Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji perbandingan kerangka hukum dan mekanisme operasional transfer dana lintas negara melalui jaringan SWIFT untuk mata uang fiat dengan transfer dana lintas negara melalui blockchain untuk cryptocurrency berdasarkan perdagangan aset kripto di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan reform-oriented. Hasil penelitian menunjukkan kerangka hukum penerapan SWIFT berlandaskan peraturan Bank Indonesia dalam rezim sistem pembayaran dan transfer dana, SWIFT General Terms and Condition, dan UCP600, sementara terkait penerapan KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM meliputi peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK serta FATF Forty Recommendation. Sedangkan kerangka hukum blockchain dan terkait penerapan KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM diatur dalam peraturan Bappebti berlandaskan perdagangan aset kripto yang disempurnakan oleh peraturan OJK setelah pengawasan aset kripto beralih ke OJK. Secara mekanisme operasional, SWIFT memiliki sistem pengiriman pesan yang terstandarisasi, penerapan prinsip KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM yang komprehensif, unggul dalam stabilitas operasional dan keamanan regulasi. Namun, proses transfer dana memerlukan waktu lama dan biaya tinggi karena keterlibatan banyak pihak. Sementara itu, blockchain menawarkan efisiensi melalui mekanisme peer-to-peer yang cepat, biaya transaksi rendah, dan transparansi tinggi melalui pencatatan transaksi berbasis teknologi desentralisasi. Namun, blockchain menghadapi isu skalabilitas dan keterbatasan dalam kerangka hukum yang efektif terkait KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM. Penelitian ini menyimpulkan blockchain untuk cryptocurrency memiliki potensi besar sebagai alternatif SWIFT dalam transaksi transfer dana lintas negara berbasis aset kripto, asalkan regulasi eksisting terkait penerapan KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM menyesuaikan ketentuan underlying dan risk-based approach yang turut diterapkan dalam penggunaan SWIFT

---

This legal research examines the comparison of the legal framework and operational mechanisms of cross-border fund transfers through the SWIFT network for fiat currency with cross-border fund transfers through blockchain for cryptocurrency based on cryptocurrency trading in Indonesia, using doctrinal research methods and a reform-oriented approach. The findings indicate that the legal framework for SWIFT implementation is based on Bank Indonesia regulations within the payment system and fund transfer regime, SWIFT General Terms and Conditions, and UCP600, while the implementation of KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD includes Bank Indonesia regulations, OJK regulations, and the FATF Forty Recommendations. Meanwhile, the legal framework for blockchain and the implementation of KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD is regulated by Bappebti based on cryptocurrency trading, which is refined by OJK regulations after the oversight of cryptocurrency trading was transferred to OJK. In terms of operational mechanisms, SWIFT has a standardized messaging system, comprehensive application of KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD principles, and excels in operational stability and regulatory security. However, the fund transfer process takes a long time and incurs high costs due to the involvement of many intermediaries. On the other hand, blockchain offers efficiency through a fast peer-to-peer mechanism, low transaction costs, and high transparency through transaction records based on decentralized technology. However, blockchain faces scalability issues and limitations in an effective legal framework related KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD. This study concludes that blockchain for cryptocurrency has great potential as an alternative to SWIFT in cross-border fund transfers based on cryptocurrency assets, as long as existing regulations regarding the implementation of KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM align with the underlying provisions and risk-based approach also applied as implemented by SWIFT."

"

Internet of things (IoT) seringkali menjadi target serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada perangkat mereka. Ini karena ekosistem IoT menggunakan sistem terpusat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Blockchain menggunakan sistem distribusi terdesentralisasi sehingga tidak memerlukan otoritas dari pihak ketiga untuk memberikan kontrol verifikasi dalam mengidentifikasi block transaksi yang ada di dalam node ini.  Penggunaan Blockchain dapat diimplementasikan ke dalam ekosistem IoT dalam mengelola aliran data dan transaksi dan dapat mengelola manajemen akses yang aman dan andal yang mendukung ekosistem tepercaya. Integrasi blockchain pada IoT membutuhkan metode Smart Contract sebagai solusi untuk mendukung konsep keamanan jaringan seperti kerahasiaan, integritas, dan keseterdiaan.

---

Internet of things (IoT) is often the target of Distributed Denial of Service (DDoS) attacks on their devices. This is because the IoT ecosystem uses a centralized system to control itself. Blockchain uses a decentralized distribution system so that it does not require authority from a third party to provide verification control in identifying transaction blocks that exist within this node. The use of Blockchain can be implemented into the IoT ecosystem in managing data flow and transactions and can manage secure and reliable access management that supports trusted ecosystems. Blockchain integration in IoT requires Smart contract method as a solution to support the concept of network security such as confidentiality, integrity and integrity.

"

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal.

---

Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally."

"Di tengah perkembangan era digital, pertukaran informasi dapat dilakukan dengan mudah melalui Internet khususnya media sosial. Meskipun demikian, informasi yang tersebar seringkali tidak mudah untuk dibuktikan kebenarannya sehingga menjadi sangat rentan terhadap penyebaran berita palsu (hoax). Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi Blockchain dapat digunakan sebagai sebuah solusi yang mampu menjamin kredibilitas informasi serta menciptakan lingkungan komunikasi yang terpercaya. Pada penelitian ini, pendekatan berbasis Blockchain diterapkan melalui sistem verifikasi berita untuk mengidentifikasi kebenaran berita dan menyeleksi sumber informasi yang dapat dipercaya. Studi ini mengusulkan sebuah model penyebaran berita di media sosial dengan mengadaptasi prinsip epidemi dan jaringan scale-free. Pengguna dikelompokkan ke dalam empat kondisi status yaitu rentan (ignorants), pemeriksa (verifier), penyebar (spreader), dan penyangkal (stifler). Kemudian, pada model tersebut diintegrasikan sistem verifikasi berita berbasis Blockchain. Efektifitas model diselidiki di dalam simulasi berbasis multi-agen menggunakan software Netlogo. Di dalam simulasi, berita palsu dengan tingkat kebenaran berita 20% memperoleh nilai indikator kredibilitas atau credibility indicator (CI) yang rendah (CI ± 1,5 dari 5) untuk seluruh dimensi jaringan yang berbeda-beda. Penyebaran terhenti lebih cepat karena penyebar berita (spreader) lebih sedikit dibandingkan dengan penyangkal berita (stifler). Selain itu, kredit reputasi atau reputation credit (RC) yang dimiliki sumber berita semakin menurun (RC ± 0,12 dari 1) sehingga mengurangi faktor kepercayaan. Dengan memperlihatkan catatan nilai indikator kredibilitas dan kredit reputasi kepada pengguna selama penyebaran berita, sistem verifikasi berita berbasis Blockchain dapat membatasi penyebaran berita palsu secara efektif serta meningkatkan kualitas konten di media sosial.

---

In recent digital era, information exchange can be done easily through Internet and social media. However, the thruth of news in social media is hard to be proven, and becomes vulnerable toward hoax spreading. As a solution, Blockchain technology can be used to ensure the information reliablility and create trusted communication environment. In this research, Blockchain-based approach is implemented through a news verification system to identify the credibility of news and the sources. This study proposed a model of news spreading in social media by adapting epidemic methodology and scale-free networks. Users is categorized into for state condition tha are ignorants, verifier, spreader, and stifler. Subsequenty, Blokchain-based news verification system is integrated in that model. The model effectiveness is investigated in the multi-agent based simulations using Netlogo software. In the simulations, hoax news with 20 % of true level get a low Credibility Indicator (CI ± 1.5 of 5) for all different network dimensions. The spreading is stopped faster since the number of spreader is less than the stifler. Moreover, the Reputation Credit of the news source is also decreased (RC ± 0,12 of 1) so that the trust factor reduced. By showing the record of credibility indicator and reputation credit to users during the spread of the news, Blockchain-based news verification system can effectively limit hoax spreading and improve the quality of content in social media."

