Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saldo utang pajak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintensifkan penagihan aktif, termasuk penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak melalui pemblokiran rekening bank. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Penanggung Pajak di bank dengan pendekatan teori evaluasi William N. Dunn, menggunakan kriteria ketepatan, responsivitas, dan efektivitas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Jurusita Pajak, sedangkan data sekunder mencakup jumlah rekening terblokir, surat permohonan blokir, dan realisasi pencairan utang pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketepatan pemblokiran rendah akibat minimnya akses data rekening WP yang akurat. Responsivitas terganggu oleh waktu tanggapan bank yang tidak seragam, sementara efektivitas hasil pemblokiran rendah, hanya mencapai 2-3% dari total tunggakan pajak. Penelitian merekomendasikan akses data yang lebih terbuka bagi Jurusita Pajak dan percepatan proses administrasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan penyitaan rekening Penanggung Pajak.

---

The increasing tax arrears in Indonesia each year have prompted the Directorate General of Taxes (DGT) to intensify active collection measures, including the seizure of taxpayer assets through bank account blocking. This study evaluates the implementation of tax collection policies involving the seizure of taxpayer bank accounts using William N. Dunn's evaluation theory, focusing on three criteria: accuracy, responsiveness, and effectiveness. Primary data were collected through interviews with tax bailiffs, while secondary data comprised the number of blocked accounts, blocking request letters, and the realization of tax arrears settlement.

The results indicate that the accuracy of account blocking is low due to the lack of access to accurate taxpayer account data. Responsiveness is hindered by inconsistent response times from banks to blocking requests. Meanwhile, the effectiveness of account blocking is minimal, with only 2-3% of total tax arrears collected. The study recommends granting tax bailiffs greater access to taxpayer account data and expediting administrative processes to enhance the effectiveness of bank account seizure as an active tax collection measure. "

"Penelitian ini menganalisis peran seksi penagihan dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Tambora melalui tindakan penagihan pajak aktif berupa penyitaan harta kekayaan yang didahului dengan pemblokiran serta penyanderaan (gijzeling) wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi jurusita pajak dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan dan pelaksanaan penyanderaan wajib pajak serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala internal maupun eksternal serta diperlukan perbaikan secara sistem dan peraturan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan serta efek jera kepada wajib pajak.

---

The research analyzes the role of collection division in raising tax revenues at STO Jakarta Tambora through active tax collection action in the form of confiscation of property that preceded the blocking and hostage (gijzeling) taxpayer. The research objective is to identify the problems faced by tax bailiff in the implementation of confiscation and execution of hostages the taxpayer as well as efforts have been made in addressing the issue. The research is a case study with qualitative research methods such as the study of documents, interviews, and field observations. The results show that there are internal and external constraints as well as the necessary improvements and regulatory systems so as to improve compliance and the deterrent effect to taxpayers."

"

Tindakan penagihan pajak merupakan alat untuk memaksa Wajib Pajak membayar utang pajaknya, namun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan tindakan penagihan pajak seperti penyitaan harta dan pelelangan dalam perkara pailit karena hal tersebut tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindakan penagihan pajak berdasarkan successful tax debt management guna meminimalkan tidak tertagihnya utang pajak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dilakukan pada Subdirektorat Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak A, Kantor Pelayanan Pajak B, dan Kantor Pelayanan Pajak C. Pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penagihan Wajib Pajak Pailit disusun secara terkoordinasi dan melibatkan beberapa fungsi administrasi yang berkaitan dengan penagihan pajak. Penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit tidak memerlukan pendekatan persuasif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum melakukan tindakan penagihan dengan upaya paksa telah terstandardisasi. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan seperangkat alat penegakan hukum yang terdiri dari sita, cegah, dan sandera dengan tujuan agar Wajib Pajak Pailit melunasi utang pajaknya. Penilaian terhadap apakah utang Wajib Pajak Pailit tidak ekonomis untuk ditagih dilakukan berdasarkan pedoman yang mencakup berbagai faktor. Kendala penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit adalah sulit untuk menjual aset Wajib Pajak Pailit.

