Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, salah satunya berupa waris. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Perlindungan Anak, PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Staatsblad 1917 Nomor 129 yang belum dicabut. Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 4 PP No. 54/2007 mengatur bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini merupakan cerminan dari hukum Islam, yakni anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sementara itu dalam hukum perdata, terdapat perbedaan dengan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak memutus segala hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Perbedaan ini berdampak pada ketidakpastian hukum pada pertimbangan hakim dalam menetapkan waris terhadap anak angkat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga seharusnya ketentuan tersebut dicabut dengan tegas, Lebih lanjut, permohonan pengangkatan anak oleh orang Islam seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi diajukan ke Pengadilan Agama. Diharapkan penelitian ini dapat menghapus ketidakpastian hukum mengenai hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua kandung menurut hukum perdata serta menyelesaikan kebingungan mengenai kewenangan absolut pengadilan mengenai permohonan pengangkatan anak.

---

Adoption is a legal act that brings about legal consequences, one of which is inheritance. In Indonesia, adoption is regulated in several laws and regulations, including the Child Protection Law, Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Adoption, and Staatsblad 1917 No. 129, which has not been repealed. Article 39 paragraph (2) of the Child Protection Law and Article 4 of Government Regulation No. 54/2007 stipulate that adoption does not sever the blood relationship between the adopted child and their biological parents. This reflects Islamic law, where an adopted child remains an heir to their biological parents. Meanwhile, under civil law, there is a difference with the provisions of Staatsblad 1917 No. 129, which states that adoption severs all relationships between the adopted child and their biological parents, making the adopted child an heir to their adoptive parents. This difference leads to legal uncertainty regarding judges' considerations in determining inheritance for adopted children. To address this issue, a study was conducted using a normative juridical method. The study's findings show that the adoption provisions in Staatsblad 1917 No. 129 are no longer in line with societal conditions, and therefore, these provisions should be explicitly revoked. Furthermore, adoption petitions by Muslims should not be submitted to the District Court but to the Religious Court. It is hoped that this study can eliminate the legal uncertainty regarding the inheritance rights of adopted children concerning the inheritance of their biological parents under civil law and resolve the confusion regarding the absolute jurisdiction of the court concerning adoption petitions. "

"Pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap prinsip Pengangkatan Anak yang didasarkan pada hukum Islam masih sangat kurang, termasuk mengenai proses legitimasinya dan penyelesaian sengketa di Peradilan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat. Perlu diteliti bagaimana penerapannya pengangkatan anak oleh umat Islam di Indonesia, akibat hukum dari masingmasing penetapan dan putusan, serta bagaimana pertimbangan hukum masingmasing Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak dan memutus sengketa pembagian harta peninggalan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap beberapa penetapan dan putusan lembaga Peradilan diperoleh kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif terkait dengan pengangkatan anak. Oleh karenanya menurut Penulis, sangat penting agar pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuat suatu peraturan khusus tentang pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia agar kepastian hukum dapat tercapai. Bagi masyarakat pelaku pengangkatan anak juga agar betul-betul memahami prinsip-prinsip pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang terkait, agar memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

---

The level of understanding of islamic people in Indonesia regarding the Islamic Adoption principles are still below expectation, which also include the understanding of specific requirements from the related departments and Religious (Islamic) Court on adoption legalization process. Not only that, they do not also aware of how to settle conflicts between the adopted child and his/her adoptee family related to the inheritance of the adoptive parents. Therefore, it is so important to reasearch on how the implementation of Islamic Law on Adoption in Indonesia and how the effect of such different legal basis used by the Judges ini settling the conflict and/or legalizing the adoption process. With regard to this matters, the research was conducted based on library research and studying several courts documents and adoption rules in Indonesia, which resulting the fact that the Islamic Adoption Law in Indonesia are not fully implemented. due to lack of understanding ang knowledge of Indonesian Islamic people. The government in this case should work together with the related departments to provide the of Islamic Adoption Laws that is urgently needed to achieve the certainty of adoption law in indonesia. At the same time it is important for those who wants to adopt any children preparing equiped themselves with sufficient knowledge in Islamic and Indonesian adoption law."

"ABSTRACTSampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACTThere are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute. "

"Dalam setiap perkawinan pada masyarakat, tak jarang pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Maka dari itu, mereka melakukan pengangkatan anak. Namun, hingga saat ini belum terdapat unifikasi peraturan terutama dalam bidang waris sebagai akibat hukumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aturan dari Hukum waris perdata barat dan hukum waris adat yang dimana kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum positif waris yang sama – sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan dan hak anak angkat mengenai hal mewaris serta hak yang diperoleh anak angkat dalam pembagian waris keluarga ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum adat, khususnya adat batak toba dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap kedua aturan hukum waris yang berbeda ini menimbulkan masalah dalam pengangkatan anak di Indonesia, khususnya mengenai dampak terhadap hak waris anak angkat tersebut.

---

In every marriage in society, it is not uncommon for a married couple to be unable to obtain offspring. Therefore, they adopt a child. However, until now there has been no unification of regulations, especially in the field of inheritance as a legal consequence. There are similarities and differences in the rules of Western civil inheritance law and customary inheritance law, which are both part of positive inheritance law that are equally binding and applicable in Indonesia. This research aims to discuss the position and rights of adopted children regarding inheritance and the rights obtained by adopted children in the distribution of family inheritance from the perspective of civil law and customary law, especially Batak toba custom with normative juridical research methods. The results of this study conclude that these two different inheritance law rules cause problems in the appointment of children in Indonesia, especially regarding the impact on the inheritance rights of the adopted child."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan serta akibatnya terhadap hak kewarisan anak angkat. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 27 K/Pdt/2009/ dan Putusan Nomor 2052 K/Pdt/2010. Kedua putusan tersebut memiliki inti permasalahan yang sama, akan tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, khususnya terkait hak kewarisan anak angkat yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan pengadilan guna memberikan suatu jaminan kepastian hukum, khususnya terkait hak kewarisan.

---

This thesis discusses about legality of adoption that is done without decree of court and the implications for the inheritance rights of the adopted child. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 27 K/Pdt/2009 and Court Decision Number 2052 K/Pdt/2010. Both court decision has the same core issue, but resulted a different decision, particularly about inheritance rights of adopted children who are adopted without decree of court. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows how important an adoption be done by decree of court in order to provide a law assurance of the inheritance rights of adopted child."

"Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun bagi pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak. Penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena banyaknya pengangkatan anak yang ilegal dan ketidaktahuan orang tua angkat untuk melakukan adopsi secara legal di Pengadilan Negeri sehingga sebaiknya semua pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil supaya mendapat bukti otentik berupa catatan pinggir yang dibuat pada Akta Kelahiran agar anak tersebut dapat memperoleh hak mewaris dari orang tua angkatnya dan kedudukannya menjadi anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Seperti halnya terhadap hak mewaris anak angkat keturunan Tionghoa dalam pembuatan SKW mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 akan mengikuti hukum waris orang tua angkatnya dan mereka menerima hak yang sama dengan anak kandung dalam arti memiliki hak atas bagian mutlak (legitime portie) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Untuk perlindungan hak waris anak angkat (anak adopsi) maka sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diwajibkan meminta keterangan pengecekan wasiat berdasarkan surat dari instansi yang berwenang saat ini yaitu Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Adoption is an ever-elvolving needs from year to year for married couples who have difficulities in having children. Preparation of the thesis is organized with normative research methods to obtain the results of research is descriptiveanalytical by using primary data types through informant interviews and secondary data from the library study.

My interest in the topic for this because of the many illegal adoptions and ingnorance of the adoptive parents to adopt legally in the District Court so that all adoptions should be done through the District Court to obtain a determination which is then taken to the Civil Registry Office in order to obtain authentic evidence in the form of notes edge that made the birth certificate so that the child can get the right heir of the adoptive parents and the position of a legitimate child marriage adoptive parents.

