Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menguji kepatuhan pajak (tax compliance) dengan menganalisis peran kepercayaan kepada otoritas (trust) dan kekuatan otoritas (power), serta pandemi COVID-19 sebagai faktor moderasi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs). Penelitian ini dilakukan terhadap 230 data observasi dari 46 negara selama periode 2018 hingga 2022. Analisis regresi dilakukan menggunakan Panel Corrected Standard Errors (PCSE) untuk menilai hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan otoritas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandemi COVID-19 memiliki efek moderasi yang signifikan, melemahkan hubungan antara kepercayaan kepada otoritas dan kepatuhan pajak, tetapi memperkuat hubungan antara kekuatan otoritas dan kepatuhan pajak. Menariknya, penelitian ini menemukan interaksi antara kepercayaan terhadap otoritas dan kekuatan otoritas secara simultan justru memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pajak yang seimbang, menunjukan bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap penegakan hukum dapat memicu reaksi negatif dan resistensi, yang mengurangi motivasi intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

---

This study examines tax compliance by analyzing the roles of trust in authorities and the power of authorities, with the COVID-19 pandemic as a moderating factor in low- and middle-income countries (LMICs). The research is based on 230 observational data from 46 countries over the period from 2018 to 2022. This study employs panel regression methods using Panel Corrected Standard Errors (PCSE) to assess the relationships. The result shows that both partial effects of trust in authorities and the power of authorities significantly influence tax compliance. The study also finds a moderating effect of the COVID-19 pandemic, which significantly weakens the relationship between trust in authorities and tax compliance but strengthens the relationship between the power of authorities and tax compliance. Interestingly, this study found that the simultaneous interaction between trust in authorities and power of authorities has a negative effect on tax compliance significantly. These findings emphasize the importance of balanced tax policies, highlighting that excessive reliance on enforcement measures can trigger negative reactions and resistance, thereby undermining taxpayers' intrinsic motivation to meet their tax obligations. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kepercayaan masyarakat pada pemerintah (trust) dan hubungan kekuatan otoritas pajak (power) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, mengacu pada slippery slope framework. Penelitian menggunakan skala agregat antar negara-negara yang menjadi anggota OECD pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara kepercayaan dengan tingkat kepatuhan pajak dan antara kekuatan otoritas pajak dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

This study is aimed to empirically test the correlation of trust and power towards tax compliance within slippery slope framework. Study uses the aggregate scale between countries that are members of the OECD in 2016. The results showed a positive correlation between trust and the level of tax compliance and between the power of the tax authority and the level of tax compliance."

"Kepercayaan orang-orang dari pemerintah mereka dan kekuatan yang mereka rasakan atas warganya untuk menegakkan kepatuhan pajak membentuk perilaku kepatuhan. Emosi oleh persepsi pemerintah mereka belum mendapatkan perhatian utama, bersama dengan implikasi pengingat moral dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menganalisis efek mediasi emosi yang dirasakan oleh wajib pajak oleh persepsi mereka terhadap pemerintah. Eksperimen penelitian ini menggunakan 4 skenario yang mencakup 312 responden, dan menemukan bahwa kepercayaan menginduksi emosi positif dan dikaitkan dengan kesediaan untuk patuh. Sementara persepsi daya tinggi menyebabkan emosi negatif dan meningkatkan kepatuhan pajak juga tetapi mendorong kesiapan untuk menghindari pajak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengingat moral mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

---

The trust of people from their government and the power they feel for their citizens to enforce tax compliance shapes compliance behavior. Emotions by the perception of their government have not received major attention, along with the implications of moral reminders in shaping tax compliance behavior. This study analyzes the mediating effects of emotions felt by taxpayers by their perception of the government. This research experiment used 4 scenarios covering 312 respondents, and found that trust induces positive emotions and is associated with willingness to obey. While the perception of high power causes negative emotions and increases tax compliance, it also encourages readiness to avoid taxes. In addition, this study also found that moral reminders influence tax compliance behavior."

"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakteristik subjek dan objek pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Penelitian ini menggunakan regresi logit untuk wajib pajak Kabupaten Bogor 2012 dengan data sekunder dari Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor yang memiliki sampel berjumlah 100.343 objek pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar nilai jual objek pajak dan wajib pajak badan dapat meningkatkan probabilitas kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, subjek pajak yang menempati objek pajaknya dengan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak negatif, dan menurunkan probabilitas tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

---

This study aims to determine whether the characteristics of the subjects and objects have significant effect on tax compliance in paying property tax. This study uses logit regression for taxpayers in Kabupaten Bogor 2012 with data from Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor that have sample 100.343 tax object. These results indicate that the greater the value of taxable sales and corporate taxpayers can increase the probability of compliance in paying property tax. In addition, tax subject that live in their tax object occupies a significant negative affect on tax compliance, and reduce the probability of the compliance in paying taxes."

