Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis penerapan dari skema global minimum tax (GMT) di Indonesia serta penyesuaian pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terhadap aturan-aturan yang terdapat pada skema GMT. GMT merupakan suatu reformasi perpajakan yang diprakarsai oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) bersama dengan G20 untuk menanggulangi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dengan memberlakukan tarif pajak efektif minimum global sebesar 15% terhadap perusahaan multinasional (MNE) yang memiliki pendapatan bersih di atas EUR750 juta atau sekitar Rp12,7 triliun pada 2 dari 4 Tahun Fiskal. Mekanisme yang terdapat pada GMT adalah pengenaan top-up tax, yaitu pemberlakuan pajak tambahan jika terdapat suatu entitas yang dikenakan pajak rendah sehingga yuridiksi tersebut memiliki tarif pajak efektif di bawah 15%. Pajak tambahan ini bertujuan untuk mencapai tingkat minimum 15%. Skripsi ini menggunakan metode penulisan doktrinal dan bersifat deskriptif. Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk memberlakukan GMT karena GMT merupakan hasil dari konsesus global bernama Inclusive Framework yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi, setiap negara yang ingin mengimplementasikan GMT harus mengadopsi Model Aturan GloBE terlebih dahulu ke dalam hukum positifnya. Model Aturan GloBE merupakan pedoman utama dalam memberlakukan GMT di suatu negara. Berdasarkan pada Pasal 54 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Undang-Undang Pajak Penghasilan, Indonesia akan mengatur pengenaan GMT di dalam Peraturan Menteri. Pemberlakuan pada GMT juga menyebabkan harus dilakukannya penyesuaian pada P3B, terutama pasal-pasal mengenai alokasi hak pemajakan dan hubungan istimewa seperti pada Pasal 7, 9, dan 10.

---

This thesis analyzes the implementation of the global minimum tax (GMT) scheme in Indonesia and the adjustments to the Double Tax Treaty (P3B) to align with the rules of the GMT scheme. GMT is a tax reform initiated by the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) together with the G20 to address Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) practices by imposing a global minimum effective tax rate of 15% on multinational enterprises (MNEs) with net income exceeding EUR750 million or approximately IDR12.7 trillion in 2 out of 4 fiscal years. The mechanism in GMT is the imposition of a top-up tax, which is the application of an additional tax if there is an entity subject to low taxation, resulting in that jurisdiction having an effective tax rate below 15%. This additional tax aims to achieve a minimum level of 15%. This thesis uses a doctrinal writing method and is descriptive in nature. Fundamentally, there is no obligation for Indonesia to implement GMT because GMT is the result of a global consensus called the Inclusive Framework, which does not have binding legal force. However, every country that wants to implement GMT must first adopt the GloBE Model Rules into its positive law. The GloBE Rules Model serves as the main guideline for implementing GMT in a country. Based on Article 55 of Government Regulation No. 54 of 2022 concerning the Adjustment of Income Tax Law, Indonesia will regulate the imposition of GMT in Ministerial Regulations. The implementation of GMT also necessitates adjustments to the P3B, particularly the articles concerning the allocation of tax rights and associated enterprises as outlined in Articles 7, 9, and 10."

"Global Minimum Tax (GMT) merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengakhiri harmful tax competition di dunia. Indonesia turut merasakan dampak GMT terhadap skema insentif pajak penghasilan. Hal ini karena pemanfaatan insentif pajak berpotensi untuk menyebabkan ETR perusahaan berada dibawah 15% sehingga akan timbul hilangnya potensi penerimaan Indonesia ke negara lain. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi penerapan GMT terhadap skema insentif pajak penghasilan di Indonesia dan meninjau rencana kebijakan perpajakan di Indonesia dalam rangka penerapan GMT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan GMT di Indonesia akan mempengaruhi beberapa jenis insentif pajak khususnya insentif berbasis penghasilan. Adapun beberapa jenis insentif pajak di Indonesia yang terpengaruhi oleh GMT adalah tax holiday, tax allowance, super tax deduction, reduced rates, dan insentif untuk pengembangan daerah. Selain itu, dalam penerapan GMT Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan perpajakan baru, yaitu Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) yang bertujuan untuk mengamankan jaring penerimaan negara dalam penerapan GMT dan Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) yang ditujukan untuk mendorong daya saing iklim investasi di Indonesia dalam penerapan GMT.

---

GMT is a policy aimed to end harmful tax competition. Indonesian income tax incentive scheme also impacted by GMT implementation. This is due to the utilization of tax incentives has the potential to affect the company's ETR to be below 15%, so there will be a loss of potential Indonesian revenue to other countries. Therefore, this study aims to analyze the implications of the implementation of GMT on the income tax incentive scheme in Indonesia and review the tax policy plan in Indonesia in the context of the implementation of GMT. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through literature study and field study by conducting interviews with relevant parties. The results of this study indicate that the implementation of GMT in Indonesia will affect several types of tax incentives, especially income-based incentives. The types of tax incentives in Indonesia that are affected by GMT are tax holidays, tax allowances, super tax deductions, reduced rates, and incentives for regional development. In addition, in the implementation of GMT, the Government of Indonesia will implement new tax policies, namely QDMTT, which aims to secure the net state revenue in the implementation of GMT, and QRTC, which is intended to encourage the competitiveness of the investment climate in Indonesia in the implementation of GMT."

"Penelitian ini membahas alasan-alasan pembatalan penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT) dan faktor-faktor pendorong agar kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan AMT merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak (tax avoidance). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan AMT masih belum bisa diterima karena ada beberapa alasan. Pertama, adanya ketidaksesuaian dengan konsep kemampuan membayar. Kedua, pemerintah tidak ingin mengambil risiko yang dapat mengganggu iklim investasi. Ketiga, adanya pengganti kebijakan AMT dengan instrumen lain. Keempat, kebijakan AMT belum dapat memenuhi asas kemudahan administrasi khususnya dalam asas kepastian. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat membuat kebijakan AMT bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, kebijakan AMT memenuhi asas produktivitas penerimaan. Kedua, adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, Pemerintah dapat belajar dari keberhasilan kebijakan AMT yang telah diterapkan di Filipina. 

---

This study discusses the reasons for the cancellation of the Alternative Minimum Tax (AMT) policy and the driving factors so that the AMT policy can be implemented. The AMT policy is a policy designed by the government to address the problem of tax avoidance. The research method used in this research is qualitative with data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the AMT policy is still not acceptable. First, because it is not in accordance with the concept of ability to pay. Second, governments are not willing to take risks that could disrupt the investment climate. Third, because of the replacement of the AMT policy with other instruments. Fourth, because it has not been able to fulfill the principle of ease of administration, especially in the aspect of certainty. There are several driving factors that can make AMT policies work. First, because this policy fulfills the principle of revenue of productivity. Second, because of the common understanding between the government and the House of Representatives (DPR). Third, is to learn from the success of the AMT policies that have been implemented in the Philippines."

"Pada bulan Oktober 2010 diundangkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum dimana terdapat beberapa perubahan pengaturan dibandingkan peraturan sebelumnya. Ada tiga masalah yang dibahas menyangkut perubahan ketentuan GWM di dalam skripsi ini, yaitu mengapa GWM perlu diatur dalam hukum perbankan Indonesia, bagaimana peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan, dan apakah akibat dari perubahan tersebut terhadap fungsi intermediasi perbankan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematiskan hasil penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam industri perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perlunya pengaturan GWM dalam hukum perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank; kedua, peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan dapat dilihat dari bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal penghimpunan dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank pada suatu periode tertentu; ketiga, ketentuan baru tentang GWM yang menaikkan GWM primer terhadap rupiah dapat menyebabkan fungsi intermediasi menjadi kurang optimal karena tidak semua bank memiliki posisi likuiditas yang cukup untuk mematuhinya. Ketentuan selanjutnya yang mengaitkan Giro Wajib Minimum dengan Loan to Deposit Ratio dimaksudkan agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih maksimal,akan tetapi ketentuan itu juga menimbulkan permasalahan baru dimana bank-bank BUMN meminta perlakuan khusus agar Obligasi Pemerintah yang dimilikinya dapat dihitung sebagai kredit sehingga dapat menaikkan LDRnya.

---

On October, 2010 Bank Indonesia legislated the regulation of commercial banks reserves requirement ratio, where there are several configurations of changes from the previous regulations. There are three issues discussed changes about reserves requirement ratio in this research, why the reserves requirement ratio should be regulated in the Indonesian banking law, how the role of compulsory associated with bank liquidity, and whether the consequences of these changes to the banking intermediary function. To answer these problems then conducted research with normative juridical approach, namely to collect, analyze and systematize the study of conditions prevailing in the banking industry. From the research, it can be concluded that: first, the need to establish reserves requirement ratio in banking law in Indonesia is to maintain monetary stability, liquidity arrangements provide flexibility, and determine the cost of bank funds, secondly, the role can be associated with the mandatory liquidity seen from the bank in doing business activities mainly in terms of funding necessary to maintain certain liquidity of the third party funds collected by the bank in a given period, the third, the new provisions regarding the raising of Statutory primer on the rupiah may cause the intermediation function becomes less than optimal because not all banks have sufficient liquidity position to meet. Further provisions relating to the compulsory Loan to Deposit Ratio intended for banking intermediation function can be run more leverage, but the provisions it also raises new problems which state-owned banks ask for special treatment for government bonds which must be counted as credit in order to improve its LDR ."

"Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan insentif pajak di Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023 yang bertujuan untuk menarik investasi. Namun, komitmen Indonesia terhadap pilar dua OECD Global Minimum Tax (GMT) menimbulkan tantangan terhadap efektivitas insentif ini, terutama insentif pajak penghasilan, di bawah skema tarif pajak minimum global 15%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, tantangan, dan keberlanjutan kebijakan insentif pajak penghasilan di Ibu Kota Nusantara dalam perspektif pilar dua OECD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak di Ibu Kota Nusantara penting diterapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor di tengah isu politik Indonesia 2024. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan insentif pajak ini, terutama terkait kompleksitas kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kebijakan insentif pajak juga tetap akan diterapkan sambil menunggu perkembangan dan peraturan resmi terkait GMT di Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mendesain ulang insentif pajak setelah penerapan resmi GMT dengan bentuk seperti Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) dan Marketable Transferable Tax Credit (MTTC).

---

The Indonesian government has introduced tax incentives in the Capital City of Nusantara through Government Regulation No. 12 of 2023 aimed at attracting investment. However, Indonesia's commitment to OECD Pillar Two Global Minimum Tax (GMT) poses challenges to the effectiveness of these incentives, especially income tax incentives, under the global minimum tax rate scheme of 15%. This study aims to analyze the urgency, challenges, and 2 sustainability of income tax incentive policies in the Capital City of Nusantara following Indonesia's commitment to OECD Pillar Two. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques from literature studies and field research through indepth interviews with relevant parties. The results of the study indicate that tax incentives in the Capital City of Nusantara are crucially applied to provide legal certainty to potential investors amidst the political issues in Indonesia in 2024. Additionally, there are challenges in implementing these tax incentives, particularly concerning policy complexity and stakeholder involvement. Tax incentive policies will continue to be implemented while awaiting developments and official regulations related to GMT in Indonesia. The government also considers redesigning tax incentives after the official implementation of GMT, with the possibility of introducing forms such as Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) and Marketable Transferable Tax Credit (MTTC)."

"Seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kebijakan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja untuk dapat hidup layak di suatu wilayah, namun begitu kemampuan untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum sulit untuk dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak implementasi kebijakan upah minimum terhadap UMKM di Kota Tangerang Selatan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan upah minimum pada UMKM dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap UMKM akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori hubungan industrial, teori kebutuhan, teori upah, dan teori UMKM. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM mengambil kebijakan belum menerapkan upah minimum.

---

All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs? policy hasn?t implemented minimum wage policy yet."

"Exchange Traded Funds (ETF) adalah salah satu produk investasi pasar modal yang berupa reksa dana dan diperjualbelikan secara real time layaknya saham. ETF dapat menjadi pilihan investasi yang cocok untuk investor pemula karena lebih terdiversifikasi daripada saham. Meskipun demikian, investor tetap harus menyesuaikan profil risiko masing-masing karena semua produk investasi pasti memiliki risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sebelum membeli produk investasi perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Dalam penelitian ini dilakukan analisis menggunakan indikator teknikal untuk mengklasifikasi ETF menggunakan metode Support Vector Machines (SVM). Data ETF yang digunakan adalah data historis mingguan 25 ETF yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Maret 2020 hingga 6 Maret 2022. Indikator teknikal yang digunakan adalah moving average, support and resistance, Bollinger bands, dan directional indicator. Hasil dari perhitungan analisis indikator teknikal tersebut selanjutnya digunakan sebagai data input atau fitur dalam proses klasifikasi SVM. Proses klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan ETF yang berpotensi menghasilkan return ≥ 1 (return positif) atau < 1 (return negatif) di minggu selanjutnya dengan model SVM terbaik. Model SVM terbaik ditentukan berdasarkan nilai akurasi tertinggi. Pada penelitian ini, model SVM terbaik menghasilkan akurasi sebesar 77% dengan kernel polinomial dan proporsi data training sebanyak 80%. Terdapat 14 ETF yang diprediksi menghasilkan kelas positif oleh model SVM terbaik dan selanjutnya dilakukan pembentukan portofolio menggunakan metode Risk Parity (RP), Minimum Variance (MinV), dan Equal-Weight (EW). Ketiga metode pembentukan portofolio tersebut dibandingkan performanya untuk memilih portofolio terbaik berdasarkan nilai rasio Sharpe tertinggi. Hasil dari penelitian ini, metode MinV menghasilkan rasio Sharpe tertinggi dibandingkan dua metode lainnya.

---

Exchange-Traded Funds (ETF) is one of the Capital Market investment products in the form of mutual funds and being traded real-time like stocks. ETFs can be suitable for new investors because they are more diversified than stocks. Nonetheless, the risk profile of each investor must be suited since all investment products have risks that must be faced. Therefore, an analysis must be done before buying the investment products. In this study, an analysis was conducted using 4 technical indicators, such as, moving averages, support and resistance, Bollinger bands, and directional indicators. They were used to classify ETFs using the Support Vector Machines (SVM) method. The data used in this study consisted of weekly historical data of 25 ETFs listed on Indonesia Stock Exchange from March 9, 2020, to March 6, 2022. The result of the technical analysis calculation then be used as features in the SVM classification process. The classification process aims to classify ETFs that have the potential to generate returns of ≥ 1 (positive return) or < 1 (negative return) in the following week using the best SVM model. The best SVM model was determined based on the highest accuracy value. An accuracy of 77% with a polynomial kernel was achieved from a 80% proportion of training data. The 14 ETFs were predicted to gain a positive return using SVM for then a portfolio formed using the Risk Parity (RP), Minimum Variance (MinV) and Equal-Weight (EW) methods. The performances of those portfolio were being compared to choose the best portfolio based on the highest Sharpe Ratio value. The highest Sharpe Ratio portfolio were obtained by SVM-MinV method in this study."