Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada era modern saat ini, masyarakat cenderung menggunakan pembayaran dengan metode dompet digital dibandingan dengan cara konvensional. Melihat fenomena ini, Bank Indonesia tengah mengembangkan Central Bank Digital Currency atau biasa disebut sebagai Digital Rupiah sebagai alternatif alat pembayaran yang diharapkan dapat menjadi pelengkap pilihan pembayaran. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan penggunaan Rupiah Digital sebagai alternatif alat pembayaran menurut UU P2SK serta bagaimana dampak dan peran dari penggunaan Rupiah Digital terhadap eksistensi uang kartal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum doktrinal dengan melakukan evaluasi normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan analisis lebih lanjut dan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai CBDC telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 10 menjelaskan bahwa Rupiah Digital diakui dan berfungsi sama seperti rupiah kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kemudian, penggunaan CBDC dapat menaikan jumlah transaksi internasional yang berpengaruh pada tingkat PDB maupun PNB suatu negara. Penggunaan CBDC sebesar sekian persen dari jumlah PDB suatu negara dapat menekan tingkat inflasi dan menaikan pendapatan negara. Akan tetapi, CBDC tidak semerta-merta menghapuskan penggunaan uang kartal sehingga penggunaan Rupiah Digital dan Uang Kartal harus dilakukan secara selektif, dominasi berlebih pada salah satunya dapat menimbulkan ketidakmaksimalan hasil yang diharapkan dalam kebijakan moneter yang dilakukan. Lebih lanjut, UU P2SK belum dapat menjadi landasan penerapan Rupiah Digital karena sifat dan muatannya sebagai undang-undang payung semata, sehingga diperlukan regulasi yang merinci yang mengatur mengenai Rupiah Digital di Indonesia serta diperlukan sosialisasi yang baik oleh pemerintah kepada masyarakat terkait peredaran dan penggunaan Rupiah Digital.

---

In today's modern era, people tend to use digital wallet payments compared to conventional methods. Seeing this phenomenon, Bank Indonesia is developing a Central Bank Digital Currency or commonly referred to as Digital Rupiah as an alternative payment method that is expected to complement payment options. Furthermore, this study aims to answer the formulation of the problem regarding how to regulate the use of Digital Rupiah as an alternative payment method according to the P2SK Law and the impact and role of the use of Digital Rupiah on the existence of paper money in Indonesia. This study uses a doctrinal legal writing method by conducting a normative evaluation of applicable laws and regulations that provide further analysis and are related to the topics raised in this study. The results of the study show that the regulation regarding CBDC has been regulated in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, Article 10 explains that Digital Rupiah is recognized and functions the same as paper and metal rupiah as legal tender in Indonesia. Then, the use of CBDC can increase the number of international transactions that affect the GDP and GNP levels of a country. The use of CBDC of a certain percentage of a country's GDP can reduce inflation and increase state revenue. However, CBDC does not immediately eliminate the use of paper money so that the use of Digital Rupiah and Paper Money must be carried out selectively, excessive dominance of one of them can result in suboptimal results expected in the monetary policy carried out. Furthermore, the P2SK Law cannot yet be the basis for the implementation of Digital Rupiah because of its nature and content as an umbrella law alone, so that detailed regulations are needed that regulate Digital Rupiah in Indonesia and good socialization is needed by the government to the public regarding the circulation and use of Digital Rupiah."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, sebagai negara berkembang saat ini mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengguna internet, jumlah perangkat seluler yang digunakan, dan langganan broadband, tetapi dengan adanya pembangunan wilayah yang tidak merata, ketidaksetaraan geografis, masih terdapat kesenjangan digital yang mencolok di dalam dan antar kabupaten. Tujuan dari studi ini adalah membangun kerangka konseptual kesenjangan digital untuk 514 kabupaten di Indonesia dengan mengeksplorasi pengaruh dari kesenjangan spasial. Metode yang digunakan adalah Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan fungsi kernel adaptive Gaussian untuk analisis di setiap daerah dan Two-stage Least Square (TSLS) untuk menjelaskan hubungan kausal satu arah antara kesenjangan digital dan kesenjangan spasial. Hasil analisis menggunakan GWPR dan TSLS menunjukkan bahwa kesenjangan spasial berhubungan dengan kesenjangan digital. Namun, pengaruh dari kesenjangan spasial tersebut berbeda-beda di setiap kabupaten di Indonesia.

