Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi legitimasi yang dilakukan oleh Nike, Inc. dalam rangka memperbaiki legitimasi akibat isu forced labour terhadap suku Uighur di Xinjiang, Cina yang menyebabkan permasalahan kemanusiaan. Masalah penelitian ditandai dengan adanya pemberitaan negatif terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh mengenai bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi krisis legitimasi. Data menggunakan data berupa pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat diakses pada situs internet dan diolah dengan software NVivo 12 Plus. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi yang berfokus pada strategi-strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki legitimasi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode triangulasi yang keseluruhan datanya merupakan data sekunder. Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan terhadap hasil olahan data dengan menggunakan software NVivo 12 Plus atas media pengungkapan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dokumen pernyataan perusahaan, websites, code of conduct perusahaan, dan berita daring. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan terhadap hasil jumlah kata, jumlah pemberitaan, dan coverage percentage. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan strategi deny, justifiy, create monitor, replace personnel, revise practice, dan avoid panic untuk memperbaiki legitimasi atas permasalahan praktik forced labour yang menyangkut nama perusahaan. Strategi excuse tidak dilakukan perusahaan karena berdasarkan teori, alasan tanpa bukti yang kuat justru akan memperburuk legitimasi. Media pengungkapan yang paling dominan digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki legitimasi adalah company’s statement document lebih spesifiknya dokumen ini berjudul “Nike. Inc. Statement on Forced Labor, Human Trafficking and Modern Slavery,” kemudian berita daring dan sustainability report.

---

This study aims to analyze the legitimacy strategies employed by Nike, Inc. to restore legitimacy following allegations of forced labor involving Uyghur communities in Xinjiang, China, which have raised significant human rights concerns. The research problem is identified through negative media coverage of the company's business activities. The study contributes to a deeper understanding of corporate strategies in addressing legitimacy crises. The data comprises voluntary disclosures by the company, accessible via its official website, and is processed using NVivo 12 Plus software. The study adopts legitimacy theory, focusing on strategies for restoring legitimacy. Employing a case study approach, the research utilizes triangulation methods, with all data derived from secondary sources. Qualitative analysis is conducted using NVivo 12 Plus to process disclosure media, such as annual reports, sustainability reports, company statements, websites, codes of conduct, and online news articles. Quantitative analysis includes word counts, news article frequency, and coverage percentages. Findings indicate that the company employs strategies such as denial, justification, creating monitoring mechanisms, personnel replacement, revising practices, and avoiding panic to restore legitimacy concerning the forced labor allegations. However, the company refrains from using an excuse strategy, as theoretical perspectives suggest that unsubstantiated excuses could further harm legitimacy. The dominant disclosure media utilized by the company to address the legitimacy crisis are its official statement documents, specifically titled "Nike, Inc. Statement on Forced Labor, Human Trafficking, and Modern Slavery," followed by online news articles and sustainability reports."

"Pasca Orde Baru, menjelang dan awal dekade tahun 2000-an, bermunculan aktor-aktor sastra muda. Di antara mereka ada yang berhasil memperoleh legitimasi spesifik, tetapi tidak sedikit pula yang gagal. Eka Kurniawan adalah aktor sastra muda yang muncul di awal dekade 2000-an dan kini telah memperoleh legitimasi spesifik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses aktor sastra muda Eka Kurniawan mencapai legitimasi spesifik hingga menduduki posisi terkonsekrasi di arena sastra Indonesia kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan kerangka konsep Arena Produksi Kultural dari Pierre Bourdieu. Temuan penelitian mengungkapkan sebelum masuk ke arena sastra Indonesia kontemporer, Eka Kurniawan memiliki habitus dan kapital yang tidak menyimpang dengan arena sehingga memampukan aktor untuk bertahan dan beradaptasi dalam arena. Eka melakukan praktik dan strategi yang mendukung penambahan atau produksi kapital yang belum ia miliki saat telah menghuni arena sastra. Kepemilikan kapital yang makin terakumulasi (sosial, kultural dan simbolik) di arena membawa Eka kepada posisi sebagai aktor sastra yang berhasil mencapai pengakuan dari aktor-aktor sastra legitim (legitimasi spesifik) di arena sastra Indonesia kontemporer hingga menduduki derajat posisi yang berbeda dari saat pertama kali ia masuk ke arena sastra.

---

After the fall of New Order Regime, before and early decades of the 2000s, young literary actors emerged. Some of them found the succeeded in obtaining specific legitimacy, but not a few have failed. Eka Kurniawan is a young literary actor who emerged in the early 2000s and gained that specific legitimacy. This study aims to analyze the process of young literary actor Eka Kurniawan achieving specific legitimacy to take a legitimate position in contemporary Indonesian literary field. This study uses qualitative research method and using the framework of the cultural production arena concept from Pierre Bourdieu as the base of analysis.

