Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dan informasi serta terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan faktor-faktor pendorong diselenggarakannya RUPS secara elektronik. Meski Pandemi Covid-19 telah berakhir, banyak perusahaan yang tetap menyelenggarakan RUPS secara elektronik karena dipandang lebih efektif. Penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup. Berdasarkan tinjauan teoritis, dinyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan beberapa prinsip yang salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peran Notaris dalam pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup serta legalitas Akta Risalah RUPS secara elektronik yang disusun oleh Notaris. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menyatakan bahwa pertama, prinsip kehati-hatian mutlak diterapkan Notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik termasuk memastikan keabsahan dari akta risalah RUPS yang dibuatnya. Kedua, akta risalah atas RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bersifat sah bagi PT Terbuka dan PT Tertutup bila pelaksanaan RUPS memenuhi syarat materil dan formil.

---

The development of technology and information as well as the occurrence of the Covid-19 Pandemic are factors driving the holding of electronic GMS. Although the Covid-19 Pandemic has ended, many companies continue to hold GMS electronically because it is considered more effective. This research discusses the application of the prudential principle of Notary in organizing GMS electronically for Public and Private Companies. Based on the theoretical review, it is stated that a Notary in carrying out their position is obliged to apply several principles, one of which is the prudential principle. The formulation of the problem of this research is the application of the prudential principle to the role of Notary in the implementation of GMS held electronically for Public and Private Companies and the legality of the Deed of Minutes of electronic GMS prepared by Notary. In order to answer these problems, the research method used is doctrinal using secondary data from literature studies which are analyzed qualitatively. The results of the analysis state that first, the prudential principle is applied by the Notary in the implementation of the electronic GMS, including ensuring the validity of the deed of minutes of the GMS they made. Second, the deed of minutes of the GMS held electronically is valid for Public Company and Private Company if the implementation of the GMS meets the material and formal requirements."

"Tulisan ini menganalisis kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan dan penerbitan Covernote serta mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh Notaris dan bank berlandaskan prinsip kehati-hatian. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Covernote merupakan nota keterangan Notaris mengenai suatu hal tertentu yang dipersyaratkan oleh bank apabila masyarakat yang mengajukan permohonan kredit belum mampu memenuhi persyaratan agunan kredit karena alasan agunan masih dalam proses tertentu. Covernote tidak memiliki kedudukan dan kekuatan hukum dalam konstruksi hukum Indonesia, namun karena kebutuhan masyarakat dan bank serta ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang mewajibkan Notaris untuk menerima permintaan jasa dari masyarakat, membuat Covernote menjelma sebagai kebiasaan dan praktik umum dalam kredit perbankan. Pada praktiknya, Notaris yang menerbitkan Covernote dijerat dengan Pembantuan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan menerbitkan Covernote yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Notaris tidak seharusnya dipidana apabila tidak terdapat mens rea untuk melakukan kejahatan, terlebih Covernote bukanlah syarat pencairan kredit. Namun Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait kebenaran formil dan apabila terdapat kesalahan maupun kelalaiannya untuk bersikap hati-hati dalam proses pembuatan Covernote. Oleh karena praktik permohonan kredit dengan Covernote masih tetap terjadi, maka sebagai perwujudan dari kehati-hatiannya Notaris dan bank perlu melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat muncul akibat Covernote.

---

This paper analyzes the authority and liability of Notaries in the creation and issuance of Covernote as well as risk mitigation that Notaries and banks can carry out based on the principle of prudence. This paper is compiled with a doctrinal research method. A covernote is a Notary's memorandum of information regarding a certain matter required by the bank if the person who applies for credit has not been able to meet the credit collateral requirements for the reason that the collateral is still in a certain process. Covernote does not have a legal position and force in the construction of Indonesian law, but due to the needs of the community and banks and the provisions of Article 16 paragraph (1) letter d of the UUJN which requires Notaries to accept requests for services from the public, Covernote has become a common custom and practice in banking credit. In practice, the Notary who issued the Covernote was charged with Assisting the Crime of Corruption on the grounds of issuing a Covernote that was not in accordance with the actual situation. Notaries should not be punished if there is no mens rea to commit a crime, especially since Covernote is not a requirement for credit disbursement. However, the Notary can be held liable for the formal truth and if there is an error or negligence to be careful in the process of making a Covernote. Because applying for credit with Covernote is still happening, as a manifestation of caution, Notaries and banks need to take steps to mitigate the risks that can arise due to Covernote."