---

At the present, the development of Information and Communication Technologies (ICTs) has become a vital part of human life. In Indonesia, as a developing country that is currently growing in terms of the number of internet users, mobile devices in use, and broadband subscriptions, but that has experienced unequal regional development, geographic inequalities and it has notable digital divide within and between districts. The aim of this study is to build a conceptual framework of digital divides for 514 districts in Indonesia by exploring the effects of spatial inequalities. The method used was Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) with Gaussian adaptive kernel function for cluster analysis and Two-stage Least Square (TSLS) to explain the one-way causal relationship between digital divide and spatial inequalities. The result of analysis using both GWPR and TSLS indicates that spatial inequalities are associated with the digital divides. Nevertheless, the effect of spatial inequalities varies by districts in Indonesia.

"

"Pembayaran merupakan suatu hal yang merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kuatnya arus globalisasi, Indonesia harus beradaptasi pada lingkungan yang serba digital. Sistem pembayaran di Indonesia turut berkembang dari tahun ke tahun, namun mayoritas dari pelaku bisnis Indonesia, yaitu UMKM, masih minim dalam pengaplikasian pembayaran digital pada bisnisnya. Keadaan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, beberapa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan guna membantu mendorong digitalisasi aktivitas UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem dinamis yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antara intervensi kebijakan pada kegiatan UMKM dan dampaknya pada jumlah pengadopsi pembayaran digital bagi UMKM maupun konsumennya, serta membuat analisis rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengadopsi pembayaran digital menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengadopsi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia.

---

Payment is one of the most important activities in people’s daily life. With the strong impact of digitalization, Indonesia must adapt with digital environment. Payment system in Indonesia keeps improving from year to year, but majority of businesses in Indonesia, which are SMEs, are still minimal with the usage of digital payments with their businesses. This condition needs to be addressed by government and financial regulators in Indonesia, which is Bank Indonesia. Strategies and policies have been made due to support digitalize activities of SMEs in Indonesia, one of them is the Indonesia Payment Systems Blueprint 2025 by Bank Indonesia. This research aims to obtain a dynamic systems model that could visualize interactions between policy intervention for SMEs and its impact on the numbers of adopted digital payment users for SMEs and its consumers, and also develop a policy recommendation to increase adoption of digital payment users using Policy Analysis method based by exploratory modeling. The outcome of this research is to develop an analysis and policy recommendation to increase adoption of digital payment users of SMEs in Indonesia."

"Lansia merupakan golongan masyarakat yang kerap kesulitan dalam menggunakan teknologi komunikasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengalaman dan hambatan yang dialami lansia Kristiani ketika mengikuti ritual ibadah daring menggunakan media berbasis teknologi akibat kondisi pandemi yangterpaksa membuat kegiatan ibadah tatap muka ditiadakan. Konsep digital divide, digital religion, ritual, serta teori kesempurnaan media digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah permasalahan tersebut.Dengan menggunakan strategi penelitian fenomenologi deskriptif, peneliti mewawancarai enam lansia di Stasi St. Laurensius Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang bersedia menjadi informan. Para informan menonton tayangan ibadah dari beragam kanal gereja yang ada di YouTube. Hasil menunjukkan beberapatemuan. Mayoritas informan sudah menggunakan media berbasis teknologi dalam kegiatan sehari-hari, namun masih menemui kendala akibat kurangnya keahlian, akses, hingga penurunan kemampuan fisik dan kognisi. Para informan pun akhirnya harus mengandalkan bantuan dari orang lain. Selain itu, mayoritasinforman merasakan ritual ibadah daring belum bisa membawa kekhusyukan penuh. Hal ini membawa pemaknaan ritual ibadah daring menjadi hal yang banal dan tidak sepenuhnya membawa kesenangan.Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pengetahuan mengenai digital divide dan digital religion di Indonesia, sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberimasukan untuk pengembangan penyajian ibadah daring khususnya bagi lansia.

---

Senior citizens are a group of people who often encounter difficulties in using communication technology.

