Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hingga akhir abad ke-19, perempuan Indonesia masih mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dalam kehidupan pernikahan maupun kehidupan keluarga. Saat Politis Etis diterapkan di Indonesia pada awal abad ke-20, para elit baru yang lahir sebagai dampak kebijakan tersebut mulai bergerak memperjuangkan kepentingan bangsanya. Munculnya organisasi terpelajar membuat kaum perempuan ikut mengembangkan pergerakannya melalui organisasi. Wanito Oetomo adalah salah satu organisasi perempuan di masa kebangkitan nasional yang berdiri tahun 1921 di Yogyakarta. Pada 22-25 Desember 1928, Wanito Oetomo bersama beberapa organisasi perempuan lainnya berhasil mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Salah satu hasil kongres adalah pendirian organisasi fusi bernama Perikatan  Perempoean Indonesia (PPI). Melalui serangkaian metode sejarah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan organisasi Wanito Oetomo dalam pergerakan perempuan di Indonesia yang dilihat melalui perannya dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I hingga berakhirnya masa kepemimpinan Ny. Soekonto sebagai Ketua PPI tahun 1930, serta dampak yang ditimbulkan kongres terhadap organisasi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Wanito Oetomo berhasil memposisikan organisasinya untuk berperan penting saat penyelenggaraan kongres sehingga menguatkan partisipasinya dalam pergerakan perempuan saat itu. Namun, organisasi ini mulai meredup dalam pergerakan perempuan Indonesia karena tidak adanya regenerasi anggota muda, para anggota tidak hanya terfokus pada organisasi ini, serta ketidakinginan untuk mengikuti perubahan zaman.

---

Until the end of the 19th century, Indonesian women still experienced lags and discrimination in married life and family life. When Ethical Politics was implemented in Indonesia at the beginning of the 20th century, new elites born as a result of the policy began to move to fight for the interests of their nation. The emergence of educated organizations makes women participate in developing their movements through organizations. Wanito Oetomo was one of the womens organizations in the national awakening period which was founded in 1921 in Yogyakarta. On December 22-25, 1928, Wanito Oetomo together with several other womens organizations succeeded in holding the first Indonesian Womens Congress in Yogyakarta. One of the results of the congress was the establishment of a fusion organization called Perikatan Perempoean Indonesia (PPI). Through a series of historical methods, this study aims to explain the development of the Wanito Oetomo organization in the womens movement in Indonesia which is seen through its role in organizing the first Indonesian Womens Congress until the end of Ny. Soekonto served as Chair of the PPI in 1930, and the impact of the congress on this organization. The results of the study showed that Wanito Oetomo succeeded in positioning their organization to play an important role during the congress which strengthened their participation in the womens movement at that time. However, this organization began to fade in the Indonesian womens movement because of the lack of regeneration of young members, the members were not only focused on this organization, and were unwilling to follow the changing times."

"Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan dengan banyaknya jumlah perempuan yang mulai menduduki kursi kepemimpinan. Tidak jarang, para perempuan yang berhasil menduduki kursi kepemimpinan mendapatkan banyak perhatian hingga penghargaan atas kredibilitas kinerjanya sebagai seorang pemimpin. Pada sektor publik, mulai terlihat peningkatan pada jumlah perempuan yang berada di kursi kepemimpinan meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Walaupun telah banyak perempuan yang menunjukkan keberhasilannya sebagai pemimpin di organisasi publik, perempuan kerap kali dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk dapat mengakses kursi kepemimpinan, salah satunya adalah stereotip gender. Adanya stereotip gender terhadap perempuan melihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peran pemimpin dan peran perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran kepemimpinan dari seorang pemimpin perempuan yang berada pada sektor publik, yaitu Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian pada peran agen maupun peran komunal yang dapat dipenuhi oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, terdapat beberapa indikator peran agen yang tidak dapat dipenuhi oleh peran kepemimpinan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta karena statusnya sebagai organisasi publik dan pejabat publik. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta mampu menyeimbangkan antara peran agen dan peran komunal. Oleh karena itu, gender dapat dikatakan bukan penentu kesesuaian seseorang untuk menjadi pemimpin.

---

For the past few years, society has seen the rising numbers of women in leadership positions. Not often, women who have succeeded in accessing leadership positions receive a lot of attention and even acknowledgements for their credible performance as a leader. In the public sector, there has also been a rising number of women in leadership positions although the number is not too significant. Although many women have demonstrated their success as public organizations’ leaders, women are still facing a lot of challenges to access leadership positions, one of the challenges is gender stereotype. Gender stereotype against women sees that there is a role incongruity between leadership role and female role. Therefore, this research is trying to analyze leadership role from a female leader in public sector, which is Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province. This research uses post-positivist approach and data is collected through conducting interview and literature research. This research finds that there are congruities in agentic role and communal role that can be fulfilled by Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province. However, there are a couple of indicators that aren’t congruent with the leadership of Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province due to its status as a public organization and public official. However, this research finds that Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province is able to balance both agentic role and communal role. Therefore, gender can’t be used to determine a person’s role congruity to a leadership role. "