Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan kebijakan berbasis tempat melalui penetapan status daerah tertinggal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Meskipun telah diterapkan sejak tahun 2005, masih terdapat kesenjangan penyampaian pelayanan publik khususnya pada aspek infrastruktur dasar. Penelitian ini menguji dampak dari penetapan status daerah tertinggal terhadap peningkatan akses kebutuhan dasar rumah tangga yakni air bersih, listrik, dan sanitasi aman. Dengan menggunakan metode terbaru heterogeneity-robust difference-in-differences terhadap data panel tahun 2001-2022, efek kausal perbedaan dampak sebelum dan setelah adanya kebijakan dapat diukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tertinggal berdampak signifikan dalam meningkatkan akses listrik rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan ini karena dua variabel yang seharusnya dapat dikendalikan lebih leluasa oleh pemerintah daerah masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi aksesibilitas wilayah menjadi faktor perantara yang berperan dalam peningkatan penyampaian pelayanan publik di daerah tertinggal ini. Penetapan status daerah tertinggal dapat berdampak pada peningakatan akses jalan yang selanjutnya berkorelasi dengan peningkatan penerimaan pelayanan publik, khususnya pada akses listrik rumah tangga.

---

The implementation of place-based policy through the stipulation of lagging region status is one of the government's efforts to reduce development disparities between regions. Although it has been implemented since 2005, there are still disparities in public service delivery, particularly in the aspect of basic infrastructure. This study examines the impact of lagging region status stipulation on increasing households’ access to basic needs, specifically clean water, electricity, and safe sanitation. By employing the latest heterogeneity-robust difference-in-differences method on panel data from 2001-2022, the causal effect of the difference in impact before and after the policy can be measured. The results show that the stipulation of lagging region status has a significant impact on increasing households’ access to electricity. However, the policy has not yet produced a significant impact on improving access to clean water and safe sanitation in lagging regions. This indicates that the role of local governments in implementing this policy has not been optimal, as two variables that should be more easily controlled by local governments have not yet shown significant results. Regional accessibility also plays an important role in improving public service delivery in these lagging regions. Stipulating a region as "lagging" can lead to improved road access, which in turn is correlated with increased public service delivery, especially in households’ access to electricity."

"Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS).Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah."

"Tujuan dari tesis ini ada dua. Pertama melihat kondisi Produktivitas Kota/Kabupaten dan Komponen Shift-share (Industrial Mix, Differential Productivity Sectoral dan Allocative) serta membandingkan dengan Kota/Kabupaten tetangga di region makro Jawa. Kedua menentukan pengaruh faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga terhadap Produktivitas Kota/Kabupaten di region makro Jawa. Kasus yang ditelaah adalah 110 Kota/Kabupaten di region makro Jawa dan 9 sektor tahun 2003, penulis menggunakan cara kerja Kamarianakis (2003), dimana Spatial Shift-share dipakai. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa di region makro Jawa faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga mempengaruhi Produktivitas Kota/Kabupaten."

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bekasi sudah diperbincangkan oleh berbagai kalangan sejak beberapa tahun terakhir. isu ini semakin mendapat tempat setelah bergulirnya era pemerintahan daerah dengan konsep yang lebih desentralistik melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disparitas pembangunan yang paling mendapat sorotan adalah ketimpangan antara wilayah utara dan wilayah selatan, serta antara koridor barat dan timur Kabupaten Bekasi, walaupun gaungnya tidak sekeras disparitas Utara - Selatan. Isu ketimpangan ini telah memicu beberapa kelompok seperti LSM dan tokoh masyarakat di Wilayah Utara untuk menyuarakan pemekaran Kabupaten Bekasi.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan mengamati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Adapun Tujuan Penelitian dari tesis adalah untuk:a. Menganalisa tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bekasi serta kecenderungannya dalam tahun 1996-2004b. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.c. Menganalisa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaianIPM di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi antara tahun 2001-2004Tehnik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson (Iw) Nilai indeks berkisar antara nol dan satu. Alat Analisis yang kedua adalah Tipelogi Klaasen dengan melihat perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita kecamatan terhadap angka LPE dan PDRB perkapita rata-rata Kabupaten. Sedangkan alat Analisis selanjutnya adalah regresi data panel dengan IPM sebagai Variat el babas, dan variabel terikatnya terdiuri dari: PDRB per kapita kecamatan ADHK 1993; Sarana pendidikan (jumlah gedung SD dan MI); Rasio guru SD dan MI; ]umlah sarana kesehatan kecamatan; Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk; Kepadatan Penduduk kecamatan; Akses penduduk terhadap air bersih.Adanya kerisauan beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang ketimpangan antar kecamai:an terhukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson, dimana hasilnya diperoleh nilai indeks yang sangat tinggi dari secara umum cenderung meningkat.Untuk rnencari upaya dalam mengatasi ketimpangan ini, selanjutnya diidentifikasi kecamatan-kecamatan mana yang tertinggal, masih berkembang atau sudah maju dalarri Tipologi Klaasen. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang tertinggal masih cukuo banyak dibandingkan dengan yang sudah maju, bahkan ada kecamatan yang mengalami kemunduran kesejahteraan ekonomi.Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang Iebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari persamaan regresi diperoleh data bahwa dari tujuh variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi, ternyata hanya empat variabel yang secara signifikan berpengaruh. Ke empat variabel tersebut adalah variabel PDRB, Rasio guru terhadap murid pads tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih."

