Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini berusaha untuk mengkaji dampak berbeda dari transaksi merger dan akuisisi (M&A) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengakuisisi di berbagai kondisi pasar. Makalah ini mencakup tinjauan literatur yang meliputi teori kesepakatan M&A, motif, dan temuan empiris sebelumnya terkait kinerja perusahaan setelah transaksi M&A. Data yang digunakan terdiri dari 162 transaksi merger dan akuisisi yang telah selesai dalam periode 2012 hingga 2021 dari perusahaan yang terdaftar di pasar negara berkembang (India, Malaysia, dan Taiwan) serta negara maju (Belgia, Belanda, Luksemburg (Benelux), Jerman, dan Inggris). Kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan earnings per share (EPS). Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis dengan Wilcoxon signed-rank test. Studi ini menunjukkan bahwa transaksi M&A memberikan dampak kinerja keuangan yang serupa pada perusahaan di pasar negara berkembang dan negara maju. Terdapat efek positif yang signifikan secara keseluruhan terhadap ROA dan ROE perusahaan yang mengakuisisi pasca-transaksi M&A. Namun, EPS dari perusahaan yang mengakuisisi menurun setelah transaksi M&A.

---

This paper tries to examine the differential impact of merger and acquisitions (M&A) transactions on acquiring firms' financial performance across different market conditions. It includes literature review that encompasses M&A deals theory, motive, and prior empirical findings on a firm's performance after an M&A transaction. Using data of 162 completed merger and acquisitions transactions in the period 2012 to 2021 from listed companies in emerging markets (India, Malaysia, and Taiwan) and developed countries (Belgium, Netherlands, Luxembourg (Benelux), Germany, and the United Kingdom). Financial performance is measured using return on asset (ROA), return on equity (ROE), and earnings per share (EPS). The data were analyzed by the following statistical methods: descriptive statistics, normality test, and hypothesis test using Wilcoxon signed-rank test. This study presents evidence that M&A transactions lead to a similar financial performance impact on a firm's in emerging markets and developed countries. There is an overall significant positive effect found for acquirer firms’ ROA and ROE post-M&A deals. Whereas, EPS of acquiring firms deteriorated after M&A transactions."

