Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor tujuh yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa bahwa pengentasan kemiskinan dan kebodohan dapat dilakukan dengan memastikan kualitas akses pada energi yang dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Namun, kualitas akses listrik di Indonesia masih tidak merata antara satu daerah dengan yang lainnya. Sistem perdagangan energi secara peer-to-peer dengan menggunakan teknologi blockchain merupakan sebuah inovasi alternatif dalam menyediakan akses terhadap energi berkelanjutan. Untuk itu, prototipe di bangun pada Kecamatan Gumelar, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi stakeholders, menganalisis potensi dampak ekonomi, mengevaluasi potensi pengurangan emisi CO2 dan menyusun strategi kebijakan berkelanjutan dari penerapan inovasi tersebut diatas. Penelitian ini melibatkan beberapa metode analisis antara lain matriks SWOT, IFE/EFE, QSPM dan analisis kelayakan finansial. Hasil menunjukkan bahwa inovasi bisa tumbuh dan berkembang dengan memenuhi berbagai syarat yang ada, layak secara finansial, mengurangi emisi CO2 secara signifikan. Dua belas prioritas strategi kebijakan berkelanjutan telah disusun untuk membantu peningkatan pemerataan kualitas akses listrik di Indonesia.

---

In accordance with Sustainable Development Goal number seven proclaimed by the United Nations, eradicating poverty and ignorance can be done by ensuring quality access to reliable, sustainable and modern energy for all. However, the quality of electricity access in Indonesia is still uneven between one region and another. A peer-to-peer energy trading system using blockchain technology is an alternative innovation in providing access to sustainable energy. For this reason, a prototype was built in Gumelar District, Central Java. The aim of this research is to analyze stakeholders’ perceptions, evaluate the potential economic impact, analyze the potential for reducing CO2 emissions and develop sustainable policy strategies from implementing the innovations mentioned above. This research involves several analysis methods, including the SWOT matrix, IFE/EFE, QSPM and financial feasibility analysis. The results show that innovation can grow and develop by fulfilling various existing requirements, is financially feasible, and reduces CO2 emissions significantly. Twelve sustainable policy strategy priorities have been developed to help increase equitable quality access to electricity in Indonesia."

"Peningkatan emisi CO2 yang menyebabkan perubahan iklim yang membuat dunia Internasional dan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi CO2. Sektor pembangkit listrik adalah sektor terbesar yang menghasilkan emisi CO2 sehingga perlu adanya pengurangan emisi CO2 di sektor pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila dilakukan investasi di beberapa sektor ketenagalistrikan yang dihasilkan dari energi terbarukan. Dengan menggunakan data SNSE, analisis dari penelitian ini dilakukan dengan subsitusi dari energi fosil menuju energi terbarukan dan komparasi energi terbarukan mana yang paling menguntungkan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak ekonomi dari substitusi investasi dari energi fosil ke energi terbarukan ini adalah negatif dengan mengukur nilai Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan. Namun secara sosial yang menggunakan indikator distribusi pendapatan dan tenaga kerja, investasi ini memiliki dampak positif. Sedangkan dampak lingkungan yang dihasilkan sangat signifikan dalam menurunkan emisi CO2. Untuk studi komparasi, secara ekonomi dan lingkungan, investasi paling menguntungkan apabila dilakukan investasi di PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Sedangkan secara sosial, lebih menguntungkan di PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

---

Increasing of CO2 emissions that cause climate change had made the international and Indonesia agreed to reduce CO2 emissions. The power generation sector is the largest sector that produces CO2 emissions. There is a need to reduce CO2 emissions in the power generation. This study aims to look at the social, economic, and environmental impacts of investments in several power generation from renewable energy. Using Social Accounting Matrix (SAM) data, the analysis of this study was carried out with the substitution of fossil energy towards renewable energy and the comparison of which is the most beneficial socially, economically, and environmentally renewable energy in the power generation. The economic impact of investment substitution from fossil fuels to renewable energy is negative by measuring overall GDP. However, by using social indicators which calculate labor increasing and income distribution, this investment has a positive impact. On the other hand, it also reduce CO2 emission significantly. For comparative studies, the most beneficial economically and environmentally, is to invest in geothermal power plant. Meanwhile, it’s more profitable socially to invest in hydro and diesel power generation."

"Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara industrialisasi, energi terbarukan, dan emisi karbon pada sampel 9 negara ASEAN periode 1990–2019. Dengan estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL), membuktikan hipotesa EKC dalam analisis jangka pendek dan jangka panjang di ASEAN. Selain itu, energi terbarukan memediasi hubungan antara industrialisasi dan emisi CO2. Dalam jangka pendek, keberadaan hipotesis EKC juga ditemukan di hampir semua anggota ASEAN. Saat menguji efek moderasi energi terbarukan dalam industrialisasi, energi terbarukan dapat mempercepat titik balik emisi CO2 per kapita di Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Maka dari itu, negara-negara di ASEAN harus terus meningkatkan sektor industrinya sesuai dengan hipotesis EKC yang divalidasi dalam penelitian ini, dengan tetap mengintensifikasikan energi terbarukan di sektor industri untuk perbaikan lingkungan.

---

This research examines industrialisation, renewable energy, and carbon emissions in 9 ASEAN nations from 1990 to 2019. Based on Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimate, short- and long-term studies reveal ASEAN has EKC. Renewable energy also mediates industry value add-CO2 emissions. Short-term, most ASEAN members support the EKC theory. Renewable energy can change the turning point of CO2 emissions per capita in Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, and Malaysia throughout industrialisation. Thus, switching to renewable energy might mitigate ASEAN’s environmental damage from development. According to the models’ EKC hypothesis, regional nations should keep boosting their industry sector. ASEAN energy target nations must deploy renewable energy in industry sectors for environmental benefits.

"

"Perubahan iklim merusak lingkungan, ekonomi, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mencegahnya, energi terbarukan (EBT) menjadi salah satu solusi yang penting. Oleh karena itu, negara-negara di dunia mulai beralih kepada EBT. Kami mempelajari negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam), yang telah menerbitkan Nationally Determined Contributions (NDCs) dan, kecuali Filipina, menyatakan target untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2050-2060. Pada tahun 2019, gabungan rata-rata pangsa EBT mereka masih rendah (19,64% dari Total Pasokan Energi dan 20,60% dari pembangkit listrik), yang merupakan 6% dari emisi global. Selain itu, potensi dan pemanfaatan EBT di antara mereka juga berbeda secara signifikan, sehingga diperlukan investasi untuk memaksimalkannya. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk menemukan perbedaan antara potensi dan pemanfaatan EBT di ASEAN-5, tetapi juga faktor-faktor penentu yang mempengaruhi investasi EBT (REI). Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pemanfaatan berasal dari perbedaan komitmen pemerintah dan kesadaran publik yang lebih kuat, di mana hal itu lebih kuat di Vietnam. Selanjutnya, analisis regresi hanya mampu menunjukkan bukti korelasi yang kuat terhadap REI, tetapi dengan besaran yang rendah, dari variabel seperti pangsa manufaktur terhadap PDB (-), rata-rata lama sekolah (-), Feed in Tariff dari semua ASEAN-5 dan mereka yang di atas rata-rata (+, -), dan biaya listrik di Vietnam (+). Analisis juga menunjukkan bahwa harga bahan bakar fosil dan listrik di ASEAN-5 secara keseluruhan tidak memiliki korelasi terhadap REI. Terakhir, model ini juga merekomendasikan studi masa depan untuk memanfaatkan lebih banyak variabel dan penelitian lebih dalam tentang kebijakan EBT.