Just as the right heir adopted children of Chinese descendant in making Certificate of Inheritance refers to the provisions of Articles 12 Paragraph (1) Gazette 1917 No. 129, will follow the law of inheritance, and their adoptive parents receive the same rights biological children in the sense of having the right to absolute section (legitime portie) set forth in Civil Code Article 913. In order to protect the inheritance rights of adopted children before making Certificate of Inheritance, a Notary will be required to do will checkings by requesting information from the competent authority that is currently the Director of Directorate General of Civil Administrative General, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"R. Achmad Sarbini selaku pewaris kalaalah mewasiatkan seluruh harta warisannya kepada istrinya, R. Nana Djuhana, padahal ia masih memiliki saudara kandung. Wasiat yang sama dilakukan oleh R. Nana Djuhana kepada anak angkatnya, Nina Indratna. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan saudara dan anak angkat dalam hal pewaris kalaalah menurut hukum kewarisan Islam, serta keabsahan wasiat seluruh harta bagi anak angkat dalam hal masih ada ahli waris yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa saudara hanya dapat tampil mewaris apabila pewaris kalaalah dan anak angkat bukanlah ahli waris melainkan penerima wasiat atau wasiat wajibah. Sementara keberadaan wasiat yang meskipun telah memenuhi ketentuan Pasal 195 KHI, tetap bertentangan dengan asas ijbari. Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, akta wasiat tersebut tidak sah.

---

R. Achmad Sarbini, as kalaalah heir with six siblings, willed his entire assets to his wife, R. Nana Djuhana. The same will made by R. Nana Djuhana to her adopted child, Nina Indratna. The focus of this study is the legal standing of siblings and adopted children in case kalaalah heir againts Islamic inheritance law, and the legality of all inheritance will to adopted children in case there is still legitimate heirs. This research used normative-juridical method with descriptive interpretive.

Based on the research result shall known that siblings could only inherit when the heir die as kalaalah and adopted children could only receive a will or 'wajibah' will rather than being a heir. Beside of that, the will which actually fulfilled the regulation of Article 195 KHI, still in contradictory with ijbari principle. Therefore, according to the decision of the Supreme Court, those will deed indicated as unlawful."

"Penelitian ini berlatar belakang putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian salah satu pihak dari pasangan suami-istri yang mempunyai anak dari hasil perkawinan antara keduanya, anak tersebut menjadi ahli waris pengganti bapak/ibunya yang meninggal atas harta warisan dari kakeknya. Syarat anak tersebut menjadi ahli waris pengganti adalah bapak/ibu dari anak tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari orangtuanya, sehinga dengan alasan kematian bapak/ibunya tersebut anak kemudian bertindak sebagai ahli waris pengganti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penetapan Nomor 964/Pdt.P/2013/Pn.Cbn. dan Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2014/Pn.Cbi. Penelitian ini membahas sinkronisasi hukum dan harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, khususnya pengaturan mengenai kekuasaan orang tua terlama hidup. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa kewenangan orang tua terlama hidup melakukan tindakan penjualan harta kekayaan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan demi kepentingan anak. Sedangkan KUH Perdata menambahkan 2 dua syarat lain, yakni adanya izin dari pengadilan dan dilakukan dengan cara lelang umum. Sehingga ketentuan KUH Perdata tersebut seharusnya diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan ketentuan tersebut didalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri. Seharusnya hakim dengan tegas menentukan bahwa orang tua terlama hidup bertindak untuk dan atas nama anak dibawah umur sebagai ahli waris pengganti dari ayah/ibu yang telah meninggal terlebih dahulu atas harta warisan dari kakek/nenek dari ayah/ibunya. Hal tersebut didasarkan perintah Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa orang tua terlama hidup dapat bertindak untuk dan atas nama anak dibawah umur untuk tindakan hukum tertentu.

---

The background of this research is dissolution of marriage caused by one of spouses passed away which they already had a child the child became heir replacement of his passed away father mother on the estate of his grandfather grandmother. The judicial normative approach method has been used in this research. The requirement of the child becomes a successor heir which is the father mother of the child has died before the grandfather grandmother, thus by thereason of the father mother 39 s death then the child acts as a successor heir. The data which have been used in this research are Determination Number 964 Pdt.P 2013 Pn.Cbn. and Determination Number 140 Pdt.P 2014 Pn.Cbi. The research discussed about law synchronization and law harmonization between Law Number 1 Year 1974 about Marriage, Islamic Law Compilation and Civil Code, in particular regulation about parent's authority. The research's character is descriptive analytic.

