Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adaptasi penyelenggara Haji dan Umrah di Indonesia terhadap kebijakan Visi 2030 Arab Saudi. Ibadah Haji dan Umrah merupakan ritual yang sangat diminati masyarakat Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk dalam tiga besar negara pengirim jamaah terbanyak ke Arab Saudi. Sebagai respon atas peningkatan kebutuhan layanan, Pemerintah Saudi memberlakukan sejumlah regulasi terkait digitalisasi, peningkatan standar pelayanan, dan efisiensi operasional, yang memengaruhi penyelenggaraan Haji dan Umrah secara global. Di Indonesia, pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah (PHU) harus menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan Visi 2030 pada layanan Haji dan Umrah. Studi kasus dilakukan pada PT Albis Nusa Wisata, yang mengadopsi strategi diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan para jamaah yang semakin beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Visi 2030 berdampak signifikan pada aspek administratif dan pengalaman pelanggan. Penyelenggara harus beradaptasi melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, dan efisiensi proses. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi PHU dalam menyusun strategi yang sesuai dengan regulasi Visi 2030, guna meningkatkan kepuasan para jamaah dan keberlanjutan operasional.

---

This research is motivated by the adaptation of Hajj and Umrah organizers in Indonesia to the Vision 2030 policy of Saudi Arabia. Hajj and Umrah are highly sought-after rituals among Indonesians, as the country has the largest Muslim population in the world. Indonesia ranks among the top three countries sending the most pilgrims to Saudi Arabia. In response to increasing service demands, the Saudi government has implemented regulations related to digitalization, enhanced service standards, and operational efficiency, which have globally impacted the organization of Hajj and Umrah. In Indonesia, the government and Hajj and Umrah service providers (PHU) are required to align with these regulations. This study employs a qualitative descriptive method through interviews and literature reviews to analyze the implementation of Vision 2030 policies in Hajj and Umrah services. A case study was conducted on PT Albis Nusa Wisata, which has adopted service diversification strategies to meet the increasingly diverse needs of pilgrims. The findings reveal that Vision 2030 regulations have significantly influenced administrative aspects and customer experience. Service providers must adapt through technological innovation, quality service improvement, and process efficiency. These findings offer valuable insights for PHU in formulating strategies aligned with Vision 2030 regulations to enhance pilgrim satisfaction and ensure operational sustainability."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-marketing pada perusahaan jasa biro penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang ada di Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa adopsi e-marketing dipengaruhi oleh kesesuaian, keunggulan relative, dan kemudahan penggunaan baik faktor internal dan faktor eksternal.;

---

This study is aimed to analyze the factors that influence the adoption of e-marketing services company agency organizing Hajj and Umrah trip in Jabodetabek area. This research was conducted with quantitative methods. This research found that the adoption of e-marketing is affected by compatibility, relative advantages, and ease of use of both internal factors and external factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

---

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."

"Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah yang panjang dalam menerapkan hukum Islam sebagai acuan pada kebijakan-kebijakan negara. Modernisasi yang terjadi di Arab Saudi tentunya bersinggungan dengan Wahabisme yang diterapkan sebagai ideologi utama di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini membahas tentang modernisasi di Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam Visi 2030. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process dan teori modernisasi oleh Inglehart dan Welzel. Hasil dalam penelitian ini adalah masa kepemimpinan Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Visi 2030 sebagai bentuk modernisasi oleh Muhammad bin Salman. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Arab Saudi dari masa ke masa. Masyarakat yang dulu dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mulai mengarah pada sistem liberal. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan terjaminnya kesejahteraan negara.

---

The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of applying Islamic law as a reference for state policies. The modernization that has taken place in Saudi Arabia is of course intersect with Wahabism which is applied as the main ideology in the Kingdom of Saudi Arabia. This study discusses modernization in Saudi Arabia which was initiated by Muhammad bin Salman in Vision 2030. The research method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive analysis approach and uses library data collection techniques. The theory used is the structural functional theory initiated by Talcott Parsons with a decision making process approach and modernization theory by Inglehart and Welzel. The results in this study are the reign of King Salman and the Kingdom of Saudi Arabia who implemented Vision 2030 as a form of modernization by Muhammad bin Salman. There have been significant changes in the government of Saudi Arabia from time to time. Societies that were once known to be conservative were able to quickly implement the economic and social reforms that began to lead to a liberal system. This is due to the strong power led by the king and the guarantee of state welfare."

"Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Haji pada era reformasi 1999 ndash; 2014 , mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah penyelenggaraan ibadah haji selama ini sudah sesuai dengan Undang-Undang haji yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi lapangan. Penelitian ini berawal dari adanya beberapa keraguan jamaah haji Indonesia terhadap pelayanan dan penyelenggaraan haji yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia akan tetapi belum ada pembuktian secara sejarah. Setelah dilakukan analisis sejarah dengan menggunakan pendekatan teori perundang-undangan dan teori implementasi Undang-Undang, bahwasanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 masih memiliki banyak celah dalam pelaksanaannya, maka dari itu pemerintah bersama dengan DPR RI berusaha menutupi celah-celah tersebut dengan menyempurnakannya menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Setahun setelahnya Kementerian Agama dan DPR RI harus merubah beberapa poin pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 karena Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan paspor umum untuk visa haji, maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2014 muncul isu bahwa pengelolaan dana haji harus memiliki instansi khusus dalam pengelolaannya, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

---

This reaserch discusses the implementation of Hajj Law in the reform era 1999 2014 , starting from Law Number 17 Year 1999, Law Number 13 Year 2008, Law Number 34 Year 2009, and Law Number 34 Year 2014. The purpose of this reaserch is to prove whether the implementation of hajj during this time is in accordance with the existing Hajj Law. The used research method is qualitative with field study. This reaserch comes from the doubt of Indonesian pilgrims to services of hajj implementation that is considered not in accordance with the Law of the Republic of Indonesia but there has been no historical proof.

After analyzing the history using the theory of law and the theory of the implementation, the Law Number 17 of 1999 still has many loopholes and lacks in the implementation, therefore the government together with the House of Representatives tried to cover up the gaps by perfecting it with Law Number 13 Year 2008. A year later the Ministry of Religious Affairs and the House of Representatives must change some points in Law Number 13 of 2008 because of Ministry of Hajj from Saudi Arabian requires a public passport for Hajj visa, therefore the Law Number 34 Year 2009 was declared. Meanwhile, there are some issues of pilgrim fund that must have a special agency in its management, that is ratified Law Number 34 Year 2014 on Haj Financial Management Agency."