Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah negara yang kaya akan adat dan bahasa. Ada ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Bahasa Minangkabau, misalnya adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan di Minangkabau. Bahasa ini dipakai sebagai bahasa pertama bagi penduduk asli, dan mempunyai jumlah penutur 3,3 juta jiwa di daerah Sumatera Barat, dan juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia dan Malaysia (Nababan, 1979). Sebagai bahasa daerah, bahasa Minangkabau berfungsi sebagai pendukung kebudayaan yang merupakan lambang dan identitas daerah. Namun, kenyataan ini tidaklah sampai menyaingi apalagi merugikan bahasa nasional yang sudah mempunyai fungsi tersendiri (Isman, dkk, 1978:36). Lebih lanjut dinyatakan bahwa sebagai bahasa daerah, bahasa Minangkabau berfungsi sebagai : (a) alai perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah dalam komunikasi lisan, (b) lambang kebanggaan dan pendukung perkembangan kebudayaan daerah, (c) lambang identitas daerah Sumatera Basal dan suku bangsa Indonesia, dan (d) sebagai bahasa pengantar pada dua kelas pertama di sekolah dasar (Isman, dkk, 1978:51). Dilihat dari pentingnya fungsi bahasa Minangkabau sebagai bahasa daerah, kajian tentang bahasa ini perlu mendapat perhatian yang besar. Penelitian-penelitian tentang bahasa Minangkabau selama ini lebih banyak dipusatkan pada bidang struktural dan transformasional. Hal ini mungkin sejalan dengan perkembangan linguistik itu sendiri yang pada mulanya lebih memfokuskan diri pada struktur suatu bahasa. Kenyataan ini mengakibatkan penelitian pads bidang fungsi bahasa terabaikan. Melihat kenyataan di atas, saya tertarik untuk melihat bahasa Minangkabau dari segi fungsi dan hubungan masyarakat penuturnya sendiri. Bagaimana bahasa itu berperan dalam kehidupan dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bahasa Minangkabau selain digunakan untuk komunikasi sehari-hari juga digunakan dalam upacara-upacara adat yang bersifat ritual. Bahasa yang digunakan dalam upacara ini mempunyai kekhususan dan dapat ditemukan ciri-cirinya. Para penghulu di Minangkabau menamakan bahasa ini sebagai bahasa pasambahan, dan di beberapa nagari dikenal dengan nama pidato ahra pasambahan. Sesuai dengan namanya, penutur yang menggunakan bahasa ini kelihatan seperti berpidato, karena dituturkan di depan orang banyak. Untuk menuturkan pasambahan ini diperlukan pengetahuan tentang adat serta budaya Minangkabau, karena itu orang harus belajar terlebih dahulu. Walaupun pasambahan ini masih dapat ditemui di daerah Minangkabau, tidak banyak lagi generasi muda yang tertarik untuk mempelajarinya. Kenyataan ini disebabkan karena mereka tidak mengerti ungkapan-ungkapan serta pepatah-petitih yang terdapat di dalam pasambahan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan saya merasa tertarik untuk meneliti acara ini lebih jauh lagi. Suatu kenyataan lagi adalah langkanya penelitian tentang acara adat dan budaya daerah seperti acara pidrto adat pasambahan ini."

"Minangkabau ethnic group known is very strictly implement custom of matrilineal. One of these values is male position (sumando) that marginal, because according to matrilineal custom, a man is urang asing (outsiders) in the group of women (wife families). This is expressed through the proverb bak abu diateh tunggua (like ashes on the stump). This position of course is not profitable, so that they have to negotiate with the women to strengthen ?the identity of maleness" of them. It shows the politics movement of Minangkaba?s men in an effort to show and strengthen their identity. This political identity of Minangkabau?s man will be understood identity politics Minangkabau men will be understood in the case of the existence of traditional institutions. The research assumption, in Minangkabau society that embraces and strengthens matrilineal custom (women custom) was found that traditional institutions more dominated by men. While traditional institutions for women does not stand out, impress hidden, and there is no variation than bundo kanduang (the main women). This article to described how men of Minangkabau through traditional institutions reinforce the position, while the bundo Kanduang?s position only limited powers in rumah gadang alone. Moreover, bundo Kanduang understood even without any power, because bundo kanduang just as the wife of penghulu (clan leaders)."

"Buku ini berisi cara berpidato dan persembahan dalam berbagai macam upacara yang biasa diadakan di Minangkabau."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran dan tantangan yang di hadapi Organisasi Bundo Kanduang Dalam Mendorong Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penilitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa adanya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah berdampak terhadap berlakunya sistem demokrasi lokal di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang corak kebudayaanya khas, menganut asas matrilineal, perempuan menempati posisi sentral. Peran perempuan Sumatera Barat atau yang dikenal dengan istilah bundo kanduang kemudian diperkuat melalui peraturan daerah tentang Pemerintahan Nagari. Bundo kanduang tidak hanya sebagai pelestari adat, namun juga memiliki peran politis sebagai penentu kebijakan. Organisasi Bundo Kanduang sebagai salah satu kelompok perempuan Minangkabau berupaya mendorong kehadiran perempuan di dalam lembaga kebijakan melalui peningkatan kapasitas perempuan, mulai dari tingkat nagari hingga provinsi. Realitanya, tak sedikit hambatan yang harus dihadapi dalam menghadirkan perempuan di dalam pengambil kebijakan. Kentalnya akulturasi budaya patriarkhi, doktrin agama, hingga adanya dualisme sistem pemerintahan yang berjalan di Sumatera Barat menjadi isu utama. Tak hayal, peran organisasi bundo kanduang pun hanya mampu berjalan di tataran subtantif seremonial.

---

ABSTRACT This thesis discusses the roles and challenges faced by Bundo Kanduang Organizational in Encouraging Women Representation in Legislative Institutions of West Sumatra. This research is qualitative research with descriptive design. The results of the study explained that the existence of Law No.22 of 1999 which was then revised with Law No.32 of 2004 on Regional Autonomy impacted the enactment of local democratic system in some areas in Indonesia, one of West Sumatra. West Sumatra Province is an area of distinctive culture, adhering to the matrilineal principle, women occupy a central position. The role of women of West Sumatra or known as bundo kanduang is then reinforced through the Local Regulation on Nagari Government. Bundo kanduang not only as a preserver of adat, but also has a political role as a policy maker. The Bundo Kanduang organization, as one of the Minangkabau women 39 s groups, seeks to encourage women 39 s presence in policy institutions through capacity building for women, from the nagari to the provincial levels. Reality, not a few obstacles that must be faced in presenting women in policy makers. The strong acculturation of patriarchal culture, religious doctrine, until the dualism of government system running in West Sumatra became the main issue. Unimaginable, the role of bundo kanduang organization was only able to walk in ceremonial subtantif level"