Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr yaitu mengenai peran Notaris terhadap pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat sebagai jaminan utang piutang, dan pertanggungjawaban Notaris atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga putusan pengadilan menyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagai bahan primer dan bahan Pustaka serta wawancara sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada para pihak mengenai perbuatan hukum yang akan mereka lakukan beserta akibatnya sebagaimana hukum mengatur. Notaris dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dan menganalisis kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun kepentingan para pihak harus diutamakan oleh Notaris guna mengindari kerugian. Dalam hal utang piutang yang didasari adanya muatan pidana dapat mengakibatkan akta turunannya yaitu akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli dan kuasa menjual tidak sah dan batal demi hukum. Terlebih lagi perbuatan hukum utang piutang tidak sesuai dengan menjadikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual sebagai jaminan. Notaris yang mengetahui adanya ketidaksesuian antara akta autentik dengan perbuatan hukum para penghadapnya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabanya secara perdata dan administrasi.

---

This study analyzes the Decision of the Mataram District Court Number 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr, namely regarding the role of the Notary in making a Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney made as collateral for debts and the Notary's responsibility for losses suffered by one of the parties so that the court decision is declared null and void. The research method uses doctrinal research with secondary data in the form of applicable legal regulations as primary materials and Library materials and interviews as secondary materials. The results of the study show that the Notary must be able to direct and explain to the parties regarding the legal actions they will take along with the consequences as regulated by law. Notaries are required to have accuracy and precision in examining and analyzing the wishes of the parties in accordance with applicable regulations. And the most important thing is that the Notary must prioritize the interests of all parties in order to avoid losses, for that reason the Notary must be able to refuse to make an authentic deed if there is something that is contrary to the law. In the case of debts based on criminal content, it can result in derivative deeds, namely the Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney being invalid and null and void by law. Moreover, the legal act of debts is not in accordance with making the Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney as collateral. A notary who knows that there is a discrepancy between the authentic deed and the legal actions of those who present it can be held civilly and administratively responsible."

"Akta autentik merupakan surat atau tulisan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris yang dinyatakan cacat hukum, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan notaris tersebut. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum, serta pertanggungjawaban notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli tanah, dapat diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik. Pembeli dalam kasus ini merupakan pembeli beriktikad baik yang dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan pembeli yang melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Pertanggungjawaban notaris secara perdata dalam hal ini adalah mengganti kerugian, sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan menyatakan akta yang dibuat olehnya, merupakan akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan jabatannya, yaitu sanksi yang sebagaimana telah ditentukan oleh kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, sanksi ini diberikan secara bertingkat, yaitu dimulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Untuk menghindari perbuatan yang merugikan, pembeli seharusnya menolak untuk melakukan penandatanganan akta apabila salah satu pihak dalam akta tidak hadir, maupun tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain.

---

An authentic deed is a letter or writing made by a notary as an official who has the authority to make deeds. A notarial deed that is declared legally defective can result in losses for interested parties, so that the injured party can ask for responsibility for the notary's actions. This research analyzes legal protection for buyers for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed, as well as the responsibility of notaries for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed. The form of research used in this research is doctrinal with a descriptive analytical research typology. The research results show that legal protection for buyers in land buying and selling transactions can be given to buyers who have good intentions. The buyer in this case is a buyer in good faith who can be given legal protection as stated in SEMA Number 4 of 2016, namely a buyer who carries out buying and selling of the land object using valid procedures/procedures and documents, as determined by statutory regulations and buyers who exercise caution by researching matters relating to the land object being contracted. The notary's civil liability in this case is to compensate the amount of loss suffered by the injured party and to declare that the deed made by him is a deed that is null and void by law. Notary accountability is based on their position, namely sanctions as determined by the notary code of ethics and the notary position law. These sanctions are given in stages, starting from a written warning, temporary dismissal and honorable or dishonorable dismissal. To avoid detrimental actions, the buyer should refuse to sign the deed if one of the parties to the deed is not present, or does not provide a power of attorney to the other party."

"Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum . Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara melakukan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dan akan menghasilkan penelitian yang deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis data, PPJB dalam hal dia sebagai jaminan maka dapat batal demi hukum selain itu apabila debitur wanprestasi, maka hak atas tanah yang dijaminkan itu tidak bisa serta merta beralih menjadi atas nama kreditur.