Based on analysis the result has been obtained which oldest parent's authority to sell the under age child's wealth based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Islamic Law Compilation. The authority could be done for the sake of the child. Meanwhile Civil Code added 2 two others requirement, there are permission from the court and could be done by public auction. The Civil Code requirements should be accommodated by Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The judge should strictly determines that the longest living parent acts for and on behalf of the minor as a successor heir to the father mother who has died before grandfather grandmother as the parents of one of them who died afterwards. The judge's determination should base on Law of Marriage which determines longest living parent can act for and on behalf of a minor to a particular legal action."

"Saham dikategorikan sebagai benda bergerak dan melekat hak kebendaan kepada pemiliknya sehingga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan saham melalui waris kepada anak memberikan hak dan kewajiban pemegang saham kepada anak, akan tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang saham merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Anak merupakan subjek hukum yang belum berusia dewasa sehingga belum cakap hukum. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham dibutuhkan wali yang sah untuk mewakilkan anak dalam tindakan hukum. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Terdapat perbedaan konsep antara hukum perwalian dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan, dimana perwalian menurut KUH Perdata dapat dilakukan salah satunya oleh orang tua, sedangkan pada UU Perkawinan perwalian tidak dapat dilakukan oleh orang tua karena perwalian hanya dilakukan ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Wali tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, namun dengan pengecualian bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hukum keluarga, perwalian, dan pewarisan perdata di Indonesia ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pengaturan mengenai saham Perseroan Terbatas dan Pengalihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana perwalian dilakukan sebagai akibat dari pengalihan saham sebagai objek waris kepada anak dan bagaimana wali atas dasar kepentingan anak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak di bawah perwaliannya. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis pada Pengadilan Negeri Gianyar Penetapan No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin.

---

Shares are categorized as movable property and bestow proprietary rights on their owners, allowing for the transfer of ownership. The transfer of shares through inheritance to a child grants the rights and obligations of a shareholder to the child, but the exercise of these rights and obligations is a legal act that can only be performed by someone who is legally competent. A child, being a legal subject who is not yet of age, is not legally competent. To exercise the rights and obligations as a shareholder, a legally authorized guardian is needed to represent the child in legal actions. This article is prepared using a doctrinal research method with a qualitative approach. There is a legal dualism in guardianship law, where according to the Civil Code, guardianship can be performed by parents, among others, while under the Marriage Law, guardianship cannot be performed by parents because it is only carried out when parents are unable to fulfill their duties. A guardian is not allowed to transfer rights over a child's property under their guardianship, except in cases where it is in the child's interest. The issue addressed in this article is how the regulations regarding family law, guardianship, and civil inheritance in Indonesia are examined based on the Civil Code and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as how the regulations regarding shares of a Limited Liability Compan and the Transfer of Rights to Shares of a Limited Liability Company are in Indonesia. This article also analyzes how guardianship is exercised as a result of the transfer of shares as an inheritance object to a child and how a guardian, based on the child's interest, is permitted to transfer rights over the child's property under their guardianship. This research will address these issues by analyzing the Gianyar District Court Determination No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini membahas mengenai perluasan subjek hukum ketidakhadiran (afwezigheid) dimana, subjek hukum badan hukum sesuai dengan penetapan Pengadilan dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir (afwezigheid), pengelolaan harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) oleh Balai Harta Peninggalan, dan bagaimana apabila terjadi penuntutan pengembalian harta kekayaan sebelum 1/3 abad oleh ahli waris atau orang yang telah dinyatakan tidak hadir (afwezigheid). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau penulisan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta, wawancara sebagai sarana pelengkap. Hasil penelitian menyarankan diperlukan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan, dengan memperhatikan muatan materi Stb 1872/ 166 yang masih dapat dipergunakan.

---

ABSTRACTThis study is about the extension of in absentia (afwezigheid) legal subject, where the legal entity of legal subject is in accordance with the determination to be appointed as nonattendance (afwezigheid), the management of the property of the nonattendance, and what if the prosecution of the return-on-asset before 1/3 century occurred by the beneficiary or by the person who has been declared as the nonattendance.This study used library research method or writing normative juridical using secondary data and interview as a complement. The result of the research recommended Law of Inherited Property Board with pay attention charge material Stb. 1872/ 166 which can still be used, to be required."