---

Climate change destroys the environment, damages the economy, and harms people’s health. To prevent them, renewable sources is an important part of the solution. Hence, countries worldwide are transitioning to renewable energy (RE). We studied ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam), that have published Nationally Determined Contributions (NDCs) and, except for Philippines, declared targets to reach Net Zero Emissions (NZE) by 2050-2060. In 2019, their combined average RE share is still low (19.64% of the Total Energy Supply and 20.60% of electricity generation), making up 6% of global emissions. Furthermore, RE potential and utilization amongst them also differ significantly, making investments necessary in order to maximize them. The objective of this study is to find not only the differences between RE potential and utilization within ASEAN-5, but also the determinants affecting RE investments (REI). The findings suggest that differences in utilization comes from differences in government commitments and stronger public awareness, where it is stronger in Vietnam. Furthermore, the regression analysis is only able to show evidence of strong correlation towards REI, but with low magnitude, from variables such as share of manufacturing to GDP (-), mean years of schooling (-), Feed in Tariffs from all countries and those who are above average (+, -), and cost of electricity in Vietnam (+). The analysis also shows that fossil-fuel and electricity prices in ASEAN-5 as a whole have no correlation towards REI. Lastly, the model also recommends future studies to utilize more variables and research deeper into RE policies."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Renewable Energy Consumption (REC), Financial Development (FD), dan Economic Growth (EG) dengan menggunakan Indonesia, Filipina, dan Malaysia sebagai negara yang akan diteliti. Energi terbarukan telah dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan di negara-negara tersebut. Studi sebelumnya menunjukkan kemajuan pengembangan sektor energi terbarukan tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan. Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan untuk menganalisis data panel antara tahun 1990-2020. Studi menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara EG dan REC dalam jangka pendek, tetapi positif dalam jangka panjang. Ada interaksi yang ditemukan antara FD dan REC. Hasil studi ini dapat memberikan insight untuk pemerintah agar mengembangkan kebijakan yang meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan dengan memberikan keringanan pajak dan insentif keuangan. Pemerintah juga harus menetapkan dan menerapkan teknologi yang lebih hijau untuk perusahaan yang terdaftar dan fokus untuk meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan. Sektor keuangan dapat memfasilitasi perusahaan dan pelanggannya melalui penyediaan dana tingkat rendah untuk teknologi energi terbarukan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between Renewable Energy Consumption (REC), Financial Development (FD), and Economic Growth (EG) by using Indonesia, the Philippines, and Malaysia as case studies. Renewable energy has been considered as an effective way to solve environmental pollution in those countries. Previous studies has shown the progress of renewable energy sector development depends on economic and financial market growth. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model was used to analyze the panel data between 1990-2020. The study shows that there is a negative correlation between EG and REC on short-run, but positive in the long-run. However, there is interactions between FD and REC. That governments should develop policies which increase the investment in the renewable energy sector by giving the tax relief and financial incentive. Governments should also establish and implement greener technologies for listed firms and focus to increase the use of renewable energy sources. The financial sector may facilitate firms and customers through the provision of low rate funds for the latest energy efficient technologies."

"This book addresses the problems of integrating waste-to-energy (WTE) in developing countries and countries in transition, where waste management infrastructure and awareness can be lacking, and where scepticism is among a unique and complex set of barriers. ;"

"Setiap tahunnya perekonomian Indonesia terus meningkat dan diiringi dengan bertambahnya konsumsi energi listrik. Dengan bertambahnya konsumsi energi listrik harus diimbangi dengan bertambahnya pembangkit listrik. Saat ini sebagian besar sumber energi listrik di Indonesia berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Hampir semua jenis energi terbarukan ada di Indonesia, mulai dari air, angin, surya, biomassa, biogas, dan juga panas bumi. Akan tetapi Indonesia belum dapat memaksimalkan penggunaanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan.Dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% maka membuka kemungkinan untuk pihak swasta dalam menjalankan bisnis di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk mendorong hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan minat swasta agar berinvestasi. Peraturan tersebut mencakup kemudahan dalam mengurus izin investasi dan juga harga jual energi listrik yang didasarkan pada jenis dan lokasi pembangkit listrik.Setiap wilayah memiliki potensi energi dan harga jual listrik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan jenis pembangkit yang cocok di bangun di suatu wilyah berdasarkan potensi dan juga harga jual listriknya. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang payback period tercepat dibandingkan dengan provinsi lain yaitu selama 3,3 yang berasal dari PLTP. Hal tersebut disebabkan karena harga jual listrik yang mencapai Rp 2.677/kWh. Dan PLTBm merupakan jenis pembangkit listrik yang payback period paling lama, hingga 15,6 tahun apabila menggunakan harga jual listrik sebesar Rp 1.025/kWh sesuai dengan BPP pembangkitan nasional.

---

Each year Indonesian economy continues to increase and is accompanied by increasing consumption of electrical energy. With the increase in electricital consumption, it must be balanced with the increase in electricity generation. Today most of the electrical energy sources in Indonesia comes from fossil-fueled power plants. Indonesia is a country with enormous renewable energy potentialAlmost all types of renewable energy exist in Indonesia starting from water, wind, solar, biomass, biogas, and geothermal. However, Indonesia has not been able to maximize its use for renewable energy power plants.With an electrification ratio that has not reached 100%, it opens the possibility for the private sector to conduct business in the electricity supply business. For this reason, the government represented by the Ministry of Energy and Mineral Resources has issued regulations that could increase private company intrest to invest. These regulations start from the ease of obtaining investment permits and also electricity selling price which is based on the type and location of the power plant.Each region has different energy potential and selling prices. For this reason, a calculation is needed to determine the type of power plant that is suitable to be built in a region based on the potential and selling price of electricity. From the calculations, the results show that Nusa Tenggara Timur (NTT) is the province with the fastest payback period compared to other provinces,whisch is 3.3 years which comes from PLTP. This is due to the selling price of electricity which reached Rp. 2,677/kWh. And PLTBm is the type of power plant with the longest payback period, up to 15.6 years when using an electricity selling price of Rp. 1,025/kWh in accordance with the national generation BPP."

