Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Fokus utama penelitian adalah menganalisis yurisdiksi objek sengketa (PTUN) Jakarta dalam menangani gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN-Jkt, dengan mempertimbangkan asas yuridikitas dan legalitas serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan analitis untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tersebut mengandung kesalahan objek sengketa yaitu gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo yang kemudian disidangkan oleh PTUN Jakarta Meskipun dalam pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ada prinsip hukum yang berbunyi ius curia novit yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” hal ini berlaku pada saat perkara sudah diterima oleh pengadilan, sebab ada yang disebut “dismissal procedure” yang membolehkan Ketua Pengadilan untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini juga menyoroti bagaimana kesalahan yurisdiksi dapat mencederai prinsip kepastian hukum, menciptakan ketidakpastian dalam sistem peradilan, serta menimbulkan preseden negatif yang berpotensi merugikan integritas peradilan administrasi. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan gugatan tanpa dasar yurisdiksi yang jelas dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akurasi dan kehati-hatian dalam proses penilaian yurisdiksi objek sengketa di PTUN guna memastikan keadilan dan menjaga keberlanjutan sistem peradilan administrasi yang berintegritas.

---

This research is motivated by Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional Court at the Jakarta State Administrative Court (PTUN). The main focus of the research is to analyze the jurisdictional of the disputed object (PTUN) Jakarta in handling Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional Court regarding Decision Number 604/G/2023/PTUN-Jkt, by considering the principles of jurisdiction and legality and their impact on legal certainty and justice. This research uses a doctrinal research method through an analytical approach to examine relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the lawsuit contains an error in the object of the dispute, namely Anwar Usman's lawsuit against the Chief Justice of the Constitutional Court Suhartoyo, which was then tried by the Jakarta PTUN. Although in Article 10 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power there is a legal principle that states ius curia novit, namely "The court is prohibited from refusing to examine, try, and decide a case filed on the pretext that the law does not exist or is unclear, but is obliged to examine and try it" this applies when the case has been received by the court, because there is something called a "dismissal procedure" which allows the Chief Justice not to accept a lawsuit filed by the plaintiff with the conditions stated in Article 62 of Law No. 5 of 1986. In addition, the discussion in this study also highlights how jurisdictional errors can harm the principle of legal certainty, create uncertainty in the judicial system, and create negative precedents that have the potential to harm the integrity of administrative justice. Further analysis shows that accepting a lawsuit without a clear jurisdictional basis can affect public trust in the judicial institution. This study also provides recommendations to improve the accuracy and caution in the process of assessing the jurisdiction of disputed objects at the PTUN to ensure justice and maintain the sustainability of an administrative justice system with integrity."

"Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Akibatnya terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kewenangan Pengadilan Militer dalam Tata Usaha Militer, hambatan dalam pelaksanaa Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan juga mengenai penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam Pengadilan Militer Tinggi. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Saran dari hasil penelitian ini bertujuan agar Pemerintah dapat dengan segera mengisi kekosongan hukum yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para Prajurit.

---

The Armed Forces Administrative Court is regulated in Law No. 31/1997, which states that since the enactment of this law, 3 (three) years must be regulated by the Government Regulations about Military Procedural Laws. However, after 19 years, Indonesia Government has not yet issued regulations referred to in the Law on Military Court. As a result, there is a legal vacuum in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedural Law. There are three problems discussed in this research, namely the authority of the Military Courts in Military Administration, obstacles in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedure Law, and also regarding the resolution of military administrative disputes in the High Military Court. Regarding the method used in this language is normative juridical with a qualitative approach and using literature and interviews. The results of this study were intended that governments could quickly fill the existing rechtvacuum in order to provide legal certainty for soldiers."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan dalam suatu negara hukum. Pihak-pihak bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila badan publiknya adalah Badan Publik Negara. Jika dalam tradisi peradilan tata usaha negara pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan tergugat, maka dalam penyelesian sengketa informasi pubik di pengadilan, tradisi itu tidak berlaku lagi. Masing-masing dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Komisi Informasi yang putusannya menjadi acuan untuk dinilai tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2011/PTUN- JKT, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik. Namun demikian terdapat keterlanjuran proses peradilan yaitu mendudukan Komisi Informasi sebagai tergugat sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

