Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia fiksi telah menjadi elemen penting dalam karya sastra, film, dan media interaktif, khususnya dalam industri kreatif global. Penelitian ini menganalisis kelayakan dunia fiksi sebagai ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta, dengan menitikberatkan pada doktrin dikotomi ide-ekspresi. Doktrin ini membedakan antara ide dan ekspresi konkret. Dalam konteks ini, dunia fiksi yang diwujudkan melalui proses worldbuilding yang mencakup pembuatan elemen-elemen narasi seperti karakter dan desain visual. Penelitian ini mengkaji konsep dunia fiksi melalui kerangka hukum nasional (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan internasional (Konvensi Bern dan TRIPS). Analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan contoh kasus dunia fiksi Lands Between dalam Elden Ring dan Warhammer 40k, yang menunjukkan bagaimana dunia fiksi dapat diintegrasikan ke dalam perlindungan hak cipta melalui ekspresi kreatif yang spesifik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dunia fiksi layak dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi syarat orisinalitas, unsur pembeda yang unik, dan keterhubungan elemen-elemen fundamental dalam narasi.

---

The fictional world has become a significant element in literature, film, and interactive media, particularly in the global creative industry. This study analyzes the feasibility of fictional worlds as creations eligible for copyright protection, focusing on the idea-expression dichotomy doctrine. This doctrine distinguishes between ideas and their concrete expressions. In this context, fictional worlds are realized through the process of worldbuilding, which includes creating narrative elements such as characters and visual designs. This study examines the concept of fictional worlds through the legal framework of national law (Law No. 28 of 2014 on Copyright) and international regulations (the Berne Convention and TRIPS Agreement). Further analysis is conducted using case studies of the fictional worlds in Lands Between from Elden Ring and Warhammer 40k, demonstrating how fictional worlds can be integrated into copyright protection through specific creative expressions. The findings of this study affirm that fictional worlds are eligible for copyright protection if they meet the requirements of originality, unique distinguishing elements, and interconnectedness of fundamental narrative components."

"Karakter fiksi merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu karya khususnya karya sinematografi. Suatu karakter fiksi merupakan kerja keras dan jerih payah pencipta dari hasil olah kreativitas dan imajinasinya. Karakter fiktif juga merupakan salah satu unsur utama yang mendukung tema dan konflik dalam suatu narasi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum mengatur secara khusus berkaitan dengan perlindungan terhadap suatu karakter fiksi. Perlindungan terhadap suatu karakter fiksi secara umum masih terhadap media dimana tempat karakter tersebut berada. Berbeda dengan Amerika Serikat, perlindungan terhadap karakter fiksi disana telah diakui dengan menerapkan standar-standar seperti Character Delineation Test dan Story Being Told Test, sehingga diperoleh kepastian perlindungan terhadapnya. Lebih lanjut, hal itu akan berpengaruh terhadap penggunaan yang wajar pada suatu karakter fiksi. Penggunaan yang wajar atau fair use merupakan salah satu doktrin sebagai bentuk pembatasan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di Indonesia sejatinya merupakan penggunaan yang wajar terhadap suatu karya sinematografi khususnya film. Sebab karakter merupakan bagian utama dari suatu karya film yang membangun cerita dalam mendukung tema dan konflik. Sehingga penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi termasuk di dalam penggunaan yang wajar terhadap suatu karya film. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan dan prinsip penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta

---

Fictional characters are one of the integral elements of a work, especially a cinematographic work. A fictional character is the result of the creator's work and effort, as well as his creativity and imagination. Fictional characters are also one of the main elements that support the theme and conflict in a narrative. The current copyright law in Indonesia does not specifically regulate the protection of a fictional character. In general, the protection of a fictional character still on the media where the character is located. In contrast to the United States, the protection of fictional characters has been recognized in that country by using standards such as the character delineation test and the story being told test to ensure certainty of protection against it. Furthermore, it will affect the fair use of a fictional character. Fair use is one of the doctrines that limit the exclusive rights owned by the creator. Fair use of a fictional character in Indonesia is actually a fair use of a cinematographic work, especially a movie. Because characters are the main part of a movie, they build a story for supporting themes and conflicts. Therefore, the fair use of a fictional character is included in the fair use of a film work. By using the normative juridical research method, this paper will analyze how the protection and principle of fair use of a fictional character are addressed in the provisions of the Copyright Act."