This study aims to examine the experiences and obstacles experienced by Christian senior citizens when participating in online worship rituals using technology-based media due to the pandemic, which forced face-to-face worship activities to be abandoned. This study uses the concepts of digital divide, digital religion, ritual, and the theory of media richness to examine these problems. Using a descriptive phenomenological research strategy, the researcher interviewed six senior citizens who are members of the

St. Laurensius Parung Panjang Church, Bogor Regency, and are willing to be informants. The informants watched worship programs from various church channels on YouTube. The results show several findings.

The majority of informants have already utilised technology-based media in their daily activities, but still encounter obstacles due to lack of skill, access, to decreased physical and cognitive abilities. In the end, the informants had to rely on help from other people. In addition, the majority of informants feel that online worship rituals have not been able to bring full solemnity. This brings the meaning of online worship rituals

to be banal and not entirely fun. Academically, this research is expected to expand the wealth of knowledge

regarding the digital divide and digital religion in Indonesia, while practically this research is expected to

provide input for the development of online worship services, especially for the senior citizens.

"

"Melalui Perppu 1/2020 (UU 2/2020) pemerintah mengatur regulasi pemajakan ekonomi digital. Regulasi tersebut berusaha mengatur pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Namun, masih belum terdapat kelanjutan penerapan kebijakan PPh PMSE dan PTE. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi Indonesia dalam menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital. Selain itu, turut dikaji kebijakan PPh ekonomi digital yang telah diterapkan di Prancis, Vietnam, dan India. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tantangan penerapan PPh ekonomi digital karena hingga saat ini UU PPh yang berlaku (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan P3B mendefinisikan BUT hanya dengan kehadiran fisik, belum mencakup kehadiran ekonomi signifikan. Kemudian, terdapat pula berbagai permasalahan internasional seperti, isu alokasi permajakan, double taxation, double counting, serta tax certainty. Isu tersebut berakibat pada belum tercapainya finalisasi konsensus PPh ekonomi digital secara global, yakni Pilar 1 OECD. Kendati demikian, Indonesia terus melakukan upaya strategi seperti persiapan dasar hukum mengadopsi Pilar 1 OECD dalam Pasal 32A UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, dan terus proaktif dalam pembahasan konsensus global. Kemudian, berdasarkan studi yang telah dilakukan, ditemukan di Prancis terdapat kebijakan DST untuk memajaki ekonomi digital, sementara Vietnam menggunakan mekanisme FCT, serta India dengan Equalization Levy. Namun, ketiga negara tersebut belum sepenuhnya berhasil menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital sebab adanya penolakan dan ancaman dagang dari Amerika Serikat, serta masih perlunya penyempurnaan atas kebijakan yang ada.

---

Through Perppu 1/2020 (Law 2/2020), government regulates taxation of digital economy. The provision seeks to regulate taxation on trade through electronics system (PMSE) through the imposition of Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPh), and Electronic Transaction Tax (PTE). However, there is still no continuation of implementation PPh PMSE and PTE. This thesis aims to analyze Indonesia's challenges and strategies in implementing income tax policies on digital economy. Also, examine tax regulations that have been implemented in France, Vietnam, and India. This research uses qualitative approach also qualitative data collection techniques with literature and field studies through in-depth interviews. The results show there are challenges in implementing digital economy income tax since the applicable Income Tax Law (Law on Harmonization of Tax Regulations) and P3B define BUT only by physical presence, not covering significant economic presence. Then, there are issues of tax allocation, double taxation, double counting, and tax certainty. This issue caused finalization problem of global digital economy income tax consensus, OECD Pillar 1. Nevertheless, Indonesia continues to carry out various strategies such as preparing legal basis for adopting OECD Pillar 1 (Article 32A Income Tax Law) and continues to be proactive in discussing global consensus. In France, there is DST policy to tax digital economy, while Vietnam uses the FCT and India has an Equalization Levy. However, those three countries have not fully succeeded in implementing income tax policies on digital economy due to trade rejection and threats from United States, and the need to improve existing policies.

