Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pemindahan hak atas saham yang di dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum dengan fokus pada studi kasus Perkara Nomor 2845 K/Pdt/2023. Jika merujuk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang sejatinya pemindahan hak atas saham memiliki sejumlah prosedur hukum yang harus dipatuhi guna memberikan jaminan keadilan bagi para pihak. Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan keabsahan secara hukum terkait pemindahan hak atas saham yang berimplikasi pada perubahan susunan pemegang saham beserta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Oleh karena itu, penulisan dilakukan dengan mengkaji berbagai mekanisme hukum yang ada. Selanjutnya analisis dilakukan untuk menentukan apakah para pihak yang terlibat dalam upaya pemindahan hak atas saham telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan layak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Perseroan Terbatas tatkala hendak melakukan pemindahan hak atas saham agar dapat lebih memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Tak hanya itu, hasil analisis penulisan ini akan menunjukkan pentingnya memiliki pemahaman hukum guna memastikan keabsahan pemindahan hak atas saham dan perlindungan hak-hak yang terkait.

---

This paper aims to analyze the transfer of rights to shares involving elements of unlawful acts, with a focus on the case study of Case Number 2845 K/Pdt/2023. When referring to the provisions in the law, the transfer of rights to shares involves several legal procedures that must be followed to guarantee justice for the parties. The main issue to be discussed in this paper relates to the legal validity of the transfer of rights to shares, which has implications for changes in the composition of shareholders as well as the composition of the board of directors and board of commissioners in a limited liability company. This thesis employs a doctrinal research method. Therefore, the paper will examine various existing legal mechanisms. Furthermore, the analysis will determine whether the parties involved in the transfer of rights to shares have fulfilled the elements of unlawful acts as described in Article 1365 of the Civil Code and whether they should be held liable. The findings of this paper are expected to contribute to limited liability companies seeking to transfer rights to shares, urging them to pay closer attention to the conditions stipulated. Additionally, the analysis will highlight the importance of legal understanding in ensuring the validity of the transfer of rights to shares and the protection of related rights. "

"Penelitian ini menganalisis legalitas keanggotaan Perseroan Terbatas (PT) dalam koperasi, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Menyelidiki kerangka regulasi yang mengatur koperasi dan PT di Indonesia, penelitian ini mengevaluasi pelanggaran operasional dalam praktik keanggotaan koperasi oleh KSP Indosurya. Tujuan penelitian mencakup pemeriksaan kerangka regulasi, analisis kasus KSP Indosurya, evaluasi kritis Putusan Mahkamah Agung, eksplorasi pembatasan keanggotaan PT, dan penyusunan rekomendasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kesimpulan menegaskan kerangka regulasi untuk koperasi dan PT, mengevaluasi Putusan Mahkamah Agung, dan menekankan pembatasan keanggotaan PT berdasarkan hukum koperasi, khususnya melarang PT menjadi anggota koperasi. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah, memberlakukan sanksi pada koperasi yang tidak patuh, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasi koperasi, meningkatkan pemahaman tentang Hukum Koperasi di kalangan penegak hukum, dan memastikan kepatuhan yang teliti terhadap regulasi koperasi selama penerbitan izin oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

This study analyzes the legality of Limited Liability Company (LLC) membership within cooperatives, with a focus on Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. The research delves into the regulatory framework governing cooperatives and LLCs in Indonesia, assessing operational violations within cooperative membership practices by KSP Indosurya. Research objectives encompass an examination of the regulatory framework, an analysis of the KSP Indosurya case, a critical evaluation of the Supreme Court Decision, an exploration of LLC membership restrictions, and the formulation of recommendations. Employing a normative legal research methodology, the study concentrates on the analysis of legal norms outlined in laws. The conclusion underscores the regulatory framework for cooperatives and LLCs, evaluates the Supreme Court Decision, and emphasizes the LLC membership restriction grounded in cooperative law, specifically prohibiting LLCs from being members of cooperatives. Recommendations are presented to augment government oversight, enforce sanctions on non-compliant cooperatives, enhance public understanding of cooperative operations, elevate comprehension of Cooperative Law among legal enforcers, and ensure scrupulous compliance with cooperative regulations during permit issuance by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. "

"Pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pembuatan akta notaris yang isinya dimaksudkan untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler tersebut seharusnya berdasarkan keputusan sirkuler yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan keputusan sirkuler yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau secara aktif turut serta membantu pembuatan keputusan sirkuler tersebut yang mengandung kepalsuan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terjadi terhadap Notaris IWDW dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Mahkamah Agung nomor 1134 K/Pid/2022. Tesis ini menganalisis implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan bentuk penelitian deskriptif analitis menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas yaitu keputusan sirkuler mengenai perubahan data perseroan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena berperan aktif turut serta dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