"Didalam karya akhir ini dibahas mengenai pasar kelabu komponen kendaraan penumpang di Indonesia, mulai dari Jatar belakang bidang usaha kendaraan bermotor yang mempengaruhi distribusi komponennya, pengertian pasar kelabu dan sebab-sebab terjadinya, dampak pasar kelabu terhadap pihak-pihak yang terlibat, hingga uraian mengenai transaksi impor komponen kendaraan penumpang di Jakarta. Kemudian dijabarkan suatu analisis kinetja pemasar kelabu dibandingkan terhadap kinerja distributor yang ditunjuk bagi merek kompone kendaraan penumpang tertentu, dengan menggunakan model Pawitra bagi pasar kelabu kendaraan penumpang. Merek komponen yang dipilih adalah Mercedes Benz dan Toyota.Pada dasarnya fenomena pasar kelabu merupakan masalah jalur distribusi, yakni setiap jalur distribusi diluar jalur yangtelah ditunjuk oleh produsen pemegang merek, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Masalah timbul karena produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang tidak ditunjuk ini sama dengan produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang ditunjuk, yaitu produk asli, akan tetapi dijual kepada pelanggan dengan harga yan jauh lebih murah. Pembahasan masalah dalam karya akhir ini dilihat dari sudut pandang distributor yang ditunjuk, selaku pihak yang paling dirugikan dengan adanya fenomena pasar kelabu.Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak distributor yang ditunjuk serta dengan para pedagang komponen kendaraan penumpang di pasar Asem Reges dan Sawah Besar, diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai keadaan pasar komponen kendaraan penumpang di Jakarta, karakteristik pembeli dan jalur distribusi komponen, terutama jalur distribusi yang tidak ditunjuk oleh produsen, serta perbedaan transaksi antara komponen bermerek Mercedes Benz dengan komponen bermerek Toyota. Diperoleh pula data harga dan kuantitas penjualan dari suatu kelompok komponen yang telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa : produk yang dipilih adalah produk asli, komponen kendaraan yang dipilih adalah komponen kendaraan penumpang, bukan kendaraan niaga, sifat komponen kendaraan penumpang yang dipilih adalah fast moving components, serta tingkat harga yang ditawarkan adalah tingkat harga yang berlaku selama masa penelitian, yakni antara bulan Desember 1993 sampai dengan bulan Pebruari 1994.Analisis kinerja distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang dilakukan berdasarkan model Pawitra yang digunakan untuk menganalisis pasar kelabu kendaraan penumpang. Penjabaran model tersebut mengindikasikan bahwa kinerja yang viable dari pemasar kelabu komponen kendaraan penumpaiig dipengaruhi oleh variabel-variabel: tingkat potongan harga dari produsen di luar negeri, besarnya margin distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu, serta fluktuasi nilai tukar valuta asing. Dari data harga dan kuantitas penjualan dari kelompok komponen yang dipihih, diperoleh pendapatan total dari kelompok komponen dari distributor yang ditunjuk. Dengan peñjabaran model Pawitra diperoleh besarnya laba dari distributor yang ditunjuk maupun pemasar kelabu. Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan profitabilitas dan rasio laba. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang merek Mercedes Benz dapat menikmati profitabilitas yang sangat baik, sedangkan komponen kendaraan penumpang merek Toyota tidak memberikan profitabihitas kepada pemasar kelabu. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijaksanaan penentuan harga.Berdasarkan hasil simulasi analisis sensitifitas, diperoleh dasar untuk menentukan strategi distributor yang ditunjuk dalam menghadapi fenomena pasar kelabu. Distributor yang ditunjuk mempunyai tiga pilihan strategi untuk menghadapi fenomena pasar kelabu komponen kendaraan penumpang, yakni penurunan harga, konfrontasi atau partisipasi. Ketiga strategi tersebut tidak dapat secara tuttas meniadakan pasar kelabu. Naniun, distributor yang ditunjuk dapat secara efektif mengurangi daya tank kinerja pasar kelabu dengan mehakukan penurunan harga juah untuk suatu periode yang relatif lama sebagai hasil penurunan biaya operasionalnya."

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."

"Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahanpermasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberi solusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan.

---

Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari efektivitas dewan komisaris dan komite audit serta struktur kepemilikan terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi. Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian terdahulu (Hermawan, 20091. dimana dalam penelitian ini variabel dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan dilihat pengaruhnya terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi berganda yang menggunakan sampel sebanyak 327 perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ukuran dan kompetensi dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi, serta diketemukan pula pengaruh yang positif dan signifkan antara struktur kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi.

---

The objectives of this research is to examine the effect of The Effect of Board of Commisioner and Audit Committee Effectivity and Ownership Structure on the Disclosure of Related Party Transaction. This research is used for developing the previous research which been conducted by Hermawan, 2009, whereas in this research board of commissioner, audit committee, and ownership structure variables is used to determine the impact to the disclosure of related party transaction. The hypothetical test was conducted with multiple regression analysis with the total of 327 samples of the company which been listed in 2011. The result showing the empirical evidence that size and competencies of board of commissioner have the negative and significant effect to the diSeloser of related party transaction. And then tnis research also found that the family ownership structure and foreign ownership structure has the positive and significant effect to the disclosure of related party transaction."

"ABSTRAKTerdapat permasalahan bahwa transaksi right issue diindikasikan terdapat unsur ghabn dan bai al mudtarr. Untuk membuktikan transaksi right issue tidak terkandung ghabn dan bai al mudtarr, diperlukan suatu analisis kuantitatif dan kualitatif yang terukur yang disertai analisis yang komprehensif. Analisis yang dapat dilakukan adalah analisis pendapat kewajaran fairness opinion berdasarkan prinsip syariah. Analisis pendapat kewajaran yang tanpa menerapkan prinsip syariah hanya mampu menjawab persoalan ghabn. Sedangkan persoalan bai al mudtarr belum bisa untuk dijawab. Metode yang digunakan pada analisis pendapat kewajaran berdasarkan prinsip syariah adalah analisis nilai pasar transaksi right issue di antara PT XYZ dan PT GHI dan dampak transaksi right issue terhadap para pihak yang terlibat PT XYZ, PT ABC, PT DEF dan PT GHI . Hasil analisis memperlihatkan PT XYZ dan para pemegang saham sepakat melaksankan transaksi right issue berdasarkan nilai pasar. PT XYZ selaku penerbit right issue mendapatkan nilai tambah atau keuntungan dari transaksi right issue. Semua pemegang saham mendapatkan nilai tambah atau keuntungan dari transaksi right issue termasuk pemegang saham yang tidak mengambil right issue yakni PT ABC dan PT DEF . PT GHI selaku subscriber right issue PT XYZ memperoleh keuntungan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham yang tidak mengambil right issue dan parameter investasi menyatakan subcribe right issue PT XYZ layak untuk dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa analisis pendapat kewajaran transaksi right issue berdasarkan prinsip syariah pada PT XYZ dinyatakan wajar karena indikasi adanya transaksi yang dilarang dalam Islam yakni ghabn dan bai al mudtarr tidak terpenuhi.

