Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat adat Kasepuhan Karang di Banten telah melalui perjuangan panjang untuk memperoleh kedaulatan atas tanah hutan yang mereka kelola secara turun-temurun. Penetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2016 membuka peluang masyarakat adat untuk mengelola dan mengembangkan hutan yang berdampak pada dinamika relasi kekuasaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika relasi kuasa di akar rumput masyarakat adat Kasepuhan Karang pasca-Penetapan Hutan Adat, dengan menelusuri perubahan-perubahan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah etnografi dengan observasi partisipatif di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 7-15 Oktober 2023. Analisis dengan teori agensi, struktur sosial, dan ekologi politik yang berorientasi pada aktor. Penelitian ini menunjukkan pasca-Penetapan Hutan Adat 2016, masyarakat adat Kasepuhan Karang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan identitas adat mereka. Identitas ini memungkinkan mereka mengelola hutan melalui berbagai proyek, seperti saung pembibitan, ekowisata meranti, dan pengelolaan kopi dengan teknologi baru. Namun, proyek-proyek tersebut menimbulkan ketegangan akibat ketidakadilan dalam distribusi peluang. Kepala Desa (Jaro) sebagai aktor utama yang memanfaatkan struktur sosial untuk mempertahankan kekuasaan dan identitas adat. Pemuda adat sebagai agensi dalam pengembangan ekonomi berbasis hutan, meskipun kekuasaan mereka dibatasi. Perempuan adat, berperan kunci dalam melestarikan ritual panen padi dan mempertahankan identitas adat menghadapi ketidakadilan karena terbatasnya akses terhadap peluang kerja dan keterlibatan kegiatan ekonomi proyek. Ekologi politik menekankan pengelolaan hutan harus mengutamakan kesetaraan dan keadilan untuk menciptakan perubahan sosial yang inklusif.

---

The Kasepuhan Karang indigenous community in Banten has undergone a long struggle to obtain sovereignty over the forest land they have managed for generations. The designation of Indigenous Forest by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2016 opened opportunities for the community to manage and develop the forest, which has impacted the dynamics of power relations within it. This study aims to examine the dynamics of power relations at the grassroots level of the Kasepuhan Karang indigenous community post- Indigenous Forest designation, by exploring the changes that have occurred. The method used is ethnography with participant observation in Jagaraksa Village, Muncang Subdistrict, Lebak Regency, Banten Province, from October 7–15, 2023. The analysis is conducted using the theories of agency, social structure, and political ecology, with an emphasis on power oriented toward actors. The study shows that after the 2016 Indigenous Forest designation, the Kasepuhan Karang indigenous community made various efforts to maintain their cultural identity. This identity enabled them to manage and develop the forest through various activities and projects, such as the seedling hut, Meranti ecotourism, and coffee management with new technologies. However, these projects have created tensions due to the inequities in opportunity distribution. The Village Head (Jaro) plays a central role by utilizing the social structure to maintain power and cultural identity. Indigenous youth act as agents in forest-based economic development, although their power is limited. Indigenous women play a key role in preserving rice harvest rituals and maintaining cultural identity, face injustices due to their limited access to work opportunities and involvement in the economic activities of the projects. Political ecology emphasizes that forest management should prioritize equality and justice to foster inclusive social change."

"ABSTRAKStudi ini menunjukkan bahwa perempuan adat non elit telah diekslusi secara berlapis dari proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Keberadaan masyarakat adat secara global maupun di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan atas tanah dan sumber daya alamnya. Hutan adat yang terdapat di wilayah adatnya dinyatakan sebagai hutan negara. Penetapan hutan adat secara legal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 merupakan upaya perwujudan hak konstitusional kewarganegaraan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Namun dalam proses perjuangannya perempuan adat non elit tidak pernah terlihat dan terlibat. Studi ini bertujuan untuk menelusuri kompleksitas eksklusi berlapis yang dialami perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Studi kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan life her story pada lima perempuan adat non elit ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara proses eksklusi berlapis perempuan adat non elit dengan perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adatnya. Dengan mengadopsi teori power of exclusion yang dikembangkan oleh Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li, teori feminist political ecology dari Rebecca Elmhirst, dan teori feminis tentang kewarganegaraan dari Anupama Roy, argumentasi pada studi ini adalah 1 bahwa ketidakterlibatan perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat karena perempuan adat telah dieksklusi secara berlapis, dan 2 untuk itu penetapan hutan adat memiliki beragam limitasi yang memunculkan keberagaman dilema perempuan adat non elit dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

