Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Institusi publik dalam mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi perlu melakukan upaya penerapan tata kelola risiko dengan baik. Tata kelola risiko merupakan penerapan prinsip tindakan, proses, tradisi, dan institusi yang menjalankan wewenang dan mengambil serta melaksanakan keputusan kolektif berupa tindakan identifikasi, penilaian, pengelolaan, evaluasi serta komunikasi risiko. Penelitian dilakukan bertujuan mengevaluasi penerapan tata kelola risiko di pada KPP Madya Tangerang dengan kerangka kerja The International Risk Governance Center (IRGC), dan memberikan rekomendasi evaluasi dan perbaikan tata kelola risiko. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa regulasi serta dokumen terkait pengelolaan risiko. Hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola risiko yang baik akan membuat organisasi berjalan secara efektif dalam optimalisasi penanganan risiko. Selain itu evaluasi tata kelola risiko menggunakan IRGC juga menunjukkan upaya peningkatan budaya sadar risiko berupa pemahaman aturan dan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko serta komitmen pimpinan mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan menjadi hal terpenting dalam implementasi tata kelola risiko berjalan secara efektif. Konteks inti pada kerangka IRGC yaitu pre-assessment hingga cross-cutting telah dilaksanakan pada KPP Madya Tangerang. Namun konteks Kapasitas Organisasi dan Iklim Sosial IRGC masih belum diimplementasikan optimal sehingga menghambat tujuan peningkatan budaya sadar risiko (risk culture) organisasi.

---

Public institutions in optimizing the achievement of the vision, mission, goals and objectives of the organization need to make efforts to implement risk governance properly. Risk governance is the application of the principles of action, process, tradition, and institutions that exercise authority and take and implement collective decisions in the form of risk identification, assessment, management, evaluation and communication. The research was conducted to evaluate the implementation of risk governance at KPP Madya Tangerang with The International Risk Governance Center (IRGC) framework and provide recommendations for evaluating and improving risk governance. Data collection used a qualitative case study method with primary data in the form of interviews and secondary data in the form of regulations and documents related to risk management. The results showed that the implementation of good risk governance will make the organization run effectively in optimizing risk handling. In addition, the evaluation of risk governance using IRGC also shows that efforts to improve risk-aware culture in the form of understanding the rules and guidelines for implementing risk management and the commitment of leaders to consider risk in every decision and policy produced are the most important things in implementing risk governance effectively. The core context of the IRGC framework, namely pre-assessment to cross-cutting, has been implemented at KPP Madya Tangerang. However, the contexts of Organizational Capacity and Social Climate of IRGC have not been implemented optimally, hindering the goal of improving the organization's risk culture."

"Tesis ini membahas laporan business coaching di PT. Defa n Precision. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan sehingga proses business coaching ini bertujuan untuk memperbaiki proses manajemen risiko pada UKM PT. Defa N Precision dengan menggunakan kerangka ISO 31000. Metode yang digunakan adalah proses penerapan manajemen risiko dengan tahapan penetapan konteks, risk assessment, dan risk treatment. Tujuan dari business coaching ini adalah membuat PT. Defa N Precision dapat menerapkan penetapan konteks dengan cara melakukan wawancara dan diskusi dengan UKM untuk mengetahui kondisi internal dan eksternalnya, risk assessment dengan mempersiapkan format untuk alat bantu melakukan diskusi dengan UKM dan risk treatment untuk dapat mengetahui tindakan yang dapat dilakukan dan menetapkan batas waktu mitigasi risiko yang dihasilkan. Penerapan manajemen risiko yang terstruktur dapat membuat perusahaan mengetahui risiko-risiko yang sebenarnya melekat dalam proses operasional sehari hari dan mampu melakukan control untuk mengurangi risiko tersebut sehingga proses operasional bisa lebih efisien dari segi profitabilitas dan efektifitasnya. Tahapan penetapan konteks, risk assessment dan risk treatment telah dilakukan di PT. Defa n Precision dan proses manajemen risiko selanjutnya akan diteruskan oleh general manager dari perusahaan setelah proses business coaching ini selesai.

---

This thesis discussed business coaching report in PT. Defa n Precision The implementation of risk management process with a structured framework will improve the company rsquo s probability to achieve its goals so the business coaching process objective is to improve the risk management process in PT. Defa n Precision using ISO 31000 framework. Methodology used in risk management process implementation with establishing the context process, risk assessment and risk treatment. Purpose of business coaching to make PT. Defa n Precision able to implementing establishing the context with discussion and interview with the company, risk assessment with the prepared format to help discussion with the company and risk treatment to develop the mitigation of risk and the implementation timeline. The implementation of the structured risk management process will make company aware about the risk that actually attached to their daily operational process and how to control the risk so the operational process can becoming more efficient in terms of profitability and effieicency. Establishing the context, risk assessment and risk treatment process is applied in PT. Defa n Precision and the risk management process will be continued by the general manager of the company after the business coaching process is over."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terintegrasi dan struktur tata kelola terhadap kinerja perusahaan (ROA dan Tobin’s Q) pada 50 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2018. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel fixed-effect dan random-effect. Analisis univariat juga dilakukan untuk melihat perbedaan antara hasil observasi perusahaan yang menerapkan manajemen risiko perusahaan terintegrasi dan yang tidak menerapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan risk committee dan risk assessment frequency yang tinggi dapat meningkatkan ROA perusahaan, sementara tingkat pelaporan komite risiko kepada dewan direksi (RC to BoD) dapat menurunkan ROA. Di sisi lain, risk assessment frequency yang tinggi akan menurunkan nilai Tobin’s Q perusahaan. Hasil analisis univariat menunjukan adanya tanda awal bahwa penerapan manajemen risiko perusahaan yang semakin terintegrasi (ERM advanced) memiliki nilai rata-rata Tobin’s Q yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum menerapkan manajemen risiko perusahaan dengan terintegrasi dan signifikan secara statistik. Independensi direksi pada struktur tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai Tobin’s Q.

---

This study is conducted to ensure the effect of Enterprise Risk Management (ERM) and corporate governance structure to 50 firm’s performance (ROA and Tobin’s Q) in financial sector that listed on the Indonesia Stock Exchange in 2006-2018. The hypothesis testing is carried out using the panel data fixed-effect and random-effect regression method. Univariate analysis was also conducted to see the differences between the results of observations of companies that implementing high ERM advanced and not. The results shows that companies who have risk committee and high risk assessment frequency have a greater value of ROA and this results are statistically significant, but the greater frequency of reporting from risk committee to directors (RC to BoD) will decrease the firm’s value of ROA In addition, high frequency of risk assessment shows a negative impact on Tobin’s Q. There is an initial indication of the value-relevance of ERM advanced that seen from the results of univariate analysis that shows firms with high ERM advanced have a higher Tobin’s Q on average than companies that have low ERM advanced and the results are statistically significant. In terms of corporate governance structure, the independency of directors shows that companies have a greater market performance (Tobin’s Q).

"

"Praktik tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting untuk diterapkan pada perusahaan publik, diantaranya adalah untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), sebuah inisiasi dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai praktik tata kelola yang telah dijalankan perusahaan. Dengan hasil akhir berupa skor penilaian bagi setiap perusahaan, ACGS terdiri dari 184 kriteria yang terbagi dalam lima bagian sesuai dengan prinsip-prinsip dalam OECD (2015). Seluruh penilaian setiap kriteria didapat dari dokumen perusahaan yang mudah diakses, terbuka untuk umum, dan tersedia dalam versi bahasa Inggris. Laporan magang ini membahas analisis penerapan tata kelola berdasarkan kriteria penilaian yang terdapat pada ACGS. Kriteria-kriteria penilaian ACGS hampir seluruhnya terdapat pada peraturan pemerintah, meskipun beberapa kriteria mengaturnya secara lebih ketat, seperti kriteria A3.12, D7.1, dan E2.4. Secara lebih khusus, laporan ini juga membahas pemenuhan perusahaan pada kriteria yang mengatur lebih ketat tersebut, apakah perusahaan sudah berhasil memenuhi kriteria atau belum. Jika belum, maka akan dilihat pemenuhannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

