Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunitas LGBTQIA+ di seluruh dunia masih sering mengalami diskriminasi dari masyarakat karena orientasi seksual mereka. Adanya diskriminasi membuat orang-orang dalam komunitas LGBTQIA+ ingin meningkatkan kesadaran dan toleransi masyarakat terhadap diri mereka, sehingga pada akhirnya kekerasan terhadap mereka berkurang. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan berbagai acara dan yang paling terkenal adalah pawai LGBTQIA+. Pawai ini berawal dari Amerika Serikat. Di Prancis, pawai ini dikenal dengan nama Marche des fiertés. Dalam pelaksanaanya, Marche des fiertés mengalami tantangan dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang ikut mendanai pawai, tetapi sebenarnya tidak mendukung semuahak LGBTQIA+ (pinkwashing). Dengan menggunakan poster-poster Marche des fiertés tahun 2018–2022, data statistik homofobia di Prancis tahun 2018–2023, dan siaran pers oleh penyelenggara parade penelitian ini memperlihatkan bagaimana dampak pinkwashing pada gerakan Marche des fiertés dan kaitannya dengan perjuangan melawan homofobia. Untuk menjawab masalah penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif oleh Wahidmurni (2017) dan teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough (1995). Ditemukan bahwa Marche des fiertés berhasil mengurangi tingkat homofobia ketika pawai dilakukan tanpa adanya gangguan dari pinkwashing.

---

LGBTQIA+ communities across the world still experience discrimination from society because of their sexual orientation. The existence of discrimination has led people in the LGBTQIA+ community to want to increase public awareness and tolerance towards them, so that eventually violence against them decreases. This is accomplished by organizing various events and the most famous is the LGBTQIA+ parade. This parade originated in the United States. In France, it is known as the Marche des fiertés. The Marche des fiertés experienced challenges in the form of companies funding the parade, but not actually supporting anything LGBTQIA+ (pinkwashing). Using Marche des fiertés posters from 2018-2022, homophobia statistics in France from 2018-2023, and press releases by parade organizers, this research shows how pinkwashing impacts the Marche des fiertés movement and how it relates to the fight against homophobia. To answer this research problem, Wahidmurni's (2017) qualitative research method and Norman Fairclough's (1995) Critical Discourse Analysis theory were used. It was found that the Marche des fiertés succeeded in reducing the level of homophobia when the march was conducted without any interference from pinkwashing."

"Prancis adalah salah satu negara yang mendukung kebebasan individu dan persamaan hak bagi setiap warga negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kaum homoseksual di Prancis adalah PACS yaitu, (Pacte Civil de Solidarité) yang diresmikan tahun 1999. Lalu pada perkembangan terakhir, tanggal 18 Mei tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis yang dikenal dengan mariage pour tous yaitu pernikahan untuk semua. Dengan adanya UU mariage pour tous, kaum homoseksual di Prancis dapat melegalkan hubungan mereka melalui ikatan pernikahan yang diakui oleh negara. Kaum homoseksual berharap dengan adanya UU tersebut, pandangan negatif masyarakat Prancis terhadap pasangan homoseksual dapat dihilangkan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan serta teori analisis wacana kritis Norman Faircglough (1995), hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah UU mariage pour tous dilegalkan, tindak kekerasan dan diskriminasi oleh kaum homofobia masih terus meningkat.

---

France, is one of the countries in the world that upholds individual freedom and equal rights for every citizen. This is evidenced by the policy regarding homosexuality in France which continues to develop over time. The first policy related to the recognition of homosexuals in France was the PACS (Pacte Civil de Solidarité) which was inaugurated in 1999. Then the latest development, on May 18, 2013 finally legalized same-sex marriage in France, known as mariage pour tous, namely marriage for all. With the mariage tous law, homosexuals in France can legalize their relationship through the original marriage bond by the state. Homosexuals people hope that with this law, the negative view of French society towards homosexuals can be eliminated. By using qualitative methods and literature study techniques as well as analysis of critical discourse theory by Norman Faircglough (1995), the result of the study shows that after the marriage law was legalized, acts of violence and discrimination by homophobic people still continued to increase."

