Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 179313 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Rafisya Akbar
"Tulisan ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen jasa kapal angkutan perairan dalam hal terjadinya kecelakaan kapal, dengan fokus pada kasus tenggelamnya kapal wisata KM Ali Baba di Kepulauan Seribu. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami implementasi hukum perlindungan konsumen bagi penumpang jasa kapal angkutan perairan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak-hak konsumen bagi penumpang kapal jasa kapal angkutan perairan dan juga tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada pada perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah mengatur mengenai standar keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, yakni kurangnya pengawasan dan kesadaran hukum dari pihak yang bertanggung jawab. Adapun dalam hal terjadinya kecelakaan pada kapal yang menyebabkan kerugian pada penumpang, membuktikan adanya pelanggaran hak konsumen atas keamanan dan keselamatan oleh pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga gagal memenuhi kewajiban menjamin mutu jasanya. Dengan demikian, pelaku usaha sepatutnya dikenakan sanksi ganti rugi, administratif, dan pidana. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan terkait perlindungan konsumen bagi penumpang kapal telah diatur secara komprehensif, tetapi terdapat tantangan berupa kurangnya kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang sesuai. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan penegakkan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar. Konsumen juga perlu diberikan edukasi lebih lanjut dan regulasi terkait kelayakan kapal pelayaran rakyat perlu dibenah.

This paper analyzes the legal protection for consumers of water transportation services in the event of a ship accident, focusing on the case of the KM Ali Baba tourist boat sinking in the Thousand Islands. This study employs a doctrinal research method. The main focus of the research is to understand the implementation of consumer protection laws for passengers of water transportation services in Indonesia. The research findings indicate that Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection guarantees consumers' rights for passengers of water transportation services and the responsibility of business operators concerning consumer protection principles. Law Number 17 of 2008 on Shipping also regulates safety and security standards for maritime transportation in Indonesia. However, in practice, shortcomings remain, particularly regarding the lack of supervision and legal awareness among responsible parties. In cases of ship accidents causing passenger losses, there is evidence of violations of consumers' rights to safety and security by business operators. Additionally, business operators failed to fulfill their obligations to ensure service quality. Therefore, business operators should be subject to compensation, administrative, and criminal sanctions. Overall, the study concludes that regulations regarding consumer protection for ship passengers have been comprehensively established. However, challenges remain in terms of public awareness and law enforcement. Further efforts are needed to enhance consumer protection and law enforcement against violators. Consumers also need further education, and regulations concerning the seaworthiness of local maritime transport vessels require improvement. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Aprihandini
"Angkutan antarkota antarprovinsi merupakan salah satu angkutan umum darat yang sering digunakan sebagai moda transportasi oleh masyarakat di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pada penyelenggaraannya, seperti peristiwa hilangnya barang penumpang di dalam kabin angkutan. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis bagaimana pelindungan terhadap penumpang yang mengalami kehilangan barang di dalam kabin angkutan antarkota antarprovinsi, serta bagaima upaya hukum penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penumpang yang merupakan seorang konsumen memiliki hak untuk merasa aman, nyaman, dan selamat ketika menggunakan jasa angkutan umum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian penumpang yang timbul akibat kelalaian Perusahaan. Penumpang yang merasa dirugikan tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari Perusahaan angkutan umum apabila perusahaan lalai dalam menjalankan pelayanan angkutan. Apabila perusahaan angkutan umum menolak untuk memberikan ganti rugi, maka penumpang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) atau gugatan ke Pengadilan Negeri.

