadap peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek dari auditor KAP XYZ dalam melakukan perencanaan dan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit serta memahami bagaimana auditor mengevaluasi bukti audit yang didapatkan dalam situasi audit jarak jauh karena pandemi Covid-19.. Latar belakang peneilitian ini dikarenakan perubahan cara atau lingkungan dari audit konvensional sebelum pandemi dan saat pandemi, yaitu auditor melakukan audit secara jarak jauh. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada dua narasumber yang merupakan Assistant Manager pada KAP XYZ. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat banyak perubahan dalam penerapan audit jarak jauh dengan audit konvensional sebelum pandemi Covid-19, namun auditor dari KAP XYZ menekankan bahwa auditor dalam perikatan audit jarak jauh, perlu meningkatkan profesional skeptisisme dan kemampuan analitis yang lebih dalam yang melakukan analisis terhadap bukti audit yang sudah didapatkan untuk menilai apakah bukti audit sudah cukup dan tepat.

---

This study aims to analyze the practice of KAP XYZ auditors in carrying out appropriate audit planning and procedures to obtain audit evidence from audit procedures and understand how auditors evaluate audit evidence obtained in remote audit situations due to pandemic Covid-19. The background of this research is due to changes in the method or environment from conventional audits before the pandemic and during the pandemic, where auditors conduct audits remotely. This research was conducted by interviewing two sources who are Assistant Managers at KAP XYZ. The findings in this study indicate that there are not many changes in the implementation of remote auditing with conventional audits before the Covid-19 pandemic, but the auditors from KAP XYZ emphasize that auditors in remote audit engagements need to increase professional skepticism and deeper analytical skills who perform analysis of the audit evidence that has been obtained to assess whether the audit evidence is sufficient and appropriate."

"Laporan ini bertujuan untuk memaparkan prosedur audit terhadap akun aset tetap pada PT. M. Pembahasan diawali dengan pemahaman siklus dan kebijakan aset tetap pada perushaan pembiayaan. Selanjutnya diungkapkan pembahasan pengendalian internal dan prosedur audit umum atas aset tetap PT. M. Proses audit dilakukan sesuai pendekatan manual audit KAP OBSE, mencakup perencanaan audit, perancangan, pelasanaan audit dan penyelesaian audit. Temuan atas audit aset tetap PT. M adalah kesalahan waktu pengakuan aet tetap, kesalahan pengakuan aset tak berwujud sebagai aset tetap. Secara keseluruhan tidak ditemukan perbedaan antara kebijakan akuntansi PT. M dengan PSAK 16 dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

---

This report describes the audit procedures of fixed assets in PT . M. discussion start with the understanding of cycle and fixed assets policy in financing company. Thus we disclose about the internal control and audit procedures of fixed assets account in PT. M. The audit Process based on KAP OBSE Audit Approach Manual, which encompasses audit planning stage, design, perform audit and completing audit stage. There are findings on audit procedures such as timing errors on recognizing fixed assets, and misclassification for intangible asset. Generally there is no difference between fixed assets policy with PSAK 16 and financial statements has been presents fairly."

"Laporan magang ini disusun sebagai evaluasi atas salah satu prosedur audit, yaitu pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP OPQ terhadap akun penjualan pada PT JPG pada periode interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. PT JPG merupakan perusahaan manufaktur yang memasarkan produk dari hasil pengolahan tandan buah segar kelapa sawit untuk pasar domestik dan luar negeri. Pengujian pengendalian yang dilakukan berupa pendokumentasian walkthrough dan inspeksi dokumen pendukung atas atribut pengendalian yang sudah diidentifikasi oleh KAP OPQ untuk mengevaluasi efektivitas dari pengendalian pada akun penjualan PT JPG. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian prosedur pengujian pengendalian yang dilakukan KAP OPQ dengan Standar Audit (SA) serta teori audit yang berlaku. Berdasarkan evaluasi tersebut, rangkaian pengujian pengendalian yang dilakukan KAP OPQ telah sesuai dengan standar dan teori audit yang berlaku.

---

This internship report is prepared as an evaluation of one of the audit procedures, namely Test of Controls conducted by KAP OPQ on the sales account at PT JPG for the interim period ended on September 30, 2022. PT JPG is a manufacturing company that markets products derived from the processing of oil palm fresh fruit bunches for the domestic and international markets. Test of controls conducted includes walkthrough documentation and inspection on supporting documents for the identified control attributes by KAP OPQ to evaluate the effectiveness of controls on PT JPG's sales account. The evaluation is carried out by comparing the conformity of the control testing procedures carried out by KAP OPQ with the applicable Auditing Standards (AS) and audit theory. Based on this evaluation, a series of control tests carried out by KAP OPQ are in accordance with applicable auditing standards and theories."

"Pemeriksaan terhadap pengelolaan pajak di Indonesia pada hakikatnya terkait dengan sistem pemungutan pajak yang bersifat self-assessment. Dengan demikian sistem tersebut, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak menghitung dan menentukan nilai pembayaran pajaknya. Konsep self assessment mempengaruhi sistem pemeriksaan pengelolaan pajak oleh BPK, dimana BPK tidak dapat masuk ke dalam ranah administrasi negara tersebut. Akan tetapi, dalam tanggung jawab pajak dan realisasi pajak sesuai dengan APBN, semestinya BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus mengaudit untuk tujuan tertentu jika kebijakan perpajakan cenderung mengarah pada moral hazzard yang berpotensi merugikan keuangan negara."

"Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) pada fungsi audit internal Inspektorat Lembaga Pemerintah X. Berdasarkan Penilaian Eskternal, Inspektorat memperoleh Hasil QAIP sebesar 72% pada tahun 2020. Hasil QAIP dapat dipandang sebagai indikasi kualitas audit internal dalam memberi nilai tambah bagi organisasi. Kualitas audit internal didasarkan pada kewajiban untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan serta tanggung jawab profesional yang melekat dalam kepatuhan terhadap Standar. Penelitian ini merupakan studi kasus, dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metodologi tersebut digunakan untuk menganalisis pencapaian perbaikan Inspektorat dalam pengelolaan QAIP setelah dilakukannya penilaian eksternal. Hasil analisis berdasarkan kerangka kerja QAIP menunjukkan bahwa sebagian besar perbaikan dilakukan untuk menyelaraskan aturan, pedoman, struktur, dan proses alur kerja konsisten dengan standar praktik audit. Namun demikian, hanya dua standar, yaitu Standar Atribut 1000-Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab, dan Standar Atribut 1100-Independensi dan Objektivitas yang dikategorikan efektif peningkatannya. Sedangkan delapan standar yang lain termasuk dalam kategori kurang efektif. Dalam upaya Inspektorat untuk meningkatkan implementasi QAIP sesuai standar, ditemukan sejumlah hambatan, terutama dari aspek sumber daya manusia, organisasi, dan situasi yang melekat pada sektor publik.

---

This study evaluates the effectiveness of the Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) for the Internal Audit function of the Inspectorate of Government Agencies X. Based on the external evaluation, the inspectorate achieved a QAIP result of 72% in 2020. The requirement to fulfill stakeholder expectations and the professional responsibility inherent in compliance with the standards determine the quality of the internal audit. This study is a qualitative case study using a descriptive technique. The approach is used to evaluate the Inspectorate's accomplishments in the QAIP following the external evaluation. Following the results of the QAIP-based analysis, the majority of the improvements were made to harmonize policies, guidelines, structure, and workflow processes with the internal auditing practice standards. However, only two standards, notably Attribute Standard 1000-Purpose, Authority, and Responsibility and Attribute Standard 1100-Independence and Objectivity, are classified as effective improvements. while the remaining eight standards are classified as less effective. In the Inspectorate's endeavors to improve the implementation of QAIP in accordance with the standards, a number of challenges were encountered, particularly in the areas of human resources, organization, and situations inherent to the public sector."

"ABSTRAKBerdasarkan constitutional authority, pengujian perundang-undangan Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yudisial. Terdapat perbedaan yang sangat menarik, pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung judicial review on the legality of regulation dilakukan dengan sidang pemeriksaan tertutup, sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi judicial review on the constitusionality of law dilakukan dengan sidang pemeriksaan terbuka. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif dengan menyertakan pendeketan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi keterbukan sidang pemeriksaan hak uji materiil di Mahkamah Agung, baik dari segi perkembangan sejarah bahwa ketertutupan sidang pemeriksaan judicial review di Mahkamah Agung erat kaitannya usaha melanggengkan kekuasaan, dari segi permasalahan aktual dan karakteristik pengujian peraturan perundang-undang bukan seperti pengadilan biasa dapat disempurnakan dengan keterbukaan sidang pemeriksaan. Selain itu hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya pembaharuan melalui sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang pemeriksaan pokok perkara yang terbuka untuk umum memiliki relevansi terhadap perbaikan dan penguatan kualitas putusan. Oleh sebab itu pada bagian akhir penelitian dikemukakan suatu kesimpulan dan rekomendasi bahwa gagasan keterbukaan sidang pemeriksaan ini sangat konstitusional dan urgen untuk segera diterapkan dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung. Caranya cukup melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang Mahkamah Agung dengan mengatur dan memasukan materi sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alternatif pilihan yang dapat dipilih pembuat undang-undang.

---

ABSTRACTBased on Constitutional Authority, Indonesia 39 s judicial review is conducted by two judicial institutions. There is a distinction to analyze, the judicial review by Supreme Court on the legality of regulation conducted with a closed hearing, while the judicial review on the constitutionality of law is conducted by a trial open hearing. This research uses juridical normative method with comparative approach. The results of this research show that there is an urgency for open judicial review hearing in the Supreme Court as seen from the historical aspect that closed judicial review in the Supreme Court is strongly connected to preserving power and the characteristic aspect that judicial review can be improved with open court proceedings. The research also shows that reform through introductory trial and public principal hearing is relevant to improvement of the quality of decisions. Therefore, it is concluded and recommended at the last part of the research that open judicial review hearing is constitutional and must be urgently implemented in the Supreme Court by making changes in the law about the Supreme Court and incorporating introductory trial and principal hearing based on alternative options that can be chosen by lawmakers."