Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The paper argues that differences between German and Japanese environmental politics during the 1990s are due to differences in the composition and working of the environmental policy-making networks in both countries. The main assumption is that the relatively proactive role of German environmental politics can be explained by a highly integrated pluralistic network, which includes all major actors in the environmental field. The paper explores this argument by focusing on the role NGOs play in the national environmental policymaking in Germany and Japan. It presents empirical data concerning the position of NGOs in the policymaking networks in both countries with regard to NGOs' resources and opportunities to shape environmental policies. The analysis of the data demonstrates that NGOs are still weak in the network in Japan while, in Germany, the big national NGOs are well integrated and are considered to play a significant role in the policy-making process. This comparison suggests that what accounts for their greatest difference is the availability of means of compensating for weak resources, which is considered to be much more favorable in Germany than in Japan."

"ABSTRAKPerkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACTThe development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition."

"Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PII Indonesia pasca peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Kedua PII tersebut adalah BIT Indonesia – Singapura (2018) dan BIT Indonesia – Uni Emirat Arab (2019). Sementara itu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia – Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul MFN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip ejusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam perjanjian investasi internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih konsisten dalam merundingkan PII kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban substantif dalam rumusan klausul MFN.

---

This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clause in Indonesia's post-review international investment agreements (IIA) can prevent the use of such clause for the importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review IIAs can prevent the imporation of substantive obligations derived from third-party treaties. The two IIAs are the Indonesia - Singapore (2018) BIT and the Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clause in one out of the three IIAs analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the formulation of the MFN clause itself, the ejusdem generis principle, and the intent of the contracting parties to the IIA. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when negotiating future IIAs to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party treaties in the MFN clause."

"ABSTRAKHubungan yang terjalin antarnegara tidak akan terlepas dari dilakukannya diplomasi. Pelaksanaan diplomasi memiliki banyak cara, salah satunya adalah Multi Track Diplomacy yang merupakan jalur alternatif dari jalur-jalur sebelumnya. Olahraga juga merupakan suatu bidang yang perkembangannya saat ini tidak dapat terlepas dari pelaksanaan diplomasi. Dewasa ini, olahraga dianggap sebagai salah satu bidang yang dapat merepresentasikan kekuatan dari suatu negera. Salah satu olahraga yang memenuhi kriteria adalah sepak bola, olahraga ini adalah olahraga yang paling populer di dunia. Pelaksanaan diplomasi olahraga tidak akan terlepas dari peran para atlet yang menjadi agen dalam pelaksanaan diplomasi.

---

ABSTRACTRelationship between countries will not be separated from diplomacy. The implementation of diplomacy has many ways, one of them is the Multi Track Diplomacy which is an alternative route from the previous lines. Sport is also a field whose current development cannot be separated from the implementation of diplomacy. Today, sport is considered as one of the fields that can represent the strength of a country. One sport that meets the criteria is soccer, as the most popular sport in the world. The implementation of sports diplomacy will not be separated from the role of athletes who become agents of diplomacy."

"ABSTRAKSemakin banyaknya isu degradasi lingkungan hidup yang terjadi secara lintas batas dan tidak bisa diselesaikan negara seorang diri telah mendorong NGO untuk maju dan menawarkan solusi. Berbagai strategi dilakukan NGO untuk mengadvokasikan isu lingkungan hidup dan mengubah perilaku negara dan korporasi dalam tata kelola lingkungan hidup global. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi NGO dalam tata kelola lingkungan hidup global dan seperti apa implikasi yang mereka hasilkan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kajian literatur ini memetakan literatur tentang mekanisme kerja, fungsi, dan implikasi dari strategi yang dijalankan NGO dalam menargetkan negara dan korporasi, dengan menggunakan metode taksonomi. Berdasarkan analisis, kajian literatur ini menemukan bahwa mekanisme kerja NGO bisa bersifat kolaboratif dan konfrontatif. Fungsi yang mereka jalankan beragam, dengan diseminasi informasi secara multiarah menjadi yang paling mendasar. Implikasi yang mereka timbulkan berupa kesuksesan mereka mengubah praktik negara dan korporasi, hingga kegagalan yang bisa berujung pada kriminalisasi dan hilangnya kredibilitas mereka. Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa NGO menyusun strategi yang berbeda, menyesuaikan sifat dan modality dari korporasi dan negara yang mereka targetkan, serta seberapa strategis isu yang menjadi fokus advokasi mereka."

"本书作者系统梳理了在中国注册的环保非政府组织的发展历程，讲述了其中有代表性的人物故事和典型事件。读者可以从字里行间，看到一个群体的精神风貌；还可以通过阅读，进而了解当今中国??从政府到民众??对于环境保护的认知、态度与作为。"

"This study analyzes the impact of air pollution on the city in which customers are located on the trade credit strategy of their suppliers. Following the framework of environmental stress theory, we hypothesize that suppliers change their trade credit strategy to grant less trade credit to their customers located in cities with severe air pollution. Our findings are consistent with our hypothesis. We find that the adverse effects of air pollution occur through financial constraints, operating risk, and customers' default risk, corroborating the underlying logic of our proposed hypothesis. Additional analyses suggest that changes in a supplier's trade credit are more pronounced when a customer is in a polluting industry, has low total factor productivity, receives fewer government subsidies, has fewer bank loans, is far from its suppliers, and has poor inventory management."