Intercity and interprovincial transportation is a commonly used mode of land public transportation in Indonesia. However, there are still several shortcomings in its implementation, such as incidents of passengers' belongings being lost in the vehicle cabin. Therefore, this research analyzes the protection of passengers who experience the loss of their belongings in intercity and interprovincial transportation cabins, as well as the legal remedies for resolving such issues. This research employs a doctrinal research method. Passengers, who are consumers, have the right to feel safe, comfortable, and secure when using public transportation services. The Consumer Protection Law stipulates that consumers are entitled to compensation if the goods and/or services received are not as expected. The Road Traffic and Transportation Law also states that public transportation companies must compensate passengers for losses resulting from the company's negligence. Passengers who feel aggrieved have the right to receive compensation from the public transportation company if the company is negligent in providing transportation services. If the public transportation company refuses to provide compensation, the aggrieved passenger may submit a claim to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or file a lawsuit in the District Court."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Josefhin Mareta
"[ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada pelanggan, PDAM tidak dapat dilepaskan dari adanya tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak konsumen, terlebih untuk saat ini PDAM masih merupakan perusahaan yang bersifat monopoli dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih. Begitu pula dengan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sebagai pelaku usaha pelayanan umum, maka tidak terlepas dari resiko pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai perlindungan hak konsumen PDAM Kota Tangerang yang didasarkan pada pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan lima dimensi kualitas layanan jasa antara lain bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Teknik analisis kuantitatif dengan melakukan analisis gap dan uji t dua sampel bebas, sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan deskripsi terhadap hasil penelitian berdasarkan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh PDAM Kota Tangerang belum sesuai dengan harapan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan merefleksikan hak-hak konsumen belum terpenuhi. Perlindungan hak konsumen PDAM Kota Tangerang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya mengenai hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, dan hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perwakilan. Pembatalan Undang-Undang Sumber daya Air juga memberikan perlindungan hak konsumen atas air dengan melahirkan enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

ABSTRACT
In the operation of clean water services to customers, PDAM can not be released from their responsibility in the fulfillment of the rights of consumers, especially at this time PDAM is still a monopolistic company in the services of clean water. Similarly, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang as a public service, it is inseparable from the risk of violation of consumer rights. This research was conducted to know the rights protection of PDAM Kota Tangerang consumers which is based on the measurement of service quality by using the five dimensions of service quality, are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research used mixed method that combines quantitative methods with qualitative methods. Quantitative analysis techniques by doing gap analysis and paired sample t test, while the qualitative analysis by giving a description of the results of research based on the theory. Based on the results, researcher concluded that the gap showed PDAM Kota Tangerang service quality not in accordance with the expectations of the customers. Quality of service was not appropriate with the expectations reflect that consumers rights have not been fulfilled. Consumer rights protection of PDAM Kota Tangerang based on The Law No 8 year 1999 on Consumer Protection, that is the consumers right to get education and claim compensation through class action. The cancellation of The Law Water Resources also provides consumer rights protection with create the six basic principles of water resources management restrictions., In the operation of clean water services to customers, PDAM can not be released from their responsibility in the fulfillment of the rights of consumers, especially at this time PDAM is still a monopolistic company in the services of clean water. Similarly, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang as a public service, it is inseparable from the risk of violation of consumer rights. This research was conducted to know the rights protection of PDAM Kota Tangerang consumers which is based on the measurement of service quality by using the five dimensions of service quality, are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research used mixed method that combines quantitative methods with qualitative methods. Quantitative analysis techniques by doing gap analysis and paired sample t test, while the qualitative analysis by giving a description of the results of research based on the theory. Based on the results, researcher concluded that the gap showed PDAM Kota Tangerang service quality not in accordance with the expectations of the customers. Quality of service was not appropriate with the expectations reflect that consumers rights have not been fulfilled. Consumer rights protection of PDAM Kota Tangerang based on The Law No 8 year 1999 on Consumer Protection, that is the consumers right to get education and claim compensation through class action. The cancellation of The Law Water Resources also provides consumer rights protection with create the six basic principles of water resources management restrictions.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ammar Bramundito
"Tulisan ini bertujuan mengetahui aspek pelindungan konsumen dalam transaksi Meterai Elektronik dan kualifikasinya berdasarkan UU PK, potensi kegagalan sistem elektronik yang timbul, serta tindakan dan pertanggungjawaban dari para pihak atas kegagalan dan potensi pemalsuan. Dengan metode penelitian berjenis doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana UU PK, UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, dan UU Bea Meterai diterapkan dalam kasus-kasus kegagalan pada Meterai Elektronik. Hasil dari analisis UU PK adalah bahwa para pihak dapat dinyatakan sebagai konsumen dan pelaku usaha serta pembubuhan Meterai Elektronik sebagai jasa. Berdasarkan kasus-kasus kegagalan, timbul kerugian dari konsumen yang harus diganti rugi dan kenyataannya tidak terdapat penyelesaian atau ganti rugi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan sehingga Perum PERURI dan Distributor sebagai pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan ganti rugi oleh konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan preventif, represif, dan pertanggungjawaban dari para pihak harus dilaksanakan dari para pihak dengan mengikuti ketentuan UU PK, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Sehingga, transaksi yang adil dan efektif dalam transaksi Meterai Elektronik dapat tercapai.

