Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan WNA di Indonesia tidak lepas dari keinginan untuk memiliki aset atau harta benda yang sekiranya dapat menjadi sebuah investasi bagi kepentingan kehidupannya. Salah satu di antaranya, WNA seringkali berkeinginan untuk memiliki aset atas kepemilikan saham dan tanah di Indonesia. WNA dalam hal keinginan untuk memiliki aset atas kepemilikan saham atau hak milik atas tanah di Indonesia tersebut mendasari terjadinya pelaksanaan perjanjian pinjam nama di antara WNA dan WNI. WNI sebagai pihak nominee yang meminjamkan nama nya dan bertindak sebagai legal owner akan suatu objek yang sesungguhnya merupakan milik WNA yang memiliki keterbatasan kedudukan di mata hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Dalam skripsi ini, terdapat 3 (tiga) kasus yang dibahas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam nama sebagai bentuk penyelundupan hukum di Indonesia. Dalam ketiga kasus tersebut, digambarkan secara nyata terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak bersesuaian dengan syarat sah suatu perjanjian sesuai yang ditentukan dalam KUHPerdata dan dilaksanakan dengan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UUPA, UUPM, maupun UUPT sehingga dinyatakan sebagai suatu penyelundupan hukum untuk melampaui ketentuan yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut, telah menyatakan dengan jelas terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak sah dan tidak diakui oleh hukum sehingga perjanjian tersebut selayaknya dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Selain itu, Majelis Hakim dalam ketiga putusan tersebut, sepakat dan berkesesuaian menyatakan bahwa perjanjian pinjam nama merupakan bentuk penyelundupan hukum di Indonesia. Melalui penulisan ini akan diberikan gambaran secara nyata dan terang terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak diakui legalitasnya di mata hukum dan dinyatakan sebagai sebagai bentuk penyelundupan hukum yang mana apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari, tidak terdapat suatu kepastian hukum bagi para pihaknya dalam mencapai suatu asas keadilan.

---

The existence of foreign nationals in Indonesia cannot be separated from the desire to have assets or property that can be an investment for the interests of their lives. One of them, foreign nationals often want to have assets in the form of share ownership and land in Indonesia. Foreign nationals in terms of the desire to have assets in the form of share ownership or land ownership rights in Indonesia underlie the implementation of a name loan agreement between foreign nationals and Indonesian citizens. Indonesian citizens as nominees who lend their names and act as legal owners of an object that actually belongs to foreign nationals who have limited legal standing. This research is descriptive analytical with a normative legal approach method based on secondary data obtained from the results of library research and primary data. In this thesis, there are 3 (three) cases discussed that are related to the implementation of a name loan agreement as a form of legal smuggling in Indonesia. In the three cases, it is clearly described regarding the implementation of a name borrowing agreement that does not comply with the legal requirements of an agreement as stipulated in the Civil Code and is implemented in conflict with the applicable legal provisions in the UUPA, UUPM, and UUPT so that it is declared as a legal smuggling to exceed the applicable provisions. The Judge's considerations in the three decisions have clearly stated regarding the implementation of a name borrowing agreement that is invalid and not recognized by law so that the agreement should be declared null and void and considered never to have existed before. In addition, the Panel of Judges in the three decisions agreed and agreed to state that the name borrowing agreement is a form of legal smuggling in Indonesia. Through this writing, a clear and real picture will be provided regarding the implementation of a name borrowing agreement whose legality is not recognized in the eyes of the law and is declared as a form of legal smuggling where if a dispute occurs in the future, there is no legal certainty for the parties in achieving a principle of justice."

"ABSTRACTTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang tidak ditunjuk Pemerintah yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status hak milik dengan mekanisme perjanjian pinjam nama nominee . Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Pada kasus yang dibahas, kedua putusan menyatakan bahwa pemilik sesungguhnya dari tanah dan bangunan adalah pihak penggugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perseoan Terbatas dan atau Yayasan. Dalam putusan, diketahui Majelis Hakim tidak mempertimbangan perjanjian nominee yang dibuat penggugat dengan tergugat sebagai upaya penyelundupan hukum tetapi menjadikannya dasar bahwa tanah dan bangunan sebenarnya adalah milik penggugat. Padahal perjanjian nominee tersebut apabila diuraikan berdasarkan syarat-syarat sah suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ldquo;suatu sebab yang halal rdquo;. Hal ini karena perjanjian nominee tersebut melanggar Pasal 21 ayat 2 jo Pasal 1 ayat 1 PP No 38 Tahun 1963 dan Pasal 26 ayat 2 UUPA. Sehingga seharusnya perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar hukum. Akan tetapi, didalam kedua putusan Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee tersebut. Oleh karena itu, putusan ini merupakan suatu penemuan hukum dimana Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee yang dibuat oleh badan hukum.