---

Good corporate governance practices are important to be applied in public companies, among which are to maintain the trust of shareholders and other stakeholders. The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), an initiation of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF), is one way that can be used to assess corporate governance practices. With the final result in the form of an assessment score for each company, ACGS consists of 184 criteria which are divided into five sections according to the principles in the OECD (2015). All assessments for each criterion are obtained from company documents that are easily accessible, open for public, and available in the English version. This internship report discusses the analysis of the application of governance based on the assessment criteria contained in the ACGS. ACGS assessment criteria are almost entirely contained in government regulations, although some criteria regulate them more stringently, such as criteria A3.12, D7.1, and E2.4. More specifically, this report also discusses the fulfillment of the company on the more stringent criteria set, whether the company has successfully met the criteria or not. If not, compliance will be seen based on applicable government regulations.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh faktor-faktor risiko internal risiko pasar, kredit, likuiditas, premi, dan cadangan serta tata kelola independensi dewan komisaris, kepemilikan Pemerintah, kepemilikan BUMN, dan kepemilikan asing terhadap pengambilan risiko di perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi konvensional di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 30 asuransi jiwa, 38 asuransi kerugian, dan 4 reasuransi di Indonesia dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Hasil regresi robust random-effects atas sampel menunjukkan bahwa faktor risiko premi memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko; sedangkan risiko cadangan, independensi dewan komisaris, dan kepemilikan asing secara positif memengaruhi pengambilan risiko. Adapun studi ini tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari faktor risiko pasar, kredit, likuiditas, kepemilikan Pemerintah, dan kepemilikan BUMN terhadap pengambilan risiko.

---

ABSTRAKThis study aims to analyze the impacts of internal risk factors market, credit, liquidity, premium, and reserve risks as well as corporate governance independence of board of commissioners, Government rsquo s ownership, state owned enterprises rsquo ownership, and foreign ownership on the risk taking of conventional life insurers, general insurers, and reinsurers in Indonesia. Samples of this study are 30 life insurers, 38 general insurers, and 4 reinsurers operating in Indonesia in the period of 2011 to 2015. Robust random effects regression result shows that premium risk factor has a negative impact on risk taking whereas reserve risk factor, independence of board of commissioners, and foreign ownership positively affect risk taking. Meanwhile, no significant impact is found from market, credit, and liquidity risk factors, Government rsquo s ownership, and state owned enterprises rsquo ownership on risk taking."

"Audit internal merupakan pihak independen yang berada di dalam perusahaan yang membantu manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan proses tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, audit internal dapat memberikan nilai tambah dan membantu dalam mencapai tujuan perusahaan.Tesis ini membahas peranan audit internal terhadap penerapan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal pada PT. XYZ. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal di perusahaan serta mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas dari audit internal dan perannya terhadap GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan.PT. XYZ telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, akan tetapi masih diperlukan penyempurnaan terutama pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal secara umum telah berdasarkan pada kerangka The Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Penerapan manajemen risiko masih diperlukan penyempurnaan pada komponen pemantauan (monitoring) sedangkan penerapan pengendalian internal masih diperlukan penyempurnaan pada komponen lingkungan pengendalian dan pemantauan (monitoring). Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ telah independen dan memiliki kualitas yang memadai, yaitu tingkat pendidikan dan kompetensi untuk melakukan pekerjaan auditnya. Untuk melaksanakan pengawasan yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya, maka SPI menggunakan jasa outsourcing. Peranan SPI terhadap GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal telah sesuai dengan the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard, tetapi masih belum maksimal karena belum diterapkannya metodologi Risk Based Audit (RBA). Selain itu, SPI belum melaksanakan penilaian atas tata kelola teknologi informasi dan manajemen risiko secara keseluruhan serta aktivitas assurance dan konsultasinya terhadap efektivitas pengendalian internal masih bersifat parsial.

---

Internal audit is an independent party within the company that helps management to evaluate the effectiveness of corporate governance, risk management and control implementation in accordance with regulations and company policies. Therefore, internal audit can give add value and support in achieving corporate goals.

This thesis discusess the internal audit roles in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, risk management and internal control at PT. XYZ. The purpose of this study was to determine the implementation of GCG, risk management and internal control within company and also to know the quality and quantity of internal audit and its roles in enhancing GCG, risk management and internal control.