---

ABSTRACTThis study show that non elite indigenous women had been excluded in multi layered from the process of citizenship rights struggle over customary forest. The existence of indigenous people globally as well as in Indonesia had not fully got its recognition over its land and natural resources. Customary forest which located in their community area declared as the state forest. The customary forest legal determination based on Constitutional Court Decree No. 35 PUU X 2012 was an embodiment effort of inidigenous people citizenship constitutional rights over their land and natural resources. However, in the struggling process, the non elite indigenous women, never been seen and involved. This study aimed to search the complexity multi layered exclusion which experienced by non elite indigenous women in the process of inidigenous people citizenship rights struggle over their customary forest. This qualitative study which performed with life her story approach in five non elite indigenous women, showed the connection between the multi layered exclusion process of non elite indigenous women with the struggle of indigenous people citizenship rights over their customary forest. By adopting the power of exclusion theory which developed by Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Li, feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst, and feminism theory on citizenship by Anupama Roy, we argue 1 that the non involvement of non elite indigenous women on the struggling process of indigenous people citizenship rights over the customary forest because the non elit indigenous women had been excluded in multi layered, therefore 2 the determination of customary forest gained various limitation that gave rise variety of non elit indigenous women rsquo s dilemmas in managing land and other natural resources."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari posisi perempuan adat yang sumber penghidupannya dari lahan sumber pangan dalam menghadapi berbagai persoalan pemenuhan kebutuhan pangan. Kasepuhan Pasir Eurih merupakan masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan resmi atas hutan adat di wilayah adat mereka pada Maret 2019 melalui Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dengan Nomor: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif feminis dan menggunakan pendekatan ekologi politik feminis yang dikembangkan oleh Rebecca Elmhirst sebagai kerangka teori. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa di berbagai tingkatan di Kasepuhan Pasir Eurih mempengaruhi bagaimana pengetahuan perempuan adat atas sumber pangan dan pengelolaan lahan sumber pangan diproduksi, dipertahankan dan diperebutkan oleh berbagai pihak. Proses konstruksi pengetahuan atas pangan menjadi penentu bagaimana para perempuan adat merespon dan menegosiasikan akses dan kontrol atas lahan sumber pangannya. Proses negosiasi atas lahan sumber pangan terkait dengan ancaman atas tanaman pangan yang menimbulkan dilema produksi pangan. Selain itu, perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih juga menghadapi dilema hutan adat akibat pilihan tanaman komersial yang dipilih kaum laki-laki untuk ditanam di hutan adat. Pilihan kaum laki-laki tersebut didukung oleh lembaga pendamping komunitas tersebut. Di satu sisi para perempuan berpendapat bahwa tanaman komersial tersebut mengancam keberadaan tanaman pangan liar. Namun di sisi lain mereka juga membutuhkan uang tunai. Situasi ini menunjukkan posisi perempuan adat dalam perkembangan konsep dan praktik ekonomi masyarakat adat yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dalam interkoneksi skala, yakni skala negara, skala komunitas dan skala lembaga pendamping. Penelitian ini juga mengungkapkan dimensi gender dalam proses-proses ketegangan terkait pengelolaan hutan adat dan hubungannya dengan produksi pangan berbasis gender.

---

ABSTRACTThis research studied the position of indigenous women whose livelihood from food source land face various problem about foor needs. Kasepuhan Pasir Eurih is indigenous people who have received official determination of customary forest in their territories in March 2019 by Decree of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (Number: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019). This research use qualitative approach with feminist perspective and adopt feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst. By that approach, this research shows that power relation occur at various level of life in Kasepuhan Pasir Eurih. The power relation at various scale influence how indigenous womens knowledge about food sources and management of food are produced, employed and contested by various actors. The process of constructing indigenous womens knowledge of food determines how indigenous women respond and negotiate access and control of their food source land. The negotiation process about food source land has an impact on the threat to food crops which creates a dilemma of food production. The other thing is that indigenous women face dilemma of customary forest. The dilemma of customary forest is cause the choise of commercial plants that chosen by men. Their choice was supported by the accompanying intitution in their community. Because of that, indigenous women argued that these commercial plants threatened the existence of wild food plants. But, on the other hand, indigenous women also need money/cash. So, this situation shows the position of indigenous women in the development of the concepts and practies of indigenous economy who are influenced by various actors in the interconnection of the scale (community scale and accompanying intitution scale). The research also revealed the gender dimension in the tension process of the management of customary forest and the relationship to gendered food production."

"Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mana dalam proses pemenuhannya dilakukan melalui serangkaian prosedur dan persyaratan. Dalam kenyatannya masih banyak wilayah hutan Masyarakat Hukum Adat yang masih belum diakui. Satu diantara sekian banyak wilayah adat, ditemukan kasus keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang terletak di Kabupaten Sukabumi belum mendapatkan pengakuan negara sehingga Hak Pengelolaan Hutannya belum dipenuhi. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, khususnya Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Forests should be managed by involving communities living around forest areas, specifically including Adat Law Community that have existed before Indonesian independence until present day. The existence Adat Law Community in forest management activities has been regulated in Law No. 41 of 1999 on Forestry, which in the compliance process is done through series of procedures and requirements. Yet, thousand hectar areas adat law communitys areas still unrecognized by the government. It is discovered that the existence of Kasepuhan Sinar Resmi Adat Law Community has not gained state recognition, in which, leads to its Forest Management Rights has not been fulfilled.

This study attempts to elaborate on the issue and outline the shortcomings in regulation regarding the procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community. The method of writing in this thesis is juridical normative.The results of this study indicate that procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community existing in Indonesian legislation are not synchronized with one another."

"ABSTRAKSkripsi ini bercerita mengenai respons masyarakat Kasepuhan Sinarresmi untuk mempertahankan akses dalam pengelolaan hutan yang telah diintervensi oleh beberapa pihak. Persoalan yang dihadapi masyarakat Kasepuhan Sinarresmi terkait klaim atas kelola hutan yang mereka miliki melalui bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan secara adat yang dikukuhkan melalui hukum adat. Namun, pihak negara memiliki klaim melalui kebijakan pengelolaan hutan di bawah Perum Perhutani dan saat ini oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang kemudian melimitasi aktivitas masyarakat dan mengabaikan tata kelola hutan yang sudah dimiliki masyarakat. Hal itu memberikan pengaruh pada pengelolaan hutan mereka, yakni berusaha menyesuaikan dengan kebijakan yang ada agar terus mendapatkan ruang dan melanjutkan pengelolaan sesuai tradisi sebagai pertahanan dalam mengelola hutan yang telah diintervensi oleh beberapa pihak. Penyesuaian dan kontinuitas tersebut dilihat melalui kerangka mekanisme akses dari kesempatan kerja, negosisasi dan identitas sosial.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis is intended to discuss masyarakat Kasepuhan Sinarresmi?s responses to maintain access in the forest management which has been interfered by multiple parties. The problem that is faced by masyarakat Kasepuhan Sinarresmi is related to claim over forest management which they have already had through the forms of local knowledge and the use of resources in a wise way, legitimized by their customary law. Yet, the state has a claim through the forest management policies under Perum Perhutani and current authority by Gunung Halimun Salak National Park, which tighten the people?s access and ignore the forest management that is already owned by the masyarakat adat. It gives them an impact on their forest management to adjust their existing law with new policies and continue the forest management based on their tradition as a defense in managing the forest that have been intervened by several parties. These adjustment and continuity is analyzed through the framework of the access mechanism by labor opportunities, negotiations and social identity."

"Tesis ini berupaya mendalami pola-pola adaptasi yang dikembangkan penduduk Pesisir Krui menanggapi tantangan/dilema dalam mempertahankan keserasian dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola adaptasi yang dikembangkan masyarakat dalam merespon keterbatasan lahan dan sumberdaya alam, intervensi ekonomi pasar, dan intervensi politik telah melemahkan kohesi sosial dan memicu munculnya gejala-gejala sosial yang mengarah pada konflik dan tindak kekerasan yang membahayakan stabilitas keamanan sehingga mengganggu ketahanan nasional. Penelitian menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehutanan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat serta tidak bersifat represif dan diskriminatif. Selain itu, perlu upaya penguatan kelembagaan adat dan penciptaan diversifikasi lapangan pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

---

This thesis attempts to explore the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents, as a response to the challenge/dilemma in sustaining harmony with the environment from the perspective of national resilience. This research was conducted with qualitative descriptive method. The result showed that the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents as a response to the scarcity of land, the intervention of market economy, and the intervention of politic has affected weakening social cohesion and rised social phenomenon such as conflict and violence which endangering the security stabilities thus disturbed national resilience. This research suggest to the government policies interrelated of forestry must be pay attention ecology aspect, economy, social and culture of local society as well as not repressive and discriminate. Besides that, necessary effort strengthened the indigenous institution and creating the diversification of occupation to reduce the interpendency of peoples to the forest resources."