---

ABSTRACTLand is one of the natural resources which the state controls with the aim of realize prosperity and prosperity for all people. The government imposed restrictions on the ownership of land in Indonesia. The government banned legal entities to have rights upon land, except for those entitled by the government regulation. In transactions related to lands, it is not a rare sight to see legal entities which are not appointed by the government seeking to acquire the status of land ownership with the mechanism of Declaration of Trust Nominee Agreement . This research is descriptive analytical with a normative juridical approach based on secondary data obtained from the literature research and primary data. In the discussed cases, both verdicts stated that the true owner of the land and buildings were the plaintiffs which are legal entities in the form of a Limited Company or Foundation. In the verdict, the judges did not take into consideration the nominee agreement which was in fact created by the plaintiff and defendant as an attempt of penyelundupan hukum, but made it as the basis that the land and buildings are actually owned by the plaintiff. Whereas if the nominee agreement is broken down into the terms outlined by the agreement principles, then the said agreement does not qualify a cause that is halal . This is because the nominee agreement violates Article 21 paragraph 2 in conjunction with Article 1 1 of Government Regulation No. 38 of 1963 and Article 26 paragraph 2 of UUPA Basic Agrarian Law Act . So that the nominee agreement should become null and void because it clearly violates the law. However, in both verdicts the judges recognized the validity of the nominee agreement. Therefore, this decision is a legal discovery where the judges recognize the validity of a nominee agreement made by a legal entity."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian nominee dalam ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Perjanjian nominee cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menikmati atau mendapatkan sesuatu karena ada larangan secara hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dimana dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat peraturan yang melarang praktek perjanjin nominee di ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akibat hukumnya jika dibuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan jika berdasarkan ketentuan penanaman modal yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, memang belum diatur ketentuannya. Namun, pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

---

The purpose of this thesis was to determine the nominee agreement in the legal provisions of capital investment in Indonesia. Nominee agreements tend to be used as a means of smuggling law. Due to the direct parties have no right or power to receive something because of some restrictions by law. This research is a based on literature, with normative research methode applied. Which in this research will be used statutes approach and case approach. As describe by the background, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that there are regulations that prohibit the practice of nominee agreement on the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2) of Law No. 25 of 2007. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Meanwhile, under the terms of past investment, which regulated in Law No. 1 of 1967 and Law No. 6 of 1968, is not yet regulated. However, basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law."

"Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang setiap orang ingin dimllikinya. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa diperlukan pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi bangsa Indonesia, dengan mempertimbangkan juga peruntukan bagi WNA dan Badan Hukum. Oleh karena itu Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib mengatur kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mendorong investasi. Sejalan dengan program pembangunan nasional dipedukan suatu sistem pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana dalam mengatur sumber daya alam tersebut.Metodologi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif, yang ditengkapi dengan studi historis dan komparatif, meliputi kajian secara akademik peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem hukum yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum. Peneiitian ini bertujuan menemukan kepastian terhadap kepemilikan hak atas tanah yang merumuskan konsep kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum yang sejalan dengan sistem pertanahan Indonesia dalam rangka pembangunan hukum.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah bagi WNA dan Badan Hukum, sehingga menlmbulkan terjadinya penyelundupan hukum dalam memperoleh kepemilikan hak atas tanah dengan memakali nama WNI ataupun Direksi pada Badan Hukum melalui perjanjian Nominee yang didasari atas perjanjian Trustee untuk memperoleh kepemilikan tanah jenis HM. Agar hal ini tidak terjadl, maka diperlukan pembaharuan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah dalam pembangunan hukum tanah di Indonesia yang dapat menarik investasi oleh WNA dan Badan Hukum yakni memberikan jangka waktu kepemilikan secara Iangsung, tanpa perpanjangan ataupun pembaharuan sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan haknya. Kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki sistem hukum pertanahan nasional Indonesia dengan demikian menjadi hanya 2 (dua) bentuk hak, yakni HM dan HP. Dalam kepemilikan HM tetap melekat asas Nasionalitas larangan terhadap WNA dan asas Individualitas larangan terhadap Badan Hukum, sedangkan HP mempunyai beberapa kriteria kepemilikan sebagaimana peruntukan yang terjadi untuk HGB, HGU, HP dan HS.

---

Land is desirable human needs to be owned by everyone. Accordingly, for the maximum benefit of nation welfare it would require regulations on ownership of the land right for Indonesia citizen, which also consider the interest of foreign citizen and legal entity for business undertaking. As the authoritys holder; the Government shall control. the national asset for the nation welfare and promoting investment. Given the national development program, it would require national system on land matters which could support the management of natural resources.The methodology of the research is descriptive analysis of normative law, which is complemented by historical and comparative study covering the academic review of laws and regulations concerning the legal system related to the ownership of the land right for the foreign citizen and legal entity. The research has an objective of achieving certainty on the ownership of land right which formulates the concept of land right for foreign citizen and legal entity, consistent with the Indonesia system on land matters in the framework of law reform.The result of the research showed that there is a difference in the treatment of iand right for foreign citizen and legal entity resulted in fraudulent Action when acquiring the land right by means through nominee agreement with Indonesia citizen or companys Director under the trustee agreement of land acquisition. To prevent such a practice, it would require reform of the law concerning the ownership of land right that capable promoting the foreign investment by foreign citizen and legal entity, namely by providing direct ownership of the right without any extension or renewal beyond the time limitation as stipulated in the law, it will thereby provide certainty with respect to its right. Subsequently, the land right under the national law dealing with land matters would only take two forms, namely Free Hold and Lease Hold. The ownership of land with free hold will still be attached to the principle of natlonaiity and the principle of individuality, while the Right to Use may have some criteria as practiced in issuing Right to Build (HGB), Right of Cultivate (HGU), Right to Use/Lease Hold (HP) and Right to Rent (HS)."

"Larangan untuk orang asing mempunyai hak milik atas tanah sudah diatur secara tegas pada berbagai pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, masih banyak orang asing yang berusaha mempunyai tanah dengan hak milik. Mereka mengesampingkan larangan dalam UUPA tersebut dengan melakukan praktik nominee arrangement, yakni membuat seperangkat perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang memberikan orang asing kewenangan untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah. Praktik semacam ini sebagaimana dapat dilihat dalam 5 (lima) putusan yang menjadi bahan analisis, yakni putusan antara Karpika Wati melawan Alain Maurice Pons dan Eddy Nyoman Winarta, S.H. (PN Denpasar, 2014), Dodi Usman melawan dr. Marc van Loo, Notaris H. Abdul Rahman, S.H., Elias Ola Perlolon (PN Tanjung Pinang, 2020), Louise Marie France Sumadi melawan Desak Nyoman Karmini, PT Bank Perkreditan Rakyat Padma, Alfred Victor Weiss, Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, S.H., Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dan Kho Tjauw Tiam (PN Denpasar, 2020), Lambertus Hugo Johannes Maria Pruest melawan Shinta Purnamawati (PN Depok, 2019), serta putusan antara Antoni Suyanto melawan Marcus Lerijen dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (PN Mataram, 2017). Praktik ini menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI) akibat adanya unsur asing. Prof. Maria Sumardjono dan Prof. Sudargo Gautama menyebut praktik terkait sebagai penyelundupan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, diadakanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik ini dilakukan di Indonesia beserta aspek-aspek HPI yang ada di dalamnya. Selain itu, untuk mengidentifikasi bidang hukum apa yang terjadi dalam penyelundupan hukum yang dimaksud kedua ahli tersebut.