---

Tax collection action is a tool to force taxpayers to pay their tax debts, but the Directorate General of Taxes can not execute tax collection action such as seizure of assets and auctions in a bankrupt case because Bankruptcy Law prohibits it. This study aims to evaluate tax collection actions based on successful tax debt management to minimise uncollectible tax debts. This study uses the case study method conducted at the SubDirectorate of Collection, A Tax Office, B Tax Office, and C Tax Office. Data collection through interviews. The results of this study show that the Tax Collection strategy for Bankrupt Taxpayer is developed in a coordinated and involves several administration functions related to tax collection. In the context of tax debt collection within bankruptcy proceedings, the necessity of persuasive communication with bankrupt taxpayers is deemed nonessential. Standardized procedures are in place within the Directorate General of Taxes prior to resorting to law enforcement measures for debt collection from bankrupt taxpayers. These measures encompass a spectrum of enforcement tactics, including asset confiscation, imposition of travel restrictions (exit bans), and, in extreme circumstances, detainment. The Directorate General of Taxes assesses various criteria to determine the viability of collecting debts from bankrupt taxpayers. The obstacle to collecting tax from bankrupt taxpayers is that it is difficult to sell the bankrupt taxpayers' assets.

"

"Pembaharuan system perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan tax reform, yang didalamnya terdapat pemberlakuan sistem Self Assesment, yaitu memberi keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Namun bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor-faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang implementasi penagihan pajak oleh fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara, serta kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil KPP Pratama Cikarang Utara sebagai site penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak atas surat ketetapan yang terbit selama tahun 2009. Terkait dengan realisasi pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak tahun 2009 belum efektif karena hanya terealisasi sebesar 49,95 %.Hal tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa kendala antara lainSeksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara belum memiliki Sumber Daya Manusia yang belum memadai terutama terkait dengan Jurusita Pajak, wajib pajak yang sudah tidak terdaftar, kesadaran yang rendah dari wajib pajak, dan terakhir sarana kerja yang kurang memadai.

---

Renewal of the national taxation system or better known as tax reform, which is the application of Self Assessment system, which provide flexibility for taxpayers to pay for their own reporting and tax obligations. But what if the taxpayer can not do the tax compliance that caused by the tax system or other factors. This paper discusses the implementation of tax collection by tax authorities in KPP Pratama Cikarang Utara, as well as any obstacles encountered, and what is being done by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this study is a qualitative research design with descriptive and took the KPP Pratama Cikarang Utara as the site of research.

The results of this study found that the active collection provides a very significant role to the disbursement of delinquent taxes on an assessment published in 2009. disbursements associated with the realization of the overall tax arrears can be concluded that the active collection action as an effort to melt the tax arrears in 2009 not effective because it only realized by 49.95%. That is caused by several obstacles such as KPP Pratama Cikarang Utara not have Human Resources that adequate especially for the bailiff of the tax collection, a taxpayer who is not registered, low awareness of the taxpayer, and the last working facilities inadequate. "

"ABSTRAKPembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan, di mana ada implementasi sistem Self Assessment, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Tapi bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu, serta kendala yang dihadapi, dan upaya apa yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak atas surat ketentuan yang dikeluarkan pada bulan Januari - Juni 2017. Sehubungan dengan realisasi pembayaran tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Prosedur penagihan aktif sebagai upaya untuk mengucurkan tunggakan pajak pada bulan Januari - Juni 2017 belum efektif karena hanya direalisasikan sebesar 6,84 . Hal ini disebabkan ditemukannya beberapa kendala seperti Bagian Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, terutama yang berkaitan dengan petugas pajak, pembayar pajak yang belum terdaftar, rendahnya kesadaran akan wajib pajak. Dan terakhir, fasilitas kerja yang tidak memadai.