"Karakter Fiksi merupakan salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah Karya Fiksi. Namun, Karakter Fiksi, sama halnya dengan sebuah Karya Fiksi, terlahir dari hasil kreasi dan imajinasi dari Pencipta, dengan demikian selayaknya sebuah Karakter Fiksi juga dianggap sebagai sebuah Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Selain dari hal tersebut adalah bahwa Karakter Fiksi memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, hal ini dikarenakan dalam banyak kasus, Karakter Fiksi justru lebih dikenali dibandingkan dengan Karya Fiksi dimana Karakter Fiksi tersebut berasal. Meskipun secara umum Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada Karakter Fiksi, namun tanpa adanya Independensi Karakter Fiksi dalam Peraturan Hak Cipta, perlindungan kepada Karakter Fiksi belumlah cukup.Ketiadaan Independensi Karakter Fiksi menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari inkonsistensi sampai perihal kepastian hukum itu sendiri. Hal ini terjadi dalam berbagai kasus yang terjadi di Negara yang memiliki Industri Kreatif yang telah maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Sehingga desakan mengenai Independensi Karakter Fiksi dalam Hak Cipta ini menjadi meluas. Hal ini juga berlaku di Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang kearah yang positif dalam Industri Kreatifnya. Kasus yang terjadi pada Pak Raden dalam Kasus Si Unyil dapat menjadi pemicu untuk pengimplementasian Independensi Karakter Fiksi dalam Hak Cipta Indonesia.

---

Fictional Character is an inseparable element from any Fictional Works. However, just like any Fictional Works, a Fictional Character was born from the Creators creative minds and imagination, thus deserved to be called an artistic works which granted a copyright protection. Aside from that, Fictional Character has a huge economic value since in many cases the Fictional Character are more well-known than the Fictional Works where the Fictional Character originated from. Although the Copyright Protection has granted the Fictional Characters a protection in general, the protection itself is not enough without an independent protection in the Copyright Law regarding Fictional Character.The absence of any Independence in the Copyright Law for Fictional Character have generated some problems which occurred within the Country with advanced Creative Industry such as United States of America and Japan. Therefore, the urgency for the Independency of Fictional Character within Copyright Law has become prevalent in the said Countries. The urgencies are also applied in Indonesia as a country with a positive development in the creative industry. The case that befall Pak Raden in Si Unyil case should serve as a trigger for the implementation of the Independency of Fictional Character within Indonesian Copyright Law."

"UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya konsep atau doktrin fair use yang memperkenankan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa meminta persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, ternyata pengaturan serta praktik doktrin fair use berbeda-beda di tiap negara. Di Indonesia sendiri belum ada praktik pengadilan mengenai doktrin fair use ini, hanya ada pengaturannya saja di Pasal 15 UU Hak Cipta sehingga perlu penafsiran perbandingan untk menafsirkan penerapannya. Dalam Pasal 15 UU Hak Cipta diatur tujuh butir penggunaan yang diperbolehkan terhadap suatu Ciptaan, namun belum jelas apakah doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta berlaku untuk semua ciptaan atau tidak. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan doktrin fair use yang ada di Indonesia dengan pengaturan fair use di Amerika Serikat dan menasfirkan penerapan Pasal 15 UU Hak Cipta melalui perkara-perkara yang ada di Amerika Serikat untuk melihat kemungkinan penerapan Pasal 15 menggunakan pendekatan case law. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa doktrin fair use hanya berlaku kepada ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta dan penerapan doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta dimungkinkan menggunakan pendekatan case law seperti di Amerika Serikat sehingga memerlukan penafsiran hakim untuk menentukan adanya suatu penggunaan yang wajar.

---

Indonesian Copyright Law provides an Exclusive Rights to Authors or Copyright Owners to announce and reproduce the works, however the exclusive rights are not absolute because there is a concept or a doctrine of Fair Use which allow certain uses made by others without consent from the Authors or Copyright Owners. In fact, regulation and practices of the fair use are vary in every nation. In Indonesia, there are no judicial practices involving fair use doctrine, but there is regulation that provide fair use doctrine in Article 15 Copyright Law. Thus, to interpret Article 15 Copyright Law, a comparative study is required. In Article 15 Copyright Law, it is not clear whether fair use doctrine apply to all works or only to certain works.

