Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepastian dan perlindungan hukum adalah hak yang harus diperoleh pekerja dalam melakukan hubungan kerja. Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan menjadi salah satu bentuk perselisihan hak dalam hubungan industrial yang memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Fokus penulisan skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja dengan status PKWT Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh pekerja erat kaitannya dengan peran pengawas ketenagakerjaan dan para penegak hukum dalam memastikan hukum ketenagakerjaan diterapkan sebagaimana mestinya.

---

Legal certainty and protection are rights that workers must obtain in an employment relationship. Breaches of Fixed-Term Employment Agreement by a company become rights disputes in industrial relations that cause legal uncertainty for workers. Focus of this thesis is to analyze the legal consideration of the judges on Industrial Relations Court in Palembang Court Decision Number 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg in giving legal  certainty and protection for  Workers with Continuous Fixed-Term Employment Agreement that are not in accordance with the labor regulations. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used is qualitative with case studies. The result of this thesis shows that the legal certainty and protection obtained by workers is closely related to the role of labor inspectors and law enforcers in ensuring that labor laws are implemented properly. "

"Kepastian dan perlindungan hukum adalah hak yang harus diperoleh pekerja dalam melakukan hubungan kerja. Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan menjadi salah satu bentuk perselisihan hak dalam hubungan industrial yang memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Fokus penulisan skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja dengan status PKWT Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh pekerja erat kaitannya dengan peran pengawas ketenagakerjaan dan para penegak hukum dalam memastikan hukum ketenagakerjaan diterapkan sebagaimana mestinya.

---

Legal certainty and protection are rights that workers must obtain in an employment relationship. Breaches of Fixed-Term Employment Agreement by a company become rights disputes in industrial relations that cause legal uncertainty for workers. Focus of this thesis is to analyze the legal consideration of the judges on Industrial Relations Court in Palembang Court Decision Number 114/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg in giving legal  certainty and protection for  Workers with Continuous Fixed-Term Employment Agreement that are not in accordance with the labor regulations. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used is qualitative with case studies. The result of this thesis shows that the legal certainty and protection obtained by workers is closely related to the role of labor inspectors and law enforcers in ensuring that labor laws are implemented properly. "

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum atas peralihan  perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Fakta dilapangan menggambarkan sering terjadinya ketidakpastian hukum bagi pekerja karena pengusaha tidak melakukan peralihan status. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa untuk tidak ada kejelasan prosedur peralihan status pekerja, untuk mendapatkan kepastian hukum pekerja harus meminta penetapan melalui pengadilan.

---

The thesis discusses the legal certainty of the transition of an employment agreement for a definite period of time (PKWT) to an employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT). There are many findings in the field that illustrate mistakes in the practice of work agreement but cause legal uncertainty for employee because the employer does not want to make the status change. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The results of this study that for the lack of clarity in procedures for transitioning workers status, to obtain legal certainty, the workers must request a determination through the court."

"Pengusaha seringkali melakukan mutasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya perselisihan yang terjadi antar kedua belah pihak. Tentunya hal ini akan menjadi dilematis bagi pekerja/buruh,yaitu mengikuti kebijakan pengusaha dan siap meninggalkan keluarganya atau menolak mutasi dan siap untuk kehilangan pekerjaannya.Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder.Keabsahan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menolak mutasi dalam beberapa putusan Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial masih didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi berhak untuk mendapatkan hak-hak normatifnya sebagai akibat dari PHK. Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi dapat diatur secara otonom dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau dalam perjanjian kerja bersama. sebaiknya mutasi harus dilaksanakan secara professional bukan dilaksanakan sebagai tindakan untuk membalas atau mengintimidasi pekerja/buruh. Selain itu, dalam pembuatan peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.

---

Employers often make mutations first before termination of employment due to disputes that occur between the two parties. Of course, this will be a dilemma for workers/workers, namely following the employer's policy and being ready to leave their families or refuse mutations and be ready to lose their jobs. The research method used is "law as it is written in the books" The type of research method is normative juridical as a process of finding a rule of law to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical by using qualitative data analysis methods, namely analysis carried out on the basis of systematic and thorough data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary types of data. The validity of termination of employment on the grounds of refusing mutation in several judges' decisions at the Industrial Relations Court is still based on Article 32 of Law Number 13 of 2003. The consequences of the Termination Law for refusing to transfer are entitled to obtain their normative rights as a result of layoffs. Legal protection in termination of employment for refusing to transfer can be regulated autonomously in company regulations/employment agreements and/or in collective labor agreements. it should be carried out professionally rather than carried out as an act to retaliate or intimidate workers/ laborers. In addition, in making company regulations / employment agreements and / or collective labor agreements."

