Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), sebuah entitas nonlaba yang berperan penting dalam komunitasnya. Dengan menggunakan metode studi kasus dan desain single-case, penelitian ini berfokus pada satu unit analisis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan gereja. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami proses dan kejadian yang terjadi di lapangan, dengan melibatkan wawancara dengan pegawai biro keuangan sinode dan jemaat aktif, serta studi dokumentasi laporan keuangan dan dokumen terkait selama 2024. Penelitian ini juga mencakup teori akuntabilitas dan transparansi sektor publik berdasarkan Pedoman Umum Governasi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governasi (KNKG) tahun 2022, serta mengevaluasi bagaimana penerapannya atas indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi di GKPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi belum dilakukan secara optimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan, telah mengikuti SOP dalam Peraturan Penatalayanan GKPS tahun 2004. Namun, pelaporan keuangan membutuhkan penyusunan SOP tambahan sesuai standar ISAK 335 untuk entitas berorientasi nonlaba. Evaluasi akuntabilitas mengungkapkan upaya GKPS dalam menerapkan prinsip-prinsip PUG-SPI KNKG 2022, meskipun implementasinya belum maksimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS perlu ditingkatkan dengan cara memperkuat komunikasi, melibatkan jemaat dalam pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan peran serta Pengurus Majelis Jemaat dalam seluruh proses pengelolaan dan pengawasan program-program pelayanan Sinode Transparansi keuangan, meskipun telah dilakukan, juga belum mencapai optimalisasi. Transparansi keuangan Sinode GKPS terkendala oleh kurangnya sosialisasi prosedur keuangan gereja kepada jemaat, sehingga pemahaman mereka terhadap kebijakan dan proses pengambilan keputusan masih terbatas. Rekomendasi penelitian ini mencakup adopsi ISAK 335 sebagai standar pelaporan, peningkatan keterlibatan jemaat dalam pengambilan keputusan, optimalisasi peran Pengurus Majelis Jemaat (PMJ), serta pemanfaatan platform komunikasi seperti situs web, media sosial, dan diskusi terbuka untuk menjelaskan tata kelola keuangan kepada jemaat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan jemaat serta efektivitas pengelolaan keuangan Sinode GKPS.

---

This study aims to evaluate financial management practices within the Simalungun Protestant Christian Church (GKPS), a nonprofit entity that plays a significant role in its community. Using a case study method and single-case design, the research focuses on a single unit of analysis to provide an in-depth understanding of the church’s financial management. A descriptive qualitative approach was employed to examine processes and events in the field, involving interviews with staff from the synod’s financial bureau and active congregants, as well as document analysis of financial reports and related documentation over the past year.The study also reviews theories of accountability and transparency in the public sector, as outlined in the the General Guidelines for Public Sector Governance in Indonesia (PUG-SPI) published by the National Commission on Governance Policy (KNKG) in 2022. It evaluates how these principles are applied to the indicators of accountability and transparency within the GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun). The findings indicate that the implementation of accountability and transparency has not been optimally achieved. The financial management of the GKPS Synod, which includes revenue, expenditures, recording, and reporting, has adhered to the Standard Operating Procedures (SOP) outlined in the GKPS Management Regulation of 2004. However, financial reporting requires the preparation of additional SOPs in accordance with ISAK 335 standards for non-profit entities. The evaluation of accountability reveals GKPS's efforts to apply the principles of PUG-SPI KNKG 2022, although its implementation has not been maximized.The financial management of the GKPS Synod needs improvement by enhancing communication, involving the congregation in strategic decision-making, and increasing the participation of the Congregational Assembly Board in all processes of managing and supervising the Synod's service programs. Although financial transparency has been pursued, it has not yet reached optimal levels. The financial transparency of the GKPS Synod is hindered by a lack of socialization regarding the church's financial procedures to the congregation, resulting in limited understanding of policies and decision-making processes.The recommendations of this research include adopting ISAK 335 as the reporting standard, increasing congregation involvement in decision-making, optimizing the role of the Congregational Assembly Board (PMJ), and utilizing communication platforms such as websites, social media, and open discussions to explain financial governance to the congregation. These steps are expected to enhance the congregation's trust and the effectiveness of financial management within the GKPS Synod."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah di tahun anggaran 2013 dari 10 sekolah dasar negeri di wilayah administrasi Jakarta selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah masih belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of school financial management of budget year 2013 in 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school?s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi informasi pada peer-to-peer (P2P) lending syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) yang terjadi pada P2P lending. Oleh sebab itu, P2P lending syariah di Indonesia yang saat ini berizin dari OJK hanya 7 perusahaan, praktik akuntabilitasnya perlu dievaluasi terutama bagaimana pertanggungjawaban P2P lending terhadap pemberi dana, agar terhindar dari gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) seperti yang terjadi pada P2P lending konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada tiga perusahaan P2P lending syariah di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan CEO atau perwakilan manajemen lainnya dari P2P lending syariah, pemberi dana, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi P2P lending syariah. Sesuai dengan teori logika kelembagaan, ditemukan bahwa faktor atau pihak yang mendorong penerapan akuntabilitas pada P2P lending syariah berasal dari internal perusahaan sendiri (material carriers) dan regulator (symbolic carriers). Namun terdapat praktik decoupling (tidak mematuhi) terhadap peraturan dikarenakan actor membatasi informasi tertentu dari penerima dana yang perlu diungkapkan kepada pemberi dana. Selain itu, temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua perusahaan lebih menekankan pada upward accountability, sementara satu perusahaan menyeimbangkan antara downward accountability dan upward accountability. Dari segi transparansi, masih terdapat asimetri informasi antara pemberi dana dan penerima dana karena adanya peraturan perlindungan data pribadi. Terakhir, P2P lending syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan masukan dan nasihat terhadap kesesuaian transaksi dan akad pada P2P lending syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur sebelumnya, yang belum membahas praktik akuntabilitas pada P2P lending syariah.