"ABSTRAKPenelitian dilakukan di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia untuk mengetahui struktur hutan kota, efektivitasnya dalam menurunkan suhu kota, dan meramalkan perilaku masyarakat terhadap hutan kota dengan pendekatan theory of planned behavior. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang juga didukung data kualitatif. Metode dalam penelitian adalah observasi lapangan dengan teknik kuesioner tertutup dan wawancara. Vegetasi yang diteliti terdiri dari total 24 petak contoh, terdiri dari 4 petak contoh di Hutan Kota Srengseng dan 20 petak contoh di Hutan Kota Universitas Indonesia. Jumlah responden total 90 orang, teridiri dari 47 responden di Hutan Kota Srengseng dan 43 responden di Hutan Kota Universitas Indonesia. Analisis vegetasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi tegakan meliputi jenis tanaman, diameter, dan tinggi tanaman mulai dari tingkat semai hingga pohon. Lalu analisis terhadap keanekaragaman, penyebaran, dan dominansi tanaman dalam petak contoh dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman Shannon, indeks dominansi, dan indeks nilai penting. Hasil analisis vegetasi memperlihatkan bahwa Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki keanekaragaman vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan di Hutan Kota Srengseng. Hubungan antara aspek teknis yaitu kerapatan dan aspek alam yaitu suhu dan kelembaban memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara kerapatan dengan suhu namun tidak terdapat hubungan antara kerapatan dengan kelembaban. Sementara hasil analisis aspek sosial memperlihatkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik mengenai hutan kota. Namun perilaku yang dinampakkan tidak sesuai dengan persepsinya. Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa perilaku responden berhubungan dengan norma subyektif yang ada dalam komunitasnya. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan hutan kota berkelanjutan seharusnya memperhatikan keanekaragaman vegetasi, suhu, dan kelembaban (aspek alam), kerapatan tegakan (aspek teknis), dan perilaku masyarakat (aspek sosial) sebagai satu kesatuan sistem.

---

ABSTRACTThis study was conducted at Srengseng Urban Forest and Universitas Indonesia Urban Forest, to indentify the structure of the urban forest, its effectiveness in lowering city temperatures, and to predict the people behavior towards urban forest using the thoery of planned behavior. The approach which is used in this study is a quantitative approach and is also supported by qualitative data. The method which is used is observasional field study and data collected by closed questionnaires and interview techniques. Our study observes a total of 24 sample plots, consisting of 4 plots examples in Srengseng Urban Forest and 20 sample plots in Universitas Indonesia Urban Forest. The number of respondents in total 90 people, comprised of 47 respondents in Srengseng Urban Forest and 43 respondents in Universitas Indonesia Urban Forest. Vegetation analysis implemented by observing the condition of the stands includes plant species, diameter, and height of plants ranging from seedlings to trees. It?s continued by an analysis of the diversity, distribution, and dominance of vegetation using the Shannon diversity index, dominance index, and the important value index. The results of the vegetation analysis shows that Universitas Indonesia Urban Forest has a higher diversity of vegetation than in Srengseng Urban Forest. The relationship between the technical aspect which is density and the natural aspects which are the temperature and humidity showed that temperature is related to density, but there was no correlation between the density and the humidity. The analysis of the social aspect describe that respondents have a good perception of the urban forest although the behavior seems inconsistent with their perception. Statistical test results showed that the behavior of the respondents are related to subjective norms that exist in their community. This research emphasizes that sustainable urban forest management should pay attention to the diversity of vegetation, temperature and humidity (natural aspect), diversity of vegetation (technical aspect), and behavior (social aspect) as an integrated system."