"ABSTRAKAkta Notaris adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dantata cara yang ditetapkan oleh Undang Undang. Akta otentik sebagai alat buktiterkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukumdalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, akta otentik memuat kebenaranformal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaristidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta otentik tersebut,hal ini berkaitan dengan asas praduga sah terhadap Notaris/PPAT selaku pejabatumum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam kasus ini, terhadap akta jualbeli yang dibuat oleh Notaris/PPAT yang mengandung ketidakbenaran keterangandan identitas palsu yang disampaikan oleh para pihak, yang mana kemudian aktatersebut dijadikan jaminan kredit kepada pihak bank dan pihak bank memberikankredit. Tentu hal ini dapat merugikan pihak bank, selaku pihak yang beritikat baikmemberikan pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalampemberian kredit agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.. Prinsip kehatihatianini sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumberdana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yangberasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melaluianalisa yang akurat dan mendalam, pengawasan dan pemantauan yang baik,perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dandokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

---

ABSTRACTNotarial deed is an authentic deed that is made in front of a Notary according to theform and procedure as regulated by the law. The authentic deed as powerful and mostcomprehensive proof instrument plays a very important role in each legal relationshipof community’s life. Essentially, the authentic deed contains the formal truthconsistent with what the parties inform to the Notary. Notary is not required toinvestigate the truth of the material of the authentic deed, it relates to the legalpresumption against the Notary / PPAT as a public official authorized to make anauthentic deed. In this case, the deed of sale made by Notary / PPAT containinguntruth and false identity information submitted by the parties, which then is used asloan collateral certificate to the bank and the bank gives loans. Of course this can bedetrimental to the bank, as well parties provide loans. Therefore, the necessaryprinciples of prudence in lending so as not to cause problems in the future. Thisprinciple of prudence is so important particularly in the distribution of credit since thefund is not derived merely from the bank, but it is from society. That’s why it isnecessary to have attentiveness principle through accurate and deep analysis, goodsupervision and observation, legal agreement and fulfilling law requirements, strongbinding guarantee, and complete credit documentation."

"Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data serta dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris di dalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluang penampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris dimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalam tindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranan notaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam Penyelenggaraan SiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitas pengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku Registration Authority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik.

---

The existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authority enforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's role are examined in relation to the certification authority whether it can ensure the certainty of an identity and examined the need of a notary’s role in the SiVION program which is held by the Ministry of Communication and Information. This Research is a normative legal study that utilize data analysis and general principles of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations.

Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relatively powerful law recognition because the opportunities of someone's denial is eliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanation of article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary is given an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary. Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVION program will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction. Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's role is also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user's identity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary's role in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian Notary League to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for a better Certification Authority service."

"Peran notaris dalam proyek kredit sindikasi berbentuk club deal PT. Pupuk Swiwidjaja Palembang. Kredit Sindikasi merupakan bentuk pembiayaan yang menetapkan lebih dari satu bank sebagai kreditor nya dalam prakteknya kredit sindikasi terbagi menjadi dua yaitu Sindikasi Murni dan Club Deal. Dalam proyek PT. Pupuk Sriwidjaja model pembiayaan yang dipergunakan adalah Club Deal. Club Deal terbentuk dari masing-masing perjanjian Bilateral antara debitor dan masing-masing kreditor, banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terutama Notaris yang menuangkan perjanjian menjadi bentuk akta otentik. Di dalam tesis ini akan dibahas mengenai peran Notaris dalam merumuskan standar perjanjian kredit dari masing ndash;masing bank menjadi perjanjian kredit yang mengakomodasi kepentingan seluruh bank peserta Club Deal dan PT. PUSRI Palembang dan bentuk-bentuk akta perjanjian Club Deal yang dibuat oleh Notaris kepada seluruh bank peserta Club Deal dan PT. PUSRI Palembang, dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Kata Kunci : Notaris, Club Deal, Kredit Sindikasi.