This thesis discusses the comparison between fair use regulation in Indonesian Copyright Law and fair use regulation in USA Copyright Law and interpretation of Article 15 Indonesian Copyright Law implementation by using case law in USA. At the end of this thesis, the author concludes that fair use doctrine only apply to copyrighted works and it is possible to use case law approach and, thus, judges interpretation is required to decide a fair use."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, yaitu perlindungan hukum atas Electronic Book. Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Internet dengan berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata bukan hanya memberi manfaat kepada pembuat karya cipta tetapi juga menimbulkan kerugian yang berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum seperti keamanan dan privasi data juga perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi digital ternyata telah berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta, salah satunya hak cipta atas Electronic Book di Indonesia. Perlindungan hukum atas karya cipta yang berbasis teknologi digital di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan Hak cipta atas Electronic Book di Indonesia? Bagaimanakah gambaran penerapan atas perlindungan hak cipta Electronic Book di negara lain? Bagaimanakah upaya perlindungan hukum Electronic Book yang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia?Sifat penelitian adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang berlaku serta terkait dengan perlindungan Hak Cipta atas Electronic Book. Bahan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dan tekbik melalui library research. Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perlindungan atas Electronic Book melalui UUHC dan UU ITE. Singapura dan Amerika memberikan ketentuan terkait gambaran perlindungan hak cipta Electronic book di negara lain, masing-masing negara membentuk suatu peraturan yg dalam hal pembatasan tanggung jawab Internet Service Provider, sedangkan Indonesia belum memberikan ketentuan secara rinci mengenai pembatasan tanggung jawab oleh penyelenggara jasa internet atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna layanannya,dan sudah seharusnya menjadi kesadaran bagi pemilik hak cipta untuk melindungi hasil karya ciptanya dengan melakukan pendaftaran, karena pencegahan selalu menjadi yang terbaik bagi perlindungan jangka panjang.

---

This thesis discusses the legal protection in the field of copyright, namely the legal protection for Electronic Book. One of the implications of information technology today is its influence on the existence of Intellectual Property Rights. The internet, with its various advantages and facilities, actually not only gives advantages to the copyrighted work makers but also causes disadvantages which affects illegal action in security, in data privation, and in the legal protection for human rights. The advancement of digital technology has caused the increase of illegal action on digital copyrights in Indonesia, especially on Electronic Book copyrighted. Legal protection for digital base copyrighted works in Indonesia is referred to Law No. 19/2002 on Copyrights.

The problem in this research is on how does the law in Indonesia protect the copyright of Electronic Book? How is the description of other country's in their effort to protect the copyright of Electronic Book? How is the form of copyright enforcement for electronic book can create an effective legal protection?The research was judicial normative studied legal norms related tolegal protection for copyrights of Electronic Book.

The legal materials referred to the primary,secondary, and tertiary legal materials, using the library research technique. Thedata themselves were gathered by using documentary study, and processed andanalyzed descriptively according to the subject matter of the analysis.

The result of this research show thatIndonesia providesprotection of Electronic Book through UUHC and UU ITE. Related description of Electronic Book's protection in some countries, United States and Singapura give the detail of limitation about the responsibilty of Internet Service provider whereas Indonesia have not done it in detail, each country establish a rule of law that adapted to their culture and needs, each country has the technical differences in order to ensure that they their law is going more effectivein its implementation, it is a must that Indonesia shouldalsomake establish a law related protectioncopyright based on its culture and its need in terms ofefforts to protectcopyright on theelectronic book, and the last the owners of electronic book must aware to protecttheir right from the start, such as doing any registration and documentation as an evidence if one day their copyright may hit by others, aspreventionis always be the best for a long term protection."

"Seiring berkembangnya industri penerbitan buku, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta, baik bagi penulis, maupun penerbit, harus segera disesuaikan dengan kebutuhan perlindungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keefektifan penerapan regulasi-regulasi terkait dalam melindungi Hak Cipta yang melibatkan penerbit dan penulisnya, terutama menganalisa perlindungan hak integritas yang merupakan bagian dari hak moral seorang pencipta dalam proses penyuntingan buku. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu para penulis dan penyunting beberapa perusahaan penerbitan di Indonesia. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data-data yang diperoleh secara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa ternyata regulasi yang dibuat untuk melindungi Hak Cipta terhadap ciptaan yang dihasilkan dalam proses penerbitan, yaitu Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, belum efektif untuk melindungi hakhak penulis, terutama hak moral, dalam proses penerbitan, serta belum memberikan kepastian hukum kepada penerbit selaku pemegang hak cipta. Selain itu, ditemukan pula banyak ketidaksesuaian antar beberapa ketentuan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan hukum dalam penegakan perlindungan Hak Cipta.