"Parkir yang memadai dan aman adalah salah satu sarana transportasi yang vital di kota besar. Salah satu jasa perparkiran yang tersedia adalah parkir di luar badan jalan (off-street) yang dikelola oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan maupun Badan Hukum. Dengan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir di luar badan jalan, pengendara berharap agar kendaraannya terjamin keamanannya, terhindar dari kerusakan maupun kehilangan. Dalam kenyataan di lapangan telah terjadi beberapa kasus dimana kendaraan yang diparkirkan di areal parkir yang dimaksud hilang ataupun barang yang ada di dalamnya hilang. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pihak pengelola jasa perparkiran tidak mau bertanggungjawab dengan dalih bahwa di dalam karcis parkir telah nyata dicantumkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atau kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan dalam area parkir yang dikelolanya. Selain itu, pihak pengelola perparkiran berpendapat bahwa hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengendara selaku pengguna jasa perparkiran hanyalah sebatas perjanjian sewa-menyewa. Pernyataan pihak pengelola perparkiran didasarkan pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola jasa perparkiran tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan. Dalam thesis ini dibahas mengenai hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengguna jasa perparkiran, apakah merupakan perjanjian sewa-menyewa ataukah penitipan barang yang pada akhirnya menentukan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak serta tanggung jawab pengguna jasa perparkiran bila terjadi kerusakan, kehilangan maupun kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan.

---

An adequate and secure parking space is one of the most essential means of transportation especially in big cities. One of parking service management available is known as off-street parking which would be managed by not only Indonesian citizens but also legal entities. By parking his vehicle on off-street parking space, a rider practically exert to prevent his vehicle from any damage or loss that could probably happen and make sure that the vehicle has already been parked in safe and secure space. Reality bites, in fact there are several cases in which the already-parked vehicles lost or the goods inside the vehicles had surprisingly been taken away. The problem is, until at the time being, that the parking service management seems to make an effort to avoid its responsibility due to any loss and damage upon the vehicle parked on the so-called secure parking space which is officially run and managed by the management company since the responsibility limitation is clearly stated on parking tickets. Moreover, the parking management is of the opinion that the existing legal correlation between parking management and consumers utilizing the parking service is merely rental agreement; consequently, they can not be charged. According to their explanations, the statement of their limited responsibility is argumentatively based on Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran. The main theme of this thesis is emphasized on the legal correlation between parking service management and the consumers utilizing its service in order to reveal the exact relation: rental agreement or depositing (storaging) agreement. That being said, in the end this thesis ascertains the legal rights and duties of each party as well as the legal responsibilities of parking service management in case of losing, damaging upon the parked vehicles."

"Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Apabila dua syarat pertama (syarat subyektif) salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan, demikian juga dua syarat terakhir (syarat obyektif) apabila salah satu syaratnya tidak depenuhi maka perjanjian tidak sah dan batal demi hukum. Undang-Undang telah menentukan bahwa orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah : 1. orang yang belum dewasa; 2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menentukan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapanbelas) tahun dan melarang mempekerjakan anak, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanpekerjaan yang terburuk. Tetapi disisi lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memberikan pengecualian bagi anak berumur antara 13 (tigabelas) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menentukan bahwa ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan fakta (fact finding) bahwa perjanjian kerja yang melibatkan anak di bawah umur merupakan perjanjian yang tidak sah dan dapat dibatalkan. Dari sudut penerapannya penelitian ini berfokuskan pada suatu masalah (problem focused research), yaitu mengenai keabsahan perjanjian perburuhan yang melibatkan pekerja di bawah umur dilihat dari kaidah hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metoda penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder (bahan pustaka) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Kesimpulan dari pembahasan masalah adalah bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian perburuhan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja yang melibatkan anak untuk melakukan pekerjaan ringan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dipenuhi maka perjanjian kerja tersebut adalah tidak sah dan dapat dibatalkan."

"Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box PT Bank Internasional Indonesia Tbk. merupakan perjanjian yang mengatur mengenai jasa penyewaan kotak dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang atau surat berharga untuk jangka waktu tertentu di bank. Barang yang dapat disimpan berupa efek-efek, dokumendokumen, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang berharga lainnya. Tujuan disediakannya Safe Deposit Box adalah menghindari musnahnya dokumen atau barang berharga dari bahaya kebakaran dan menghindari hilangnya perhiasan atau barang berharga lainnya dari bahaya kecurian atau perampokan. Akan tetapi pada kenyataannya, resiko atas hilang, musnah, susut atau berubah wujudnya barang-banrang yang disimpan dalam Safe Deposit Box ditanggung oleh nasabah. Apabila dilihat dari perbandingan karakteristik antara perjanjian sewa menyewa dengan penitipan barang, maka yang lebih tepat untuk dipergunakan adalah perjanjian penitipan barang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berupa penelitian bahan pustaka, dan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box pada dasarnya telah memenuhi ketentuan di dalam KUH Perdata. Akan tetapi dalam prakteknya, pihak bank mempergunakan klausula eksonerasi agar terlepas dari tanggung jawab jika terjadi resiko sehingga tidak sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu sebaiknya dalam membuat perjanjian, bank mencantumkan klausul-klausul yang tegas agar mudah dipahami konsumen dan memperhatikan kedudukan kedua belah pihak.