---

Circular decisions of shareholders must be in accordance with the procedures stipulated in the company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In making a notarial deed whose contents are intended to express the results of the circular resolution, it should be based on a circular resolution made in accordance with the actual facts. Notaries who make a deed stating the meeting's decision based on a circular decision whose contents are not in accordance with the actual situation, or actively participate in the making of the circular decision which contains falsehood can be subject to criminal sanctions as happened to Notary IWDW in the Denpasar District Court decision number 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Supreme Court number 1134 K/Pid/2022. This thesis analyzes the legal implications of circular decisions that are legally flawed against changes in limited liability company data and analyzes the responsibility of Notaries for making deeds of statement of meeting decisions that are legally flawed related to changes in limited liability company data. The research method used is doctrinal, with an analytical descriptive form of research using secondary data sources. The results of the study concluded that the legal implications of circular decisions that are legally flawed towards changes in limited liability company data are that the circular decision regarding changes in company data is invalid or null and void. Notary's responsibility for making a legally defective deed related to changes in limited liability company data can be subject to criminal sanctions for actively participating in making deeds that are not in accordance with the actual circumstances."

"Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam sistem ini berisi muatan seluruh data pada Perseroan Terbatas, sehingga pemerintah dapat melakukan sebuah pengawasan. Sistem ini akan menghasilkan produk hukum berupa keputusan dan/atau pemberitahuan yang mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana meneliti aturan yang mengatur tentang Sistem Administrasi Badan Hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Pelayanan pada sistem ini mempunyai kelemahan dalam menjamin kepastian hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, karena seluruh tindakan pemerintah hanya melalui sistem dan seharusnya dilakukan pemeriksaan secara manual melalui dibentuknya aturan yang baru.

---

In the economic development in Indonesia, many business actors are involved in the form of Limited Liability Companies, because the main objective is making of profit. The state can regulate and supervise the business activities of limited liability companies, namely through the application of legal rules to the Legal Entity Administration System at the Directorate General of General Legal Administration (AHU), Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH, is the Company's electronic information technology services provided by the Directorate General of General Legal Administration. In this system, it contains all data on Limited Liability Companies, so that the government can carry out an oversight. This system will produce legal products in the form of decisions and / or notifications that have legal force. This study uses a normative juridical method, which examines the rules governing the Legal Entity Administration System, that is Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 which has undergone 2 (two) changes. Services in this system have weaknesses in ensuring legal certainty if there is an act against the law, because all government actions are only through the system and properly manual inspection through the formation of new rules.

"

"Tesis ini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUMDesa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM ditentukan oleh keabsahan pendirian BUMDesa itu sendiri, kewenangan bertindak penghadap yang mewakili BUMDesa ketika membuat akta pendirian, dan bukti kepemilikan saham PT LKM oleh BUMDesa. Saat ini terdapat PT LKM yang telah memperoleh izin usaha namun struktur kepemilikan sahamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU LKM , karena didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa. PT LKM tersebut diberikan jangka waktu hingga 29 Desember 2020 untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya, jika tidak maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Notaris berperan penting dalam pembuatan akta pendirian PT LKM, terutama dalam menentukan keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. Hasil penelitian menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan OJK dan instansi terkait terus berkoordinasi dan menyamakan pandangan terkait keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. OJK dan instansi terkait lainnya perlu lebih masif melakukan sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta melibatkan notaris dalam membahas keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham PT LKM.

---

This thesis explains the legitimacy of village owned enterprise BUMDesa as the founder and shareholder of Micro Financial Institution in the form of Limited Liability Company PT LKM , legal consequences for PT LKM that founded and its shares owned by the Province Government or Village Government, and the role of notary on its establishment. The research method on this thesis is normative juridical. The results of this research concludes that BUMDesa permitted to be the founder and shareholder of PT LKM. The legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM is determined by the legitimacy of the establishment of BUMDesa itself, authority of a person who act as a representative of BUMDesa when making the deed of establishment of PT LKM, and proof of PT LKM shares ownership by BUMDesa.

Currently, there are PT LKM who have obtained business license but their shares ownership structure are not in accordance with Law Number 1 of 2013 on Micro Financial Institution UU LKM , because it founded and its shares owned by the Province Government or Village Government. In that case, PT LKM was granted period until 29 December 2020 to adjust its share ownership structure, otherwise it can be subject to administrative sanction in the form of a written warning until revocation of business license. Notary has important roles on the establishment of PT LKM, especially on determining the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM.