---

ABSTRACTABSTRACTThere is a problem that the right issue transaction is indicated that there are elements of ghabn and bai al mudtarr. To prove the right issue transactions are not contained ghabn and bai al mudtarr, it needs a quantitative and qualitative analysis that is measured along with comprehensive analysis. Analysis that can be done is the analysis of fairness opinion based on sharia principles. Analysis of fairness opinion without applying sharia principles can only answer ghabn problem. While the problem of bai al mudtarr has not been able to be answered. The methods used in the analysis of fairness opinion based on sharia principles are analysis of market value of right issue transactions between PT XYZ and PT GHI and impact of right issue transactions on the parties involved PT XYZ, PT ABC, PT DEF and PT GHI . The results of the analysis show PT XYZ and shareholders agreed to implement a rights issue transaction based on market value. PT XYZ as the right issue publishers get added value or profit from right issue transactions. All shareholders get added value or profit from right issue transactions including shareholders who do not take the right issue ie PT ABC and PT DEF . PT GHI, as the subscriber rights issue of PT XYZ, has a higher profit compared to the shareholders who do not take the right issue and the investment parameter states that PT XYZ 39 s sub issue rights issue is feasible. Based on the results of the analysis, it is concluded that the fairness opinion analysis of right issue transactions based on sharia principles in PT XYZ is declared fair because the indication of any transaction that is prohibited in Islam ie ghabn and bai al mudtarr not fulfilled"

"Pertumbuhan pesat sektor telekomunikasi dan teknologi informasi secara signifikan berkontribusi terhadap perekonomian global didorong oleh inovasi yang berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, skor Environmental, Social, and Governance (ESG) berfungsi sebagai saluran utama untuk memberi informasi kepada investor tentang praktik manajemen dan kontrol ESG perusahaan, yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan. Meskipun penting, penelitian yang secara khusus membahas sektor telekomunikasi masih kurang. Penelitian ini menganalisis dampak inovasi terhadap skor ESG dan pengaruh selanjutnya dari skor ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dan teknologi informasi. Penelitian ini berfokus pada 80 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa saham negara anggota APEC antara tahun 2018 dan 2022. Kinerja keuangan diukur menggunakan pendapatan perusahaan dan Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) dan Two-Stage Least Squares (2SLS) untuk menguji dan mengatasi masalah endogenitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi berdampak positif pada skor ESG secara keseluruhan. Di antara pilar ESG individu, inovasi secara signifikan meningkatkan skor tata kelola perusahaan, sementara dampaknya pada skor lingkungan dan sosial tidak signifikan secara statistik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa skor ESG yang lebih tinggi secara positif memengaruhi pendapatan perusahaan tetapi berdampak negatif pada Tobin's Q. Secara khusus, pilar lingkungan dan sosial dari pengungkapan ESG berdampak positif pada pendapatan dan berdampak negatif pada Tobin's Q. Sebaliknya, pilar tata kelola perusahaan, meskipun dipengaruhi secara positif oleh inovasi, tidak menunjukkan efek signifikan baik pada pendapatan maupun Tobin's Q. Hasil ini memberikan wawasan berguna untuk mengembangkan metodologi penilaian ESG yang disesuaikan dengan perusahaan telekomunikasi, menyoroti berbagai efek dari inovasi dan praktik ESG terhadap kinerja keuangan.