PT. XYZ has applied the GCG principles, but still needs improvement, especially on the principles of transparency and accountability. Implementation of risk management and internal control overall have been based on The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) framework. Implementation of risk management needs improvement in the monitoring component, while implementation of internal control needs improvement in the control environment and monitoring components. Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT. XYZ has been independent and has sufficient quality in education background and competencies to perform its work. To conduct supervision as the scope of its audit work, SPI uses outsourcing services. The roles of SPI in GCG, risk management and internal control are in accordance with the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard, but still not in a maximum capacity because the Risk Based Audit (RBA) method hasn't implemented yet. Furthermore, SPI hasn?t conducted an assessment of information technology governance and risk management as a whole and also assurance and consulting activities of the effectiveness of internal control is only partial."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan periode 2010 hingga 2012. Pengungkapan ERM dinilai berdasarkan kerangka yang dikembangkan oleh COSO, yang terbagi menjadi 8 dimensi dengan total item pengungkapan sebanyak 108 item. Sedangkan tata kelola perusahaan terbagi menjadi 7 variabel utama, yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi kehadiran dewan komisaris dalam rapat, keberadaan komite manajemen risiko, reputasi auditor eksternal, konsentrasi kepemilikan dan berlakunya PSAK 60 (revisi 2010). Berlakunya PSAK 60 (revisi 2010) juga diteliti sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara variabel utama dengan pengungkapan ERM. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan mengunakan regresi data pooled. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, keberadaan komite manajemen risiko, reputasi auditor eksternal, konsentrasi kepemilikan, dan berlakunya PSAK 60 (revisi 2010) berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Sedangkan penggunaan PSAK 60 (revisi 2010) sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi hubungan antara variabel lainnya terhadap pengungkapan ERM.

---

This thesis discusses the influence of corporate governance mechanisms on the disclosure of Enterprise Risk Management (ERM) at a manufacturing company in Indonesia with the period 2010 to 2012. Disclosures ERM assessed based on a framework developed by COSO, which is divided into 8 dimensions with a total of 108 items of disclosure items. While corporate governance is divided into 7 main variables, namely board size, the proportion of independent directors, the proportion of the presence of the commissioners at the meeting, the existence of a risk management committee, external auditor reputation, concentration of ownership and the implementation of SFAS 60 (revised 2010). Applicability of SFAS 60 (revised 2010) also studied as a moderating variable in the relationship between the main variables with ERM disclosures. The study was conducted with quantitative methods and hypothesis testing using the pooled data regression. The results of this study indicate that the board size, the existence of a risk management committee, external auditor reputation, concentration of ownership, and the implementation of SFAS 60 (revised 2010) has a positive effect on the disclosure of ERM. While the use of FRS 60 (revised 2010) as a moderating variable does not affect the relationship between the other variables on the disclosure of ERM."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis dampak penerapan manajemen risiko terhadap prinsip Good Corporate Governance di perusahaan perasuransian yang dilakukan dengan studi kasus pada perusahaan PT. XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko perusahaan dan kesesuaiannya dengan POJK No.1/POJK.05/2015 serta perbandingannya dengan sebelum adanya peraturan tersebut. Hasil dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ dilihat kaitannya terhadap prinsip Good Corporate Governance untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif berimplikasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ sebagai perusahaan perasuransian sudah melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan baik sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.05/2015 dengan adanya peningkatan sebesar 4,76 . Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan perlunya penyesuaian dari ketentuan prinsip penerapan manajemen risiko yaitu struktur organisasi dan sistem informasi manajemen risiko.

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the analysis of the effect of risk management implementation on the Good Corporate Governance principles in insurance company, which in this case study is conducted at PT. XYZ. The purposes of this study are to observe the risk management implementation in the company and its compliance with POJK No.1 POJK.05 2015 and also its comparison before the regulation was released. Then, the effect of risk management implementation in PT. XYZ will be interpreted through the lens of Good Corporate Governance principles, in order to see the implication that an effective risk management implementation can have on the Good Corporate Governance principles. Based on author rsquo s results, risk management implementation in PT. XYZ as an insurance company has done well in its compliance to POJK No.1 POJK.05 2015 evidenced by the 4,76 increase of implementation. However, there are still incomplete in implementation and adjustment is also needed in order to improve the compliance to the POJK such as organizational structure and risk management information system."

"Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, penerapan manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi seluruh instansi pemerintah. Manajemen risiko harus diterapkan dalam mengelola kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Kementerian X sebagai lembaga negara tidak terlepas dari risiko, beberapa kali menjadi sorotan media dalam sejumlah kasus, mulai dari masalah korupsi, masalah keimigrasian, penegakan hukum hingga kerusuhan di penjara. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kementerian X dan peran Inspektorat Jenderal sebagai audit internal dalam manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan ISO 31000: 2018 dan standar yang dikeluarkan oleh IIA. Hasil penelitian berupa evaluasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan peran audit internal untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di Kementerian X masih dalam tahap pengembangan dan berada pada level risk aware. Struktur manajemen risiko dan budaya sadar risiko belum terbentuk, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk hal tersebut. Selain itu, terdapat kelemahan pada Formulir Manajemen Risiko dan Peraturan Menteri X, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Jenderal belum menjalankan peran intinya sebagai lini ketiga dalam memberikan asurans atas penerapan manajemen risiko, karena masih fokus pada kegiatan asistensi manajemen risiko dan peran konsultasinya

---

With the enactment of RPJMN 2020-2024, implementing risk management is a must for all government institutes. Risk management must be applied in managing institute performance, in order to support the achievement of the objectives set out in the RPJMN. Ministry of X as a state institution is inseparable from risk. It has been in the media spotlight several times in a number of cases, ranging from issues of corruption, immigration issues, law enforcement until riots in prison. The paper aims to evaluate the application of risk management in X Ministry and the role of the Inspectorate General as an internal audit in risk management. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods were carried out in the form of observations and interviews. The evaluation was carried out using ISO 31000: 2018 and the standards issued by IIA. The results of the study are evaluations and suggestions for improving the effectiveness of risk management and the role of internal audit to provide added value, improve performance and achieve organizational goals. The implementation of risk management in X Ministry is still in the development stage and is at the level of risk aware, it has not been implemented in all work units. The risk management structure and risk awareness culture have not been establish, it requires leadership commitment. In addition, there are weaknesses in risk management tools and Ministerial Regulation X, this study provides recommendations for improvement. The Inspectorate General has not yet carried out its core role as a third line in providing assurance for the implementation of risk management, because it still focuses on risk management assistance activities and its consultancy role"

"Penelitian ini akan membahas mengenai kerangka manajemen risiko koperasi syariah, dengan mengambil kasus 2 (dua) koperasi syariah terkemuka di Indonesia. Penerapan manajemen risiko berguna bagi organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan mencapai tujuan organisasinya. Meskipun keuangan mikro syariah berkembang pesat di Indonesia, koperasi syariah mengalami berbagai tantangan dari internal dan eksternal. Tantangan internal yang dihadapi koperasi syariah antara lain permodalan, tantangan SDM, dan terbatasnya standar operasional prosedur operasional internal. Dari sisi regulasi, tidak seperti lembaga keuangan lain yang sangat diatur seperti bank dan asuransi, koperasi syariah masih belum memiliki regulasi khusus untuk penerapan manajemen risiko. Situasi ini mendorong koperasi syariah untuk menciptakan self-regulation dan selfcontrol untuk penerapan manajemen risikonya. Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus melalui wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi koperasi syariah di Indonesia dan cara mengelola risiko tersebut.

---

This study offers a risk management framework for the Islamic cooperative, by taking a case of 2 (two) leading Islamic cooperative in Indonesia. Risk management implementation is useful for organizations to improve their overall performance and achieve their organization goal. Despite the fast growth of Islamic microfinance in Indonesia, Islamic cooperatives experience various challenges from internally and externally. Internal challenges faced by Islamic cooperatives include capital, human resource challenges, and limited standard operational procedures for internal operations. From the regulatory side, unlike other highly regulated financial institutions such as banks and insurance, Islamic cooperative still has no specific regulation for risk management implementation. This situation leads Islamic cooperatives to create self-regulation and self-control for their risk management implementation. The methodology in this study is a qualitative method with case study approach through interviews, Focus Group Discussions (FGD) and document analysis , this study identifies the type of risks faced by Islamic cooperatives in Indonesia and ways to manage the risks."