"Penelitian pada disertasi ini bertujuan untuk mengivestigasi pengaruh dari kebijakan pemerintah terhadap inisiasi dan implementasi proyek dengan pendekatan empirik di industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dan dimotivasi oleh dua faktor utama sebagai berikut. Pertama adalah adanya "gap of knowledge" dalam penelitian di bidang manajemen. Pinto & Winch (2016) mengemukakan bahwa hubungan antara kebijakan pemerintah dengan keproyekan masih berupa 'black box' dan perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen stratejik. Penelitian terdahulu sebenarnya telah banyak membicarakan tentang kebijakan pemerintah dan keproyekan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut banyak dilakukan dengan pendekatan ekonomi, dengan asumsi bahwa keuntungan ekonomi dari suatu proyek akan menggerakkan pelaku bisnis untuk melaksanakan proyek tersebut. Pada kenyataannya, pelaku bisnis harus memahami bagaimana cara mereka menginisiasi dan mengimplementasikan suatu proyek agar dapat meraih keuntungan tersebut, dimana proses untuk memahami hal tersebut dapat diraih melalui pendekatan manajemen strategi. Selanjutnya, faktor lainnya yang memotivasi penelitian ini adalah proyek saat ini telah dipertimbangkan sebagai aktivitas stratejik untuk mencapai kepentingan pembangunan infrastruktur di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan sektor kelistrikan berbasis energi terbarukan guna mencapai target energi terbarukan sebesar minimal 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target tersebut. Berdasarkan motivasi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga area besar penelitian di bidang manajemen, yaitu: kewirausahaan (entrepreneurship), manajemen strategi (strategic management) dan proyek manajemen (project management). Dari hasi studi literatur dibangun sebuah model penelitian yang terdiri dari enam variabel penelitian dan sepuluh hipotesis. Keenam variabel penelitian itu adalah: (1) kebijakan pemerintah (government policies); (2) orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation); (3) akumulasi dan akusisi sumber daya (resource accumulation and acquisition); (4) kapabilitas jejaring (network capability); (5) kapabilitas manajemen proyek (project management capability); dan (6) persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Model penelitian ini diujikan pada industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan dengan unit analisis perusahaan Independent Power Producer (IPP). Responden dari penelitian ini adalah direktur dan manajer IPP. Terdapat 122 IPP yang berkontribusi mengisi kuesioner pada penelitian ini. Namun demikian, hanya 117 kuesioner yang digunakan dalam pengolahan data. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hanya tujuh hipotesis yang didukung dengan data. Selanjutnya, tiga hipotesis ditolak. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (government policies) tidak mempengaruhi orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation), dan orientasi ini juga tidak mempengaruhi kapabilitas manajemen proyek (project management capability). Yang paling mengejutkan adalah analisis model menunjukkan bahwa kapabilitas manajemen proyek (project management capability) tidak berpengaruh terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Akhirnya, keterbatasan dari penelitian ini menekankan akan pentingnya penelitian di masa mendatang untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya selain IPP, menganalisis isu pada masing-masing jenis energi terbarukan, dan menganalisis lebih jauh tentang peran kapabilitas manajemen proyek (project management capability) terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Lebih jauh lagi, studi komprehensif tentang bagaimana IPP menghadapi keterbatasan pasar monopsoni sangat dianjurkan oleh penelitian ini.

---

This study aims to empirically investigate the influence of government policies on the initiation and implementation of the project in renewable energy based power generation industry in Indonesia. The study is critical and motivated by two main factors. The first factor is a theoretical gap. There is a gap of knowledge in management literature. Pinto & Winch (2016) argue that there is still "a black box" on the relationship between government policies and project. They argue that research is needed to investigate the black box through the strategic management perspective. This study finds that previous research on government policies and project have been conducted mostly by using the economic perspective. The assumption on those research is that the business players will take economic opportunities when the projects produce benefits. However, to gain those benefits, the business players have to understand how the government policies influence the process of project initiation and implementation.

It is argued that the process can be investigated through the strategic management approach. Another factor that motivates this study is the current phenomena where projects are needed as strategic activities in world's infrastructure development, including in Indonesia. The government of Indonesia has set the target renewable energy share of minimum 23% in the national energy mix by 2025. Power generation projects from renewable energy sources are expected to contribute more in achieving the target.