---

The prohibition for foreigners having the right of land ownership has been strictly regulated in various articles in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). However, there are still many foreigners who try to have land with ownership rights. They overrule the mentioned prohibition in UUPA by carrying out the practice of a nominee arrangement, namely making a set of agreements with Indonesian citizens that give foreigners the authority to take all legal actions upon the related land. This kind of practice can be seen in 5 (five) decisions which become the analysis materials, namely the decisions between Karpika Wati against Alain Maurice Pons and Eddy Nyoman Winarta, S.H. (Denpasar District Court, 2014), Dodi Usman against dr. Marc van Loo, Notary H. Abdul Rahman, S.H., Elias Ola Perlolon (Tanjung Pinang District Court, 2020), Louise Marie France Sumadi against Desak Nyoman Karmini, PT Bank Perkreditan Rakyat Padma, Alfred Victor Weiss, Notary Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, S.H. , Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency for Badung Regency, and Kho Tjauw Tiam (Denpasar District Court, 2020), Lambertus Hugo Johannes Maria Pruest against Shinta Purnamawati (Depok District Court, 2019), as well as the decision between Antoni Suyanto against Marcus Lerijen and the Land Office West Lombok Regency (PN Mataram, 2017). This practice gives rise to a Private International Law (PIL) issue due to the presence of foreign elements. Prof. Maria Sumardjono and Prof. Sudargo Gautama called the related practice as a legal smuggling. Based on this background, using the juridical-normative research method, this paper is conducted which aims to analyze how this practice is carried out in Indonesia and the PIL aspects contained therein. In addition to that, to identify what field of law occurs in the legal smuggling referred to by the two experts."

"Tesis ini membahas mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan dengan mengikatkan hubungan hukum pinjam meminjam dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual dapat dijadikan alat penyelundupan hukum dalam perbuatan hukum jual beli tanah serta keabsahan dari akta-akta yang mengandung unsur-unsur penyelundupan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan datanya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data eksplanatori analitif. Perjanjian jual beli dan perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri. Ketika terjadi peristiwa hukum pinjam meminjam, maka akta yang idealnya dibuat adalah akta pinjam meminjam. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Skt, hubungan hukum yang sebenarnya terjadi di antara para pihak adalah pinjam meminjam, namun diikat dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum dengan membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual untuk menutupi perjanjian pinjam meminjam dirasakan lebih menguntungkan bagi pihak para pihak. Suatu akta yang mengandung unsur-unsur penyelundupan hukum, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu sebab yang halal.

---

This thesis discusses the practice of legal smuggling carried out by binding the legal relationship of lending and borrowing with a deed of sale and purchase binding agreement and power of attorney deed to sell. The problem to be studied in this research is about how a deed of sale and purcahse binding agreement and power of attorney deed to sell can be used as a legal smuggling tool in the legal act of buying and selling land and the validity of seed containing elements of legal smuggling. The research method used is doctrinal with explanatory research typology. Then the type of funds used in this research is secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research conducts document studies as a data collection tool. The data analysis method used is a qualitative method that produces analytical explanatory data. The sale and purchase agreement and the lending and borrowing agreement are different agreements and stand alone. In Decision Number 198/Pdt.G./2023/PN.Skt, the actual legal relationship between the parties was borrowing, but it was bound by a deed of sale and purchase agreement and a deed of power of attorney to sell. This cannot be justified because it is a form of legal smuggling. Legal smuggling by making a deed of sale and purchase binding agreement and a deed of power of attorney to sell to cover the loan agrement is felt to be more profitable for creditor. A deed that contains elements of legal smuggling, then the deed becomes null and void because it does not meet the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely a lawful cause."

"Tulisan ini menganalisis mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan melalui nominee agreement saham dalam penanaman modal asing di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Penyelundupan hukum merupakan suatu teori dalam hukum perdata internasional terkait suatu perbuatan untuk menggunakan hukum yang dianggap lebih menguntungkan dengan cara mengesampingkan penggunaan hukum yang seharusnya berlaku bagi pelaku penyelundupan hukum. Dalam penanaman modal asing di Indonesia, penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham dilakukan sebab adanya pembatasan kepemilikan modal asing di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwasanya nominee agreement saham secara nyata merupakan tindakan penyelundupan hukum di Indonesia sebab hal ini dilarang penggunaannya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk mengesampingkan keberlakuan hukum tersebut, maka pihak asing membuat nominee agreement saham agar mereka bisa melakukan penanaman modal di Indonesia tanpa terbentur pembatasan kepemilikan saham asing dalam hukum Indonesia dan seakan-akan hukum Indonesia tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Hal ini berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia dan membuat suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam penanaman modal di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan sanksi berupa denda administratif terhadap pelaku penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham yang dapat ditegakkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi.