This research finding shows that before entering contemporary Indonesian literary field, Eka Kurniawan had a habitus and capital that did not diverge from the field thus it enabled the actors to survive and adapt to the field. Eka performed a practice and strategy that support the capital addition or production that he did not possess when he has dwelled in the literary field. The increasing of capital ownership (social, cultural and symbolic) in the arena has been brought Eka to become literary actor who succeeded in achieving recognition from legitimate literary actors (specific legitimacy) in the arena of contemporary Indonesian literature to occupy the different degrees of position comparing with first time he entered the literary field."

"Keterdesakan ekonomi telah menjadi faktor utama yang mendorong perempuan Indonesia untuk bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga migran di Malaysia. Selama proses migrasi, perempuan pekerja rumah tangga migran rentan menghadapi terjadinya pelanggaran hak seperti eksploitasi dan kekerasan. Eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran merupakan fenomena global yang terus berulang. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan realitas forced labour yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga migran Indonesia di Malaysia. Dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif, penulis menemukan bahwa perempuan pekerja rumah tangga migran mengalami viktimisasi akibat dari situasi forced labour yang dihadapi selama bekerja. Forced labour dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran karena telah merugikan perempuan melalui dampak fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Kekerasan ini telah memaksa perempuan untuk terus bertahan dalam kondisi buruk tanpa adanya pilihan untuk keluar. Teori feminis Marxist digunakan untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme dan patriarki telah mempengaruhi penindasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga migran. Kapitalisme terus mengedepankan eksploitasi tenaga kerja perempuan untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan perbedaan kelas dalam masyarakat, sementara patriarki meminggirkan posisi perempuan.

---

Economic desperation has been a major factor driving Indonesian women to work as migrant domestic workers in Malaysia. During the migration process, women migrant domestic workers are vulnerable to rights violations such as exploitation and violence. Exploitation and violence against women migrant domestic workers is a recurring global phenomenon. This paper aims to describe the reality of forced labour experienced by Indonesian women migrant domestic workers in Malaysia. Using a qualitative content analysis method, the author found that women migrant domestic workers experience victimization as a result of the forced labour situation faced during their work. Forced labour is seen as a form of violence against women migrant domestic workers because it has harmed women through physical, psychological, economic, and social impacts. This violence has forced women to continue to endure bad conditions without the option to leave. Marxist feminist theory is used to explain how capitalism and patriarchy have influenced the oppression of women migrant domestic workers. Capitalism continues to prioritize the exploitation of women's labor for profit and creates class differences in society, while patriarchy marginalizes the position of women."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan gaya retorika dari pidato Presiden Susilo BambangYudhoyono, yang dibawakan di depan peserta The 13th COP/3rd CMP UN Conference on Climate Change di Bali, 2007, untuk memperoleh legitimasi politik. Dengan metodologiAnalisisWacana Kritis yang secara khusus difokuskan pada Teori Linguistik Fungsional Sistemik milik Halliday: Sistem Transitivitas serta Suasana dan Modalitas, penelitian dilakukan dengan membandingkan gaya bahasa kedua pidato. Hasil temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan pendekatan pada kedua pidato yang disampaikan melalui subjektivitas dan formasi ideologi pada beberapa isu utama. Hasil tersebut mendemonstrasikan keahlian retorika Yudhoyono yang lebih besar pada pidato kedua dibandingkan dengan pidato pertama. Melalui pidato kedua, dia merangkul seluruh peserta dari berbagai bangsa, yang pada saat itu sedangterlibat dalam perdebatan dramatis,untuk secara kooperatif menyelesaikan tujuan konferensi sehingga pada pidato ini, dia berhasil mencapai legitimasi politik yang lebih tinggi.

---

The purpose of this reserach is to figure out the changes on the rhetorical styles of President Susilo Bambang Yudhoyono's speeches, which were given to participants of The 13th COP/3rd CMP UN Conference on Climate Change in Bali, 2007, in order to gain political legitimacy. Framed with the methodology of Critical Discourse Analysis that specifically focuses on Halliday's Systemic Function Linguistic Theory: Transitivity and Mood & Modality, this research compares the linguistic features of two speeches.