---

The lease agreement of PT Bank Internasional Indonesia Tbk.'s Safe Deposit Box regulates lease service of a particular-sized box to store goods or valuable documents for a certain period of time in the bank. Stored items can be in form of effects, documents, marketable securities, jewelry, gold, and other valuables. The purposes of Safe Deposit Box are to avoid the disappearance of documents or valuables caused by fire and to avoid jewelry or other valuables from being stolen or robbed. However, in reality, the valuables risks for any disappearance, destroyed, shrunk, or changed of shape become the customer's burden. Comparing the lease agreement than the custodian characteristic, it is easily seen that the custodian agreement is more suitable.

This is the normative research based on divining manual with secondary data. The lease agreement of Safe Deposit Box itself has completed all the basic rules in Indonesian Civil Law while in the actual case the bank used exclusion clause to be free from all the responsibilities if risk happened that is contrary with Law No. 8 Year 1999 on consumer protection. It is recommended for the agreement that Bank makes the precise clauses to be easily understood by consumer and concern each parties involved."

"ABSTRAKPerselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, para pihak yang terlibat biasanya antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Penyelesaian dapat lewat pengadilan maupun melalui jalur luar pengadilan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan. Selain adanya pelanggaran dalam prosedur Pemutusan Hubungan Kerja, seringkali dalam praktek adanya pemberian hak-hak yang tidak semestinya baik yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan ataupun yang seharusnya diterima oleh Pekerja/buruh ketika Pemutusan Hubungan Kerja terjadi begitu halnya dengan PHK dikarenakan kesalahan berat. Masalah dalam penelitian adalah mengenai dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan kesalahan berat.Hasil penelitian didapat bahwa PHK dengan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (1) (kesalahan berat) tidak dapat dilaksanakan langsung oleh Pengusaha, karena ketentuan tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.012/PPU-1/2003, tanggal 17 November 2003. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945

---

ABSTRACTDisputes can also occur in the world of employment, the parties involved usually between employers and workers / laborers. Settlement can be through the courts or through the court. Termination of employment (FLE) often cause problems that are not easily resolved. In addition to the violation of the Termination procedures , often in the absence of the practice of granting rights undue good to be incurred by the Company or which should have been received by the worker / laborer when Termination occurs so as to layoffs due to severe errors. The problem in this research is the legal basis for the Termination of Employment Act 13 of 2003 on Employment and Termination legal consequences due to severe errors.The result is that the layoffs with the requirements as provided for in Article 158 paragraph (1) (severe error) cannot be implemented directly by the entrepreneur, because the provision was annulled by the Constitutional Court in its Decision No.012/PPU- 1/2003 , November 17, 2003. Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, On the Constitutional Court of the Right Decisions Judicial Review Act No.13 of 2003 on Labor Against the Constitution of the Republic of Indonesia 1945."

"Tesis ini membahas mengenai pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial yang diajukan oleh pekerja. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kedudukan dan perlindungan hukum bagi pengusaha berdasarkan putusan mahkamah agung ditinjau dari UU Serikat pekerja dan UU Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi pertentangan atau sengketa antara pekerja dan perusahaan (pengusaha) sering kali meskipun dibawa ke pengadilan PHI. UU Serikat pekerja menyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk menghalang-halangi aktifitas pekerja dalam serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja.Putusan Mahkamah Agung nomor 2014K/Pid.Sus/2011 seolah-olah menyatakan bahwa pengusaha dapat dianggap melakukan pemberangusan serikat pekerja berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial terhadap phk yang diajukan oleh pekerja. Dalam tesis ini ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya PHK yang diajukan oleh pekerja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pengusaha telah melakukan pemberangusan serikat pekerja.dan majelis hakim dalam perkara pidana perburuhan, hendaknya memperhatikan keputusan pengadilan hubungan industrial, atas dasar-dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Diharapkan dimasa depan telah diatur secara tegas bahwa pemberangusan serikat pekerja haruslah diperhatikan dari dasar pemutusan hubungan kerja dan adanya pemahaman hakim pidana perburuhan yang sama bahwa proses yang terjadi di Pengadilan hubungan industrial dapat dijadikan dasaar dalam penyelesaian kasus pidana perburuhan kecuali diatur secara tegas oleh Undang-Undang.

---

This thesis discusses the suppression of trade unions carried out by the employer based on the industrial relations court decision filed by workers. The main problem in this thesis is the status and legal protection for employers based on the decision of the Supreme Court in terms of the Law Unions and Industrial Relations Act . The method used is a normative juridical approach , whereas the method of data analysis is a qualitative method

Workers are part of a company and also one of the stakeholders in a company . However , in the event of disagreement or dispute between workers and companies ( employers ) often though brought to justice at industrial relationship court. Unions Act states that employers are forbidden to obstruct the activities of workers in trade unions by doing layoffs .

Supreme Court ruling number 2014K / Pid.Sus / 2011, as if stating that employers can be considered conduct suppression of union by a court decision on the termination of industrial relations filed by workers. In this thesis drawn a conclusion that basically laid filed by workers can not be used as a basis for stating that the employer has made suppression of union judges in criminal cases of labor , should pay attention to the industrial relations court's decision , on the foundations of the termination work . Expected future has been set explicitly that the suppression of trade unions should be considered on the basis of termination of employment and their understanding of labor the same criminal judge that the processes occurring in the industrial relations court can be ground in resolving criminal cases except labor are strictly regulated by law"