"Selama satu dekade terakhir, seperti kebanyakan negara di dunia, Pemerintah Indonesia telah menempatkan Sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terlihat pada peran penerimaan pajak dalam menunjang pembiayaan APBN yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun penerimaan pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun rasio pajak secara umum masih rendah, pemerintah merekomendasikan untuk mengadakan program Amnesti Pajak yang peraturannya telah diatur oleh konstitusi sendiri. Ketentuan perpajakan yang digunakan dalam analisis adalah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984, peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak tahun 1984, RUU Pengampunan Pajak tahun 2001 dan RUU Pengampunan Pajak tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik, dimana teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ini terlihat jelas bahwa RUU Pengampunan Pajak masih belum memenuhi prinsip-prinsip penting dalam pemungutan pajak, khususnya kesetaraan, kepastian, dan produktivitas pendapatan. Dalam jangka panjang. Tax Amnesty yang terus menerus dilakukan mempunyai pengaruh negatif terhadap perolehan pajak. Ketika Tax Amnesty sering diterapkan, maka faktor utama perolehan yang menurun adalah penurunan terhadap Penerimaan Pajak. Dalam pandangan perpajakan di atas seharusnya pemerintah menunda pelaksanaan Tax Amnesty lebih awal. Padahal mereka harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Amnesty secara akurat, matang, dan menyeluruh, baik regulasi maupun teknis pelaksanaannya, dengan memperhatikan Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.

---

For the last decade, how as most countries in this world, Indonesia's Government has already placed tax Sector as a main source of state's revenue. It can be seen in tax revenue role in supporting APBN financing that always increase from year to year. Despite of tax revenue tend to increase by the year, even tax ratio still have low rate generally, the government recommended to hold a Tax Amnesty program wherein the regulation have provised by constitution itself. Tax provision applied in the analysis is a presidential decree number 26 year of 1984, execution regulation which had been based on execution of Tax Amnesty policy year of 1984, RUU Draft of Tax Amnesty 2001 and RUU Draft of Tax Amnesty 2005. The research method applied in this paper is decriptive analytic, wherein technique data collecting is by study bibliography and study field. Based on this research, it is clearly shown that RUU Draft of Tax Amnesty yet still have no comply the important principles in tax collecting, particularly equality bases, certainty, and productivity revenue. In the long run. Tax Amnesty that constantly incurred has a negative influence against tax acquirement. When Tax Amnesty applied often, the principle factor of acquirement that decrease is the downward against Tax Revenue. In the view of tax above the government is suppose to postpone Tax Amnesty execution earlier. While they should totally make a review of the Amnesty accurately, maturely, and all over, either of regulation and technical executional, by taking notice of Tax Collection Principles."

"Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah religiusitas. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia memegang erat nilai Ketuhanan. Di dalam ajaran agama Kristen Protestan diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang beragama Kristen Protestan dengan studi kasus pada Gereja X dan Gereja Y di Kota Bekasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik penarikan sampel berupa purposive sampling. Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Gereja X dan Gereja Y, Kota Bekasi.

---

There are several factors that may influence tax compliance, one of them is religiosity. Pancasila as the foundation of Indonesia holds firm the value of divinity. Christianity teach their followers to pay taxes to government. This study aims to examine the effect of religiosity on tax compliance of Christian individual tax payer with case study at X and Y Church in Bekasi City.

This research approach is quantitative, and the data collection technique is mix method. The sample that used in this research is 100 respondents with purposive sampling technique. The results of linear regression test show that religiosity influence the tax compliance of Christian individual tax payer at X and Y Church, Bekasi City."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan perbedaan gender terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Metode analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner, baik cetak maupun secara online. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 170 mahasiswa program D3 Vokasi, S1 Reguler, dan S1 Ekstensi Universitas Indonesia dari berbagai bidang studi. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa atas kepatuhan perpajakan, sedangkan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan perbedaan gender tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa atas kepatuhan perpajakan.

---

This research aims to know the influence of tax knowledge, trust in government, and gender difference to college student s perception about tax compliance. This research is quantitative. Data analysis method used in this research is multiple linear regression. Method of data collection in this research is primary data source by using questionnaires, either printed or online. The sample used in this research is 170 students of Diploma Program, S1 Reguler, and S1 Extension Porgram of Universitas Indonesia from various fields of studies. The result of quantitative analysis indicates that the tax knowledge has a negative effect on the students perception on tax compliance, while the trust in the government has a positive effect and the gender difference has no effect on the students perception on tax compliance."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."