"ABSTRAKUntuk mewujudkan pengelolaan hutan herkelanjutan dan transformasi sosial dalam pembangurum perckonmian, diperlukan sistem sosial yang adaptif. Kenyataanyaa, upaya peningkatan kapasitas adaptasi harus berhadapan dengan sejumlah realita sosial yang mempengaruhinya khususnya relasi kekuasaan antar pemangku kepentingan. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba untuk: (!) Memahami dinamika kekuasaan alas sumberdaya hutan di Aceh Besar, (2) Menemukanali makua di OOlik fenomena illegal dan oksi kuntrn illegal loging yang terjadi di dalam pengelolaan hutan Aceh Besar, (3) memahami implikasi bekerjanya relasi kekuasaan terterhadap kapasitas adaptasi sistem sosial, ? ( 4) Merumuskan alternative langkah peningkatan kepasitas adaptasi Penellitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada tahun 2010 mengunakan pendekatan kualitatif engan metode studi kasus. Kesimpulan yang didapatkan adalah: (1} Kekuasaan atas sumberdaya hutan berslfat episodik. Konftgm-asi pcmangku kepentingan saat ini terbentuk dari interaksi antar komponen sistcm sosial dan juga interaksi dengan sistem di luar Aceh Besar, (2) Fenomena illegal logging dan gerakan kontra illegal logging menegaskan bahwa relasi kekuasaan bersifat dinamis. Bagi masyarakat kemukiman~ gerakan tersebut juga menjadi ajang perlawanan terselubung alas bentuk relasi kekuasaan se1ama ini. (3) Relasi kekuasaan yang bekelja di Aceh Besar membawa implikasi logis munculnya humbatan utama peningkatan kapasitas adaptasi berupa erosi rasa percaya (trust) nntara pemangku kepentingan hutnn, (4) Langkah peningkatan kapasitas adaptasi perlu diawali pemulihan rasa percaya antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan pendekatan "satu model yang seragam untuk seluruh Indonesia" di dalam pengelolaan hutan, serta perbaikan aliran informasi, panegakan hukum, dan redefinlsi delegasi kevrenangan dalam pengelolaan hutan sebagai upaya peningkatan rasa percaya.

---

ABSTRACTTo achieve sustainable forest management and social transformation in economic development social system needs to be adaptive. In fact, the adaptive capacity development effort is strongly influenced by the various social reality particularly power relations among stakeholders. Departing from these understanding, the study sought to! (I) Understand the dynamics of power over forest resources in Aceh Besar, (2) Recognize the meaning behind illegal logging and counter illlegal logging phenomenon that occurred in Aceh Besar, (3) Understand the implication of power relations to the adaptive capacity of social system, (3) formulate alternative measures of adaptation capacity. The study was conducted in Aceh Besar district, Aceh province, irr 2010 using e qualitative approach and case study method. Conclusion the study are: (1) Power over forest resources in Aceh Besar seem to be episodic. The current stakeholder configuration formed from integration between component of social systems as well interaction the system outside of Aceh Besar, (2) The illegal logging and counter illegal logging phenomenon asserts that power relations are dynamic. For the Kemuldman community~ the counter illegal logging move also means veiled opposition against current power relations forms. (4) Power relations that work in Aceh Besar have implications to the emergence of the main barriers of adaptive capacity in the form of erosion of trust between forest stakeholders, ( 4) Adaptive capacity development efforts needs to be initiated. by trust building between stakeholders. The study recommends changes in the approach of one uniform model for all of Indonesia" in forest management, as well as improving the flow of information, law enforcement, and the redefinition of the delegation of authority in forest management as an effort to increase the trust among stakeholders. "

"ABSTRAKSaat ini, manusia hidup di masa Antroposen. Masa Antroposen adalah masa ketika semua manusia dihadapkan pada dampak dari perilakunya selama ini yang telah memodifikasi lingkungan, nyaris seluruh bumi. Sungai dan daerah alirannya bagian dari ruang kota turut terdampak. Dibutuhkan strategi, salah satunya keterpaduan antara peran aktif komuniti lokal dan kebijakan pemerintah dalam mengelola sungai. Hal ini agar sungai tetap lestari demi kebutuhan manusia kini dan nanti. Penelitian dilakukan di Hutan Kota Sangga Buana, Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengelolaan kawasan bantaran tersebut dilakukan masyarakat setempat, yaitu Kelompok Tani Lingkungan Hidup KTLH Sangga Buana. Masalah penelitian adalah menelusuri proses muncul dan berkembangnya hutan kota, pola relasi antara KTLH dengan pemerintah setempat dalam menerangkan keberadaan komuniti pengelola hutan kota. Selanjutnya, mengungkap pola pembentukan jaringan dan aktor, pembagian kerja dan sistem nilai, serta tanggungjawab dalam pola-pola hubungan tersebut. Penelitian ini penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder dari buku, jurnal, artikel koran, laporan penelitian, dan lainnya. Kesimpulannya faktor human dan nonhuman memiliki andil besar dalam pembentukan hutan kota. Dalam kasus ini, keberlangsungan, dan pengelolaan hutan kota menunjukkan pola relasi yang terbentuk antara KTLH, pemerintah dan pihak lain. Namun, relasi itu baru sebatas saling memanfaatkan. Pengelolaan sungai dalam konsep Antroposen belum terwujud. Kata kunci: pengelolaan sungai, Antroposen, komuniti, hutan kota, konsep kekuasaan dan penguasaan, teori jejaring aktor actor network theory/ANT