---

The rapid growth of the telecommunications and information technology sectors, significantly contributing to the global economy, is driven by continuous innovation and technological advancements. On the other side, Environmental, Social, and Governance (ESG) scores serve as a key channel to inform investors about a firm's ESG management and control practices, potentially influencing financial performance and market value. Despite its importance, there is a lack of research specifically addressing the telecommunications sector. This study investigates the impact of innovation on ESG scores and the subsequent effect of ESG scores on the financial performance of telecommunications and information technology companies. The research focuses on 80 telecommunications companies listed on APEC member countries' stock exchanges between 2018 and 2022. Financial performance is measured using company revenue and Tobin's Q. The research employs the Ordinary Least Squares (OLS) method alongside the Two-Stage Least Squares (2SLS) approach to examine and address the issue of endogeneity. The findings reveal that innovation positively impacts the overall ESG score. Among the individual ESG pillars, innovation significantly improves corporate governance scores, while its effect on environmental and social scores is statistically insignificant. Additionally, the study finds that a higher ESG score positively influences company revenue but negatively impacts Tobin's Q. Specifically, the environmental and social pillars of ESG disclosure positively affect revenue and negatively affect Tobin's Q. In contrast, the corporate governance pillar, although positively influenced by innovation, shows no significant effect on either revenue or Tobin's Q. These results provide valuable insights for developing ESG rating methodologies tailored to telecommunications companies, highlighting the varied effects of innovation and ESG practices on financial performance."

"Penelitian ini membahas analisis urgensi pemberian insentif PPN atas BBM kapal. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar bahwa insentif PPN atas BBM kapal perlu diberikan dan menganalisis implikasi pemberian insentif PPN atas BBM Kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran internasional adalah ketidaksesuaian dengan prinsip pemungutan PPN (destination principle) yang dianut Indonesia, kelaziman internasional, disparitas harga, dan equal treatment dengan sektor penerbangan internasional. Sementara faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran domestik adalah pertimbangan international best practice, substitusi moda transportasi darat, mengurangi biaya operasional kapal, alternatif pengurangan biaya pengangkutan barang, menurunkan harga logistik, kurangnya pengawasan dalam kegiatan pengisian BBM kapal, dan subsidi BBM kapal nasional yang tidak efektif. Dalam jangka panjang penghapusan PPN atas BBM kapal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dikarenakan adanya multiplier effects. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN tidak dipungut adalah harga jual BBM yang lebih kompetitif dikarenakan PPN Masukan dapat dikreditkan oleh supplier dan meningkatnya enforcement cost negara terkait dengan kegiatan restitusi. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN dibebaskan adalah harga tidak dapat kompetitif secara penuh dikarenakan supplier BBM akan membebankan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan kedalam harga jual dan pengeluaran negara akan lebih tinggi dikarenakan negara memberikan subsidi pajak atas PPN yang dibebaskan dan untuk memberikan subsidi pajak tersebut akan timbul enforcement cost lainnya. Dengan demikian insentif yang tepat diberikan sesuai dengan kondisi negara Indonesia adalah PPN terutang tidak dipungut.

