Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi inovasi dalam pelaksanaan e-Government di Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. e-Government, sebagai bagian dari modernisasi administrasi publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini menganalisis berbagai inisiatif e-Government yang telah diimplementasikan, seperti digitalisasi layanan publik, integrasi sistem informasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintahan. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal, adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi dokumen. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pelaksanaan e-Government, termasuk kepemimpinan yang visioner, partisipasi stakeholder, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan, inovasi e-Government di Tangerang Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah melalui aplikasi Simponie sebagai upaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi melalui prosedur pengajuan perizinan secara sistematis yang kemudian terintegrasi dengan DPMPTSP. Kontribusi positif ini terlihat dari peningkatan aksesibilitas layanan publik dan percepatan proses administrasi perizinan di kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi e-Government yang efektif.

---

This study explores innovations in the implementation of e-Government in the Local Government of South Tangerang City. e-Government, as part of the modernization of public administration, aims to improve efficiency, transparency, and service to the public. This study analyses various e-Government initiatives that have been implemented, such as digitalization of public services, integration of information systems, and the use of information and communication technology (ICT) in government operations. The research method uses doctrinal research, while the analysis approach is qualitative. Data were collected through document study. This research identifies key factors that support the successful implementation of e-Government, including visionary leadership, stakeholder participation, and adequate technological infrastructure. The findings show that despite challenges such as budget constraints and resistance to change, e-Government innovation in South Tangerang has made a positive contribution to improving the quality of public services and government accountability through the Simponie application as an effort to improve public service standards by using information technology through systematic licensing application procedures which are then integrated with DPMPTSP. This positive contribution can be seen from the increased accessibility of public services and the acceleration of the licensing administration process in South Tangerang City. The results of this study are expected to serve as a reference for other local governments in developing and implementing effective e-Government strategies."

"Potensi penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan sangat potensial. Namun masih terdapat masalah-masalah yang terjadi di dalam pemungutan pajak restoran itu sendiri yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran yaitu dengan cara ektensifikasi dan intensifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh DPPKAD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh DPPKAD Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menigkatkan pemerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifkasi. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh DPPKAD adalah dengan cara penjaringan wajib pajak restoran. Sedangkan upaya intensifikasi yang dilakukan dengan cara, sosialisasi pajak restoran, pengawasan pemeriksaan pajak restoran, pengadministrasian pajak restoran, dan upaya penegakan hukum.

---

Potential tax revenue in Tangerang Selatan?s restaurants is very potential. But there are still problems that occur in the restaurant itself taxation resulting tax revenue in South Tangerang City restaurants is not optimal. Therefore we need the government's efforts in improving the Tangerang Salatan?s restaurant tax receipts by way of extensification and intensification.

The purpose of this study was to analyze the efforts of what is being done by Tangerang Selatan's government in increasing tax revenue in Tangerang Selatan's restaurants as well as any barriers faced by Tangerang Selatan's government in the implementation of top tax collection. The approach used in this study is qualitative. Data was collected by conducting interviews and literature.

The results of this study is to boost rrestaurants tax revenue in Tangerang Selatan and intensifkasi extension efforts. Efforts undertaken by Tangerang Selatan's government extension is to crawl to the top taxpayer. While efforts were made by way of intensification, socialization restaurant tax, restaurant tax audit supervision, administration of the restaurant tax, and law enforcement efforts."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan lalar belakang rersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpildr sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan unruk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakal dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini menoakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik.Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukmmgan ini dapat dilakukan dengan menycdiakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization?s capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government? The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle?s Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data. The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There .are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan lvlasyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Altemative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration. Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization?s activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen?s hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder ofempowerment comes true. System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite?s role. It means that local elite?s role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it?s support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite?s role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat Kelurahan Jagakarsa mengenai Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, hal ini disebabkan oleh sosialisasi terhadap masyarakat yang belum menyeluruh. Faktor pendukung partisipasi masyarakatnya adalah kepemimpinan dari tokoh masyarakat, kebersamaan, dan keterbukaan ruang partisipasi. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan waktu masyarakat yang dinamis, kepedulian masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang masih kurang baik mengenai program pemberantasan sarang nyamuk.

---

The purpose of this research is to study public participation on Mosquito’s Nest Extermination Program at Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, South Jakarta. The method use for the reasearch is qualitative. the result of this reaserach show that people’s understanding about the mosquito’s nest extermination program, it is caused by uncomprehensive socialization to every people in society. The supporting factor of the participation are leadership, room for participation, and sense of belonging. The inbiting factors are time, people’s consideration, the knowledge of the Mosquito’s Nest Extermination Program, lack of law enforcement, and Jumantik problem."

"Pemerintahan terbuka secara sederhana berarti bagaimana pemerintah memfasilitasi arus informasi antara pemerintah dan warga negara Pemerintahan terbuka dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang transparan dapat diakses dan responsif dimana informasi mengalir secara bebas dari dan kepada pemerintah melalui berbagai kanal Salah satu pemerintah di Indonesia yang telah menerapkan konsep pemerintahan terbuka melalui tools e government adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hal tersebut didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet di DKI Jakarta Secara lebih lanjut penelitian ini membahas penerapan pemerintahan terbuka melalui sistem Respon Opini Publik ROP di DKI Jakarta sebagai sistem pertama dan satu satunya sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara aktif yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di Indonesia Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ROP telah memenuhi dua nilai dari pemerintahan yang terbuka yakni transparan dan responsif Namun sistem tersebut belum memenuhi prinsip aksesibilitas karena kurangnya sosialisasi publik guna membangun kesadaran publik akan keberadaan sistem Selain itu terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem ROP yakni keberadaan landasan hukum kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurangnya komitmen SKPD di DKI Jakarta kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan sistem dan banyaknya kepentingan politik di ibu kota

---

Open government has simply meaning as facilitating flow of information between government and citizen Besides open government also defined as open decision making in government while the citizens easily could monitoring based on their right to know what government do There are three values in implementing open government transparency accessible and responsive One of government in Indonesia that apply open government concept through e government is Provincial Government of DKI Jakarta This is supported by the quantity of the social media and internet users in Jakarta The research discusses the implementation of open government through Respon Opini Publik ROP system in DKI Jakarta as the first and the only system that developed by local government in Indonesia The research conducted with qualitative approach to the type of descriptive approach The result shows that ROP system has complied two values of open government transparency and responsive However the system has not fulfill accessible as well because the lack of public socialization in purpose to built public awareness Furthermore there are some hindrances in implementing ROP System the legal basis the human resources less commitment of the other public institutions in DKI Jakarta less public awareness and political interests in the capital city "

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi.

---

BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur.

Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension.

The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors."