Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The political and economic partnership between Joko Widodo (Jokowi) and Luhut Binsar Pandjaitan has played a pivotal role in shaping Indonesia’s economic development and governance. This collaboration, grounded in mutual trust and shared objectives, has facilitated transformative policies in infrastructure development, foreign direct investment (FDI), and industrial growth. Key initiatives such as the Trans-Java Toll Road and nickel industrialization have bolstered Indonesia’s economic competitiveness, particularly in the global electric vehicle supply chain. While these achievements reflect their strategic vision, the alliance has not been without controversy. Allegations of political overreach, conflicts of interest, and challenges to democratic norms have raised questions about the broader implications of their influence. The study also assesses the relevance of this alliance for Prabowo Subianto’s administration, highlighting the potential continuity of economic strategies and Luhut’s role in shaping future policies. The findings underline the significant impact of political alliances on economic outcomes, elite contestation, and institutional integrity, offering insights into the dynamics of governance in Indonesia..

---

Kemitraan politik dan ekonomi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan telah memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan ekonomi dan tata kelola Indonesia. Kolaborasi ini, yang didasarkan pada kepercayaan dan tujuan bersama, telah memfasilitasi kebijakan transformatif dalam pembangunan infrastruktur, investasi langsung asing (FDI), dan pertumbuhan industri. Inisiatif utama seperti Jalan Tol Trans-Jawa dan industrialisasi nikel telah meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam rantai pasokan kendaraan listrik global. Meskipun pencapaian ini mencerminkan visi strategis mereka, aliansi ini tidak luput dari kontroversi. Tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan tantangan terhadap norma demokrasi telah memunculkan pertanyaan tentang implikasi pengaruh mereka secara lebih luas. Studi ini juga menilai relevansi aliansi ini bagi pemerintahan Prabowo Subianto, dengan menyoroti potensi keberlanjutan strategi ekonomi serta peran Luhut dalam membentuk kebijakan di masa depan. Temuan ini menekankan dampak signifikan aliansi politik terhadap hasil ekonomi, kontestasi elit, dan integritas kelembagaan, memberikan wawasan tentang dinamika tata kelola di Indonesia.

"

"Penelitian tesis ini dilakukan terhadap komunitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik peserta Pemilu Legislatif sejak tahun 1999 sampai tahun 2014. Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas sebagai partai politik, maka PDIP perlu melakukan komunikasi politik dan sharing behavior terkait ketokohan Jokowi yang akan diusung sebagai calon presiden Pada Pemilu 2014. Sebagai sebuah partai politik, PDIP berkepentingan untuk menjadi partai dengan tingkat elektabilitas paling baik di mata konstituen partainya, maupun di masyarakat secara umum. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior atas ketokohan Jokowi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas komunikasi politik dan sharing behavior memiliki pengaruh terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Selain itu ditemukan pula bahwa lemahnya komunikasi politik dan sharing behavior tentang Jokowi yang dilakukan oleh PDIP berdampak pada gagalnya fenomena Jokowi Effect terhadap tingkat elektabilitas PDIP Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Tesis ini memberikan sebuah rekomendasi intervensi untuk meningkatkan komunikasi politik dan sharing behavior yang lebih terencana dan terstruktur berbasis pada knowledge management sehingga dapat meningkatkan tingkat elektabilitas partai untuk memenangkan kompetisi politik secara demokratis dan konstitusional.

---

The thesis is composed to Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Community (PDIP) as political party of Legislative Electional contestant since 1999 to 2014. In order to improve electability level as political party therefore PDIP should conducted a political communication and sharing behavior in related to Jokowi's public figure to brought up as future President during election 2014. As Political party, PDIP has an interest to become a best electability rate party in the eye of its constituent, or even in public generally. Several factors that affecting political communication efectivity and sharing behavior of Jokowi?s figure shall be known.

The result of this research shows that political communication efectivity and sharing behavior have an influence to PDIP electablity level at Legislative electional in past 9 april 2014. In addition, it was found that the poor political communication and sharing behavior of Jokowi that were conducted by PDIP had given the fact of Jokowi Effect phenomenon failure to PDIP electability level at legislative general election in 9 april 2014. This thesis is provide an intervention recommendation to improve political communication and sharing behavior that more structured and planned based on knowledge management so as able to improve party electability level in order to win political competition democratically and constitutionally."