---

As the development of the book publishing industry grows even more massive each day, the protection of intellectual property rights such as Copyright, both for authors and publishers, must be tailored to the needs of the current protection problems. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of regulations related to Copyright protection that involves both the publisher and the author during a publishing contract, especially analyzing the protection of the integrity rights that are part of the moral rights of an author in the process of editing a book.

The type of this research is normative juridical, where a legal research is done by examining library materials or mere secondary data by running the two stages of the research, the research literature and assisted with field research. The primary data is obtained through the collection of material from several sources, namely by interviewing the authors and editors of several publishing companies in Indonesia. These data are then processed and analyzed using qualitatively normative method that analyzes the data obtained qualitatively to find clarity over the issue.

In conclusion, this study found that the regulations designed to protect against the creation Copyright generated in the process of publishing , namely Law No. 19 of 2002 on Copyright, has not yet been an effective way to protect the rights of authors, especially moral rights, in the publishing process, and has not yet provided legal certainty to the publisher as copyright holder. In addition, there are also a lot of discrepancies between some of the terms that lead to ambiguities in the law enforcement of Copyright protection."

"Tulisan ini menganalisis doktrin freedom of panorama (Kebebasan Panorama) dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Doktrin ini berkaitan dengan limitasi (limitations) dan pengecualian (exception) dalam peraturan terkait hak cipta. Hak cipta menimbulkan hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karya fotografi merupakan salah satu jenis karya cipta yang dilindungi namun sejauh mana perlindungannya jika terdapat unsur ciptaan lain di dalamnya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, yang menitik beratkan pada norma atau aturan hukum dengan pendekatan Inter-Disiplin, dan analisis data kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan berikut: bagaimana hak cipta atas karya fotografi dapat lahir, apakah Pencipta karya fotografi harus meminta izin kepada pemilik setiap objek yang difotonya, dan apakah doktrin Freedom of Panorama diakui dalam hukum hak cipta di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hak cipta atas karya fotografi lahir saat Ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dideklarasikan, dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, dan merupakan karya yang orisinal atau berasal dari kreasi, imajinasi, dan ekspresi pribadi penciptanya, tanpa meniru atau menjiplak karya orang lain. Perlindungan atas karya fotografi bersifat terbatas, Hak ekonomi berlaku selama periode tertentu, yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Status ciptaan menjadi public domain setelah waktu perlindungannya habis. Pencipta karya fotografi harus berhati-hati dalam memilih objek foto. Kebutuhan atas izin tergantung objek dan tujuan pemanfaatan karya fotografinya, mengingat relasi objek dan subjek hukum bervariasi. Tedapat objek foto yang memerlukan izin contohnya apabila patut diduga karya tersebut masih dilindungi hak cipta berdasarkan UUHC 2014. UUHC 2014 tidak mengatur mengenai pemanfaatan karya cipta yang berlokasi secara permanen di tempat umum secara khusus dalam aturan pembatasannya, khususnya yang berhubungan dengan karya fotografi. Selama UUHC 2014 masih berlaku dan perlindungan hak cipta atas ciptaan juga masih berlaku, hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak juga berlaku.

---

This thesis analyses the freedom of panorama doctrine in the context of copyright protection for photographic works. Freedom of Panorama is related to limitations and exceptions in regulations related to copyright. Copyright gives rise to the exclusive rights of the Author and/or copyright holder. Photographic works are a type of copyrighted work that is protected, but to what extent is the protection if there are other works in it. This thesis was prepared using normative legal research methods, which focus on legal norms or rules with an inter-disciplinary approach, and qualitative data analysis to answer the following main issues: how can copyright for photographic works arise, whether the Author of a photographic work must ask permission from the owner of each the objects they photographed, and whether the Freedom of Panorama doctrine is recognized in copyright law in Indonesia. The result of this research is Copyright for photographic works is born when the idea is embodied in a tangible form, declared, can be seen, heard, reproduced, or communicated through any device, and is an original work or derived from the creation, imagination, and personal expression of its author, without imitating or plagiarizing the work of others. Protection of photographic works is limited, Economic rights are valid for a certain period, which is 50 (fifty) years from the date of Publication. The status of the works becomes public domain after the protection time expires. Author of photographic works must be careful in choosing photo objects. The need for permission depends on the object and purpose of using the photographic work, considering that the relationship between object and legal subject varies. There are photo objects that require permission, for example if it is reasonable to suspect that the work is still protected by copyright under UUHC 2014. The UUHC 2014 does not regulate freedom of panorama or the use of copyrighted works that are permanently located in public places specifically in its limitations, especially those relating to photographic works. As long as the 2014 UUHC is still in effect and copyright protection of the work is still in effect, the exclusive rights of the Author and/or rights holder also apply."

"Perlindungan hukum terhadap pencipta masih terlihat sangat lemah. Pencipta, atau secara lebih spesifik di dalam industry music dikenal sebagai Penulis Lagu adalah salah satu pihak yang terlihat sangat dirugikan hak-haknya pada jaman sekarang ini, terutama dengan adanya perkembagan teknologi yang sangat pesat dan semakin memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal atas suatu karya cipta salah staunya melalui aktifitas pembajakan. Perlindungan terhadap hak seorang pencipta, terutama untuk hak ekonominya harus menjadi focus dan dilindungi dengan maksimal agar pencipta dapat menikmati keuntungan dalam bentuk finansial sebagai apresiasi dari karya yang sudah diciptakan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penambahan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi seorang cipta yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menambahkan jangka waktu perlindungan menjadi hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dari pengaturan sebelumnya yang hanya hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dengan melihat keadaan dan penerapan hak cipta di Indonesia. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang hak cipta kesalahan terletak pada pelaksanaan dan penerapannya. Sebaiknya focus bukan diletakkan pada lamanya jangka waktu perlindungan, melainkan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan dipastikan agar berjalan dengan baik. Tidak akan ada gunanya penambahan jangka waktu perlindungan dilakukan jika dari awal tidak ada sinergi yang baik dari pemerintah, pihak dalam industry music, dan para pengguna (user) dalam melaksanakan dan menerapkan hal-hal yang sudah diatur secara sangat jelas di dalam Undang-Undang tersebut secara keseluruhan.

---

Legal protection towards author is still weak. Authors, or more specifically in the music industry popularly known as songwriters, are one of the parties that suffered so much loss and their rights are and have been so much and very much violated in so many ways, especially with the existence of the vast development of technology which made irresponsible people have easier access to do illegal activities over a certain creation, including through piracy activities. Protection towards the right of author, especially on the economic right, has to be the main focus and protected to the maximum extent so that the author can enjoy their rightful compensation, which they certainly deserve, in the financial form as a form of appreciation towards the creation.

This thesis further analyzes the compatibility of the extension of copyright protection duration in the new Indonesian Copyright Law No.28 Year 2014, that extended the duration to up to 70 (seventy) years after the author passed away from previously 50 (fifty) years, while simultaneously observing the condition and implementation of Indonesian Copyright Law.

After having done with the analysis, it can be concluded that in the implementation of Indonesian Copyright Law the error is on the enforcement of the law itself. The focus should not be done on the duration of the protection, but rather on the application and enforcement of the law and make sure that everything can be implemented and enforced properly. The extension of duration will be of no use if from the beginning there is no synergy between the government, parties in the music industry, and public as the user in implementing and enforcing things that are already crystal clearly regulated in the law itself."

"ABSTRAKPerlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah merupakan salah satu dampak dari berlangsungnya era globalisasi dalam hal perdagangangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah meliputi perwajahan (lay out) dari mulai cover depan, isi majalah, hingga cover belakang, artikel, gambar (ilustrasi), karya fotografi, terjemahan, saduran dan hasil pengalihwujudan. Pengalihan Hak Cipta atas Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dialihkan, dilakukan dengan tetap melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi si Pencipta. Adapun majalah Her World Indonesia merupakan lisensi dari majalah Her World Singapore sebagai majalah prinsipalnya. Segala hal menyangkut perlindungan Hukum Hak Cipta diatur oleh para pihak dalam Perj anj ian Lisensi Majalah Her World Indonesia, yakni meliputi Pasal 1 tentang Grant of License, Pasal 2 tentang Royalty, Pasal 3 tentang Terms of Payment dan Pasal 8 tentang Intellectual Property. Konsekuensi utama atas pengaturan ini yakni pihak Pemberi Lisensi nempunyai status hukum sebagai Pemegang Hak atas merek "Her World" dan Pemegang Hak Cipta atas materi editorial majalah Her World, sedangkan Penerima Lisensi berkedudukan sebagai Pemegang flak Eksklusif untuk mempublikasikan majalah Her :orld Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, mendistribusikan dan menjualnya di wilayah Indonesia. Penerapan atas aspek perlindungan Hukum Hak Cipta menyangkut royalti, penggunaan materi editorial, upaya untuk menjaga kualitas majalah Her World Indonesia, Hak Moral dan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Lisensi. Penerapan atas perlindungan aspek-aspek Hukum Hak Cipta juga penting dari segi kepentingan bisnis para pihak dalam bidang penerbitan majalah. Penerapan dengan itikad baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan melancarkan kerja sama yang terjalin di antara para pihak sehingga diharapkan akan mendatangkan investasi yang terus meningkat, yang bermanfaat untuk kepentingan para pihak, bangsa dan negara."

"ABSTRAKBahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagiperlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjianinternasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsipyang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensiinternasional mengenai Hak Cipta. Begitu pula atas hal-hal yang tidak diaturataupun tidak jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka secara langsung,hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosonganhukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlakuatas Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya selalu mengenai seni baik itu musik, tari,dan lain-lain. Dalam usaha tekstil juga terkait dengan Hak Cipta. Dalam usahaperdagangan tekstil, beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang produksitextile memperdagangkan kain-kain serta bahan-bahan pakaian denganmempergunakan tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kaindengan berbagai macam warna benang, termasuk benang yang berwarna kuningsebagai tanda produksi pada textile dan motif-motif textile yang diproduksi olehperusahaan tersebut. Tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yangterletak pada pinggiran kain tersebut kemudian diakui oleh salah satu perusahaanyang bernama PT. Sri Rejeki Isman sebagai ciptaannya. Tanda garis berupabenang kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut kemudian didaftarkanoleh PT. Sri Rejeki Isman dengan judul ciptaan ?Kode Benang Kuning padatanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan nomor Surat Pendaftaran Ciptaan: 052664yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI Direktorat Hak Cipta,Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diakui dan didaftarkannyatanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggirankain oleh PT. Sri Rejeki Isman kemudian menimbulkan permasalahan hukumdengan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textilelainnya yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile, Secara hukum, pendaftaran atassuatu ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur suatu ciptaan yang dapatdilindungi haruslah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Hak Cipta dan dalamhal Direktorat Hak Cipta ternyata keliru ataupun tidak cermat dalam menerimasuatu pendaftaran ciptaan tersebut, maka para pihak yang berkepentingan berhakuntuk mengajukan gugatan pembatalan atas ciptaan yang tidak memenuhi unsurunsurciptaan yang dilindungi. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa maksud dari?pihak lain? dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah diartikan secara luassebagaimana dalam konvensi internasional khususnya mengenai hak cipta, sebabUndang-Undang Hak Cipta ditetapkan sebagai bentuk pengejawantahan darikonvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta.

---

ABSTRACT The primary and most fundamental legal grounds for the protection of copyrightin Indonesia are the various conventions/ international agreements on copyrightlaw which must be incorporated under the Copyright Act. Therefore, all of theregulations and principles under the Copyright Act must be in accordance with theinternational conventions on copyright law. At the same time, norms that are notregulated or unclear under the Copyright Act must be interpreted andimplemented using provisions which exist under international conventions oncopyright law. Copyright does not only protect arts, such as music, dance, etc., butit is also related to textile industry. In textile industry, several enterprises tradefabric and cloth by using a stripe made of thread located at the tip of the cloth,including yellow colored thread as a symbol of production on textile and textilemotives produced by those enterprises. The stripe made of the yellow thread wasclaimed by a company named PT. Sri Rejeki Isman as its creation. Such stripewas subsequently registered by PT. Sri Rejeki Isman with the title ?Yellow ThreadCode‟ on August 18, 2011 in accordance with Letter of Creation Registrationnumbered: 052664 which was issued by the Directorate General of IntellectualProperty Rights, Directorate of Copyright, Ministry of Law and Human Rights ofthe Republic of Indonesia. The recognition and registration of the yellow threadstripe as a form of copyright raised a legal dispute with another textilemanufacturer, PT. Delta Merlin Dunia Textile. Under the law, registration of acreation which does not fulfill elements of a copyright-protected creation must bedenied by the Directorate of Copyright, and in case the Directorate of Copyrighterrs in accepting the registration of such creation, interested parties have the rightto submit a lawsuit to annul the registration of that creation. Therefore, themeaning of ?other party? under the Copyright Act must be interpreted in a broadmanner as stipulated under international conventions on copyright, becauseCopyright Act is an implementation of international conventions on copyright."