---

This research examines a Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) and is used as collateral for a debt and credit agreement which then causes a dispute. This is because the transfer of land rights is based on PPJB and is carried out unlawfully. The case can be seen in Supreme Court Decision Number 2462/K/Pdt/2019. This research analyzes how the position of the Sale and Purchase Agreement on debt and credit collateral based on the Supreme Court Decision Number 2461/K/Pdt/2019 and how the legal protection of the debtor as the collateral provider of the Sale and Purchase Agreement based on the Supreme Court Decision Number 2461/K/Pdt/2019. This research uses doctrinal methods using secondary data data collection by conducting document studies and analyzed qualitatively and will produce analytical descriptive research. Based on the results of data analysis, PPJB in the event that it is used as collateral, it can be null and void, besides that if the debtor defaults, the land rights that are pledged cannot immediately change to the name of the creditor."

"Tesis ini membahas mengenai kuasa jual mutlak sebagai pengikat perjanjian hutang-piutang yang dijadikan dasar pembuatan akta jual-beli hingga terjadinya pemindahan hak atas tanah. Kuasa mutlak dilarang dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggunaan kuasa mutlak salah satunya digunakan sebagai pengikat perjanjian hutang-piutang yang kemudian dijadikan akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak itu, yang dimana seharusnya perbuatan hukum tersebut tidak boleh dilakukan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Purwokerto. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pembuatan akta jual beli dengan dasar kuasa mutlak dan pertanggungjawaban PPAT terkait akta jual beli yang didasari kuasa mutlak serta perlindungan terhadap pihak yang kehilangan hak atas tanahnya akibat dari peralihan hak atas tanah dengan dasar kuasa mutlak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang didapat dari berbagai sumber pengaturan yang berlaku di Indonesia. Bagian akhir penelitian ini disimpulkan bahwa Kuasa mutlak yang digunakan untuk jaminan dari perjanjian hutang-piutang merupakan suatu penyelundupan hukum, hal ini karena posisi debitur akan lebih rendah daripada posisi kreditur, yang di mana debitur akan menuruti permintaan kreditur untuk menandatangani kuasa mutlak tersebut. PPAT yang membuat akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak dan terjadi balik nama dari akta jual beli itu dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata. Selain itu, PPAT pula dapat dimintakan pertanggung jawaban secara administrasi. Perlindungan hukum bagi pihak yang kehilangan hak atas tanahnya dengan membatalkan suatu sertipikat hak atas tanah serta membalikkan keadaan seperti semula berdasarkan suatu putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the absolute selling power as a binder of the debt-receivable agreement which is used as the basis for making the sale and purchase deed until the transfer of land rights occurs. Absolute power of attorney is prohibited in Article 39 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. One of the uses of absolute power is used as a binding agreement for debts and receivables which is then used as a deed of sale and purchase based on that absolute power where the legal action should not be carried out. This is what happened in Purwokerto. The issues raised in this thesis are regarding the making of a deed of sale and purchase on the basis of absolute power of attorney and PPAT's responsibility regarding the deed of sale and purchase based on absolute power and protection of parties who lose their land rights as a result of the transfer of land rights on the basis of absolute power. The research method used is juridical-normative or legal research method of literature. The data collection tool in this research is through document studies or literature studies obtained from various regulatory sources that apply in Indonesia. The final part of this research concludes that the absolute power of attorney used to guarantee the loan agreement is a legal smuggling, this is because the debtor's position will be lower than the creditor's position, in which the debtor will comply with the creditor's request to sign the absolute power of attorney. PPAT which makes a deed of sale and purchase based on absolute power and there is a transfer of name from the deed of sale and purchase can be held for civil liability. In addition, PPAT can also be held accountable administratively. Legal protection for parties who lose their land rights by canceling a certificate of land rights and reversing the situation as before based on a court decision."