---

The objective of this study is to evaluate and analyze accountability and information transparency practices in sharia peer-to-peer (P2P) lending. This research is motivated by the default or fraud risk (run off with funder funds) that occurs in P2P lending. Therefore, there are only 7 sharia P2P lending companies in Indonesia that are currently licensed by the OJK, their accountability practices need to be evaluated, especially how sharia P2P lending is accountable to funders, so as to avoid default or fraud (run off with funder funds) as happened in conventional P2P lending. This study uses a case study method with a qualitative approach to three sharia P2P lending companies in Indonesia. Semi-structured interviews were conducted with CEOs or other management representatives from sharia P2P lending, funders, and the Financial Services Authority (OJK) as the regulator that oversees sharia P2P lending. In accordance with the theory of institutional logic, it was found that the factors or parties that encourage the implementation of accountability in sharia P2P lending come from the company's own internal (material carriers) and regulators (symbolic carriers). However, there is a practice of decoupling (not complying) with regulations because actors limit certain information from borrowers that need to be disclosed to funders. In addition, other findings from this study indicate that two companies place more emphasis on upward accountability, while one company balances downward accountability and upward accountability. In terms of transparency, there is still an information asymmetry between funders and borrowers due to personal data protection regulations. Finally, sharia P2P lending has a Sharia Supervisory Board (DPS) whose function is to provide input and advice on the compliance of transactions and contracts in sharia P2P lending with sharia principles. This research contributes to filling the gap in the previous literature, which has not discussed accountability practices in sharia P2P lending."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah dasar. Sampel dalam penelitian ini 10 Sekolah Dasar Negeri SDN di wilayah administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of elementary public school financial management. Sample in this research are 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region of budget year 2013. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school rsquo s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akuntansi dan tingkat transparansi dan akuntabilitas di 5 masjid agung di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima masjid sudah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian yang berarti laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dari penilaian instrumen TANGO, masjid agung di DKI Jakarta berada pada kondisi mendekati ideal sebagai entitas yang transparan dan akuntabel, dengan beberapa kelemahan seperti kurangnya keterlibatan staf dan stakeholder dalam pengambilan keputusan, mekanisme pergantian kepemimpinan dan periodisasi yang belum konsisten, sistem rekrutmen yang kurang terbuka, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan dan data-data internal organisasi yang masih terbatas masjid, keterbatasan SDM, dan minimnya keterlibatan masjid dalam pengambilan keputusan publik.

---

This study is aimed to find out about accounting practices and transparency and accountability of 5 great mosques in DKI Jakarta. This study discovered that three of five mosques have been audited with unqualified opinion which mean that financial statement made is compatible with the acceptable accounting standard. From TANGO assessment, great mosques in DKI Jakarta are close to the ideal condition to be transparent and accountable entity, but have some weaknesses such as the lack of staff and other stakeholder participation in decision making, inconsistency in regeneration mechanism, lack of openness in recruitment, limited access to financial statement and organizational data, lack of human resources, and lack of mosque involvement in public policy."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management."

"Desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah, dan juga antar daerah sebagai wujud dukungan dan dorongan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Untuk mengelola desentralisasi fiskal ini, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur visi keuangan daerah, yaitu suatu pengelolaan yang tertib, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut masih jauh dari ideal, utamanya bila dibandingkan dengan standar internasional oleh beberapa organisasi lintas negara. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, bila menggunakan standar prinsip kesadaran yang menuntut adanya keterbukaan, partisipasi publik, dan ruang diskursus publik. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah di indonesia tidak menuntut adanya dokumen anggaran yang membantu masyarakat memahami isi dokumen anggaran secara sederhana. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia juga tidak memiliki laporan berkala yang membantu masyarakat untuk ikut memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan yang terjadi di daerahnya. Penelitian ini menyarankan adanya revisi peraturan mengenai peraturan pengelolaan keuangan daerah yang disertai dengan peningkatan kemampuan teknis dan keinginan kuat dari pemangku kepentingan di lingkungan eksekutif dan legislatif untuk melaksanakannya.

---

The fiscal decentralization occurring in Indonesia aims to reduce fiscal disparities between the central and regional governments, as well as among regions, as a manifestation of support and encouragement for economic growth and regional competitiveness. To manage this fiscal decentralization, the Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management was enacted, which regulates the vision of regional finance management, characterized by orderly, economically efficient, effective, transparent, and accountable practices. However, the provisions stipulated in this regulation still fall short of the ideal standards set by international organizations. This research applies a normative legal research approach, utilizing relevant literature sources and legislative regulations as research materials. The study reveals that the principles of accountability and transparency in the management of regional finance in Indonesia still have several shortcomings when compared to the standards of awareness principle, which demand openness, public participation, and public discourse. In terms of accountability, the management of regional finance in Indonesia does not require citizens budget documents that facilitate the public's understanding of the budget content in a simplified manner. Additionally, the management lacks in-year report that assist the public in monitoring and evaluating the implementation happening in their respective regions. This research suggests the revision of regulations pertaining to regional financial management, accompanied by the enhancement of technical capabilities and strong commitment from stakeholders within the executive and legislative environments to implement these revisions effectively."

"Abstrak Educational organizations are public sector organizations, making transparency and accountability two important principles that must be reflected in their financial management. This requirement is enshrined in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012 on University. Two factors that can potentially influence transparency and accountability of financial management are the presentation of financial report of the organization in question and accessibility to such statements. This research is intend to analyze the impact of financial report presentation and accessibility to financial reports on transparency and accountability of financial management of a state university in Malang City. Rate of returned and completed questionnaire is 100 percent, comprising of 252 questionnaires. Data analysis is conducted using multiple linear regression. There are two independent variables used in this research, namely the presentation of financial reports and accessibility to financial reports, and two independent variables, namely transparency and accountability of financial management. The result of this research indicates that the presentation of financial reports and accessibility to financial reports have a positive impact on transparency and accessibility in financial management. This in turn implies that the public would consider that financial management at the state university is accountable if its financial report is prepared in accordance with the applicable standards and easily accessed."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan aset tetap di lingkungan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mencakup penganggaran, pengadaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset tetap pada Ditjen Keuangan Daerah. Masalah dari sisi penganggaran adalah belum adanya pengukuran dan evaluasi kinerja aset tetap. Masalah dari sisi pengadaan adalah pejabat pengadaan barang pada Ditjen Keuangan Daerah memiliki SDM yang terbatas dan regenerasi pergantian pejabat kurang optimal. Secara keseluruhan, Ditjen Keuangan Daerah belum mempunyai Standar Operasional Prosedur yang dituangkan dalam peraturan tertulis untuk diterapkan dalam pengelolaan aset tetap, mulai dari penganggaran, pengadaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap.

---

The focus of this study is the Management of Fixed Assets in Financial Management State of the Directorate General for Regional Finance Ministry of Home Affair. This research is a qualitative descriptive interpretive. The main problem in this research includes budgeting, procurement, removal, also recording and reporting fixed assets at the Directorate General of Regional Finance. There are problems in asset management of Directorate General of Regional Finance. The problem from the budgeting is the absence of measurement and performance evaluation of fixed assets. The problem from the procurement is the limited human resources officer and turnover regeneration less than optimal. Meanwhile, of the whole, there is no specific Operating Standard Procedures related to asset management procedures in budgeting, procurement, removal, also recording and reporting of fixed assets. "