---

The role of a notary in a project to syndicated credit in the shaped of club deal pt. pupuk sriwidjaja palembangSyndicated credit is a form of financing which it was decided that more than one indonesian bank as his creditor in practice syndicated credit divided into two that is pure syndication and club deal .In the PT. Pupul Sriwidjaja Palembang model financing that the funds should be used is Club deal .Club deal formed from each bilateral agreement between debitor and each creditors , many parties who engage in them especially of the Notary who pour agreement into the shape of an authentic deed .In the thesis will be discussed on the role of a notary in the formulation of over under a credit agreement standard of each bank credit agreement which each to accommodate the interests of of the banks participants club deal and PT. PUSRI Palembang certificates and forms of agreement club deal made by a notary to all participants club deal and PT. PUSRI Palembang, by using the Deskriptive Analitic method."

"Dalam menjalankan profesi Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan juga kaidah moral, kaidah hukum yang saat ini berlaku bagi Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang mengatur tentang tindakan atau perilaku Notaris dalam menjalankan profesi adalah Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan bagi Notaris dalam menjalankan profesi, hal ini untuk menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris. Namun dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, salah satunya yaitu menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi. Menimbulkan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai larangan menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi sebagai Notaris dan apakah larangan tersebut sinkron pada saat ini. Pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan masalah hukum dan akibat hukum. Media elektronik adalah ruang yang luas sehingga bagaimana cara pengawasannya. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan tesis ini dan menganalisis data dengan pengolahan data kualitatif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah segala cara atau kegiatan yang menginformasikan atau menyebarkan informasi kepada banyak khalayak ramai yang sifatnya menuntun atau mengajak atau membujuk orang lain agar menggunakan jasanya dan pengaturan tersebut masih sinkron karena Notaris merupakan pekerjaan yang mulia yaitu melayani masyarakat. Akibat hukum dari Notaris yang melanggar hal tersebut pada praktek di lapangan mendapat teguran baik lisan maupun tulisan hal tersebut untuk menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari yaitu persaingan tidak sehat dan pemusatan pasar jasa Notaris di satu titik. Oleh karenanya pengawasan diperlukan baik oleh Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Aturan mengenai larangan tersebut harus eksplisit karena publikasi dan promosi hal yang berbeda. Pengawasan yang dilakukan harus lebih aktif lagi dan membuat pedoman pelaksanaan. Sanksi yang diterapkan apabila tidak membuat jera dapat dipertimbangkan sanksi lainnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

---

In carrying out the profession, the Notary must be guided by the legal and also the moral principle, the current law for the Notary is Law Number 2 of 2014 Amendment of Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, while the moral principle governing the action or the behavior of Notaries in running the profession is the Code of Conduct Notary of 2015 set by a notary professional organization that is Notary Association of Indonesia. In the provisions of the Notary Law and the Notary's Code of Ethics stipulate the prohibition of Notary in running the profession, this is to maintain the nobility of the position of Notary. But in practice in the field there are still many violations committed by Notaries, one of which is using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession. It raises the issue of how the arrangement of the prohibition of using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession as a Notary and whether the ban is in sync at this time. Violations that occur can cause legal problems and legal consequences. Electronic media is a vast space so how to supervise it. The problem is analyzed by research method used in this thesis in the form of normative juridical research by examining library materials or secondary data related to this thesis and analyzing data with qualitative data processing based on Notary Position and Notary Code. The results of the research can be concluded that the regulation concerning publication or self promotion by a notary in performing his duties of office is any means or activities that inform or disseminate information to many audiences that lead or invite or persuade others to use his services and the arrangement is still in sync because Notary is a noble job of serving the community. The legal consequences of the notary in violation of the matter in practice in the field received a reprimand both spoken and written it to avoid problems that will occur in the future that is unhealthy competition and concentration Notary service market at one point. Therefore, supervision is required either by the Notary's Board of Honor and the Notary Supervisory Board. The rules regarding the ban must be explicit due to the publication and promotion of different matters. Supervision should be more active and make implementation guidelines. Sanctions applied if not deterrent may be considered other sanctions in accordance with the Notary Code of Ethics."