"Tesis ini meneliti secara empiris citra brand Jokowi sebagai seorang petahana dalam berita ndash; berita yang tayang di tiga laman berita daring dengan pengakses terbanyak di Indonesia, Tribunnews.com; Detik.com; dan Liputan6.com dalam kerangka pemerintahan yang telah berjalan selama tiga tahun. Peneliti mengambil fokus bahwa brand dibangun dari asosiasi brand yang disematkan, isu yang dipilih, hingga visibility dan valensi berita yang terlihat dari sentiment pemberitaan. Peneliti juga menggali mediatisasi politik serta kampanye permanen yang dilakukan oleh seorang petahana. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara brand yang dibangun oleh Jokowi saat menjadi kandidat presiden dan petahana saat ini. Namun terdapat kesamaan bahwa pemberitaan Jokowi lebih banyak bernada positif dibandingkan negatif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa citra brand politik yang dibangun oleh Jokowi sebagai seorang petahana saat ini, memang dipengaruhi oleh asosiasi brand yang dikaitkan dengan namanya, isu yang diberitakan oleh media massa, hingga penempatan deskripsi tentang dirinya serta sentiment dalam konten pemberitaan.

---

This research examines Jokowi rsquo s brand image as an incumbent on most accessed online news media outlets in Indonesia with his leadership for the past three years as the big frame. Those online news media outlets are Tribunnews.com Detik.com and Liputan6.com. Researcher focuses on the foundation that brand is built from the brand association which is embodied to the subject, the chosen issues by the media, its visibility, and news valence which can be seen from the news sentiment. Researcher also digs the politics mediatization and permanent campaign conducted by an incumbent. As the result, researcher found that there are differences between brand built by Jokowi when he was still a candidate in presidential election and being an incumbent at this moment. Nevertheless, there is still similarity that Jokowi is still heavily associated with positive things rather than negative one. These finding implied that Jokowi rsquo s political brand image as an incumbent at the moment, is influenced by the brand association of his persona, issue chosen by the media to publish, to the placement of his self description, and the news sentiment for him."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Pebisnis dalam Politik Pendanaan Kampanye Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam penelitan ini dikaji mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Pendanaan Kampanye Pilpres 2014. Kebutuhan akan dana kampanye yang demikian vitalnya dalam melancarkan segala sesuatunya terkait pemenangan pemilu, menjadikan terbentuknya pola pendanaan kampanye yang banyak mengandalkan kekuataan finansial dalam menjalankan berbagai strategi pemenangan kampanye politik. Strategi-strategi ini sebagai maneuver untuk mendukung elektabilitas yang tinggi pasangan calon dan kamanye yang menyentuh seluruh penjuru nasional dengan tujuan akhir to reach out voters. Temuan utama dalam penelitian ini, menunjukkan indikasi adanya peranan yang signifikan oleh para pebisnis, kelompok oligarki ekonomi dalam politik pendanaan pilpres 2014. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini: pemilu, pendanaan pemilu, oligarki dan plutokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen serta menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini.

---

This study discusses the role of businessmen in the political funding of the Jokowi Jusuf Kalla Campaign, in the 2014 Presidential and Vice Presidential Election. This research reviews several aspects related to the 2014 Election Campaign Funding. The need for such vital campaign funds in launching everything related to the winning of the election, led to the formation of a campaign funding pattern that relied heavily on financial strength in carrying out various strategies for winning political campaigns. These strategies are seen as a maneuver to support the high electability of candidates to the entire nation, with the ultimate goal being, to reach out to voters. The main findings in this study indicate a significant role of businessmen and economic oligarchy groups, in the political funding of the 2014 presidential election. Theories and concepts used in this study election, election funding, oligarchy and plutocracy. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection in this research were executed via interviews, document analysis and using case study methods. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sisi politik, sosial dan ekonomi yang dilihat melalui nilai-nilai index dan indikator-indikator pembangunan terhadap tingkat korupsi dilihat dari index persepsi korupsi untuk 92 negara di tahun 2014.Melalui metode OLS dan berbagai tes terhadap data, hasil yang diperoleh dapat mebuktikan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, tingkat demokrasi, kebebasan ekonomi, tingkat edukasi, stabilitas politik dan agama mempunyai efek yang signifikan terhadap tingkat persepsi korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Pembangunan Ekonomi, Demokrasi, Agama, StabilitasPolitik, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Edukasi, Agama, Kristen, Islam, Katolik,Protestan.

---

ABSTRACT

Measured through development indicators and various indexes, upon the perceived level of corruption indicated by corruption perception index in 92 observed countries for the year of 2014.