"This study is about the development gap in eastern Indonesia. This research is motivated by the existence of big problems that still faced by Indonesia up to now is the happening of development gap. The purpose of this research is the policy strategy in overcoming the gap between eastern Indonesia and West Indonesia region. This research uses the qualitative approach with discourse analysis method. Data collection method is done by triangulation technique of data source. Meanwhile, the data processing conducted by the researcher is data reduction. The result of this study is to provide an alternative policy that can be used and somewhat different from the mainstream which usually overcomes the gap by directly implementing the infrastructure development policy which until now based on the evaluation did not directly solve the problem, as evidenced by the many results of the construction of the stagnant infrastructure. Through this study, it is found that there are major issues that are more fundamental and often overlooked by policy makers. The main issues are grouped into three major groups of major issues, namely: Comprehensive Planning and Budgeting, Data and Information Effectiveness, and Professionalism of Civil State Apparatus."

"ABSTRAKArtikel ini berfokus pada kesenjangan ekonomi yang terjadi di Prancis dalam lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM. Lagu ini menceritakan kehidupan narator Aku, sebagai seorang imigran, yang hidup dalam kemiskinan dan penuh dengan kesulitan dan kemalangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis struktural dan analisis semiotika melalui analisis aspek semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis pada lirik lagu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM mengangkat salah satu isu sosial yang memang benar adanya dan sudah menjadi polemik di Prancis, yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di Prancis dalam lagu ini ditampilkan melalui perbandingan kehidupan antara narator Aku dengan Dia dalam berbagai aspek kehidupan seperti gaya hidup, jenis pekerjaan, status pendidikan, dan kegiatan yang menjadi keseharian mereka. Melalui penelitian ini, kesenjangan ekonomi di Prancis tidak hanya terbukti keberadaannya, namun juga dapat terlihat dampak dari kesenjangan ekonomi pada aspek sosial dan pendidikan. Dari penelitian ini juga terlihat reaksi narator Aku akibat adanya kesenjangan ekonomi. Tidak hanya itu, perubahan sudut pandang narator Aku terhadap isu yang telah menjadi polemik di Prancis juga terlihat di sini.

---

ABSTRACTThis article focuses on the economic disparities found in France according to the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM. This song tells the life of the narrator. I, as an immigrant, whose life is trapped in poverty and is full of difficulties and misfortunes. The theory used in this study is the structural analysis and semiotic analysis theory through analysis of semantic and pragmatic aspects. The method used in this study is a qualitative method by analyzing the song lyrics. The results of this study show that the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM raises one of the social issues that is indeed true and has become a polemic in France, that is economic disparities. The economic gap in France in this song is conveyed through a comparison of life between the narrator I and Him in various aspects of life including lifestyle, type of work, educational status, and activities that become their daily life. This research has proven not only the existence of economic disparities in France, but also its impacts on social and educational aspects. Furthermore, it has also shown the reaction of the narrator I to the economic disparities. In addition, the change in narrator s perspective on the issue, that has become polemic in France, can also be seen here."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi di mana seluruh lapisan masyarakat menikmati manfaatnya adalah tujuan pembangunan negara-negara di dunia. Berawal dari krisis Asia tahun 1997-1998 yang meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan, semakin penting konsep pertumbuhan inklusif di Indonesia untuk pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan inklusif adalah dengan meningkatkan daya saing setiap daerah di Indonesia. Studi ini mencoba melihat hubungan antara daya saing regional dan pertumbuhan inklusif di Indonesia dalam model ekonometri dengan metode Instrumental Variable 2 SLS. Hasil dari studi ini menunjukkan daya saing regional positif mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Kebijakan setiap daerah untuk meningkatkan daya saing regional menjadi penting untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif di Indonesia.

---

ABSTRACTInclusive growth has been the main objective of economic development for countries in the world. From Asian crisis in 1998 that Indonesia faced where poverty and inequality rose sharply, the inclusive growth concept gained importance in the country rsquo s development planning. One of the ways to achieve inclusive growth is by encouraging provinces to increase their competitiveness to reduce regional disparity. This study aims to find relationship between regional competitiveness and inclusiveness, using Instrumental Variable 2 SLS method. The result is they both have positive relationship. Policy taken by each local government to increase competitiveness becomes more important as it also increases inclusiveness growth."

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."