Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi yang disebabkan oleh globalisasi menyebabkan internet dan media digital sangat mendominasi di era sekarang. Hal tersebut membawa perubahan besar, yakni berkembangnya ruang baru serta membuat pola-pola baru dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah banyaknya platform digital serta munculnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Platfom digital ini digunakan oleh penggunanya untuk mempublikasikan apapun, seperti foto, video, maupun musik dalam bentuk digital. Begitupula dengan AI, sudah banyak digunakan untuk membuat suatu karya seni. Dengan banyaknya aplikasi dengan menggunakan teknologi AI, para pengguna tersebut dapat membuat cover lagu layaknya seniman musik pada umumnya, tetapi tanpa proses rekaman. Salah satu yang dapat dilakukan oleh teknologi AI adalah menghasilkan cover lagu. Cover lagu yang dilakukan oleh teknologi AI dengan proses yang dibantu oleh penggunanya ini dapat dipublikasikan di media sosial manapun. Akan tetapi, cover lagu yang dengan menggunakan teknologi AI ini menciptakan permasalahan terutama dalam pertanggungjawaban hukum serta hak ciptanya. Permasalahan hukum hak cipta dari cover lagu yang dilakukan oleh AI terletak pada hak moral serta hak ekonomi dari karya cipta lagu tersebut apabila lagu tersebut dipublikasikan di platform digital. Permasalahan pada hak ekonomi dari cover lagu oleh AI adalah pihak tersebut tidak diperkenankan untuk mengkomersialisasikan cover lagu tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, di sisi hak moral, cover lagu menggunakan teknologi AI ini akan mengubah esensi serta karakteristik asli pada karya cipta lagu tersebut.

---

The development of technology due to globalization caused the dominating of internet and digital media in this current era. It has impacted huge transformation, such as development of new spaces and creating new patterns in society. One of the changes are the abundance of digital platform and the emergence of artificial intelligence (AI) technology. These platform digital are used by the user to published any contents, such as photo, video, or music in digital form. Similar as AI, it has been used to generate artworks. There are so many applications using AI technology, these users can create song covers like music artists in general, but without the recording process. The thing that AI technology can do is produce song covers. Song covers generated by AI technology with process that assisted by its user can be published on any social media. However, the song cover by AI technology making several problems, especially in legal liability and copyright. The issue and problems related to copyright law from song cover generated by AI technology are in its moral rights and economic rights from its original copyright’s song if it is published on digital platform. The concern about economic rights from song cover that generated by AI technology is the the party is not allowed to commercialise the song cover for profit. In addition, for moral rights, song cover using AI technology will change the original song’s essence and characteristics.

"

"Teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memasuki kehidupan masyarakat, termasuk di dunia medis. Keterlibatan AI dalam pelayanan medis menimbulkan kekhawatiran mengenai timbulnya kesalahan medis yang merugikan pasien (berupa luka atau kematian). Hal ini dikarenakan tingkat akurasi AI tidak mungkin dapat dinyatakan 100% oleh penciptanya. Berdasarkan kekhawatiran tersebut, Penulis mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang terlibat atas tindakan yang menyebabkan kesalahan medis yang menimbulkan kerugian pasien. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian ini. Penulis menitikberatkan teori pertanggungjawaban pidana model The Natural Probable Consequence Liability Model yang digagas oleh Gabriel Hallevy sebagai pisau analisis. Hasil yang ditemukan adalah dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya dalam menentukan pengimplikasian output yang diberikan oleh AI, yang statusnya saat ini sebagai alat kesehatan atau teknologi kesehatan, bukan subjek hukum. Selain itu, rumah sakit menjadi pun turut menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan dokter, atau setidak-tidaknya karena lalai dalam menentukan dokter yang layak dipekerjakan di rumah sakit tersebut, atau atas kelalaian rumah sakit tersebut dalam melakukan pemeliharaan AI. Baik dokter secara pribadi maupun rumah sakit bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP 1946, Pasal 360 KUHP 1946, Pasal 474 KUHP 2023, atau Pasal 440 ayat (1) dan (2) UU 17/2023. Di sisi lain, software developer dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya jika dapat dibuktikan software developer tersebut melakukan kekeliruan dalam memasukan data yang digunakan untuk melatih AI atau ketika penentuan algoritma. Indonesia belum memiliki aturan pidana yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Hukum pidana harus responsif terhadap situasi ini demi melindungi pasien dan dokter. Aturan pidana tersebut harus mengatur batasan-batasan penggunaan AI di dunia medis, informed consent khusus untuk tindakan medis yang melibatkan AI, jaminan kerahasiaan rekam medis, dan standar AI yang layak untuk digunakan dalam pelayanan medis. Akan tetapi, perlu diingat bahwa penggunaan hukum pidana harus tetap diterapkan secara ultimum remedium.