Through OLS method and tests on cross-section data, the results obtained had proved that level of development, degree of democracy, economic freedom, level of education, political stability and religion have significant impact on the perceived level of corruption. Although there are differences in significant variables between the developing and developed countries group."

"Ekonom terkemuka dunia seperti Adam Smith dan Acemoglu serta Prof. Dr. Boediono, Guru Besar Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Presiden RI tahun 2009 – 2014 menekankan pentingnya peranan kelembagaan dalam pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Dalam hal ini, kelas menengah diharapkan dapat berperan sebagai kelas reformis dan penentu terciptanya kelembagaan politik dan ekonomi melalui dukungan terhadap demokrasi sebagai bentuk kelembagaan yang mengusung inklusivitas diantara keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini, dukungan tersebut diamati melalui perilaku politik yang mencakup partisipasi memilih dan pilihan partai politik. Data makro menunjukkan bahwa secara nasional, proporsi kelas menengah tidak berpengaruh nyata terhadap angka partisipasi memilih di suatu wilayah. Begitupun dengan evaluasi dampak terhadap individu yang mengungkapkan bahwa peningkatan status ekonomi seseorang dari miskin ke kelas menengah tidak berpengaruh nyata pada perilaku memilih. Namun, berdasarkan wilayah, secara umum kelas menengah di daerah perdesaan dan luar Jawa lebih aktif dibanding di perkotaan ataupun Jawa. Dari sisi pilihan politik, terdapat hubungan non-linier (kurva U terbalik) antara proporsi kelas menengah dengan pilihan partai politik Islam. Semakin besar proporsi kelas menengah politik identitas semakin menguat, namun pada proporsi tertentu (sekitar 30%) politik identitas ini semakin melemah. Dengan demikian, masih tersisa harapan bahwa kelas menengah di Indonesia dapat mendukung kemajuan bangsa melalui kontribusinya dalam menguatkan kelembagaan politik dan ekonomi apabila proses pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan menghasilkan outcome yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang berkinerja baik dan terpercaya.

---

World-renowned economists such as Adam Smith and Acemoglu as well as Prof. Dr. Boediono, Professor at Gadjah Mada University and Vice President of the Republic of Indonesia in 2009 – 2014 emphasize the importance of the role of institutions in economic growth and stability. In these terms, the middle class is expected to represent the reformist class and determine the achievement of political and economic institutions through support for democracy as an institutional form that promotes inclusivity among the diversity that exists in Indonesia. In this study, this support is observed through political behavior which includes voting participation and choice of political parties. Macro data shows that nationally, the proportion of the middle class has no significant effect on the voter turnout rate in a region. Likewise, the evaluation of the impact on individuals revealed that increasing a person's economic status from poor to middle class had no significant effect on voting behavior. However, based on region, in general, the middle class in rural areas and outside Java is more active than in urban areas or Java. In terms of political choice, there is a non-linear relationship (inverted U curve) between the proportion of the middle class and the choice of Islamic political parties. The larger the proportion of the middle class, the stronger the identity politics, but at a certain proportion (about 30%) this identity politics is getting weaker. Thus, there is still hope that the middle class in Indonesia can support the progress of the nation through its contribution to strengthening political and economic institutions if the election process takes place by statutory regulations, producing outcomes that are reflected in governance that performs well and is trusted."

"ABSTRAKBagi politisi, wajah sebagai image dan aset terpenting karena dapat menyembunyikan karakter asli atau sekedar menyamarkannya. Di dalam image melekat unsur kehormatan, penghormatan, status, hubungan, kesetiaan dan nilai-nilai positif. Penerapan teori negosiasi wajah Ting Toomey (1985) dan dengan perpaduan konsep ekspresi mikro Ekman (2003) menjadi pisau analisis image dalam mengungkapkan manajemen wajah aktor di berbagai panggung depan. Kemudian menjadi satu kesatuan dengan metode analisis percakapan dan paradigma interpretif dalam menggambarkan panggung belakang aktor yang tampil melalui ekspresi wajah pada tayangan Jakarta Memilih “The Final Round”.

---

ABSTRACTFor politicians, the face as self image and the most important asset because it can hide the original character or just mask it. In image self there are elements honor, respect, status, relationships, loyalty and positive values ​​of self. The application of theory of face negotiation, developed by Stella Ting Toomey (1985) and the microexpression concept which developed by Ekman (2003) become knife's analysis to self image in reveals management facial by politician in front stage. Then, become a unity with the conversation analytical methods and interpretive paradigms in describing back stage of the actor which present on their face in Jakarta Memilih "The Final Round"."