The findings reveal that there are different approaches between two speeches that are reflected through Yudhoyono's subjectivity and the ideology formation of several main issues. Finally, it demonstrates Yudhoyono's more skillful use of rethorical strategies in second speech compared to the first one in which he embraced all participants from various nations, who were engaged in a dramatic debate, to cooperatively complete the goal of conference so that he could reach higher level of legitimacy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana strategi legitimasi dilakukan PT. Semen Indonesia Tbk dalam rangka memperbaiki legitimasi akibat pembangunan pabrik Rembang yang ditengarai merusak lingkungan. Masalah penelitian muncul akibat pengungkapan perusahaan yang kurang memadai sehingga muncul serangkaian aksi protes. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi krisis legitimasi. Penelitian ini juga menggunakan data pengungkapan yang bersifat web-based dan diolah dengan software Nvivo 12 Pro yang masih jarang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, terutama strategi-strategi memperbaiki legitimasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan triangulasi data kualitatif dan data kuantitatif, yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan software NVivo 12 Pro dari media pengungkapan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, websites, berita online, dan akun media sosial perusahaan. Data kuantitatif dalam penelitian ini antara lain: jumlah kata, jumlah kalimat, dan persentase pengungkapan. Temuan dalam penelitian ini adalah strategi "membantah", "justifikasi", "membuat sistem pemantauan", "mengganti personel", "merevisi praktik", dan "menghindari kepanikan" digunakan perusahaan. Strategi "meminta maaf" tidak dilakukan karena perusahaan tidak merasa bersalah. Media yang dominan digunakan adalah pernyataan melalui berita online. Penggunaan media sosial dan sustainability report justru sangat sedikit memperlihatkan upaya legitimasi, membuktikan perusahaan tidak dapat mengoptimalkan seluruh media pengungkapan yang tersedia dalam menghadapi isu yang beredar di masyarakat.

---

This study aims to evaluate how the legitimacy strategy was carried out by PT Semen Indonesia Tbk to repair the legitimacy due to the construction of the Rembang plant which was suspected of damaging the environment. Research problems arose due to inadequate company disclosures, resulting in a series of protests. This research has a contribution to understanding further how the company's strategy in facing the crisis of legitimacy. This research also uses web-based disclosure data and is processed with Nvivo 12 Pro software that has never been done before. This research uses legitimacy theory, especially strategies to repair legitimacy. This study uses case studies with triangulation of qualitative data and quantitative data, all of which are secondary data. Qualitative data in this study is the result of data processing using NVivo 12 Pro software from disclosure media such as annual reports, sustainability reports, websites, online-based newspaper, and corporate social media accounts. Quantitative data in this study include the number of words, number of sentences, and percentage of disclosures. The findings in this study were the strategy of "deny", "justify", "create monitors", "replace personnel", "revise practices", and "avoid panic" were used by companies. The strategy of "excuse" is not used because the company does not feel guilty. The dominant media used is a statement through the online-based newspaper. The use of social media and sustainability report shows very minimal legitimacy efforts, meaning the company hasn't optimized all the disclosures media available."

"A major focus of India's ongoing policy debate over labour market flexibilization has been the statutory requirement that firms employing 100 or more workers cannot dismiss employees without prior government permission. The case for repealing that requirement (or greatly increasing the workforce threshold) is notably underpinned by Basu, Fields and Debgupta (2009). Here, the author challenges their particular theoretical argument for hiring and firing at will based on the voluntary signing of contracts, demonstrating that their general policy conclusion is logically unsustainable even within the framework of that model. The case for labour market flexibilization through voluntary contracting thus remains unfounded."

"Theories of efficiency wage and human capital formation suggest that both should have a significant influence on employee turnover in offshore manufacturing sites....."

"Using data from the European Community Household Panel for six European countries (Austria, Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain) for the period 1995–2001, this article investigates how disability affects workers' absenteeism. The results show that workers with disabilities are absent more often than workers without disabilities. This finding is obtained after controlling for individuals' self-reported health, visits to doctors and nights spent in hospital. The severity of disability is also a relevant factor in higher absenteeism. The total effect of disability on absenteeism amounts to a marginal increase of six to 26 days per year (depending on the country)."

"Based on comprehensive regression analysis, the authors find that weak wage growth and a smaller labour share of national income significantly reduce labour productivity growth. They conclude that supply-side labour market reforms have contributed to reducing labour productivity growth: this cannot be explained by a deregulation-induced inflow of low-productivity labour as proposed by OECD researchers. They also discuss why deregulation, easier firing and higher labour turnover may damage learning and knowledge accumulation in companies, notably by weakening the functioning of the “routinized” innovation model (“Schumpeter II”). Finally, their findings raise doubts about the relevance of Baumol's law and Verdoorn's law."