"Homofobia atau ketakutan terhadap homoseksual hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan. Homofobia menjadi sebuah masalah karena masih adanya perilaku homofobik yang dapat ditemukan di sekitar kita yang salah satunya dapat ditemukan dalam olahraga sepak bola profesional. Homofobia pada sepak bola profesional dapat dijumpai pada perilaku fans maupun pada pemainnya. Penelitian ini akan membahas mengenai tindakan homofobik dan ideologi yang mendasarinya melalui representasi pada film mengenai pemain sepak bola muda gay berjudul “Mario” (2018). Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Film “Mario” dianalisis dengan menggunakan teori representasi oleh Stuart Hall yang didukung oleh metode semiotika umum. Hasil dari analisis film “Mario” menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis homofobia yang ditemukan pada film, yaitu prohibitionist homophobia, avoidance homophobia dan internalized homophobia (denialist homophobia). Sementara itu, terdapat ideologi maskulin atau masculine ideology yang mendasari terbentuknya homofobia yang diperlihatkan melalui cara berpikir tokoh-tokoh di sekitar Mario yang menentang homoseksual dalam olahraga sepak bola profesional.

---

Homophobia or fear of homosexuals is still a current problem. Homophobia is still a problem because there are homophobic behaviors that can be found around us, one of which can be found in professional football. Homophobia in professional football can be found in the behavior of fans and players. This research will discuss homophobic actions and the underlying ideology through representations in a movie about a young gay soccer player, entitled "Mario" (2018). This research is written using a qualitative method that produces descriptive data. The film "Mario" is analyzed using Stuart Hall's theory of representation supported by the general semiotic method. The results of the analysis of the film "Mario" show that there are three types of homophobia found in the film, namely prohibitionist homophobia, avoidance homophobia and internalized homophobia (denialist homophobia). Meanwhile, there is a masculine ideology underlying the formation of homophobia which is shown through the way of thinking of the characters around Mario who oppose homosexuals in professional soccer."

"Penelitian ini membahas hubungan antara praktik wacana, peristiwa dan teks, serta struktur sosial budaya dalam pidato yang disampaikan Vladimir Vladimirovich Putin pada 30 Juni 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teks pidato Vladimir Vladimirovich Putin pada 30 Juni 2022 yang merepresentasikan hubungan antara Rusia dan Indonesia atas kedatangan Joko Widodo di Rusia dari sisi analisis wacana kritis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis isi bersifat kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis teks pidato Vladimir Vladimirovich Putin pada 30 Juni 2022. Hasil sementara penelitian ini adalah dalam pidato menunjukkan poin-poin penting pertemuan Joko Widodo dan Vladimir Vladimirovich Putin mengenai hubungan antarnegara dan memberikan komitmen kerja sama Rusia dengan Indonesia yang terepresentasikan dalam pidato dengan teori Norman Fairclough dengan tiga dimensi model yang memerlukan jenis analisis yang berbeda, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praksis sosial. Sehingga, dalam unsur tersebut dapat dilihat bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan dan lainnya yang ditampilkan dalam teks pidato.

---

This study discusses the relationship between discourse practices, events, and texts, as well as socio-cultural structures, in a speech delivered by Vladimir Vladimirovich Putin on June 30, 2022. This study aims to analyze the text of Vladimir Vladimirovich Putin's speech on June 30, 2022, which represents the relationship between Russia and Indonesia over Joko Widodo's arrival in Russia from a critical discourse analysis perspective. Vladimir Vladimirovich Putin's speech on June 30, 2022, from the side of critical discourse analysis. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative content analysis approach to describe and analyze the text of Vladimir Vladimirovich Putin's speech on June 30, 2022. The interim results of this research are in the speech showing the important points of the meeting of Joko Widodo and Vladimir Vladimirovich Putin regarding relations between countries and providing a commitment to cooperation between Russia and Indonesia which was represented in a speech using Norman Fairclough's theory with a three-dimensional model that requires different types of analysis, namely text analysis, discursive practice, and social praxis. So, in these elements, it can be seen how events, people, groups, situations, circumstances, and others are displayed in the speech text."