This paper intends to understand the consumer protection aspect in the transaction of Electronic Duty Stamp as to comply with Consumer Protection Law, electronic systems’ tendency to fail, and actions and liability from the parties in response to electronic system failure and electronic duty stamp forgery. This paper is subject to doctrinal legal research, which analyzes the implementation of Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, and Stamp Duty Law to cases of electronic system failure. The analysis of Consumer Protection Law finds that Electronic Duty Stamp stamping process is similar to services. The parties also resemble consumer and business actors. According to the cases of electronic system failure, consumers sustain economic losses and business actors are liable to give compensation but, on some cases, business actors did not give any. The analysis finds an indication of nonconformity in compensation-request procedure among Perum PERURI and Distributors that is also subject to Consumer Protection Law. In conclusion, preventive and repressive actions, as well as liability from every party should be in force by referring to Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, as well as Government Regulation No. 71 of 2019 and Government Regulation No. 80 of 2019. With the regulations and actions in effect, the transaction of Electronic Duty Stamp should proceed lawfully and effectively."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Rosyid
"Tarip air bersih PDAM Asahan mengacu pada ketentuan PERMENDAGRI No. 690-536 tahun 1988, dalam tarip ini diberlakukan penerapan pemakaian minimum 10 m3 dan tarip progresip. Tujuan diberlakukan pemakaian minimum adalah pendapatan dari penjualan air perkonsumen minimal 10 m3 sehingga dengan angka tersebut PDAM akan terjamin pendapatan minimalnya, adapun penerapan tarip progresip adalah agar konsumen dapat menghemat dalam penggunaan air bersih. Kedua kondisi tersebut ditinjau dari Undang - undang Perlindungan Konsumen tidak sejalan oleh sebab itu diperlukan alternatip struktur tarip air yang realistik dan berpihak pada konsumen.
Konsep dasar dalam menentukan struktur tarip realistik adalah seluruh biaya operasional yang diperlukan untuk memproduksi air bersih oleh PDAM Asahan dapat ditutupi oleh penjualan air, akan tetapi biaya-biaya yang sifatnya tidak berubah seperti biaya penyusutan, pinjaman dan untuk pengembangan ditutupi oleh pendapatan yang sifatnya tetap yang disebut dengan abodemen. Tarip air realistik adalah penjumlahan dari pendapatan dari harga air dengan abodemen.
Dasar dalam perhitungan tarip air realistik adalah data teknik dan keuangan pada tahun 2000, namun tetap dilakukan perbandingan dengan tiga tahun sebelumnya. Dari data tahun 2000 menunjukkan bahwa pendapatan dari penjualan dengan menggunakan tarip lama masih belum dapat menutupi seluruh biaya yang diperlukan oleh PDAM Asahan. Tarip lama hanya dapat menutupi 66 % dari seluruh biaya yang diperlukan.
Perbedann yang paling menonjol antara tarip lama dan tarip realistik adalah :
- Tidak diberlakukan pemakaian minimum
- Tidak diberlakukan tarip progresip
- Diberlakukan abodemen
- Golongan pelanggan dibagi 6 yaitu rumah tangga, niaga, industri, instansi, sosial dan khusus
- Pemakaian air meningkat, tarip air menurun"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T11449
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Romy Tahrizi Amin
"Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