"Perjanjian Utang Piutang adalah perjanjian dimana pihak kreditur memberikan sesuatu kepada debitur, dengan syarat pihak debitur mengembalikan dengan jumlah yang sama. Namun diperlukan jaminan atas utang salah satunya hak atas tanah dengan menggunakan Hak Tanggungan, namun ada kalanya kreditor tidak menginginkan eksekusi dalam hak tanggungan, melainkan menggunakan PPJB dan Kuasa Untuk Menjual, yang mana bila debitor ingkar janji, maka kreditor dapat menjual atau memiliki jaminan tersebut. Dengan permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah kekuatan hukum pembuatan akta PPJB dan kuasa untuk menjual yang didasarkan pada perjanjian Utang piutang (analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt), status peralihan hak atas tanah dan AJB yang dibuat berdasarkan akta PPJB dan kuasa menjual yang didasarkan pada perjanjian Utang piutang dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh notaris untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. pada putusannya hakim menetapkan bahwa PPJB dan Kuasa Untuk Menjual yang dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan yang awalnya adalah Utang piutang menjadi jual beli, dan tidak sesuai dengan sebab yang halal karena tujuannya menguasai objek secara melawan hukum. Serta pemindahan hak atas tanah yang dilakukan adalah batal demi hukum, serta upaya yang dilakukan notaris adalah harus menjalankan jabatan dengan tidak berpihak dan menjelaskan akta kepada para pihak.

---

Credits Agreement are agreements where the creditor gives something to the debtor, provided that the debtor shall return the same amount. However, collateral for debt is required , one of them is the rights to land by using Mortgage, but sometimes when creditors do not want execution in mortgages, but use PPJB and Power of Attorney to Sell, which if the debtor breaks the promise, then the creditor can sell or have the guarantee. while the problems formulated,  how is the legal force of making PPJB deeds and the power to sell based on the debt agreement (analysis of the Surakarta District Court`s decision Number 115/Pdt.G/2017/PN.Skt), the status of the transfer of land rights and AJB passed or made on the basis of the PPJB deed and the power of attorney to sell based on the debt agreement and what efforts can be made by the notary to protect the interests of both parties in the case. This study uses normative legal research methods, with descriptive analytical research typology. in its decision the judge stipulates that the PPJB and the power of attorney to sell made are invalid, non-binding and null and void because the legal terms of the agreement are not fulfilled, which are not in accordance with the initial agreement that the debt becomes a sale and is not in accordance with the legal because the goal is to control the object against the law. As well as the transfer of land rights carried out is null and void by law, and the efforts made by the notary are to carry out the position impartially and explain the deed to the parties."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Wno dimana Putusan tersebut menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Para Pihak dibuat Secara Melawan hukum dan membuat status hukum Akta Jual Beli tersebut menjadi Akta Di bawah Tangan dan bagaimana akibat hukum dari akta yang dibuat secara melawan hukum serta peran dari Notaris dan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari Penelitian ini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Wno dimana Ratio decidendi hakim sebagai dasar dalam memberikan putusan atas gugatan konvensi telah tepat. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada fakta materiil yang dihubungkan dengan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi II telah tepat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena membuat AJB Nomor 17-2018 secara bertentangan dengan norma hukum serta pelanggaran atas kebenaran formal akta memiliki akibat hukum akta autentik tersebut kehilangan keautentisitasannya. Selanjutnya saran dari Penelitian ini adalah PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli perlu memperhatikan syarat sah pembuatan akta jual beli sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hakim dalam memberikan amar putusan sepatutnya didasari atas ratio decidendi yang disusun secara sistematis, sehingga suatu putusan memiliki nilai yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