---

This research discusses analysis of the urgency of granting VAT incentives for the marine fuels. The purpose of this research is to analyze the factors that formed the basis of the marine fuels need to be provided by VAT incentives and to analyze the implications of granting incentives VAT for the marine fuels. This study used a qualitative approach and the type of this research is descriptive. Results of the study to conclude that the factors that become the reason of granting VAT incentives for the international marine fuels is a mismatch with the principles of VAT collection (destination principle) that embraced Indonesia, the prevalence of international price disparity, and Equal Treatment with sectors of international flights. While the factors that become the reason of granting VAT incentives for the domestic marine fuels must looking at the experience of other countries, a substitution mode of transportation by land, reducing the operational costs of vessels, alternative cost reduction, lowering the price of haulage logistics, lack of oversight activities in a marine fuel replenishment, and the subsidies of marine fuel that are not effective in the implementation. The conclusion is in the long term condition the elimination of VAT over the marine fuel the income of the State can be increase due to the Multiplier Effects. The implications of granting incentives in the form of VAT Zero-Rate is the selling price of marine fuel is more competitive because of the VAT input can be credited by the supplier and the rising enforcement cost of State due to activities that related to the restitution. The implications of granting incentives in the form of VAT Exempt is the price is not able to fully competitive due to a supplier will charge VAT input into the selling price because the VAT input cannot be credited and the spending cost by the state will be higher because the State subsidizes the VAT on exempt and will spend the other enforcement cost that will arised."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh skor ESG dan perubahan skor ESG terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pasca M&A. Dalam pandangan teori pemegang saham instrumental, kinerja ESG yang tinggi dapat mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi pasca-M&A dan kinerja keuangan. Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi tentang pengaruh skor ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan, itulah sebabnya topik ini masih relevan. Dengan menggunakan 75 sampel M&A di negara ASEAN-5, studi ini menyajikan bukti baru tentang manfaat keuangan ESG korporat untuk perusahaan pengakuisisi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa skor ESG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pasca dan nilai perusahaanM&A. Kedua adalah teori penurunan utilitas marginal atau the law of diminishing marginal utility (DMU) yang memiliki pandangan bahwa dalam konteks peningkatan upaya ESG, utilitas yang diperoleh oleh pemangku kepentingan dari perusahaan yang sama akan mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi yang tinggi akan diberikan oleh pemangku kepentingan perusahaan dengan tingkat ESG rendah, sedangkan kontribusi yang lebih rendah akan diberikan oleh pemangku kepentingan perusahaan dengan tingkat ESG tinggi. Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, terbukti teori DMU tidak didukung dalam kelompok sampel ESG tinggi, namun didukung dalam kelompok sampel ESG rendah.

---

This study aims to empirically examine the influence of ESG scores and changes in ESG scores on financial performance and firm value post-M&A. From the perspective of instrumental shareholder theory, high ESG performance can garner stakeholder support to create post-M&A synergies and financial performance. Previous studies have shown varied results regarding the influence of ESG scores on firm financial performance, which is why this topic remains relevant. Utilizing a sample of 75 M&A cases in ASEAN-5 countries, this study presents new evidence on the financial benefits of corporate ESG for acquiring firms. The results of this study find that ESG scores do not have a significant influence on post-M&A financial performance and firm value. Secondly, the theory of Diminishing Marginal Utility (DMU) posits that in the context of increasing ESG efforts, the utility obtained by stakeholders from the same firm will gradually decrease. This indicates that high contributions will be given by stakeholders of firms with low ESG levels, while lower contributions will be given by stakeholders of firms with high ESG levels. Based on the regression analysis conducted in this study, the findings reveal that the DMU theory is not supported in the high ESG sample group but is supported in the low ESG sample group."

"Pencantuman klausula baku telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku ini bertujuan untuk menyetarakan posisi pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan perjanjian yang mereka buat. Pada perkembangannya, pencantuman klausula baku memang tidak bisa dihapuskan karena praktis dan efisien. Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan erat dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia karena di dalamnya terdapat larangan pencantuman klausula baku tentang pemberian surat kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bersinggungan erat dengan ketentuan perjanjian di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 yang berkaitan dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melihat kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dengan penelitian ini, penulis mencoba mengupas bagaimana pengaturan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta penegakan hukum yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut agar pengaturan mengenai persinggungan aturan ini dapat diimplementasi secara selaras pada prakteknya.

---

Inclusion standard clause has been regulated in article 18 of the Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. Those standard clause purposed to equalize position of entrepreneur and consumer in the making of agreement that the two sides involve. Afterwards, standard clause can not to be deleted because of its efficiency and practicable. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection has a big correlation with consumer finance agreement and fiduciary security because there is restriction of inclusion standard clause on letter authority provision from consumer to enterpreneur for the imposition of dependent rights, fiduciary rights or guarantee rights on the goods that consumer buy by deferred payment. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 onConsumer Protection has related with provision about agreement in Indonesia’s Civil Code and Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security. The writer analyze Indonesia’s Supreme Court’s Desicion No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 that has related with inclusion Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection by seeing law facts and another related regulations. By this, the writer is trying to open clearly how harmonization article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection with Consumer Finance Agreement and how law enforcement in this Indonesia’s Supreme Court desicion. So that, in practice the regulation about this intersection can be implemented harmoniously.;"