"Penelitian ini menggunakan Muted Group Theory untuk membahas mengenai praktik wacana pembungkaman perempuan yang terjadi di media. Pemberitaan mengenai pelanggaran Syariat Islam yang melibatkan perempuan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh kelompok dominan (laki-laki) untuk membisukan perempuan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Dalam menganalisis dimensi mikro (teks), kerangka analisis Theo Van Leeuwen dipinjam untuk membantu mendeteksi representasi perempuan ditampilkan pada teks. Sedangkan dimensi meso (discourse practice) dan makro (sosiocultural practice) dilakukan melalui teknik wawancara dan kajian literatur.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembungkaman perempuan dilakukan dengan meniadakan suara dan pendapat perempuan, dengan tidak menjadikannya sebagai narasumber. Perempuan hanya diposisikan sebagai objek pemberitaan dan suaranya diwakilkan dan direpresentasikan dengan bahasa dan perspektif laki-laki.

---

This research was done by used of Muted Group Theory to assessed the practice of muteness on women in the media. The reported shari?a violation that involved women were one of the tool used by the dominant group (men) to muted the women.This research is a qualitative study with Norman Fairclough's critical discourse analysis (cda). We used Theo Van Leeuwen's analysis framework to analized the micro dimensional aspects (texts), and to further assisted in detecting women representation that occured in those texts. Meanwhile, the meso (discourse practice) and macro (sociocultural practice) dimensions were assessed by interview and literature review.According to the results, were found that the muteness of women were done by silencing the voice and the opinion of women, thus hindered women to act as a informant. Women were positioned as object of report only and their voice were represented through the language and perspective of men."

"The New York Times dan The Washington Post merupakan dua koran nasional Amerika yang diketahui memiliki bias liberal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bias liberal kedua koran tersebut pada pemberitaan pemilihan presiden Indonesia tahun 2014. Jurnal ini menggunakan kerangkan Analisis Wacana Kritis dengan menerapkan metode tiga dimensi Norman Fairclough (analisis tekstual, praktik wacana, dan praktik sosial budaya.Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa kedua koran tersebut bias terhadap Jokowi dan tim koalisinya yang cenderung mendukung kebebasan dan keberagaman. Temuan penelitian ini penting untuk mengkritik bias yang ada pada koran-koran Amerika, terutama dalam meliput berita dari negara-negara lain.

---

The New York Times and The Washington Post are two American national newspapers that are known to have a liberal bias. This research aims to explore the liberal bias of the newspapers in the 2014 Indonesian presidential election news. In order to do so, this research utilizes the Critical Discourse Analysis framework by applying Norman Fairclough's three dimensional methods (textual analysis, discourse practice, and sociocultural practice).The findings show the newspapers have a bias toward Jokowi and his coalition team who tend to support liberality and plurality. The findings are significant to criticize the bias of these American newspapers, especially in covering news from other countries."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji wacana berita putusan persidangan Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama tanggal 9 Mei 2017 dalam surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung dan S ddeutsche Zeitung dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis AWK Fairclough. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbentuk studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis kontrastif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung dan S ddeutsche Zeitung cenderung berpihak pada Basuki Tjahaja Purnama Ahok dan membahas konflik agama, tetapi menggunakan strategi wacana yang berbeda. Surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung lebih berani mengungkapkan putusan persidangan yang dimenangkan oleh pihak Islamis, sedangkan surat kabar S ddeutsche Zeitung mendeskripsikan perlahan-lahan imaji radikal dan proses persidangan Basuki Tjahaja Purnama.