The results of this research suggest that the Indonesia Financial Services Authority OJK and other related institutions should coordinating and uniforming perception related to the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM. OJK and other related institutions need to be more massive to socialize UU LKM and its implementing regulations, and involving notary when discussing the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM"

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner dari suatu Perseroan Terbatas dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menganalisis pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepadanya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan hukum di bidang ekonomi mengenai Beneficial Owner serta ditujukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai Beneficial Owner di Indonesia. Beneficial Owner merupakan konsep kepemilikan yang berasal dari negara Inggris pada masa perkembangan trust law. Konsep Beneficial Owner kemudian berkembang secara luas, baik dalam ranah internasional maupun nasional. Indonesia menerbitkan Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap Korporasi untuk menetapkan Beneficial Owner, namun UUPT tidak mengatur mengenai keberadaan Beneficial Owner. Perbedaan antara Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dalam memahami keberadaan Beneficial Owner akan memberikan pengaruh pada Perseroan, salah satunya mengenai bentuk pertanggungjawaban. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner ditentukan berdasarkan dua sudut pandang berbeda serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner tergantung kepada perbuatan yang melibatkan kerugian. Saran dari penelitian ini adalah regulator sebaiknya melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sehingga tidak menciptakan ketidakpastian hukum

---

ABSTRACTThis research discusses about the regulation regarding the form of Beneficial Owners accountability in Limited Liability Company by referring it to the Indonesias applicable laws and regulations. Beneficial Owner is a concept that orginally came from United Kingdom during the development of the trust law. Then, the concept of Beneficial Owner developed widely in international and national spheres, including Indonesia. Indonesia then issued the Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 which requires every Corporation, including the Limited Liability Company to establish a Beneficial Owner. That regulation is different from UUPT, because UUPT doesnt even acknowledge the existence of Beneficial Owner. The difference between Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 and UUPT in understanding the existence of a Beneficial Owner will give some impact to the Company, such as in terms of Beneficial Owners accountability. Therefore, this research with a normative juridical methode attempts to analyze which parties that can be designated as Beneficial Owner and also the forms of accountability that can be requested to the Beneficial Owner by referring to the applicable laws and regulations. This reseacrh aims to increase the legal knowledge regarding Beneficial Owner and to broaden publics insight into Beneficial Owner in Indonesia. The results of this study is explaining the parties that can be appointed as Beneficial Owner is determined based on two different perspectives, and the form of accountability that can be requested to the Beneficial Owner are depends on the actions caused it losses. The suggestion from this research is for the regulatos should make some adjustments to laws and regulations so it will not create a legal uncertainity."

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."

"Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 serta akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Nomor 172 K/TUN/2019 adalah ditemukan fakta bahwa 10 (sepuluh) surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada saat sedang dilakukan proses pengajuan kasasi Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, yang artinya putusan tersebut belum final dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PT BMS yang diwakili oleh AC, sehingga penerbitannya melanggar aspek prosedural dan aspek substansial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Selain itu, akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan adalah pembatalan tersebut tidak serta merta membatalkan akta RUPSLB yang dibuat oleh Notaris GD, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan negeri. Akta tersebut juga merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada yang membantah keautentikannya. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah disarankan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selalu berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem AHU Online khususnya untuk badan hukum Perseroan agar selaras dengan peraturan dalam UUPT. Selain itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharapkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menerima untuk menyusun akta khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, yaitu perlu dilakukannya pengecekan terlebih dahulu informasi berkenaan dengan profil perseroan dalam sistem AHU Online. Diperlukan juga kehati-hatian notaris saat memasukkan informasi dan mengunggah dokumen ke dalam sistem AHU Online.

---

The cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights relating to a limited liability company by the State Administrative Court has the effect that the limited liability company deed on which the decree was issued becomes invalid as it should be. This is due to the connection between the issuance of the Menkumham decision letter and the limited liability company deed. The issues raised in this study are the judge's considerations regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on the Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 and the legal consequences of a limited liability company deed of PT BMS in which the Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court. To answer these problems, doctrinal research methods are used with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study, the judge's consideration regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on Decision Number 172 K/TUN/2019 was found to be the fact that 10 (ten) letters of the Minister of Law and Human Rights which were the object of the dispute were issued while being process of filing cassation Decision No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, which means that the decision is not final and has permanent legal force. This causes legal uncertainty for PT BMS, which is represented by AC, so that the issuance violates procedural and substantial aspects because it is contrary to laws and regulations and the principle of legal certainty. Besides that, the legal consequence of a PT BMS limited liability company deed whose Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court is that the cancellation does not necessarily cancel the extraordinary general meeting of the shareholders deed made by Notary GD, unless otherwise proven in court. The deed is also an authentic deed that has perfect evidentiary power as long as no one disputes its authenticity. Thus, the advice that can be given is for the Minister of Law and Human Rights to always strive to improve and develop the AHU Online system, especially for corporate legal entities so that they are in line with the regulations in the Company Law. In addition, notary in carrying out their duties are expected to always be careful in accepting to draw up deeds, especially deeds related to limited liability companies, that is, it is neccesary to check information regarding company profiles in the AHU Online system. Notary caution is also required when entering information and uploading documents into the AHU Online system."

"Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.

---

The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y`s director`s consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager`s negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the amount suffered by PT X while Y?s sales manager walked away without having to pay anything."