---

The enactment of the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, has brought a paradigm shift on the proceeding of courts, especially the State Administrative Court. In order to settle public information disputes, the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandated the establishment of the Information Commission. This commission is usually called quasi judicial body (quasi rechtspraak) in the State Administrative Court's Procedural Law, but not with this Commission. The Information Commission is a professional body which evaluates how the Public Information Disclosure should be held in a state law. If the Parties initially disputed in the Information Commission, i.e. the Public Body and the public information user, do not accept the verdict of the Information Commission, they may file lawsuit to the State Administrative Court as long as the public body is a statepublic body. If in the State Administrative Court's Procedural Law the state administrative officials always serves as a defendant, then in the settlement of public information dispute in court, the tradition does no longer apply. Each one can act as a Plaintiff or Defendant depending on their own interests. The Information Commission, which decision becomes a reference for assessment, is not considered as a disputing party. In relations to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 160/G/2011/PTUN- JKT, it can be concluded that the State Administrative Courts has an absolute competentie to settle the public information disputes. However, there is an error in in the judicial process which put the Information Commission as defendant which allows cassation to be filed to the Supreme Court."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemain basket profesional dengan klub basket profesional di Indonesia, kepastian hukum dalam perjanjian kerja, serta mengevaluasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dengan fokus pada Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan wawancara untuk melengkapi analisis hukum melalui perspektif praktis dari para ahli dan praktisi di bidang hukum olahraga. Berdasarkan syarat formilnya, hubungan hukum antara pemain basket profesional dan klub basket profesional dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum ketenagakerjaan. Namun, analisis kontrak kerja menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan penyalahgunaan keadaan, dimana klausula kontrak sering tidak menguntungkan pemain. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam olahraga basket di Indonesia menunjukkan kebingungan dan ketidakseragaman lembaga penyelesaian. Terdapat beberapa lembaga penyelesaian berdasarkan peraturan yang berbeda-beda, yaitu melalui pengadilan hubungan industrial, melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, maupun melalui pengadilan negeri umum. Namun, kembali kepada Lex Sportiva bahwa seharusnya penyelesaian sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

---

This research was conducted to analyze the legal relationship between professional basketball players and professional basketball clubs in Indonesia, the legal certainty in employment contracts, and to evaluate dispute resolution through the courts, focusing on Decision Number 144/Pdt.G/2023/PN Bdg. The research method used is juridical-normative, complemented by interviews to enhance the legal analysis with practical perspectives from experts and practitioners in sports law. The legal relationship between professional basketball players and professional basketball clubs can be categorized as an employment relationship based on formal requirements. However, the analysis of employment contracts reveals an imbalance and abuse of circumstances, where contract clauses often do not favor the players. Additionally, dispute resolution in Indonesian basketball demonstrates confusion and inconsistency among resolution institutions. Several resolution institutions are based on different regulations, such as the industrial relations court, mediation, conciliation, arbitration, and general district courts. However, referring back to Lex Sportiva, disputes should ideally be resolved through arbitration institutions."

"UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir secara serta-merta, melainkan harus dimohonkan ke PTUN. Sebagai penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif, penelitian ini mencoba menggali bagaimana hakim memeriksa permohonan fiktif-positif yang dapat terlihat dalam pertimbangan putusannya, dan bagaimana hakim seharusnya memberikan putusan terhadap permohonan fiktif-positif. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis 57 (lima puluh tujuh) putusan permohonan fiktif-positif dari PTUN Jakarta selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018, penelitian ini mendapatkan simpulan adanya 8 (delapan) unsur yang akan dipertimbangkan oleh hakim di PERATUN dalam memeriksa permohonan fiktif-positif. Hakim di PERATUN sebagai ujung tombak perwujudan tujuan hukum, harus diberikan kebebasan untuk mewujudkan keadilan dalam putusannya sebagaimana diamanatkan oleh SEMA 1/2017 dengan menerapkan pemikiran Gustav Radbruch untuk memprioritaskan keadilan sebagai tujuan hukum dalam memutus permohonan fiktif-positif yang diperiksanya (spannungverhaltnis). Namun demikian, kebebasan hakim untuk mewujudkan keadilan dalam memeriksa permohonan fiktif-positif dibatasi hanya untuk tindakan atau keputusan tata usaha negara yang memberikan hak kepada pemohonnya.

---

Law on Government Administration has enacted fictious-approval as relation and communication concept between the citizens and the government, by not doing anything to a request submited by the citizen within determined period of time, will be considered as government`s approval to such request. However, governments approval by fictious-approval will not automaticly be held, it shall be requested to the Administrative Court. As a normative legal research with prescriptive research typologies, this reseach tries to explore how the judge in administrative court examine petition for fictious-approval which can be observed in their legal consideration of the verdict, and how should the judge give verdict on petition for fictious-approval. Using qualitative research methods by observing into 57 (fifty seven) verdicts on petition for fictious-approval issued by Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018, this research concludes that there are 8 (eight) elements which be considered by judges in the Administrative Court in examining petition for fictious-approval. The judge in the Administrative Court as the center of investigation shall be given a freedom to persue justice in their decision as mandated by SEMA 1/2017 to apply Gustav Radbruchs principle in order to prioritize justice as a legal objective in every case which examined (spannungverhaltnis). However, the freedom of judges to ensure justice in examining petition of fictitious-positive shall also be limited to actions or state administrative decisions that give rights to the citizen."

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusannya, serta pelanggaran aspek formal substansial di dalamnya yang menjadi dasar pembatalan Surat Keputusan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 569 K/TUN/2019 jo. Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini belum tercermin secara sempurna, dikarenakan di dalamnya masih terdapat pelanggaran pada aspek formal dan substansial dari Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai hasil tanggapan persetujuan atau penolakan tersebut berperan sangat penting dan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati dan cermat dalam memberikan penilaian, serta perlunya pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan tidak mengabaikan adanya pelanggaran aspek prosedural dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

---

A Regional Notary Honorary Council Decree with inconsistent answers on the basis of the same object, subject, and application from the Investigator will certainly has fatal legal consequences for the notary and other related parties. This is because the Decree itself should always have a consistent answer in order to achieve legal certainty. The issues raised in this study are regarding the role of the Regional Notary Honorary Council in relation to the issuance of its Decree, as well as the violation of substantial and formal aspects in it, which became the basis for the cancellation of the Decree based on the Verdict Number 569 K/TUN/2019 jo. Verdict Number 13/G/2018/PTUN-TPI. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used along with an explanatory research type. The result of the analysis in this study is that the role of the Regional Notary Honorary Council in this case has not been perfectly reflected, because apparently there are still some violations in the formal and substantial aspects of the State Administrative Court. This happens even though, the issuance of the Regional Notary Honorary Council Decree as a result of the approval or rejection response plays a very important role as a form of legal protection for Notaries. Thus, the advice that can be given is that the Notary Honorary Council can provide more mature, and careful considerations in providing assessments, as well as the need for more in-depth judges considerations by not ignoring violations of the procedural aspects in State Administrative Courts. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kepastian hukum jual beli atas tanah dengan adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan tipologi penelitian preskriptif analisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel dan jurnal. Kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli (AJB) atas tanah menjadi landasan utama dalam transaksi properti, dimana terdapat beberapa situasi/kondisi ketika proses transaksi jual beli sudah lunas, pembeli masih belum dibuatkan AJB, sementara pembeli ingin mendaftarkan kepemilikan atas obyek yang dibelinya menggunakan atas nama sendiri, tetapi kesulitan dalam mencari keberadaan pihak penjual, sehingga pembeli menggunakan cara lain untuk memperoleh kepastian hukum melalui gugatan ke pengadilan. Kepastian hukum pembuatan AJB atas tanah yang dibuat karena adanya putusan pengadilan sejatinya tidak memiliki pengaturan hukum baik dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang kini telah diperbaharui dengan PP No. 18 Tahun 2021), maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Meski di pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tidak mengakomodasi, Putusan pengadilan dapat dijadikan pondasi dasar dalam melakukan peralihan hak maupun balik nama sertifikat disebabkan putusan memiliki prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang bermakna bahwa “putusan hakim harus dianggap benar” ketika putusan tersebut ditetapkan, berdasarkan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip tersebut memposisikan hakim sebagai bagian fundamental dalam menegakkan keadilan dalam negeri terkait suatu perkara yang hendak diputuskan. Hal tersebut memberi akibat hukum bagi Pembeli untuk memiliki hak memperoleh sertifikat yang sah yang akan diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan atas kepemilikan tanah serta mendapat ganti rugi biaya perkara.