---

ABSTRACTThis research examines the news discourse of Basuki Tjahaja Purnama rsquo s court verdict for alleged blasphemy on May 9th, 2017 in the Frankfurter Allgemeine Zeitung and S ddeutsche Zeitung newspapers using the Critical Discourse Analysis approach CDA Fairclough. This research is a qualitative research that is based on literature review. The method that used in this research is descriptive contrastive analysis. The result indicates that the Frankfurter Allgemeine Zeitung and S ddeutsche Zeitung newspapers tend to side with Basuki Tjahaja Purnama Ahok and discuss religious conflict, but using different discourse strategies. The Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper bolder revealing court verdict won by an Islamist side, while the S ddeutsche Zeitung newspaper describes slowly the radical images and Basuki Tjahaja Purnama rsquo s court process."

"ABSTRAKArtikel ini membahas kritik terhadap antisemitisme di Prancis dalam film 24 Jours: La Verite sur l Affaire Ilan Halimi (2014). Film ini mengangkat kasus penculikan dan pembunuhan Ilan Halimi yang terjadi di Paris pada tahun 2006 berdasarkan catatan harian ibunda Ilan, Ruth Halimi. Fokus tulisan ini adalah pada analisis tiga fokalisasi, yaitu fokalisasi Ruth, fokalisasi penculik, dan fokalisasi aparat polisi. Ketiga fokalisasi berbeda tersebut menguak jejak munculnya wacana antisemitisme dan keberadaan kritik terhadap antisemitisme dalam kasus tersebut. Melalui analisis aspek naratif dan sinematografis dalam film dengan konsep-konsep kajian film dari Boggs dan Petrie, ditemukan bahwa struktur naratif film memperlihatkan kasus Ilan Halimi bergerak dari status kejahatan penculikan biasa menjadi status kejahatan antisemitisme. Selanjutnya, dengan hasil analisis juga memperlihatkan bahwa media berperan besar dalam membingkai terbentuknya kritik terhadap antisemitisme yang mempengaruhi pandangan individu maupun masyarakat luas. Temuan penting dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa selain menjadikan Ilan sebagai martir kejahatan antisemitisme di Prancis, film ini juga menjadi media kritik terhadap penyebaran wacana antisemitisme oleh aparat kepolisian sebagai strategi untuk menutupi kegagalan mereka menyelamatkan Ilan.

---

ABSTRACTThis article discusses the criticism of anti-Semitism discourse in France in the movie 24 Jours: La Verite sur lAffaire Ilan Halimi (2014). The film tells about Ilan Halimis kidnapping and murder case that takes place in Paris in 2006 based on Ilan mothers notes, Ruth Halimi. The focus of this paper is on the analysis of three focalizations; Ruth focalization, kidnapper focalization, and the focalization of the police. These three different focalizations reveal the trace of antisemitism discourse and the existence of criticism over anti-Semitism discourse in the case. Through the analysis of narrative and cinematographic aspects in films with film review concepts from Boggs and Petrie, it is found that the narrative structure of the film shows that the case of Ilan Halimi develops from a criminal abduction case into an anti-Semitic crime. Furthermore, the analysis also shows that media has a big impact in framing the formation of the criticism on anti-Semitism which effects publics opinion. An important discovery in this research also shows that besides making Ian as a martyr of an anti-Semitism crime, this movie also becomes the media aod a critic on the spread of the anti-Semitism discourse by the police as a strategy to cover their failure in saving Ilan."

"Homofobia, istilah yang diciptakan oleh Weinberg (1972) pada awalnya didefinisikan sebagai ketakutan, kebencian, dan sikap tidak toleran oleh individu heteroseksual ketika berada dekat dengan pria dan wanita homoseksual. Tetapi pada kenyataannya, komunitas yang mengidentifikasikan sebagai LGBT juga menunjukkan sikap homofobia. Artikel ini membahas adanya homofobia dalam komunitas LGBT di Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan segregasi dalam komunitas LGBT yang mendiskriminasi kelompok homoseksual pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif milik Creswell (2018). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Analisis Wacana Kritis dari Fairclough (1997) terkait hubungan teks dengan praktik sosial mengenai homofobia di Prancis, khususnya dalam komunitas LGBT. Kemudian pembahasan tematis akan dilakukan menggunakan konsep politisasi kebencian dan teori Ancaman Terintegrasi milik Stephan & Stephan (2000) untuk memahami alasan adanya homofobia dalam komunitas LGBT di Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa homofobia yang terjadi dalam komunitas LGBT dipicu oleh hipermaskulinitas dan seksisme yang didasari oleh norma-norma heteroseksual yang diterima masyarakat hingga saat ini.