Transportation is the most important thing in supporting people’s mobility, majority of cities in Indonesia have many types of transportation to facilitate the consumers. Bali as one of the central tourism hub for domestic and international make transportation as top priority to support their tourism. Therefore Ngurah Rai Airport as a place to accommodate the newcomers who arrive by plane, must provide adequate and varied transportation so that consumers can choose the transportation services they want. But it is contrary to the practice at Ngurah Rai Airport transportation which only taxi, and the company who dominate the taxi transport services in airport area is X Taxi. Which raised the rate application practices that are not based on taximeter which implemented by X Taxi. Consumers often complain that rates are set too high and not according to the rules that required using the meter. Even consumers do not get their rights. Many things must be addressed by X Taxi cooperatives in order to maximize their services and guarantee the rights of consumers. Consumers themselves need to be more aware of their rights and should be more willing to fight for their rights that are not being met (fulfilled) or violated."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44751
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silmina Sabila
"Transportasi laut kapal berpotensi memberikan bahaya pencemaran melalui kecelakaan kapal. Kargo curah kering berbahaya yang diangkut dapat secara langsung memberikan paparan terhadap lingkungan laut. Kargo curah kering seperti batu bara dan bijih besi merupakan contoh jenis kargo curah kering berbahaya. Namun, saat ini informasi mengenai bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering akibat kecelakaan kapal X, menganalisis kebijakan penanggulangan, serta menyusun strategi keberlanjutan penanggulangan. Metode yang digunakan adalah mixed methods kuantifikasi risiko bahaya pencemaran, dampak sosial ekonomi, analisis komparatif kebijakan, serta analisis SWOT untuk penyusunan strategi. Hasil yang didapatkan yaitu tumpahan kargo curah kering kapal X termasuk kategori risiko rendah. Tumpahan berdampak terhadap kondisi lingkungan laut, dengan estimasi sebaran tumpahan 874,187km2. Tidak terdapat dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Terdapat legal gap atas kebijakan yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun contingency plan nasional dan mengoptimalkan monitoring kecelakaan kapal.

Marine transportation has the potential to pose a pollution threat through ship accidents. Dangerous dry bulk cargoes carried may provide direct exposure to the marine environment. Dry bulk cargoes such as coal and iron ore are examples of dangerous dry bulk cargoes. However, current information regarding the dangers of pollution from spilled dry bulk cargo is still very limited. Therefore, this study aims to analyze the pollution hazard from spills of dry bulk cargo due to the X ship accident, analyze prevention policies, and develop strategies for sustainability of countermeasures. The method used is a mixed methods descriptive analysis of hazards, socio-economic impacts, policy comparative analysis, and SWOT analysis for strategy formulation. The results obtained are that the dry bulk cargo spill has an impact on marine environmental conditions, with an estimated spill distribution of 874,187km2. There is no socio-economic impact on the community around the location. There is a legal gap over the applicable policies. The strategy that can be implemented is to develop a national contingency plan and to optimize monitoring of ship accidents."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Batara Yonathan
"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan.
Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif.
Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.
In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.
Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46116
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Batara Yonathan
"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya.
Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.
The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45181
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Michael Kent Satria Sitindaon
"Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan dalam kegiatan di Indonesia. Pada bab terakhir, skripsi ini akan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan Yudha Manggala lewat Grab Toko pada Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dengan didukung oleh peraturan-perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan yang dilakukan dalam kegiatan maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara pidana, secara perdata, maupun secara administratif. Lalu, mengenai analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, hakim telah tepat dalam memutus bahwa Yudha Manggala bersalah atas penipuan yang ia lakukan lewat Grab Toko. Hakim telah tepat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan ini. Sayangnya, hakim tidak menguraikan pasal tersebut dengan baik dalam putusannya. Tidak digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya juga menjadi hal yang disayangkan, sebab perbuatan Yudha Manggala lewat Grab Toko melanggar banyak ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

This thesis discusses the legal protection of the consumer rights and the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities in Indonesia. In the last chapter, this thesis will analyze the fraud case committed by Yudha Manggala through Grab Toko in Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. The research in this thesis was carried out using a normative juridical research method and descriptive research types. Based on the research, it is known that the rights and obligations of consumers and business actors are protected by the Consumer Protection Act supported by other laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems. Regarding the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities, business actors can be held criminally, civilly or administratively responsible. Regarding the analysis of Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the judge was right in deciding that Yudha Manggala was guilty of the fraud he committed through the Grab Toko. The judge has correctly used Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law in this decision. Unfortunately, the judge did not elaborate on the article properly in his decision. The public prosecutor's failure to use the provisions of the Consumer Protection Act in his indictment is also unfortunate, because Yudha Manggala's actions through Grab Toko violated many provisions of the Consumer Protection Act."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>