"Dalam pasar modal Indonesia saat ini dikenal Real Estate Investment Trust (REITs) yang merupakan salah satu instrumen pasar modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. REITs pertama kali ditujukanbagi investor kecil agar mereka mengumpulkan modal yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan investasi didalam properti komersil yang menghasilkan pendapatan dalam skala besar. Pembentukan REITs dalam pasar modal Indonesia dilakukan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) menurut Peraturan Bapepam-LK. Namun dalam pelaksanaan REITs tersebut masih terdapat berbagai kendala diantaranya kendala menyangkut masalah pengenaan pajak berganda dan masalah hukum pertanahan Indonesia yang belum dapat memfasilitasi berkembangnya REITs di Indonesia. Dalam pelaksanaan penawaran umum dana investasi real estat tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta pendirian perseroan terbatas yang merupakan special purpose company, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Real Estate Investment Trust (REITs) is currently known in Indonesia?s capital market as one of the many capital market instruments. The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. REITs are aimed for the small to medium (limited funds) investors to collectively sum funds, after the fund has been collected to a larger amount later it shall be used to purchase commercial properties which generates yields in a larger scale. According to the regulation issued by BAPEPAM-LK, REITs in Indonesia's capital market is applied in the form of collective investment scheme. However, the implementation of REITs in Indonesia is still facing various obstacles, including double tax issues and Indonesia's land ownership regulations issues, due to the obstacles mentioned above, Indonesia's capital market does not have the capability in facilitating REITs's growth in Indonesia. In the execution of REITs's public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a limited liability company for the special purpose company, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya ketaatan pada Kode Etik Profesi bagi para Notaris dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah Yang Baik. Dimana Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum perdata yaitu dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dituntut harus memiliki sifat ketaatan pada Kode Etik Profesi untuk mendukung Program Pemerintah yang baik yaitu dalam hal peningkatan jasa pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum nasional. Dalam penulisan Thesis ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, yaitu menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada kaidah dan norma–norma hukum yang sudah ada, berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT sangat penting dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik.

---

This Thesis discusses about the importance of adherence to the Ethics Code of profession for the Notary and Land Deed Official in assisting the implementation of the good Governance program. Where the Notary and Land Deed Official as public officials who run most of the public function of the state especially in the field of civil law in making authentic act who has perfect probative force must have the properties strict adherence to the Ethics Code of profession for supporting good Governance Program, namely in terms of improving services to the community especially in the field of national law.

In writing this Thesis the authors use type of explanatory research, which illustrate and explain more about the importance of strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and PPAT in assisting the implementation of a good government program, with uses normative juridical Research Methods the author which refers to the rules and norms that already exist. By the research the authors obtain answers to existing problems that strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and Land Deed Official is very important in helping a implementation of good government programs."

"Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi administratif negara di bidang keperdataan. Produk hukum Notaris adalah akta notaris dimana akta tersebut adalah akta otentik yang harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik tersebut merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tidak jarang banyak akta yang terdapat dalam protokol Notaris yang kemudian disimpan secara manual tersebut rusak dan hilang karena penyimpanan oleh Notaris yang kurang berhati-hati maupun bencana alam. Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat membawa pengaruh pada dunia hukum, tidak terkecualikenotariatan. Hadirnya teknologi diharapkan menjadi jawaban atas kesulitan penyimpanan protokol notaris yang berisi dokumen negara tersebut. Penyimpanan dengan menggunakan database nirkabel seperti cloud dan/atau Public Document Repository di dalam suatu server besar yang dimiliki suatu institusi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu jawabannya. Hal ini tentu akan memudahkan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, dengan cara pengawasan jarak jauh. Rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia untuk menjaga keotentikan arsip negara dan bagaimana upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan sehingga penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif serta pembahasan yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptifanalitisdengan metode pencarian data kualitatif. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai tata cara penyimpanan arsip Notaris baik yang manual maupun terkomputerisasi secara modern. Oleh karena hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana perkembangan dunia kenotariatan Indonesia menerapkan konsepsi cyber notary khususnya mengenai pengarsipan dan tata administrasi modern Notaris.