---

Homophobia, a term coined by Weinberg (1972) was originally defined as fear, hatred, and intolerance by heterosexual individuals when in close proximity to homosexual men and women. But in reality, communities that identify as LGBT also exhibit homophobic attitudes. This article discusses the existence of homophobia in the LGBT community in France. The purpose of this study is to show segregation in the LGBT community that discriminates against homosexual groups in particular. This study uses Creswell's qualitative method (2018). The theory used in this study is the Critical Discourse Analysis Theory from Fairclough (1997) regarding the relationship of texts with social practices regarding homophobia in France, especially in the LGBT community. Then a thematic discussion will be carried out using the concept of politicization of hate and Stephan & Stephan's (2000) Integrated Threat theory to understand the reasons for the existence of homophobia in the LGBT community in France. The results show that homophobia that occurs in the LGBT community is triggered by hypermasculinity and sexism which is based on heterosexual norms accepted by society today."

"Laïcité merupakan konsep sekularisme yang telah berkembang dan dianut oleh Prancis sejak lama. Prinsip laïcité menekankan pemisahan secara ketat urusan agama dengan negara. Konsep ini mengatur kehidupan dan kebebasan beragama di Prancis (Kiwan, 2023). Undang-undang nomor 2004-228 tanggal 15 Maret 2004 merupakan salah satu implementasi konsep laïcité. Undang-undang ini mengatur penggunaan atau pemakaian atribut keagamaan di Prancis. Akan tetapi, semakin lama peraturan ini semakin berkembang dan terus membatasi penggunaan atribut khususnya milik umat Muslim, seperti pelarangan penggunaan jilbab, penutup wajah burqa dan niqab, pakaian renang burkini, dan pada tahun 2023 pelarangan penggunaan baju panjang abaya di institusi pendidikan Prancis oleh Gabriel Attal. Artikel ini akan membedah pernyataan-pernyataan dari Gabriel Attal dan Emmanuel Macron yang menunjukkan adanya ketakutan tertentu, serta melihat hal yang melatarbelakangi munculnya peraturan ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif milik Creswell (2014) dan teori Analisis Wacana Kritis milik Van Dijk (2015). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya motif tertentu dari Gabriel Attal di balik pelarangan abaya, yang mana hal ini memberikan keuntungan politik kepadanya. Selain itu, pernyataan-pernyataan milik Gabriel Attal dan Emmanuel Macron sebagai kepala negara yang negatif terhadap kaum Muslim memengaruhi pandangan masyarakat Prancis.

---

Laïcité is a concept of secularism that France has developed and embraced for a long time. The principle of laïcité emphasizes the strict separation of religion from the state. This concept regulates life and religious freedom in France (Kiwan, 2023). The law number 2004-228 dated March 15, 2004 is one of the implementations of the concept of laïcité. This law regulates the use or wearing of religious attributes in France. However, over time this regulation has grown and continues to restrict the use of attributes especially belonging to Muslims, such as the ban on the use of headscarves, burqa and niqab face coverings, burkini swimsuits, and in 2023 the ban on the use of abaya long dresses in French educational institutions by Gabriel Attal. This article analyzes statements from Gabriel Attal and Emmanuel Macron that show a certain fear, and looks at the background of the emergence of this regulation, using Creswell's qualitative research method (2014) and Van Dijk's Critical Discourse Analysis theory (2015). The results of this study show that Gabriel Attal has certain motives behind the abaya ban, which gives him political benefits. In addition, Gabriel Attal's and Emmanuel Macron's statements as head of state that are negative towards Muslims influence the perception of the French people."