---

Artificial Intelligence (AI) has entered the daily life in society, include in medical industry. The integration of AI in medical services raises concern about possibility of medical errors resulting harm to patients (injury or death). This is because there is no body can guarantee that AI will always be 100% accurate, even the software developer. Based on these background, the Author explores the criminal responsibility of doctor, hospital, and software developer who involve in activities that bring out medical blunders that cause injury or death to patients. Doctrinal legal research methods is used to analyze the problem of the study. The author analyze the problem by using Theory of The Natural Probable Consequence Liability Model that proposed by Gabriel Hallevy as an analytical tool. The findings are doctor could be held criminaly liable for negligence in determining the implimentation of the outputs of AI, which is currently defined as health technology or medical devices rather than a legal subject. Hospital can also held liable for the doctor’s negligence during do the medical service, or at least for being negligent in selecting qualified doctors to work at there, or for hospital’s negligence in maintaining the AI. Article 359 of Criminal Code 1946, Article 360 of Criminal Code 1946, Article 474 of the Criminal Code 2023, or Article 440 paragraph (1) and (2) of Law 17/2023 holds hospital and doctor for these mistakes. In other hand, software developer could only be held criminally liable if it can be proven that software developer did mistake in inputing the data that used to train AI or in deciding algorithms for AI. There are no criminal law that restricts AI usage in the medical industry. Criminal law needs to adapt to this situation in order to protect the doctor and patients. Criminal law should including guidelines for AI that is qualified for use in medical services, impose limits on AI application in the area of medical services, confidentiality of medical records guarantee, and require specific informed consent for any medical services that using AI. It should be noticed that criminal law usage for resolving this case must be applied as the last resort (ultimum remedium)."

"Kemampuan artificial intellegence (AI) dalam bertindak secara mandiri menimbulkan ancaman tersendiri terhadap perlindungan data pribadi, salah satunya pengumpulan data biometrik oleh AI tanpa persetujuan dari Pemilik data terkait. Sementara bilamana terjadi pengumpulan data biometrik oleh AI tanpa persetujuan Pemilik merupakan tindakan yang melanggar hukum, sehingga diperlukan pertanggungjawaban atas tindakan AI terkait. Atas hal tersebut, dalam tulisan ini akan menganalisis mengenai (1) perlindungan data biometrik sebagai bentuk perlindungan data pribadi di Indonesia, (2) kedudukan hukum AI berdasarkan hukum Indonesia, Yunani, dan Inggris, serta (3) pertanggungjawaban hukum atas pengumpulan data biometrik melalui AI tanpa persetujuan Pemilik data di Indonesia. Karya ilmiah ini dibentuk melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Kesimpulan dari penelitian adalah (1) perlindugan data biometrik di Indonesia dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transfer Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mana bentuk perlindungan data pribadi dapat berbentuk hak dari Pemilik data dan persetujuan terkait pemrosesan data, (2) kedudukan hukum AI berdasarkan hukum Indonesia, Yunani, dan Inggris adalah objek hukum, (3) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan AI dalam pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan Pemilik data jatuh di bawah pertanggungjawaban Penyelenggara AI terkait.

---

The ability of artificial intelligence (AI) to act autonomously and access data in big data poses a separate threat to the protection of personal data, one of which is gathering the biometric data in usage of AI without the consent of the Data Owner. Meanwhile, the AI action of gathering the biometric data without consent of the Data Owner is considered to be illegal by law, thus requiring legal liability for the AI actions. Therefore, in this thesis will analyze (1) the protection of biometric data as a form of personal data protection in Indonesia, (2) AI legal standing based on Indonesia, Greece, and the United Kingdom legal systems, and (3) the legal liability of gathering the biometric data through AI without the consent of the Data Owner in Indonesia. This thesis is conducted through a normative juridical research method with multiple legal approach. The conclusion of the research is (1) Provisions of biometric data protection can be found in the Indonesia Information and Electronic Transactions Act as well as the Indonesian Personal Data Protection Act, such as form of Data Owner rights and data processing consent, (2) according to Indonesian, Greek, and United Kingdom legal system, these three legal systems view AI as a legal object, (3) based on the applicable provisions in Indonesia, legal liability for AI’s actions in gathering the biometric data without the consent of the Data Owner falls on the AI Operator."

"Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta atas prompt dan ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan generatif (AI generatif) dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan perkembangan pesat teknologi AI yang semakin banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penciptaan karya-karya baru, muncul pertanyaan mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis konsep dan definisi kecerdasan buatan generatif dan prompt di Indonesia serta internasional, dan membahas konsep ciptaan dan perlindungannya menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Metode ini melibatkan kajian terhadap literatur hukum, undang-undang, dan kasus-kasus pelanggaran hak cipta oleh AI di berbagai negara untuk memberikan pandangan komprehensif tentang perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa meskipun AI generatif dapat menghasilkan karya inovatif, perlindungan hukumnya masih belum jelas. Diperlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi hak cipta untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI, sehingga memberikan perlindungan yang adil bagi pencipta dan pengguna karya AI. Perlindungan karya dapat diberikan jika AI hanya sebagai alat teknis dalam pembuatan karya, dan prompt sebagai bentuk proses kreatif dan imajinatif yang dimiliki pengguna, sehingga mendapatkan perlindungan hak cipta atas prompt tersebut. Penulis merekomendasikan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek hukum baru yang muncul seiring kemajuan teknologi AI, demi menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital ini.

---

This study examines copyright protection for prompts and creations generated by generative artificial intelligence (AI) within the legal context of Indonesia. With the rapid development of AI technology increasingly used in various aspects of life, including the creation of new works, questions arise regarding the ownership of copyright for works produced by AI. The author employs a doctrinal research method to analyze the concepts and definitions of generative artificial intelligence and prompts both in Indonesia and internationally and discusses the concept of creation and its protection under Indonesian Copyright Law. This method involves a review of legal literature, laws, and cases of copyright infringement by AI in various countries to provide a comprehensive view of existing legal protections. The author's research findings indicate that although generative AI can produce innovative works, its legal protection remains unclear. There is a need for updates and adjustments to copyright regulations to accommodate the advancements in AI technology, thereby providing fair protection for creators and users of AI works. Protection may be granted if AI is merely a technical tool in the creation process, and prompts as a form of creative and imaginative process owned by users, thus earning copyright protection for the prompts. The author recommends policymakers to consider new legal aspects emerging alongside the advancement of AI technology to maintain justice and legal certainty in copyright protection in this digital era."

"Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi sejumlah pihak, salah satunya dalam membangun hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan dapat dibangun serta dipelihara melalui sistem yang terintegrasi antara CRM dan AI. Keduanya memberikan solusi bagi perusahaan maupun institusi lainnya untuk memperoleh data serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh sebab itu, tulisan ini ingin melihat efektivitas penggunaan CRM dan AI dalam mengelola pelanggan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan maupun perilaku para pelanggannya. CRM yang telah terintegrasi oleh AI, memberikan manfaat yang besar dibandingkan CRM tradisional. Atas manfaat yang diperoleh, CRM yang terintegrasi dengan AI sangat membantu perusahaan dalam efisiensi waktu maupun biaya serta efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan serta penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, penggunaan CRM dan AI secara bersamaan dinilai lebih efektif dibandingkan dengan CRM tradisional.

---

Technological developments have made things easier for several parties, one of which is building customer relationships. Customer relationships can be built and maintained through an integrated system between CRM and AI. Both provide solutions for companies and other institutions to obtain data and meet customer needs. Therefore, this paper wants to see the effectiveness of using CRM and AI in managing customers to know the needs and behaviors of customers. CRM that has been integrated with AI provides great benefits compared to traditional CRM. Due to the benefits obtained, CRM integrated with AI helps companies in terms of time and cost efficiency as well as effectiveness in meeting customer needs and resolving the problems they are facing. Thus, using CRM and AI together is considered more effective than traditional CRM."

"Buku ini menghadirkan pembahasan mengenai AI. Berbeda dengan buku-buku yang telah beredar, buku ini tidak saja menghadirkan pembahasan perihal konsep dasar AI dan penerapan nya di berbagai bidang, tetapi juga memperkenalkan potensi kejahatan dan pelanggaran yang diakibatkan oleh penggunaan AI. Selain itu, juga dibahas mengenai regulasi atau pengaturan terhadap penggunaan AI di berbagai negara dan pertanggungjawaban pidana bila terjadi kejahatan atau pelanggaran yang ditimbulkan akibat penggunaan AI. Di bagian akhir buku, disajikan mengenai strategi nasional dalam konteks penegakan hukum terkait potensi permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan AI sehingga sehingga demikian hukum tetap tanggap, eksis, dan relevan di tengah perkembangan teknologi dan masyarakat yang dapat menimbulkan modus kejahatan dan pelanggaran baru yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Buku ini dapat dinikmati oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Praktisi hukum dan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, ataupun pengacara juga dapat menjadikan buku ini sebagai bahan bacaan."