---

This paper analyzes the practice of evasion of law carried out through nominee shareholders agreements in foreign investment in Indonesia. This study is conducted using doctrinal legal research methods. Evasion of law is a theory in private international law related to an act of using a more favorable law by bypassing the law that should apply to the perpetrator of the evasion. In foreign investment in Indonesia, evasion of law through nominee shareholders agreements occurs due to restrictions on foreign ownership in Indonesia, as stipulated in Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Business Fields for Investment. This study finds that nominee shareholders agreements are clearly an act of evasion of law in Indonesia because their use is prohibited under Article 33 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. To circumvent this law, foreign parties create nominee shareholders agreements so that they can invest in Indonesia without facing restrictions on foreign share ownership in Indonesian law, thereby making it seem as if Indonesian law does not apply to them. This potentially disrupts the investment climate in Indonesia and creates unhealthy business competition in foreign investment. Therefore, administrative fines as sanctions are needed for perpetrators of evasion of law through nominee shareholders agreements, which can be enforced by the Investment Coordinating Board or the Ministry of Investment."

"Propinsi Bali merupakan wilayah Indonesia yang jumlah wisatawan yang datang ke kian mengingkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak orang baik warga negara Indonesia dan orang asing tertarik untuk tinggal atau membuka usaha di Bali. Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk memiliki tanah. Sementara itu, orang asing diberi hak untuk menempati lahan di Indonesia dengan hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang asing menggunakan perjanjian pinjam nama untuk menempati lahan di Bali dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Perjanjian sewa menyewa digunakan sebagai upaya untuk menutupi keberadaan perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian pinjam nama sehingga perjanjian sewa menyewa merupakan suatu upaya penyelundupan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, untuk memperoleh data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahan pustaka atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkaian perjanjian pinjam nama antara lain surat pernyataan, perjanjian sewa menyewa, surat kuasa mengelola, surat kuasa menjual dan perjanjian perpanjangan sewa. Pada saat orang asing datang kepada notaris untuk dibuatkan akta otentik sebaiknya notaris lebih teliti dan seksama sehingga apabila terdapat indikasi pembuatan akta otentik dapat menyalahi aturan hukum maka notaris dapat memberi penyuluhan hukum. Dalam menjalankannya jabatannya seorang notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan seksama karena notaris wajib menjaga kepercayaan masyarakat dan negara dengan baik.

---

Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of tourists who come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesian citizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law states that only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners were given the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings. But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land in Bali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to be a nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money she used for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as an attempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreement so that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study uses normative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research library materials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements include a statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorney to sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for the notary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there are indications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legal counseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are required to maintain public confidence and the country well."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja berdasarkan pada perjanjian kerjanya, dengan studi kasus pada pekerja pada PT. X. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk penelitian Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan metode penelitian hukum tertulis dan kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perlindungan hukum dari perjanjian kerja pada PT. X perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara meningkatkan bentuk pengawasan terhadap perjanjian kerja terutama pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengawasan ini dapat berupa tindakan preventif dan juga represif rehabilitatif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to describe the legal protection for labours based on his agreement, especially labours in PT. X. Legal research conducted in the form of a juridical-normative research with the literature study. Legal research conducted in the form of normative and legal research methods in writing and literature. This research method is used to address a legal problem, namely how the legal protection for workers / laborers who are in employment contracts, especially in PT. X. The results of this study suggest that the legal protection of a work agreement at PT. X needs to be improved, one way to improve the supervision of the employment agreement form, especially in the Employment Agreement Specific Time (PKWT). This oversight can be preventive and rehabilitative repressive."

"Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan adalah tidak sah; dan 2) Akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli hak atas tanah yang dibuat sebelumnya adalah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga akta jual beli tersebut seharusnya batal demi hukum.

---

This research focuses on the ownership of land rights by limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of deed of statement, and the legal consequences of said deed of statement on the land sale and purchase deed made previously. This research is doctrinal, which was carried out by collecting datas through document study, which was then analyzed qualitatively. In the Samarinda High Court Decision Number 153/Pdt/2022/Pt Smr., a nominee agreement set out in the form of a deed of statement was used by PT DM to be able to indirectly own land ownership rights, as well as to avoid taxes. This research concluded that: 1) Ownership of land rights by a limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of a deed of statement is invalid; and 2) The legal consequences of the deed of statement containing nominee agreement on the deed of sale and purchase of land rights previously made are that the subjective and objective conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled, resulting in the deed of sale and purchase to be null and void."