---

ABSTRACTCurrently, humans are living in the Antropocene period. It is a time when all human beings are faced with the impact of their behavior that has modified the environment, almost the whole earth. Rivers and stream areas are part of urban space that is affected. Strategy is needed. One of which is the integration between the local community and government policy in managing river. The research was conducted in Hutan Kota Sangga Buana, Karang Tengah, Lebak Bulus, South Jakarta. Local community, Kelompok Tani Lingkungan Hidup KTLH Sangga Buana, is believed to be the main actor behind the hutan kota. The research problem is to explore the process of emergence and development of urban forest, the relation pattern between KTLH and local government, explaining the existence of forest management. Furthermore, it discloses the pattern of network formation and actors, the division of community and the value system, as well as the responsibilities in those relationship patterns. This research is qualitative research. Primary data was obtained through field observation and in depth interviews. Secondary data is obtained from books, journals, newspaper articles, research reports, and more. In conclusion the human and nonhuman factors have a big share in the process. In this case, the sustainability, and management of the Sangga Buana City Forest shows the pattern of relationships established between KTLH, the government and others. However, the relationship is only limited to utilize each other. River management in Antropocene concept has not yet materialized. Keywords river management, anthropocene, community, urban forest, power and mastery, actor network theory ANT "

"Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus telah mengubah tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas ± 1,1 juta hektare yang sebelumnya diamanatkan pengelolaan kepada Perum Perhutani. Perubahan leading sector ini berdampak kepada perubahan aliran distribusi manfaat pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa. Tesis ini mengargumentasikan bahwa kebijakan KHDPK, yang menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan, ternyata juga berpotensi mengeksklusi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini menggunakan metode patchwork etnografi, serta pengumpulan data melalui observasi berpartisipasi, wawancara mendalam, dan analisa data sekunder. Fakta lapangan menunjukkan bahwa respon Perhutani terhadap kebijakan ini beragam. Di tingkat tapak, Perhutani melakukan berbagai cara untuk mempertahankan akses terhadap sumberdaya hutan meskipun secara regulasi tereksklusi. Hambatan dialami oleh masyarakat sekitar hutan pada masa transisi karena ketidakjelasan pendampingan. Cabang Dinas Kehutanan sebagai aktor baru dalam pengelolaan hutan Jawa tidak mampu berbuat banyak pada masa transisi karena masyarakat belum mendapatkan legalitas sesuai kebijakan terbaru. Meskipun tereksklusi, Perhutani tetap mendapatkan distribusi manfaat secara personal karena hubungan sosial yang masih terjalin meskipun secara regulasi sudah tidak ada kepentingan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Perhutani sebagai pihak yang tereksklusi bahkan masih mampu mengesklusi masyarakat sekitar hutan dengan kuasa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang terpinggirkan di dalam regulasi, perlu dipastikan implementasinya di tingkat tapak melalui pendampingan yang intensif sehingga kebijakan tidak hanya sekedar retorika.

---

The Special Management Forest Area Policy has changed Java's forest management. The government took over the forest area management of ± 1.1 million hectares which was previously mandated to be managed by Perum Perhutani. The change of leading sector has an impact on changes in the flow of distribution benefits from forest area management in the Java Island. This thesis argues that this policy, which places communities around forests as the main actors in forest management, has the potential to exclude forest people. This research uses an patchwork ethnographic method, as well as data collection through participant observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. Field facts show that Perhutani's response to this policy has varied. At the site level, Perhutani takes various measures to maintain access of forest resources even though they are excluded by regulation. Obstacles experienced by communities around the forest during the transition period were due to unclear assistance. The Forestry Service branch as a new actor in Javanese forest management was unable to do much during the transition period because the community had not received legality according to the latest policy. Even though it is excluded, Perhutani still receives personal distribution of benefits because of the social relationships that still exist even though according to regulations there is no longer any interest in forest management activities. Perhutani as an excluded party is still able to exclude communities around the forest with market power. This shows that it is necessary to ensure that regulations take sides towards marginalized communities in regulations at the site level through intensive assistance so that policies are not just rhetoric."