---

Notary in Indonesia is a public official who runs some of the administrative functions of the state in the field of civil law. The legal precedents or products of a Notary is a notary act in which the act is an authentic act which must comply with Article 1868 of the Indonesian Civil Code. The authentic act is a state document that must be maintained by a Notary

pursuant to the Indonesian Notary's Law, but not often many acts that contained and stored in the Notary protocol manually, are damaged and lost by Notary negligent or by some disaster. The rapid development of the technological world has had an effect on the world of law and Notary. The presence of technology is expected to be the answer to the difficulty of storing notary protocols containing the state documents. Storage using wireless databases such as cloud system and/or Public Repository Document on a large server owned by an institution designated by the Ministry of Justice and Human Rights is one of the answer. This

will certainly facilitate the Notary Supervisory Board in carrying out its duties to oversee Notaries, by way of remote surveillance. The formulation of the problem examined in this thesis is how the provisions stipulated by the Law of the Republic of Indonesia to maintain the authenticity of state archives and things that can be done so that the storage of Notary Protocol in electronic form can be applied so as to improve the supervisory function of the Notary Supervisory Board. The research method used in this thesis is juridical-normative and the discussion used in this thesis is prescriptive-analytical with qualitative data search

method. Until now there has been no special regulation on the procedure of archival storage of Notary both manually and computerized in a modern manner. Therefore, this thesis is obliged to examine further what the development of Indonesian notary world applying its cyber notary concept especially about archiving and administration for a modern notary."

"Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam putusan tersebut diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu fungsi MKN sebagai pintu perlindungan hukum agar notaris tidak semena-mena untuk dipidanakan. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana parameter MKN memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh MKN apabila notaris dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, tipologi penelitian tesis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah parameter dalam aspek hukum formil merupakan aspek prosedural yang harus dilakukan, kemudian aspek materiil diatur pada Permenkumham Nomor 17/2021 dan akibat belum diaturnya apsek pidana materiil, dapat dilakukan dengan pencocokan pada pasal yang didakwakan kepada notaris. Mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh MKN berbentuk pembinaan dan memberikan persetujuan kepada jawaban atas permintaan untuk memeriksa notaris dan/atau akta-aktanya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan merupakan untuk mengatur aspek pidana materiil pada peraturan jabatan notaris supaya dapat melakukan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi MKN. Kemudian, perlindungan hukum maksimal dapat dilakukan oleh MKN yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan INI untuk mendampingi notaris pada saat pemeriksaan pada proses peradilan pidana.

---

The Notary Honorary Council (MKN) in providing answers upon request from law apparatus enforcers should have based on formal and material criminal aspects in a balanced manner. However, the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 regarding the implementation of Notary Honorary Council and Notary Position Law has not regulated material criminal aspects. The Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021 is one of the evidences that the Notary Honorary Council has decided to grant permission to investigate the notary, while the final court decision verdict that the notary was not proven guilty of committing the crime. This matter does not appropriately correspond with one of the Notary Honorary Council's functions which was supposed to act as a legal protection to prevent arbitrary criminalization of notaries. Therefore, the issue regarding how the Notary Honorary Council parameters in providing the decision to answer upon the request from the law apparatus enforcers and how the Notary Honorary Council carries out legal protection if a notary was accused of doing criminal conduct. To answer these problems, this study uses a doctrinal research methodology by conducting studies from legal objects in the form of statutory regulations and a court decision. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant in this study. Then, the typology of this thesis research is explanatory. The results of this study are firstly, the parameters in formal legal aspect is a form of procedural law that must be carried out, then secondly, the material legal aspect are regulated in the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 and while it hasn't enforce the material criminal aspect, the classification of the parameters can be done by matching the articles that are charged to the notary. Meanwhile, the legal protection that should be done by the Notary Honorary Council can be carried out with giving guidance and giving approval to answer the request from law apparatus enforcers to investigate notary and/or their deeds. Therefore, the advice that can be given is to regulate material criminal aspects in Notary Position Law to improve their role and functions. Secondly, the Notary Honorary Council can provide legal protection by coordinating with Notary Organization (INI) to establish a division which one of the duties is to accompany a notary during judicial examination."