Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dalam tulisan ini lebih memfokuskan pada gejala perilaku keagamaan (umat agama) yang dalam lima tahun terakhir menampakkan tanda-tanda pada perilaku kekerasan (intoleransi), pada saat kita sedang berharap tumbuh dan berkembangnya perilaku dan paham keagamaan yang inklusif. Selain itu dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai berbagai persoalan terkait dengan perilaku kejahatan dalam berpolitik, khususnya yang terjadi pada saat pemilihan anggota legislatif dan menjelang pemilu presiden. Perilaku politik bangsa juga memperlihatkan adanya kecenderungan pada perilaku politik tidak beretika, kurang beradab, dan kurang demokratis, sehingga politik seakan-akan menghalalkan segala cara. Politik seakan-akan tidak ada kaitannya dengan etika publik dan etika sosial lainnya. Kajian dalam tulisan ini mendasarkan pada fakta lapangan yang terjadi selama dua tahun terakhir dan praksis politik pemilihan legislatif dan menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung 9 Juli …. "

"Studi ini berupaya melihat bagaimana hubungan kerja sama antara media lokal dan pemerintah lokal. Secara lebih spesifik penelitian ini ingin melihat apakah kerja sama tersebut mengganggu kebebasan pers dari media lokal dalam memberitakan isu-isu terkait aktivitas dan kebijakan pemerintah lokal. Riset ini didasari latar belakang banyaknya kerja sama yang dibuat oleh pemerintah lokal dengan media lokal dalam hal pemberitaan aktivitas-aktivitas pemerintah lokal pada era otonomi/desentralisasi pemerintahan daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan pers lokal yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah lokal. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik komunikasi dari Mosco dengan fokus melihat komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Konsep-konsep lain yang digunakan untuk menganalisis data adalah media capture, strategi dan taktik finansial pemerintah dalam mendominasi media, serta model hierarki pengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Media yang dipilih adalah media daring lokal di Jawa Barat, yaitu Media Jabar 1 dan Media Jabar 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal yang bekerja sama dengan pemerintah lokal telah menggeser fungsi media yang tadinya sepenuhnya untuk ruang publik, sekarang sebagian ruang itu digunakan untuk corong pemerintah. Media dijadikan telah menjadi alat tukar yang ditransaksikan dengan pemerintah lokal. Akibatnya ruang-ruang untuk melayani publik di media semakin berkurang atau menyempit, karena sebagian ruang itu digunakan untuk suara pemerintah lokal. Lebih jauh lagi media lokal sudah kehilangan fungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah, juga kehilangan fungsi penyedia informasi alternatif untuk mengimbangi suara pemerintah di tengah publik. Jadi, ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah lokal terhadap media lokal. Implikasinya adalah media lokal tidak dapat menjalankan kebebasan pers dengan baik. Padahal media yang bebas adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi demokratis.

---

This study investigates the relationship between local media and local government, with a particular focus on whether such cooperation interferes with the freedom of local media in reporting issues related to local government activities and policies. This research stems from the background of numerous collaborations between local governments and local media in reporting local government activities in the era of autonomy and decentralization. The study aims to examine the press freedom of local media that maintain cooperative relationships with local governments. The theoretical framework of this research is based on Mosco's political economy of communication, emphasizing commodification, spatialization, and structuration. Moreover, it used other concepts to analyze the data include media capture, government financial strategies and tactics in dominating media, and the hierarchy of influences model, as well. A qualitative case study approach is employed, focusing on two local online media outlets in West Java: Media Jabar 1 and Media Jabar 2. The findings reveal that local media collaborating with local governments have shifted their role from solely serving the public sphere to partially acting as government mouthpieces. Media has become a transactional medium, exchanged for local government funds. Consequently, the space dedicated to serving the public in the media has been diminished, as part of it is used to propagate the local government's voice. Furthermore, local media have lost their function as government watchdogs and as providers of alternative information to balance government narratives within the public sphere. This results in an unequal power relationship between local governments and local media, hindering the proper exercise of media freedom. Ultimately, the presence of free media is a crucial indicator of successful democratic decentralization."

"[ABSTRAKStudi ini menganalisa strategi pemasaran politik oleh politisi pendatang baru di Indonesia dalam era masyarakat jejaring, dengan menggunakan studi kasus strategi pemasaran politik oleh Fahira Idris dalam Pemilu 2014. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menjelaskan masalah secara deskriptif-analitik. Studi kasus strategi pemasaran politik Fahira Idris dalam Pemilu 2014 dianalisa menggunakan konsep Market Oriented Candidat yang dikemukakan oleh Iordanis Kotzaivazoglou berdasarkan pengembangan konsep Market Oriented Party dari Jennifer Lees-Marshment. Studi ini selain menyimpulkan bahwa strategi pemasaran politik Fahira Idris sesuai denganstrategi pemasaran politik politisi pendatang baru di era masyarakat jejaring, juga menyimpulkan bahwa dalam masyarakat jejaring, media sosial dapat dimanfaatkan oleh politisi pendatang baru untuk membangun entitas dirinya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the political marketing strategy by new comer politician inIndonesia in network society era, uses case study of Fahira Idris’ political marketing strategy in General Election 2014. This study uses qualitative methodand analyzes the case analytic-descriptively. Case study of Fahira Idris political marketing strategy was analyzed by Market Oriented Candidate concept byIordanis Kotzaivazoglou, which was developed from Jennifer Lees-Marshment’s Market Oriented Party concept. This study concludes Fahira Idris’s political marketing strategy is matched to political marketing strategy of new comer politician in network society era, as well as the social media also could be optimalized by new comer politician to build his/her entity., This study analyzes the political marketing strategy by new comer politician inIndonesia in network society era, uses case study of Fahira Idris’ political marketing strategy in General Election 2014. This study uses qualitative methodand analyzes the case analytic-descriptively. Case study of Fahira Idris political marketing strategy was analyzed by Market Oriented Candidate concept byIordanis Kotzaivazoglou, which was developed from Jennifer Lees-Marshment’s Market Oriented Party concept. This study concludes Fahira Idris’s political marketing strategy is matched to political marketing strategy of new comer politician in network society era, as well as the social media also could be optimalized by new comer politician to build his/her entity.]"

"Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politikbisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan."

"TKA ini membahas tentang relasi bisnis dan politik antara Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam kasus perampasan lahan tahun 2003-2012 melalui kebijakan reformasi lahan di Kamboja. Maka untuk memaparkannya, digunakan konsep neo-patrimonialisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penelitian studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi lahan digunakan sebagai alat untuk membangun pola hubungan antara Oknha dan Hun Sen. Pola hubungan tersebut dalam bentuk patron-klien yang mengarah pada sistem neo-patrimonialisme. Adanya pola hubungan neo-patrimonialisme dalam kebijakan reformasi lahan tersebut mengakibatkan kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Kamboja.

---

This thesis discuss the business and political relation between Oknha and prime minister Hun Sen from the cases of land grabbing in 2003-2012 through land reform policy in Cambodia. Then to explain this, using the concept of neopatrimonialism. The research methodology is qualitative with literature study.

The result of this research showed that the land reform policy is use as a tool to establish a pattern of political and business affair between Oknha and Hun Sen in the form of patron-client which led to become neo-patrimonialism system. The existence of neo-patrimonialism relations in land reform policy led a negative impact such as cases on land grabbing in Cambodia. "