Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas proses penataan sistem pemerintahan militer di kota Jakarta. Diadakannya pemerintahan militer Jepang di kota Jakarta merupakan usaha Jepang untuk mengambil sumber daya alam dan menciptakan ketertiban secepat-cepatnya guna mengambil sumber daya tersebut. Rencana awal penataan sistem ini sudah dibentuk oleh pemerintah Jepang melalui Angkatan perangnya saat melakukan spionase di kota Jakarta pada dekade 1930 dan 1940. Hasil spionase tersebut menyatakan bahwa ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda, sistem pemerintahan militer akan dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya Jakarta. Oleh karena itu, terjadilah proses transisi pemerintahan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah militer Jepang. Namun, dalam awal pelaksanaannya, terdapat kendala, seperti kurangnya tenaga ahli Jepang dalam mengurusi pemerintahan, ketidaksiapan penduduk kota Jakarta dalam menghadapi transisi kekuasaan yang baru, dan tindakan aparat militer Jepang yang kurang sigap dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta. Meskipun begitu, pemerintah militer Jepang mampu beradaptasi dan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya kota Jakarta. Terciptanya pemerintahan militer di kota Jakarta memudahkan Jepang dalam melaksanakan kebijakannya untuk pengambilan sumber daya alam di Jawa dan Madura. Penelitian ini akan berfokus pada proses penataan yang dilakukan pemerintah militer Jepang di kota Jakarta dalam aspek kebijakan politiknya dengan menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan data berupa arsip dokumen, surat kabar, buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal online yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan website jstor.org.

---

This study discusses the process of organizing the military government system in the city of Jakarta. The establishment of the Japanese military government in the city of Jakarta was an attempt by Japan to take natural resources and create order as quickly as possible in order to take those resources. The initial plan for organizing this system had been formed by the Japanese government through its Armed Forces when conducting espionage in the city of Jakarta in the 1930s and 1940s. The results of the espionage stated that when Japan came to power in the Dutch East Indies, the military government system would be implemented to create order in the Dutch East Indies, especially Jakarta. Therefore, there was a process of transition of government between the Dutch East Indies government and the Japanese military government. However, in the early implementation, there were obstacles, such as the lack of Japanese experts in managing the government, the unpreparedness of the people of the city of Jakarta in facing the new transition of power, and the actions of the Japanese military apparatus who were less than responsive in running the government in Jakarta. Even so, the Japanese military government was able to adapt and use existing resources to create order in the Dutch East Indies, especially the city of Jakarta. The creation of a military government in the city of Jakarta made it easier for Japan to implement its policies for taking natural resources in Java and Madura. This research will focus on the process of arrangement carried out by the Japanese military government in the city of Jakarta in terms of its political policies using historical methods by collecting data in the form of document archives, newspapers, books, theses, dissertations, and online journal articles obtained from the National Library of the Republic of Indonesia, the University of Indonesia Library, and the jstor.org website."

"Penelitian ini membahas mengenai pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan dari perbedaan latar belakang masyarakat. Pasukan Siliwangi yang heterogen memegang tanggungjawab untuk memerintah sebuah wilayah homogenitas Jawa. Kepala pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan adalah Umar Wirahadikusumah dari Batalyon Tajimalela. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Keterangan-keterangan baru dari arsip dan manuskrip jarang mendapatkan perhatian dari sejarawan. Sehingga membuka opsi untuk melakukan analsis-analisis baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasukan Brigade II Siliwangi masih terikat pada pandangan polarisasi muslim dan PKI, (2) Umar Wirahadikusumah beradaptasi dengan situasi Magetan dengan berbagai cara seperti menuruti tekanan massa dan mengandalkan tentara Jawa dalam melakukan pembersihan (3) Dampak pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan yakni menjamin keberhasilan serangan ke Madiun serta memperkuat posisi pemerintah Sukarno-Hatta karena berhasil menemukan bukti kekejaman FDR selama berkuasa di Magetan.

---

This research discusses about military government of Brigade II Siliwangi in Magetan from people background discrepancy. The heterogenous troops of Brigade II Siliwangi held responsibility to govern a Javanese homogenous region. The chief of military government of Brigade II Siliwangi in Magetan was Umar Wirahadikusumah from Batalyon Tajimalela. This research uses historical method that consists of topic selection, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The new data information like archives and a manuscript is rare to be used by historians. Therefore, it opens option to exercise new analysis. This research uses cultural approach and political approach. The results of this research show (1) the troops of Brigade II Siliwangi was still tied to polarization between muslim and PKI, (2) Umar Wirahadikusumah adapted to Magetan situation in many ways like obeying mass pressure and relying Javanese Troops to exercise purge, (3) the impacts of military government of Brigade II Siliwangi in Magetan were guaranteeing the success of attack to Madiun and strengthening position of Sukarno-Hatta government for finding proofs of FDR’s cruelty as long as FDR held power in Magetan."

"Di bawah kendali militer, Sudan terus mengalami ekstensi masa transisi. Masa transisi yang semula diagendakan akan berakhir dalam dua tahun kini telah memasuki tahun kelima tanpa arah yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab ekstensi masa transisi Sudan pascakudeta Bashir dengan mengkaji setiap tindakan, strategi, kebijakan, dan keputusan penguasa militer Sudan selama masa transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi pustaka dari sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan, artikel berita, dan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensi masa transisi Sudan disebabkan oleh tiga peran elite yang rangkap oleh pemerintahan militer, yaitu elite politik, elite ekonomi, dan elite militer. Kombinasi ketiganya memungkinkan militer untuk mengatur seluruh skenario kebijakan pemerintah sekaligus memegang kendali penuh atas seluruh hierarki masyarakat Sudan. Kasus Sudan menunjukkan bahwa kekuasaan politik, ekonomi, dan militer yang dikuasai secara simultan oleh satu instansi tanpa kontrol instansi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada ketidakstabilan politik negara.

---

Under military control, Sudan continues to experience an extended transition period. The transition period that was originally scheduled for two years, now entered its fifth year. This research aims to discuss the causes of Sudan's transitional period extension after Bashir's coup by examining every action, strategy, policy, and decision of Sudan's military rulers during the transition period. The research method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data used in this study were collected using literature study techniques from secondary data sources in the form of books, journal articles, reports, news articles, and the internet. This paper shows that the extension of Sudan's transitional period is caused by three elite roles of the military government, including political, military, and economic elites. The combination of the three allows the military to organize the entire scenario of government policy while holding full control over the entire hierarchy of Sudanese society. The case of Sudan shows that political, economic, and military power controlled simultaneously by one institution without the control of other institutions has the potential to cause conflicts of interest that have an impact on the political instability of the country."

"Fitur JakLapor merupakan salah satu kanal pengaduan milik DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan non-darurat dan sekaligus menjadi salah satu bentuk perwujudan smart governance di DKI Jakarta. Hingga kini, JakLapor memiliki beberapa permasalahan, seperti kebocoran data pelapor, lamanya proses tindak lanjut laporan, hingga belum terlibatnya pelapor secara aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fitur JakLapor pada Aplikasi JAKI menggunakan teori smart governance. Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart governance pada Fitur JakLapor tergolong baik dengan persentase responden menjawab baik sebanyak 96%. Hal tersebut terbukti dari lima dimensi smart governance tergolong dalam kategori baik, meliputi dimensi partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan sosial, strategi politik dan perspektifnya, serta keamanan siber.  