---

This research discusses the Wonosari District Court Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN.Wno in which the Decision states that the Sale and Purchase Deed signed by the Parties was made unlawfully and made the legal status of the Sale and Purchase Deed a Deed Under Hand and what are the legal consequences of a deed made unlawfully as well as the role of Notary and PPAT. This research uses doctrinal method, using analytical descriptive research typology. The conclusion of this research is that the Wonosari District Court Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN.Wno where the judge's Ratio decidendi as the basis for giving a decision on the convention lawsuit is correct. The judge's consideration is based on material facts linked to relevant legal provisions. Therefore, the actions taken by the Defendant Convention II are appropriate to be declared as an unlawful act because they made AJB Number 17-2018 contrary to legal norms and violations of the formal truth of the deed have the legal effect of the authentic deed losing its authenticity. Furthermore, the suggestions from this research are that the PPAT in making a Sale and Purchase Deed needs to pay attention to the legal requirements for making a sale and purchase deed as stipulated in the provisions of laws and regulations and the Judge in giving a verdict should be based on a ratio decidendi that is systematically arranged, so that a decision has a value that contains justice and legal certainty."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan suatu perjanjian yang sepenuhnya ditentukan oleh apa yang disepakati para pihak, namun dalam praktiknya, seringkali para pihak pada waktu menutup perjanjian tidak mempertimbangkan baik akibat maupun konsekuensi tidak terduga dari keseluruhan perjanjian. Pada umumnya hal tersebut dialami oleh masyarakat awam yang kurang memahami hukum. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang peran notaris dalam memberikan penjelasan dan saran sebagai bentuk penyuluhan hukum pada pembuatan akta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga mengenai klausul yang seharusnya termuat dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) sebagaimana ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung 602 K/Pdt/2020. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi dokumen di mana analisisnya dilakukan secara kualitatif. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa notaris memiliki peran penting untuk memberikan penyuluhan hukum berupa penjelasan dan pemberian saran pada saat pembuatan akta. Peran tersebut ditegaskan melalui ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam kasus yang distudi, seharusnya akta PPJB pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 k/pdt/2020 memuat klausul jangka waktu pelunasan sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum seharusnya dimasukkan ke dalam kewajiban notaris dalam UUJN. Dengan demikian ada sanksi yang jelas apabila notaris tidak menjalankan kewajibannya. Notaris semestinya bisa mengarahkan keputusan klien yang bersifat krusial, agar akta PPJB yang dibuatnya tidak dimintakan pembatalan di kemudian hari. Bukan hanya sekedar mengkonstantir kehendak klien ke dalam sebuah akta tanpa mempertimbangkan substansinya.

---

The pre-Sale and Purchase Agreement is an agreement entirely determined by what the parties have agreed on, but in practice, at the time end of the agreement, the parties often do not consider both the consequences and unexpected consequences of the agreement. In general, this is experienced by the people who miss the law up. The problems raised in this study is about the role of a notary in providing explanations and suggestions as a form of legal counseling on making a deed according to applicable legal provisions in Indonesia. In addition, there are also clauses that should be contained in the deed of the pre-Sale and Purchase Agreement (PPJB deed) as found in the Supreme Court Decision 602 K/Pdt/2020. This normative juridical research uses a statutory approach and a case approach through a document study where the analysis is carried out qualitatively. Base on the analysis, it was found that notaries have an essential role to provide legal counseling including of explanations and providing advice in the deed making process. This role is stipulated on Article 15 paragraph (2) letter e of the Law on Notary Positions (UUJN). In the study case, the PPJB deed in the Supreme Court's Decision Number 602 k/pdt/2020 should contain a repayment period clause, so it prevents a dispute between the parties. Therefore, the authority of a notary in providing legal counseling should be included in the notary obligation as stated on UUJN. Thus there are clear sanctions if the notary does not conduct the obligations. A notary should direct a client's crucial decision, so the PPJB deed he made is not requested for cancellation later. It's not just about constituting the client's intention into a deed without considering the substance."

"Tanggung jawab notaris terkait akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuatnya berpotensi dikenai tuntutan secara administratif, perdata hingga pidana apabila terjadi sengketa. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta PPJB dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam klausul-klausul pada akta tersebut. Namun, dalam pembuatan akta PPJB tidak selalu berjalan sesuai keinginan para pihak. Salah satu penyebabnya adalah penjual merasa dirugikan atas klausul yang tercantum dalam akta PPJB No.4xx setelah akta tersebut sudah ditandatangani, karena pihak penjual yang telah menyerahkan sertipikat miliknya kepada pembeli sebelum membuat akta PPJB dan sebelum pembeli melakukan pembayaran. Oleh karenanya, pembuatan akta PPJB harus dilakukan secara hati-hati, cermat dan teliti. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, mengenai tanggung jawab notaris terkait klausul yang dianggap merugikan pihak penjual; dan yang kedua mengenai akta PPJB yang telah ditandatangani dengan sempurna namun dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah berdasarkan putusan nomor 801/Pdt.g/2019/PN.Sby. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terkait klausul yang dianggap merugikan para penggugat karena syarat lunas yang belum dipenuhi oleh para pihak dan akta PPJB yang sudah ditandatangani dengan sempurna dapat batal demi hukum dan tidak sah disebabkan wanprestasi oleh pihak pembeli yang mengakibatkan pihak penjual mengajukan gugatan pembatalan secara sepihak ke pengadilan.