Based on those motivations, this study integrates three main areas of research in the management field as follow: (1) entrepreneurship; (2) strategic management; and (3) project management. Based on the literature review, a model is developed which consists of six variables and ten hypotheses. The variables are: 1) government policies; (2) entrepreneurial orientation; (3) resource accumulation and acquisition; (4) network capability; (5) project management capability; and (6) perceived investment performance. The model is tested in the renewable energy based power industry where Independent Power Producers (IPPs) act as the units of analysis. The respondents are directors and managers of IPPs. There are 122 IPPs contributing in this study by filling the questionnaires. However, there are only 117 questionnaires used in the data analysis.

Results show that only seven hypotheses are supported by the data. The analysis shows that government policies do not influence the entrepreneurial orientation, and the orientation do not influence the project management capability. Surprisingly, project management capability do not influence the perceived investment performance. Finally, future studies are needed related to performance measurement which should involve other stakeholders in projects, and specific project issues for each renewable energy source. Future studies are also expected to further analyse the role of project management capability in performance. Finally, this study calls for comprehensive study on how IPPs face the limitation on monopsony market."

"Tesis ini membahas dampak ekonomi Pembangunan PLT EBT di seluruh Indonesia terhadap ekonomi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif menggunakan Data Tabel Input-Output Indonesia tahun 2010 untuk menghitung dampak ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLT EBT ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena mampu menciptakan peningkatan output, nilai tambah bruto, dan pendapatan masyarakat.

Dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa konstruksi kurun waktu 2014-2025 sebesar Rp. 152.028,12 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 10.423,41 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 59.374,34 miliar.Sedangkan dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa operasi kurun waktu 2016-2055 sebesar Rp. 1488.120,84 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp.47.052,87 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 10.423,41 miliar.

---

i>This thesis discusses the impact of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia on Economy at Indonesia. This research is quantitative descriptive design using Data Input-Output Indonesia 2010 to measuring economic impact.

The results showed that the development of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia have a positive impact on the Indonesia economy, because it can create an increase in output, gross value added, and public revenue.

The economic impact of the creation of the output in construction phase amounting to Rp. 152.028,12 billion, increased public revenue amounting to Rp. Rp. 19.486,20 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp. 59.374,34 billion. The economic impact of the creation of the output in operation phase amounting to Rp. 148.120,84 billion, increased public revenue amounting to Rp.10.423,41 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp.47.052,87 billion."

"

Di akhir abad ke-20, Uni Eropa mulai menyusun kerangka kerja sama energi terbarukan guna menjawab masalah kolektif terkait suplai energi dan perubahan iklim. Berbagai literatur kemudian muncul beriringan dengan perkembangan kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa dengan menggunakan 83 literatur yang terakreditasi secara internasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat tema umum, yakni (1) konseptualisasi kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, (2) ragam kepentingan kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, (3) aktor berpengaruh dalam kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, dan (4) persepsi aktor eksternal terkait kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menganalisis konsensus, perdebatan, dan kesenjangan literatur dari literatur-literatur yang dibahas. Tulisan ini menyingkap fakta bahwa kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa menggambarkan kuatnya preskripsi intergovernmentalism dalam proses integrasi Eropa karena masih sentralnya peran negara dalam membentuk dan melaksanakan kerja sama energi terbarukan. Oleh sebab itu, kerja sama energi terbarukan akan memberikan tantangan bagi integrasi Eropa untuk dapat menyeimbangkan kepentingan negara anggota Uni Eropa dan solusi teknokratik terkait masalah suplai energi dan perubahan iklim.

---

At the end of the 20th century, the European Union has begun to develop frameworks for renewable energy cooperation to address collective problems related to energy supply and climate change. Various literatures then emerged along with the development of renewable energy cooperation in the European Union. This paper aims to review literature development regarding the renewable energy cooperation in the European Union by using 83 international accredited literatures. Using taxonomy method, the literatures are divided into four general themes, which are (1) conceptualization of renewable energy cooperation in the European Union, (2) variety of interests of renewable energy cooperation in the European Union, (3) influential actors within renewable energy cooperation in the European Union, and (4) the perception of external actors regarding renewable energy cooperation in the European Union. This literature review seeks to analyze the consensus, debates, and literature gap from the literatures that are being reviewed. This paper found that renewable energy cooperation in the European Union illustrates the strength of intergovernmental prescriptions in the European integration process because of state’s centrality in creating and implementing renewable energy cooperation. Accordingly, renewable energy cooperation will present a challenge for European integration in order to balance the interests of European Union’s member states and technocratic solutions related to the problem of energy supply and climate change.

"