---

The JakLapor feature is one of DKI Jakarta's complaint channels that aims to resolve non-emergency problems and at the same time become an instrument for realizing smart governance in DKI Jakarta. Until now, JakLapor has had several problems, such as leaks of reporting data, the length of the follow-up process for reports, and the lack of active involvement of the community in improving service quality. Therefore, this study aims to analyze the JakLapor feature on the JAKI application using the theory of smart governance. The research approach in this study is quantitative with a mix method data collection technique that combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of smart governance on the JakLapor feature is classified as good with a percentage of 96%. This is evident from the five dimensions of smart governance which are in the good category, including the dimensions of participation in decision-making, transparency, public and social services, political strategies and perspectives, and cyber security."

"Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

---

This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data.

The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens."

"Skripsi ini membahas pemerintahan Kota Jakarta pada tahun 1945 ndash;1950 yang difokuskan pada korelasi antara kebijakan yang diterapkan saat itu dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan Kota Jakarta yang berdiri secara otonom sudah berlangsung sejak masa Hindia Belanda. Selama dua kali pergantian kekuasaan sebelum Proklamasi, Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi Kota Jakarta untuk membentuk pemerintahannya di bawah kepemimpinan orang Indonesia. Belum sempat menjalankan segala kebijakannya, penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta mengalami hambatan oleh karena kedatangan Sekutu ke Jakarta. Sekutu mendirikan suatu pemerintahan militer yang berpusat di Jakarta. Pasca Agresi Militer I, Jakarta sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda termasuk penyelenggaraan pemerintahan federal Jakarta. Perubahan kepemimpinan ini berpengaruh terhadap kebijakan atas kedudukan dan wilayah Jakarta. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Jakarta oleh Belanda hanya berlangsung hingga pengakuan kedaulatan. Dinamika pemerintahan Kota Jakarta selama periode tersebut berpengaruh terhadap kebijakan-kebiijakan publik yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan sumber primer diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the city government of Jakarta in 1945 ndash 1950 which focused on the correlation between the policies applied at the time and the life of the community. The autonomous city government of Jakarta has been established since the Dutch East Indies. During the two power changes before the Proclamation, Jakarta was led by non Indonesians. The Proclamation of Indonesian Independence became a momentum for the City of Jakarta to form its government under the leadership of Indonesians. Have not had time to run all the policies, the implementation of the National Government of Jakarta City experienced obstacles because of the arrival of the Allies to Jakarta. The Allies established a military government based in Jakarta. After Military Aggression I, Jakarta is fully under Dutch control, including the federal government of Jakarta. This leadership change influences policy on the position and the territory of Jakarta. The administration of the Jakarta Municipality by the Dutch only lasted until the recognition of sovereignty. The dynamics of the Jakarta City government during that period had an effect on the public policies that were implemented. These policies are perceived directly by the community and affect the lives of people from various aspects. The research method used is historical method with primary sources obtained from National Archives of Indonesia and National Library of Indonesia. "

"Penelitian ini membahas pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Petogogan menurut perspektif urban governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Petogogan menurut perspektif urban governance. Penelitian ini menggunakan teori urban governance dari UN Habitat dan Dwiyanto. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivist melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Kampung Deret di Petogogan melibatkan masyarakat dari tahap pelaksanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Namun, pada prinsip akuntabilitas masyarakat tidak diinformasikan secara periodik terkait laporan penggunaan bantuan dana yang diterima. Di samping itu, pelaksanaan Program Kampung Deret di Petogogan tidak efisien jika dilihat dari ketepatan waktu.

---

This study discusses the implementation of Kampung Deret Program in Kelurahan Petogogan according to urban governance perspective. The purpose of this study is to analyze the implementation of Kampung Deret Program in Petogogan Urban Village according to urban governance perspective. This research uses urban governance theory from UN Habitat and Dwiyanto. This research was conducted using post positivist approach through in depth interview and literature study. The results showed that in general the implementation of Kampung Deret Program in Petogogan involves the community from the implementation stage until the implementation of development. However, the principle of community accountability is not informed periodically regarding reports on the use of funds received. In addition, the implementation of the Kampung Deret Program in Petogogan is inefficient when viewed from the timeliness."