"Tugas Akhir ini menelaah blockchain dan aplikasinya untuk pemodelan e-voting yang aman. Dalam Tugas Akhir ini, dibangun sebuah prototipe e-voting berbasis blockchain yang memenuhi sifat terdistribusi dan aman. Penggunaan blockchain dalam pemodelan e-voting bertujuan mengatasi kendala keamanan yang muncul dalam pemodelan e-voting. Sifat aman dalam prototipe e-voting didasari oleh penyimpanan data dalam blockchain yang menggunakan elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA) dan SHA-256. Data yang disimpan dalam blockchain berisi suara pemilih. Data yang berisi suara pemilih tersebut, disimpan secara terdistribusi pada banyak database yang disebut nodes. Pengembangan prototipe pemodelan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask yang dijalankan pada sistem operasi windows. Uji coba menunjukkan bahwa prototipe tersebut berfungsi dengan baik.

---

This Final Project (Tugas Akhir) investigates blockchain and its application for modeling a secure e-voting system. In this Final Research Project, a blockchain based e-voting system is constructed that satisfies the security and distributed properties. The use of blockchain in the e-voting modeling aims to overcome security problems. The security problems of e-voting system are solved by storing data in blockchain supported by ECDSA (elliptic curve digital signature algorithm) and SHA-256. The data stored in the blockchain consist of votes of legitimate voters. The data stored in distributed databases or nodes. The prototype was developed using the Python programming language and the Flask framework, running on Windows operating system. The prototype was tested to show its functionalities and it worked well."

"Blockchain lahir dari ide untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh kebutuhan untuk tidak menggunakan pihak ketiga dalam suatu transaksi. Masalah yang terkait dengan hubungan antara blockchain dan perusahaan hukum adalah masalah penting. sistem yang dirancang dengan hati-hati dan tertutup menggunakan aplikasi opensource seperti Angular dan Firebase di mana nantinya aplikasi hanya hak istimewa operator diperbolehkan untuk membuat entri. otoritas publik dan pengacara perusahaan untuk mencurahkan sebagian waktu mereka untuk mengenal teknologi blockchain ini, setidaknya sebagai masa depan perusahaan hukum. Sebagai seorang pengacara diharuskan untuk dapat merubah sistem kovensional dengan konsep kontrak pintar dapat diadopsi kedalam sistem blockchain. Suatu tantangan dalam pengembangan sistem perusahaan hukum dimana harus memilih konsensus terbaik sesuai dengan kebutuhan. Selain daripada itu, perancangan sistem juga harus mempertimbangkan pada aspek performa dan keamanan dari sistem itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dengan keamanan yang memadai(menjaga kerahasiaan), mudah dalam pengoperasian, performa aplikasi yang baik

---

Blockchain was born from the idea to solve the problems posed by the need not to use third parties in a transaction. Issues related to the relationship between blockchain and legal firms are important issues. a carefully designed and closed system using open source applications like Angular and Firebase where later only operator privileged applications are allowed to make entries. public authorities and corporate lawyers to devote some of their time to getting to know this blockchain technology, at least as the future of law firms. As a lawyer, you are required to be able to change the conventional system with the concept of smart contracts being adopted into the blockchain system. A challenge in the development of a legal firm system where one must choose the best consensus according to needs. Apart from that, system design must also consider the performance and security aspects of the system itself. So we need a system with adequate security (maintaining confidentiality), easy to operate, and good application performance."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan Judicial Pardon dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan tipologi Funtional Comparative Legal dengan fokus Perbandingan Substantif yang berfokus pada perbandingan isi atau substansi dari norma-norma hukum yang ada dari berbagai negara dengan membandingkan pengaturan, mekanisme, dan penerapan dari judicial pardon dari berbagai negara yang mengatur mengenai judicial pardon, antara lain Belanda, Yunani, Portugal, Uzbekistan, Perancis, Greenland, dan Somalia, untuk menyusun rekomendasi rencana pembaharuan hukum. Pada skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dapat diberikan judicial pardon dengan mengalisis hukum positif di Indonesia dan melakukan perbandingan dengan beberapa negara yang mengatur mengenai judicial pardon dalam hukum positifnya. Kedua, pembahasan mengenai penerapan judicial pardon dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menganalisis peraturan hukum pidana formil dan praktiknya dalam peradilan di Indonesia serta melakukan perbandingan dengan beberapa negara yang menerapkan judicial pardon. Ketiga, menganalisis pengaturan dan penerapan judicial pardon yang tepat apabila hendak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini mengemukakan bahwa kualifikasi tindak pidana terhadap pemberian judicial pardon diperlukan yang meliputi ringannya perbuatan mengacu pada ketentuan tindak pidana ringan atau dampak dari perbuatannya ringan, keadaan pribadi yang mengacu pada umur dan riwayat hidup pelaku, dan keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana dan setelahnya mengacu pada dampak tindak pidana terhadap korban dan terdakwa serta upaya pemulihannya. Lebih lanjut, perlu diatur mengenai mekanisme penjatuhan judicial pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi bentuk putusan terhadap pemberian judicial pardon yang diatur sebagai putusan khusus dan upaya hukum terhadap putusan judicial pardon berupa upaya hukum kasasi.

---

This thesis discusses the regulation and application of Judicial Pardon in the criminal justice system in Indonesia with the legal basis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Criminal Code 2023). The research method used in writing this thesis is doctrinal research that uses Functional Comparative Legal typology with a focus on Substantive Comparison which focuses on comparing the content or substance of existing legal norms from various countries by comparing the regulation, mechanism, and application of judicial pardon from various countries that regulate judicial pardon, including the Netherlands, Greece, Portugal, Uzbekistan, France, Greenland, and Somalia, to develop recommendations for legal reform plans. In this thesis, the discussion will be divided into three. First, a discussion of the qualifications of criminal offenses that can be granted judicial pardon by analyzing positive law in Indonesia and making comparisons with several countries that regulate judicial pardon in their positive laws. Second, it discusses the application of judicial pardon in the criminal justice system in Indonesia by analyzing formal criminal law regulations and practices in the Indonesian judiciary as well as making comparisons with several countries that apply judicial pardon. Third, to analyze the appropriate regulation and application of judicial pardon in Indonesia's criminal justice system. This research argues that the qualifications of criminal offenses for the granting of judicial pardon are needed, which include the seriousness of the act referring to the provisions of minor crimes or the impact of minor acts, personal circumstances referring to the age and life history of the offender, and the circumstances at the time of the crime and afterwards referring to the impact of criminal acts on victims and defendants as well as efforts to recover. Furthermore, it is necessary to regulate the mechanism of judicial pardon in the Criminal Procedure Code (KUHAP) which includes the form of verdict on the granting of judicial pardon which is regulated as a special verdict and legal remedies against judicial pardon decisions in the form of cassation legal remedies."

"Dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan kepailitan lintas batas yang memadai. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu instrumen hukum internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, ke dalam hukum kepailitannya guna menghadapi kasus kepailitan lintas batas. Skripsi ini membahas mengenai langkah Singapura dan Jepang dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan bagaimana UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency tersebut diterapkan dalam pengaturan kepailitan lintas batas di masing-masing negara. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kemungkinan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kasus kepailitan lintas batas dengan melihat Singapura dan Jepang sebagai acuan.

---

With the ever-increasing number of international business transactions, the possibility of cross-border insolvency also increases. Therefore, an adequate cross-border insolvency regulation is needed. A country can adopt one of the international law instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, into their insolvency law to deal with cross-border insolvency cases. The study will discuss about Singapore and Japan's steps in facing cross-border insolvency cases by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and how the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is applied in cross-border insolvency regulation in each country. This study will also discuss about the possibility of adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Indonesia's insolvency law as the solution to facing cross-border insolvency cases by looking at Singapore and Japan as a reference."

"Pemilikan hak atas tanah di Indonesia memandatkan kepada pemiliknya untuk memiliki tanah secara yuridis dan menguasainya secara fisik. Akan tetapi, pada faktanya pemilikan hak atas tanah dan penguasaan secara fisik dapat dilakukan oleh 2 (dua) subjek yang berbeda. Penguasa fisik dalam hal ini memanfaatkan dan menikmati tanah, padahal ia bukanlah pemilik hak atas tanah. Secara normatif, Indonesia tidak mengenal pemisahan pemilikan hak atas tanah secara yuridis dan penguasaan secara fisik. Hal ini berbeda dengan di Inggris yang mengakui pemilikan secara yuridis dan secara fisik tersebut. Inggris menerapkan konsep trust yang membuat pemilikan tanah dapat dipisah, yaitu pemilikan secara hukum (legal right) yang dipegang oleh trustee dan pemilikan manfaat (equitable right) yang dipegang oleh beneficial owner. Hak penguasaan secara fisik oleh beneficial owner ini tidak didaftarkan, namun tetap dilindungi oleh hukum dan equity apabila tanah yang dihuni hendak dijual atau dialihkan. Selain itu, pembeli tanah yang hendak membeli tanah yang di atasnya terdapat beneficial owner pun juga terlindungi melalui konsep overreaching. Skripsi ini membahas 2 (dua) hal, yaitu: (1) pengaturan beneficial owner dalam konteks pertanahan di Indonesia; dan (2) fisibilitas penerapan overreaching untuk melindungi kepentingan pembeli tanah dan penguasa fisik tanah. Penelitian terhadap 2 (dua) masalah tersebut dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Indonesia pada hakikatnya tidak mengenal konsep beneficial owner dalam konteks pertanahan. Akan tetapi, nuansanya dapat dilihat dari beberapa pengaturan hak terhadap tanah. Terakhir, konsep overreaching dari Inggris dapat diterapkan di Indonesia mengingat diaturnya pranata serupa trust dalam KUHPerdata dan dianutnya asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding beginsel). Perlu adanya penyesuaian apabila konsep overreaching ini diadopsi ke dalam hukum Indonesia sehingga esensi dan semangat perlindungan overreaching dapat tercipta

---

Land ownership in Indonesia mandates the owner to own the land juridically and possess it physically. However, in fact the ownership of land rights and physical possession can be vested in 2 (two) different subjects. The subject who is vested the physical right utilizes, benefits, and enjoys the land, notwithstanding s/he is not the legal owner of the land. By law, Indonesia does not recognize the separation of the land ownership which is different in the UK that is recognized the land ownership legally and physically. The UK applies the concept of trust that makes land ownership separateable, i.e. legal rights held by trustees and equitable rights held by beneficial owners. The right of physical possession by the beneficial owner is not registered but is still protected by law and equity if the land occupied is to be sold or transferred. In addition, land buyers who want to buy land on which there is a beneficial owner are also protected through the concept of overreaching. This thesis discusses 2 (two) things, namely: (1) beneficial owner arrangements in the context of land in Indonesia; and (2) the feasibility overreaching to protect the interests of land buyers and physical landlords. Research on these 2 (two) problems was analyzed using normative juridical methods with a comparative legal approach. Indonesia basically does not recognize the concept of beneficial owner in the context of land. However, the nuances can be seen from several arrangements for land rights, considering that Indonesia adheres to the principle of horizontal separation (horizontale scheiding beginsel). Lastly, the concept of overreaching from the UK can be applied in Indonesia taking into account the regulation of trust-like is stipulated in the Civil Code. An adjustment is needed if the concept of overreaching is adopted into Indonesian law so that the essence and spirit of overreaching protection can be created."