"

"Tesis ini merupakan studi evaluasi terhadap upaya kampanye komunikasi publik pemerintah melalui digital storytellingyang ditujukan kepada generasi milenial. Digital storytelling merupakan sala satu media persuasi yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial. Perubahan perilaku dan pemahaman dapat terjadi jika generasi milenial sebagai sasaran kampanye mengalami proses transportasi naratif dimana audiens terlibat penuh dengan narasi. Transportasi naratif dikaji dari sisi kualitas narasi dengan penilaian standar koherensi dan elemen dalam cerita, serta telaah persepsi dan pengalaman individu sebagai audiens. Unsur emosional merupakan elemen penting yang harus ada dan kuat dalam suatu narasi agar transportasi naratif dapat terjadi.

---

This thesis is an evaluation study of the government's public communication campaign efforts through digital storytelling aimed at the millennial generation. Digital storytelling is one medium of persuasion that fits the characteristics of the millennial generation. Behavior change and understanding can occur if the millennial generation as the target of the campaign experiences a narrative transportation process where the audience is involved fully with narration. Narrative transportation is assessed in terms of narrative quality with a standard assessment of coherence and elements in the story, as well as reviewing the perceptions and experiences of individuals as audiences. Emotional elements are important elements that must exist and are strong in a narrative so that narrative transportation can occur."

"Diabetes Melitus (DM) adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi (hiperglikemia) akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Prevalensi DM terus meningkat, menjadi ancaman kesehatan global. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengenai DM. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan pasien DM dan keluarga setelah diberikan edukasi digital. Data diambil di Puskesmas Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Materi edukasi tentang DM disampaikan melalui leaflet dan video animasi yang dibagikan melalui WhatsApp dan YouTube, diikuti dengan evaluasi menggunakan kuesioner Google Form. Hasil evaluasi dari 28 responden menunjukkan rata-rata pengetahuan sebesar 86,43%. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi digital melalui leaflet dan video animasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan pasien DM dan keluarga. Saran yang diajukan adalah terus melakukan pelayanan informasi obat dengan metode yang mudah dipahami dan menarik, serta memanfaatkan berbagai media sosial untuk penyebaran informasi dan kuesioner guna meningkatkan kepatuhan pasien dan keluarga.

---

Diabetes Mellitus (DM) is a group of metabolic diseases characterized by high blood sugar levels (hyperglycemia) due to disturbances in insulin secretion, insulin action, or both. The prevalence of DM continues to increase, posing a global health threat. Primary healthcare centers (Puskesmas) provide education to the community, including about DM. This study aims to evaluate the knowledge of DM patients and their families after receiving digital education. Data was collected at the Puskesmas in Cakung District, East Jakarta. Educational materials on DM were delivered through leaflets and animated videos distributed via WhatsApp and YouTube, followed by evaluation using a Google Form questionnaire. The evaluation results from 28 respondents showed an average knowledge score of 86.43%. This research indicates that digital education through leaflets and animated videos is effective in improving the knowledge of DM patients and their families. Suggestions include continuing to provide medication information services using easily understandable and engaging methods, and utilizing various social media platforms for information dissemination and questionnaires to enhance patient and family compliance."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana sekarang problem di dalam dunia digital, menjadi relevan karena berdampak dengan realitas, saat manusia yang sekarang hidup dalam realitas berbasis informasi yang disebut dalam teori infosphere Luciano Floridi. Luciano Floridi sendiri, memang dikenal sebagai filsuf yang terfokus kepada ranah filsafat informasi, sehingga tulisannya sering sekali dipakai dalam diskursus tersebut. Tulisan ini berfokus dalam menjabarkan permasalahan umum web 2.0 di Indonesia, dalam sistem web 2.0 data pengguna menjadi hal yang penting dalam membangun ekosistem dalam internet. Namun, dalam beberapa tahun ke belakang data pengguna beralih fungsi dijadikan alat penawaran iklan berbasis persona pengguna melalui sistem algoritma. Secara subkonsius, data pengguna yang diambil malah dijadikan sarana periklanan yang efisien. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang terpapar iklan berbasis data pengguna malah terjebak dalam konsumerisme. Selain itu, dalam pembahasan ditemukan masalah lain yaitu creepiness atau rasa takut dan terawasi oleh masyarakat akibat data yang diambil cenderung personal, bahkan hingga menyangkut bagaimana pengguna beraktivitas sehari-hari. Tulisan ini menjabarkan pandangan ethical pluralism Floridi dalam melihat hal tersebut sebagai acuan etika terapan ranah filsafat informasi. Yang digunakan adalah sudut pandang deontologis, konsekuensialisme, dan kontraktualisme, walaupun seharusnya tiga pandangan etis tersebut tidak selaras, namun etika informasi Floridi menganggap bahwa pengguna dan seseorang yang memiliki tingkat tanggung jawab moral yang berbeda, yang berarti tiga sudut pandang teori etika tersebut berpihak pada pengguna yang diambil datanya sehingga bisa selaras. Penelitian ini menuliskan bagaimana masalah penggunaan data pengguna, yang diambil untuk keperluan periklanan dan penjualan oleh pihak tertentu merupakan masalah yang sangatlah serius dan cenderung luput dari perhatian.

---

This study explains how current problems in the digital world are relevant because they have an impact on reality, where humans now live in an information-based reality which is referred to in Luciano Floridi's infosphere theory. Luciano Floridi himself is known as a philosopher who focuses on the realm of information philosophy, so his writings are often used in this discourse. This paper focuses on describing common web 2.0 problems in Indonesia, in a web 2.0 system user data is important in building an ecosystem on the internet. However, in the past few years user data has changed its function to be used as a tool for offering advertisements based on user persona through an algorithmic system. Subconciously, the user data taken is actually used as an efficient advertising tool. On the other hand, Indonesian people who are exposed to advertisements based on user data are trapped in consumerism. Apart from that, in the discussion, another problem was found, namely creepiness or fear and being monitored by the community due to the fact that the data collected tends to be personal, even involving how users carry out their daily activities. This paper describes Floridi's view of ethical pluralism in seeing this as a reference for applied ethics in the realm of information philosophy. What he uses on his ethical theory are deontological point of view, consequentialism, and contractualism., Even though these three ethical views should not be in parallel, Floridi's information ethics considers that users and people have different levels of moral responsibility, which means that the three ethical theoretical points of view are in favor of the user whose data is taken so that they can be in parallel. This research writes about how the problem of using user data, which is taken for advertising and sales purposes by certain parties, is a very serious problem and tends to be unnoticed."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam cross-border B2C, tantangan base erosion yang berhubungan dengan PPN adalah pemungutan PPN atas impor low-value goods, jasa elektronik, dan digital supplies. Pembebasan PPN atas impor low value goods merupakan potensi kerugian atas penerimaan pajak di Indonesia dan kompetisi yang tidak adil terhadap pengusaha domestik dalam perdagangan. Sistem self assesment orang pribadi sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan jasa elektronik dan digital supplies tidak efektif dan efisien berakibat adanya kerugian penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan base erosion PPN dan peningkatan pemungutan pajak. Rekomendasi Aksi 1 dari Proyek BEPS yang merekomendasikan untuk mengurangi atau menghapus barang bernilai rendah dari pengenaan PPN, pemanfaatan aplikasi teknologi, dan peran perantara melalui model pengumpulan vendor akibat kenaikan penerimaan pajak. Kerjasama multilateral, kerja sama bilateral, dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan kebijakan yang tepat bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThis study analyze the base erosion challenges for Value Added Tax VAT in Indonesia rsquo s digital economy. Electronic commerce e commerce is a business model that has becomes the backbone of Indonesia rsquo s digital economy. In cross border B2C, the challenge of base erosion related to VAT is the collection of VAT on imports of low value goods, electronic services, and digital supplies. VAT exemptions on imported low value goods represent potential losses of tax revenues in Indonesia and act as unfair competition against domestic suppliers. The self assesment system by end consumers using electronic and digital services is ineffective and inefficient, resulting in tax revenue losses. This study aims to examine challenges and improvements of tax collection. Recommendation of Action 1 of the BEPS Project, which recommends reducing or removing threshold low value goods from the imposition of VAT, utilization of technology applications, and the role of intermediaries through a vendor collection model, could result in increased tax revenue. Multilateral cooperation, bilateral cooperation, and exchange of information for tax purpose are the correct policy choices for Indonesia. "