---

ABSTRACTRenewal of the national tax system or better known as tax reform, in which there is the implementation of Self Assessment system, which provides flexibility for taxpayers to pay and report their own tax obligations. But what if the taxpayer cannot meet the obligations of taxation both due to non compliance in the tax system and other factors. This thesis discusses the implementation of tax collection by tax authorities in Tax Office Pasar Minggu, as well as any constraints faced, and what efforts are made by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this research is qualitative research with descriptive design and take Tax Office Pasar Minggu as research site. The results of this study found that active billing provides a very significant role on the payment of tax arrears on letters provisions issued during the month of January ndash June 2017. In relation to the realization of payment of tax arrears as a whole can be concluded that the active collection procedure as an effort to disburse tax arrears in January ndash June 2017 has not been effective because only realized by 6.84 . This is due to the discovery of several obstacles such as Collection Section Tax Office Pasar Minggu not yet have insufficient Human Resources, especially related to the Tax Bailiffs, taxpayers who have not registered, low awareness of the taxpayer. And lastly, inadequate work facilities. "

"Kejahatan bermotif ekonomi telah mengakibatkan kerugian negara. Penindakannya sebatas pada penjatuhan pidana kepada pelaku (in personam) namun belum menyentuh hasil kejahatan itu. Perampasan pidana sulit dilaksanakan saat terdakwanya meninggal dunia atau melarikan diri. Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan perampasan secara perdata (in rem) yang ditujukan kepada aset pelaku tanpa melalui proses pidana.Permasalahan penelitian ini adalah: apakah Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan alternatif untuk memperoleh kembali kerugian negara karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara? Dengan menggunakan metode deskriptif normatif, peneliti menganalisis efektifitasnya dalam pengembalian kerugian Negara. Kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil penelitian ini adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiture dapat digunakan sebagai langkah alternatif pengembalian kerugian negara.

---

Economically motivated crimes have resulted in losses to the state. Limited to the imposition of criminal prosecution of the perpetrator (in personam) but has not touched the proceeds of the crime. Criminal Confiscation difficult to implement when the defendant died or fled. Non-Conviction Based Asset forfeiture is a deprivation of the civil (in rem) addressed to the assets of the perpetrators without going through the criminal process.

The problem of this study is: is Non-Conviction Based Asset forfeiture is an alternative to recover the losses due to criminal offenses relating to the economy of the country? By using descriptive normative method, researchers analyzed its effectiveness in recovering losses State. Conclusions made ​​as a result of this study is Non-Conviction Based Asset forfeiture can be used as an alternative measure of return loss to the state."

"Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah di Propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel Dan Restoran merupakan Pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun penerimaannya Pajak Hotel dan Restoran masih banyak tunggakan yang harus ditagih untuk mengisi Kas Negara perlu diadakan analisis terhadap upaya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran.Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Restoran di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui wawancara secara langsung pada petugas yang melaksanakan penagihan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku literatur, journal, paper, undang-undang perpajakan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa kepada wajib pajak yang tergolong penunggak terbesar tidak dapat dilaksanakan karena datanya kurang lengkap.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat mencairkan tunggakan dan memperbaiki pengadministrasian pajak."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang-undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya. Hal itu mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana, bagaimana konsekuensi hukumnya apabila hakim dalam putusan tindak pidana tidak mengembalikan barang milik pihak ketiga dan bagaimana seharusnya sistem peradilan pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukumnya dengan mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut, dan yang paling utama perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mempunyai visi pemikiran ke depan dan mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kesusilaan, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi tetap.

---

This thesis discusses the legal protection of third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal acts. Third parties owners of goods in a criminal case are often less legal protection to regain possessions associated with crime. Not all laws that ordered the seizure and confiscation of the items related to the crime to protect third parties in acquiring possessions. That prompted this study to determine whether there is legal protection for third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal, how the legal ramifications if the judge in a criminal verdict does not return the goods belonging to third parties and how the criminal justice system is supposed to provide protection to third parties.

The results concluded that a third parties may be given legal protection and legal consequences by filing a civil lawsuit or intervene before the judge in the case decided that the decision not to take the property of a third parties, and the most important is the legal protection given by judges through decisions that visionary thinking ahead and have the moral courage to do the groundbreaking law, where a statutory provision that is contrary to the public interest, propriety, decency, and humanity, are the values that live in the community, the judge freely and authorized take a decision which is contrary to law article is concerned with a view to achieving truth and justice, so that decisions can be made permanent jurisprudence."

"During the last three years, the tax amount collected formed an continuing rising contribution to the state revenues. Contributing 70.4 % in 2002, 70.8 % in 2003, and 77.8% in 2004 for the State Budget. Contrary, other revenues contributed less to the State Budget, 29.6 % in 2002, 22 % in 2004. The significant rise in tax revenues during the successive years and particularly the last 3 years may still increase. Such is indicated by the increasing amount of unpaid taxes, whereas taxes are a lasting source of income which can be increased.In line with the overall State Policy for 1999-2004, ordering a tax increase under more as the source of the nation's revenues. The policy has shown an adequately significant rise in tax revenues but still facing many problems in the form of unpaid taxes. The government has worked hard to collect unpaid taxes by applying new regulations and policies to reduce the amount of unpaid taxes.The main problem reviewed in this survey is to see whether enforced tax collecting can indeed reduce the amount of unpaid taxes. The tax bureau for big taxpayers is investigated to see whether they were really able to reduce the amount of unpaid taxes. The investigation made use of available records to find out the results obtained through enforced collection and liquidation of unpaid taxes. A qualitative approach was used by making a conclusion from secondary documents and reports, while a qualitative approach was used to apply technique of correlation, the Pearson Product Moment.The investigations indicated liquidated unpaid taxes of big taxpayers during 2002-2004 being 21.61 %, 30.54 % and 34.55 %. While the result is significant, it is however less significant compared with the liquidation of unpaid taxes on a national scale in the same period of 40.73 %, 32.15 %. lt means that liquidation of unpaid taxes from big taxpayers is always less than the liquidation of unpaid taxes on a national scale. lt means that the enforce collection of unpaid taxes from big taxpayers must be improved. The hypothetical shows a calculated value 2.353. Where the calculated value is higher if compared with the value indicated in the table, it means that it should he rejected and an alternative hypothesis. So the enforced collection of unpaid taxes has visible result in reducing the amount of unpaid taxes.The Tax Bureau should be recommended to apply enforced tax collection even with detention of uncooperative tax payers where the survey shows that enforced tax collection has had visible result and that eventual detention of uncooperative taxpayers may become a real deterrent where it is so far not applied, and the Tax Bureau should reorganize and stricter control its personnel for better results under the prevailing regulations."

"Pandemi Covid-19 di Indonesia telah merubah pola hidup dan seluruh aktivitas masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 juga membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi dengan kondisi yang terjadi saat ini salah satunya yaitu terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Regulasi atau kebijakan yang ada di Indonesia yang digunakan sebagai instrumen “bersifat memaksa” diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melunasi utang pajak, jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan dari implementasi penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teori implementasi Meter dan Horn (1975) dimana terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Sikap Para Pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, data sekunder berupa studi pustaka dan observasi dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang belum memenuhi tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dan terdapat kendala atau hambatan berupa kondisi internal dan eksternal dalam pengimplementasian penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic in Indonesia has changed the lifestyle and the activities of the community. The impact of the Covid-19 pandemic has also made the government to adjust the policies or the regulations to the current conditions, one of those is related to the implementation of tax collection with forced letters. The existing regulations or policies in Indonesia are used as a "coercive nature" instruments which are regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 19 of 2000 concerning Collection of Taxes by Forced Letters. The implementation of this law is for the Taxpayer who does not pay off the tax debt, the amount of the tax bill that is not or underpaid until the due date of payment or until the due date of delay in payment or does not fulfill the installments of tax payments. The implementation of tax collection with a forced letter is carried out by an authorized official Tax Bailiff. This study aims to analyze the success rate of implementing tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic using the theory of implementation of Meter and Horn (1975) whose has 6 variables that affect the performance of policy implementation such as The Policy Targets and Standards, The Resources, The Communication between Organizations and The Strengthening Activities, The Characteristics of Implementing Agencies, Social, Economic and Political Conditions and The Implementer’s Attitudes. This study uses a qualitative approach with primary data collection techniques through in-depth interviews, secondary data in the form of the literature study and the observation that researchers are directly involved in the research. The results showed that there were 2 (two) factors that did not meet the success rate of a policy and there were obstacles in the form of internal and external conditions in the implementation of tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic."