Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 159483 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nada Naila Zahra
"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak ODHIV di Provinsi Papua atas pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas terhadap obat ARV. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan dan pengadaan obat ARV melibatkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanganan Penyakit (Ditjen P2P), Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes), dan Dinas Kesehatan melalui platform E-Monev Obat dan mekanisme Special Access Scheme (SAS). Keberhasilan perencanaan dan pengadaan obat ARV dipengaruhi oleh tingkat realisasi pemenuhan obat, pendistribusian obat, penerimaan obat, dan pembayaran obat yang dipantau secara berkala melalui SIHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV di Provinsi Papua telah dikategorikan sebagai epidemi tergeneralisasi. Adapun perencanaan dan pengadaan obat ARV terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan biaya operasional untuk proses distribusi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga memengaruhi angka realisasi penerimaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan. Ditjen Farmalkes dan Ditjen P2P pun melakukan pembaruan data logistik terkait dengan ketersediaan stok obat, kebutuhan obat, dan pemetaan wilayah distribusi secara berkala demi memastikan pengelolaan rantai pasok obat ARV yang optimal.

This thesis discusses the fulfillment of the right of ODHIV in Papua Province to quality health services through increased accessibility to ARV drugs. The research method used is doctrinal research with qualitative data analysis method. Based on the research findings, the planning and procurement process of ARV drugs involves a joint collaboration between the Directorate General of Disease Prevention and Management (Ditjen P2P) and the Directorate General of Pharmaceuticals and Medical Devices (Ditjen Farmalkes), and the Health Office through the E-Monev Obat platform and the Special Access Scheme (SAS) mechanism (Ditjen Farmalkes). The outcome of ARV drug planning and procurement is influenced by the rate of realization of drug order fulfillment, drug distribution, drug receipt, and drug payment which is regularly monitored through SIHA. The results of this research indicate that the transmission of HIV in Papua Province has been categorized as a generalized epidemic. The planning and procurement of ARV drugs in Papua Province have been constrained by geographical conditions, poor infrastructure, and lack of operational funds for the distribution process from the Special Allocation Funds (DAK), thus affecting the realization rate of drug receipt at health service facilities. Ditjen P2P and Ditjen Farmalkes update the logistics data related to the availability of drug stocks, drug demands, and the mapping of distributional areas on a regular basis in order to ensure the optimal supply chain management of ARV drugs."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syukron Ma'ruf
"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan usaha pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta program penerima bantuan iuran BPJS (BPJS PBI) karena proses pendataan yang lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain di daerah masing-masing. Di Kabupaten Purworejo, penyelenggaraan Jamkesda diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dalam Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Skripsi ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan hadirnya program Jamkesda di Kabupaten Purworejo, hak atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu telah terpenuhi berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Akan tetapi Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya melakukan sosialisasi penyelenggaraan Jamkesda secara komprehensif dan mendalam baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi dan prosedur penyelenggaraan Jamkesda.

The right to health care is one of the rights that must be fulfilled by the government in accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The implementation of health insurance is an effort by the government to ensure the fulfillment of the to health care. The government organizes health insurance based on National Social Security System (SJSN) which is managed by the Social Security Organizing Agency (BPJS), but not everyone, especially the poor are not become the participants of BPJS PBI yet, due to long data collection process. Therefore, regional government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government organizes Regional Health Insurance (Jamkesda) as a form of protection for the poor who do not have other health insurance in each regional. In Purworejo Regency, the implementation of Jamkesda is regulated by the Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency. This thesis will explain the fulfillment of the right to health care in the implementation of Jamkesda in Purworejo Regency. This thesis was researched by normative juridical method that use secondary data which obtained from library materials and interviews. This type of thesis research is descriptive analytical. The presence of Jamkesda program in Purworejo Regency, makes the right to health care for the poor can be fulfilled based on availability, accessibility, acceptability, and quality. However, the implementation of Jamkesda has not been well socialized to the community and related institutions Therefore, The Regional Government of Purworejo Regency should conduct a comprehensive and in-depth socialization of Jamkesda’s implementation both to the community and related institutions, so it can reduces misinformation and wrong procedures of Jamkesda."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panggabean, Sarah Florentina
"Perlindungan atas rahasia medis pasien merupakan salah satu hak pokok pasien dalam pelayanan medis yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak atas rahasia medis merupakan bagian dari hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib dipenuhi. Dalam berlangsungnya pelayanan medis, pasien tidak selalu merasa puas dengan proses yang berlangsung. Saat pasien merasa ada haknya yang dilanggar, salah satu cara pasien meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan menuntut rumah sakit dan menyampaikan tuntutannya melalui media massa. Saat menyampaikan tuntutan, pasien turut pula ditanggapi oleh pihak lain di media massa sehingga dapat menyebabkan terbukanya rahasia medis pasien. Penelitian ini akan membahas implikasi hukum yang timbul saat situasi tersebut terjadi serta pengaruhnya terhadap tanggung jawab dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis akan mengumpulkan data kemudian memaparkan hasil yang diperoleh secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam menjaga rahasia medis. Namun dalam beberapa pengecualian, dokter dan rumah sakit diperkenankan untuk membuka rahasia medis pasien. Salah satu bentuk pengecualian yang dimaksud adalah saat pasien telah mempublikasikan sengketa medis yang dialaminya di media massa. Respons yang ditunjukkan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengungkapkan rahasia medis pasien dalam hal ini disebut hak jawab.

The protection of medical confidentiality of patients is one of the fundamental rights of patients in medical services that must be obeyed by every health care personnel and health care facilities. The right to medical confidentiality is part of the patient’s right to privacy as a human being that cannot be violated and must be fulfilled. In the course of medical services, patients are not always satisfied with the process. When patients feel that their rights have been violated, one of the ways for patients to hold health workers and health care facilities accountable is to sue the hospital and talks about their lawsuit through the mass media. While talking about the lawsuits, patients are also responded to by other parties in the mass media so that it can lead to the disclosure of the patient's medical secrecy. This research will discuss the legal implications that arise when the situation occurs as well as their impacts on the responsibilities of doctors and healthcare facilities. The discussion was conducted by analyzing the Decision No. 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Referring to this background, the research method in this writing uses juridical-normative research methods, i.e. research that emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviews with informants. The type of research used is descriptive in which the authors will collect data and then describe the results obtained descriptively. The results obtained from this research are that healthcare workers and health care facilities are responsible for keeping medical secrecy. However, with some exceptions, doctors and hospitals are allowed to open patient medical secrecy. One of the form of exceptions is when the patient has published a medical dispute he has experienced in the mass media. The response shown by health care personnel and/or health care facilities by revealing the medical secrecy of the patient in this case is called the right to reply."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Rani Miftah
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, mengetahui perbedaan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan lima dimensi mutu wujud, kehandalan, keresponsifan, jaminan dan empati, mengetahui hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan kepuasan, mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Responden berjumlah 212 orang yaitu pasien yang berobatke Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan selama bulan April 2017 di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi Kota Tangerang. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariat, bivariatuji Chi Square dan analisis multivariat uji regresi logistik.
Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi 51,9 dan belum terakreditasi 17. Terdapat perbedaan persepsi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, pada Puskesmas terakreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi baik sedangkan pada Puskesmas belum akreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi yang tidak baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna pada semua variabel kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, dan hanya variabel pendidikan pada karakteristik responden yang mempunyai hubungan bermakna dengan kepuasan. Hasil analisis multivariat tidak didapatkan variabel yang paling berhubungandengan kepuasan pasien.

The purpose of this research is to know the description and the difference ofpatient 39 s satisfaction level in accredited and unaccredited community healthcenter, to know the difference of health service quality based on the fivedimensions of quality tangible, reliability, responsiveness, assurance andempathy, to know the relation of health service quality with patient satisfaction, characteristics of patients with satisfaction, knowing the factors most related tothe level of patient satisfaction.
This research is a quantitative research with crosssectional study design. Respondents amounted to 212 people ie patients who wentto the community health center. Data collection using questionnaires conducted during April 2017 at accredited community health center and unaccredited community health center in Tangerang City. Data collected were analyzed by univariate analysis method, bivariate of Chi Square test and multivariate analysis of logistic regression test.
There is a difference of patient 39 s satisfaction level inaccredited community health center 51.9 and unaccredited 17. There is a difference of perception of health service quality in accredited and unaccredited community health center, at accredited community health center most of respondent have good perception whereas at unaccredited community health center most of respondent have bad perception toward health service quality.
Based on the results of bivariate analysis found that there is a significant relationship on all variables of health service quality with patient satisfaction, and only variable education on the characteristics of respondents who have a significant relationship with satisfaction. The result of multivariate analysis was not found the most correlated variable with patient satisfaction.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
T47800
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dia Anggraini
"Puskesmas pada era JKN ini memegang peranan penting sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama penapis rujukan. Sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan dasar, puskesmas memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus medis non spesialistik secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas puskesmas yang diwakili oleh nilai rujukan apabila dihubungkan dengan ketersediaan sumber daya puskesmas dan kepemimpinan manajerial. Metode penelitian adalah metode potong lintang dengan pendekatan kuantitatif kepada 25 puskesmas di Kota Tangerang Selatan.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang dimiliki puskesmas belum memenuhi standar yang telah ditetapkan kecuali untuk obat. Ketersediaan alat/teknologi dan bahan penunjang medis berkisar pada level 60-79%. Sedangkan aspek kepemimpinan manajerial yang harus disoroti adalah pengawasan Kepala Puskesmas, pendelegasian tugas dan komunikasi antara pimpinan dan staf. Dari 25 puskesmas, terdapat 7 puskesmas dengan kategori efektivitas baik dimana nilai rujukan < 15%.

Primary Health Center (Puskesmas) in the era of JKN plays an important role as First level Health Facilities filters refferal. As a gatekeeper, Primary Health Center have a responsibility to resolve cases of non-specialist medical thoroughly. This study aims to analyze the effectiveness of the Primary Health Center are represented by the refference value when linked with the availability of resources and Primary Health Center managerial leadership. This research was cross sectional design with quantitative approach. Sampling was collected by purposive sampling method to 25 puskesmas in South Tangerang.
The results showed that the resources of Primary Health Center do not meet the standards that have been set except for the drug. The availability of tools/technology and medical support material ranges level from 60-79%. While aspects of leadership managerial should be highlighted is supervision, jobs delegation and communication between leaders and staff. From 25 Primary Health Center, there are 7 Primary Health Centers with good effectiveness category which the reference value < 15%.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016
T44793
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Widuri
"Dalam era desentralisasi diharapkan puskesmas mampu meningkatkan ketanggapan pelayanan kesehatan. Survei pada awal tahun 2009, menunjukkan bahwa kepuasan pasien pelayanan kesehatan di Puskesmas Gambir masih rendah, meskipun sudah menerapkan ISO 9001 : 2000. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ketanggapan pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas Gambir.
Metode penelitiaan yang digunakan adalah kuantitaf dengan pendekatan cross sectional. Sampelnya 324 pasien rawat jalan yang memenuhi kriteria inklusi. Alat pengumpulan data adalah kuesioner. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ketanggapan pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas Gambir masih rendah dan faktor yang berhubungan adalah usia dan pendidikan.

In decentralization era primary health care should improve the responsiveness of health services. Survey in initial 2009 shows that the satisfied of patient to health services at Gambir primary health care still at low level, eventhough it had applied ISO 9001-2000. So that need to be surveyed to identify the factors that?s related to the responsiveness of ambulatory health service at Gambir primary health care.
This Survey applied quantitative's method with cross sectional theory. Using sample of 324 patients of Gambir health center that had passed the inclution criteria. The devive of data collect is quisioner. From the result of this survey, it's resulted that the responsiveness of ambulatory health services at Gambir primary health care is still at low level and the causes of it are the age and education factors.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2010
T31099
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hanifa Alyaratri Susilo
"Universitas Indonesia memiliki organisasi paguyuban daerah untuk memfasilitasi mahasiswa rantau dalam menghadapi kehidupan kampus. Namun masih ada kasus mahasiswa rantau yang meninggal karena sakit dan kurang mendapat layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku mencari layanan kesehatan pada mahasiswa rantau Universitas Indonesia tahun 2024. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Data dikumpulkan menggunakan self-administered questionnare oleh mahasiswa S1 Reguler Universitas Indonesia yang terdaftar sebagai anggota di paguyuban daerah hingga Mei 2024 yang berjumlah 299 mahasiswa. Data dianalisis menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 217 (76,2%) responden pernah mencari layanan kesehatan di kampus selama berkuliah di Universitas Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara asuransi kesehatan (p<0,001; OR=6,32; 95% CI=3,59–11,13), literasi kesehatan (p=0,004; OR=2,12; 95% CI=1,26–3,56), dan dukungan sosial (p=0,011; OR=0,51;95% CI=0,30–0,86) dengan perilaku mencari layanan kesehatan. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah meningkatkan sosialisasi layanan kesehatan di lingkungan kampus oleh kakak asuh dari masing-masing paguyuban, terutama saat masa Orientasi Kehidupan Kampus sebagai bentuk peningkatan promosi kesehatan di lingkungan Universitas Indonesia.

The University of Indonesia has regional community organizations to facilitate overseas students in facing campus life. However, there are still cases of overseas students who have died due to illness and lack of healthcare services. This study aims to determine the determinants of health service-seeking behavior among overseas students at the University of Indonesia in 2024. This study uses a cross-sectional design. Data were collected using a self-administered questionnaire by undergraduate students of the University of Indonesia who were registered as members of regional communities until May 2024, totaling 299 students. Data were analyzed using the chi-square test to determine the relationship between independent variables and the dependent variable. The results showed that 217 (76.2%) respondents had sought health services on campus while studying at the University of Indonesia. This study also showed a statistically significant relationship between health insurance (p<0.001; OR=6.32; 95% CI=3.59– 11.13), health literacy (p=0.004; OR=2.12; 95% CI=1.26–3.56), and social support (p=0.011; OR=0.51; 95% CI=0.30–0.86) with health service-seeking behavior. Therefore, the recommendations based on this study are to enhance the socialization of health services within the campus environment by senior mentors from each regional community, especially during the Campus Life Orientation period, as a form of health promotion improvement at the University of Indonesia."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fifi Julfiati
"Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara luas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka akan terpenuhi pula kesejahteraannya.
Namun pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta masih belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Akibatnya masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan yang mereka rasakan ditambah belum tumbuhnya kesadaran birokrasi pemerintah untuk memberikan cara pelayanan yang benar-benar memihak golongan masyarakat miskin. Kondisi itulah yang menggugah masyarakat di Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Pasar Minggu untuk mencoba merencanakan suatu kegiatan pelayanan kesehatan primer secara partisipatif dengan menghimpun aspirasi masyarakat kelas menengah kebawah khususnya masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Forum Lingkar Inti Koperasi Warga (Kopaga) dengan dampingan dari YPM Kesuma Multiguna.
Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan Klinik Mitra Lintas di Kelurahan Kemanggisan dan Klinik Mitra Warga di Kelurahan Pasar Minggu melalui Forum Lingkar Inti Kopaga di kelurahan tersebut , dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dari proses perencanaan dan pelaksanaan partisipatif tersebut.
Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan adalah purposive sesuai dengan tujuan penelitian dengan penyelidikan suatu kasus. Informan-informan puling yang menjadi sampel penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam perencanaan Forum Lingkar Inti yaitu pengurus kopaga, pengurus klinik, anggota kopaga, dan community organizer. Informasi-informasi diperoleh melalui wawancara yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah proses perencanaan yang mengacu pada teori pelayanan kesehatan primer (PHC) yang dikembangkan WHO yang dikutip oleh Mann. Proses perencanaan dan pelaksanaan mengacu pada gabungan konsep Blum, Mahon dan Robert Chambers yang dikutip oleh Djohani dalam kaitannya dengan perencanaan partisipatif. Dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tidak terlepas dan faktor pendorong dan penghambat yang mengacu pada teori Ife, Oakley, yang didukung oleh Sjaifudin dan Abe.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses/tahapan yang dilalui dalam Forum Lingkar Inti yaitu assessment/pengenalan kebutuhan yang dilakukan kepada masyarakat dan anggota Forum Lingkar Inti, penyepakatan kegiatan, perencanaan lanjutan, pengorganisasian kegiatan, implementasi yang terdiri dari tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi.
Analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Klinik Mitra Lintas dan Klinik Mitra Warga telah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan primer. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan partisipatif dalam Forum Lingkar Inti belum berjalan secara maksimal karena tidak semua tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan tersebut dilakukan bersama-sama oleh semua anggota Forum Lingkar Inti sehingga perencanaan partisipatif tersebut masih bersifat pasif yaitu hanya menyetujui apa yang ditawarkan oleh pengurus kopaga yang disebabkan oleh faktor penghambat, yaitu anggota yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang memadai, kurang adanya kesadaran dari anggota yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada pengembangkan organisasinya sehingga terjadi hambatan social (social obstacle) yang mengakibatkan ketergantungan anggota kepada pengurus. Sementara kegiatan ini dapat berjalan karena dirasa sebagai suatu kebutuhan dan adanya dukungan dana dari luar dan dari anggota Forum Lingkar Inti.
Untuk itu disarankan dalam perencanaan menggunakan metode partisipatori secara lebih nyata, melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat adanya kegiatan studi banding dan penempatan lokasi praktek yang mudah dijangkau. Disamping itu kepada anggota disarankan aktif mengikuti kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya dan lebih memprioritaskan kepentingan organisasi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13965
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irma Tri Kurniawati
"Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan hasil dari proses pencarian pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok, dalam hal ini adalah keluarga miskin yang memiliki kartu JPK Gakin. Pemanfaatan Kartu JPK Gakin oleh keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kelurahan Srengseng Sawah relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan pemegang kartu JPK Gakin di Puskesmas pada tahun 2007 rata-rata pemanfaatan sebesar 6,99% per bulannya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemegang kartu JPK Gakin di wilayah Puskesmas Kelurahan Srengseng Sawah. Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik keluarga miskin (pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan), Faktor Predisposing (pengetahuan tentang manfaat kartu JPK Gakin, pengetahuan tentang cara mengakses pelayanan, persepsi terhadap pelayanan), Faktor Enabling (keterjangkauan jarak dan biaya), dan Faktor Reinforcing (pengambilan keputusan).
Penelitian dilakukan terhadap keluarga miskin di RW 06 Kelurahan Srengseng Sawah, karena merupakan RW dengan jumlah pemegang kartu JPK Gakin terbanyak. Pengumpulan data primer melalui FGD (Focus Group Discussion) terhadap kelurga miskin pemegang kartu JPK Gakin yang pernah memanfaatkan kartu dan yang belum pernah memanfaatkan kartu, dan wawancara mendalam (Indepth Interview) kepada Kepala Puskesmas, Petugas Gakin Puskesmas dan Ketua RW.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dimanfaatkannya kartu JPK Gakin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas disebabkan karena kurang lengkapnya informasi yang diperoleh mengenai manfaat dan cara mengakses pelayanan dengan menggunakan kartu JPK Gakin sehingga berpengaruh terhadap kurangnya pengetahuan mengenai manfaat dan cara mengakses pelayanan tersebut. Selain itu faktor pengalaman yang buruk ketika berobat menggunakan Kartu Sehat menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap pelayanan puskesmas menyebabkan tidak dimanfaatkannya kartu JPK Gakin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Faktor jarak dan biaya yang tidak menjadi masalah dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Sedangkan pada kelompok yang pernah memanfaatkan kartu JPK Gakin memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding informan yang belum pernah memanfaatkan, dan persepsi yang baik terhadap pelayanan kesehatan (puskesmas), sehingga cenderung mendorong mereka untuk terus memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu JPK Gakin. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada puskesmas dalam meningkatkan pelayanan. Memberdayakan gakin untuk dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan, serta peningkatan pengetahuan gakin melalui sosialisasi dengan memberdayakan pihakpihak yang terkait termasuk kader dan aparat desa (Lurah, RW, RT), yang kemudian mensosialisasikan kepada Gakin dengan tepat dan benar."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>