---

The notary responsible for the sale and purchase binding agreement (PPJB) potentially can be subject to administrative, civil, and criminal charges in the event of a dispute. The precautionary principle is an essential principle that must be applied and implemented as a notary. The PPJB deed is created based on the will of the parties in which the clauses will be stated on the deed. However, the creation of the deed does not always go according to the wishes of the parties. One of the reasons is that the seller feels disadvantaged over the clauses listed in the PPJB deed No.4xx. Once the deed has been signed, the seller must submit the certificate to the buyer prior to the payment and the PPJB creation. Therefore, the preparation of the PPJB deed needs to be carefully and thoroughly done. The first problem raised in this study is the responsibility of the notary regarding clauses that are considered detrimental to the seller, the PPJB deed which was perfectly signed but declared void and invalid based on decision number 801/Pdt.g/2019/PN.Sby. To answer this problem, a normative legal research method is used with an explanatory-prescriptive type of research. The result of this research is that the notary cannot be held responsible for the clause that is considered detrimental to the plaintiffs due to the payment that has not been fully paid by the parties. In addition, the PPJB deed that has been signed can be considered null and void if there is a failure in payment. As a result, the seller may file a lawsuit for cancellation unilaterally to the court."

"Surat kuasa yang dibuat dengan unsur kuasa mutlak mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi kuasa. Pada dasarnya, penggunaan dari surat kuasa mutlak dilarang dalam hal pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pemindahan hak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap pencatatan peralihan hak karena jual beli yang didasarkan pada surat kuasa mutlak yang didahului oleh perjanjian jual beli tanah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat kuasa untuk pemindahan hak atas tanah yang menggunakan klausul surat kuasa mutlak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peralihan hak karena jual beli dengan dasar surat kuasa mutlak yang didahului oleh perjanjian jual beli tanah menjadi sah dan berkekuatan hukum karena surat kuasa mutlak yang digunakan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian jual beli tanah sehingga tidak termasuk dalam larangan penggunaan surat kuasa mutlak. Dalam pembuatan akta, tanggung jawab notaris hanya sebatas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya dan selama akta tersebut memenuhi syarat otentisitas dari sebuah akta. Peraturan mengenai surat kuasa mutlak dapat diperbarui dan dibuatkan suatu undang-undang khusus yang mengatur surat kuasa mutlak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

---

A power of attorney made with absolute power resulted in a power of attorney irrevocably by the authorizer. Basically, the use of absolute power of attorney is prohibited in the making of a deed relating to the transfer of rights. The problems raised in this research are the legal consequences of the recording of the transfer of rights due to the sale and purchase based on an absolute power of attorney preceded by a land sale agreement and notary responsibility in the making of a power of attorney for the transfer of land rights using the clause of the absolute power of attorney. To answer these problems, normative juridical research method is used with the statutory and case approach. The type of research used in this research is explanatory research. The result of the analysis concluded that the transfer of rights due to the sale and purchase based on the absolute power of attorney preceded by a land sale agreement to be valid and legal because the absolute power of attorney used is unity with the land sale and purchase agreement so it is not included in the prohibition of the use of absolute power of attorney. In the making of a deed, notary responsibility is limited to the formal truth of the deed and if the deed qualifies the authenticity requirements of a deed. The rules regarding absolute power of attorney may be updated, and special law is made that regulates whether an absolute power of attorney is allowed and not allowed to be made."

"Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. PPAT seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen sebelum pembuatan akta tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bahwa PPAT membuat akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut merupakan penyelundupan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah norma hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak menjadi batal demi hukum dan Notaris/PPAT harus bertanggung jawab dengan sanksi yang dapat diberikan.

---

This study discusses and analyzes the legal power of absolute power in the transfer of land rights. Problems in research regarding the legal power of absolute power of attorney and how is the responsibility of the Notary/PPAT regarding the sale and purchase deed made based on this absolute power of attorney. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or apartment ownership rights, or to make evidence regarding certain legal actions regarding land rights that will be used as the basis for registration. PPAT should be more careful and thorough in checking documents before making the deed. The main problem in this study is that the PPAT makes a sale and purchase deed based on absolute power of attorney so that the act is a prohibited act because the act is legal smuggling. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by analyzing and examining relevant legal norms. The results of this study indicate that the transfer of land rights through a sale and purchase deed made based on absolute power of attorney is null and void and the Notary/PPAT must be responsible for the sanctions that can be given."