---

This article analyzes the legal certainty of buying and selling land with a court decision (Study of Tangerang District Court Decision Number 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). This paper uses a doctrinal method, with a prescriptive analysis research typology using primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, articles and journals. Legal certainty in making a sale and purchase deed (AJB) for land is the main basis for property transactions, where there are several situations/conditions when the sale and purchase transaction process has been completed, the buyer has not yet made an AJB. In contrast, the buyer wants to register ownership of the object he purchased using the above name. Still, it is difficult to find the seller's whereabouts, so the buyer uses other methods to obtain legal certainty through a lawsuit in court. The legal certainty of making AJB on land which is made because of a court decision does not have any legal regulation either in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration (which has now been updated with PP No. 18 of 2021), as well as in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, although in article 37 of PP No. 24 of 1997 does not accommodate, court decisions can be used as the basic foundation for transferring rights or changing the name of certificates because the decision has the principle of "Res Judicata Pro Veritate Habetur" which means that "the judge's decision must be considered correct" when the decision is determined, based on the principle "For the sake of Justice Based on Belief in One Almighty God.” This principle positions judges as a fundamental part of upholding domestic justice regarding a case to be decided. This has legal consequences for the Buyer to have the right to obtain a valid certificate which will be issued by the South Tangerang City Land Office regarding land ownership and to receive compensation for court costs."

"PKPU merupakan lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitor maupun kreditor. Asas kepastian hukum tercermin dalam pengaturan kompetensi relatif dari setiap Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan kepailitan dan PKPU. Sementara itu, asas perlindungan hukum diwujudkan melalui prosedur yang menjamin hak-hak para pihak, tercermin prosedur pencabutan PKPU yang mewajibkan pemanggilan debitor, kreditor, dan pengurus. Kedua asas ini menjadi jiwa dari UU K-PKPU untuk dapat menjadi lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam tulisan ini, Penulis menganalisis penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS terhadap PT Pembangunan Perumahan (persero). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, Penulis menarik kesimpulan bahwa permohonan PKPU yang diajukan pada putusan tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum karena Pengadilan Niaga Makassar tidak memiliki kompetensi relatif. Di lain sisi, pencabutan PKPU terhadap PT PP telah sesuai dengan asas perlindungan hukum, mengingat Majelis Hakim telah melakukan prosedur pencabutan PKPU sesuai dengan Pasal 279 UU K-PKPU dan pencabutan PKPU telah disetujui oleh mayoritas kreditor.

---

PKPU is a legal institution designed to resolve debt payment disputes, providing both debtors and creditors with legal certainty and protection. The principle of legal certainty is reflected in K-PKPU Law through the relative jurisdiction of each Commercial Court to receive, examine, and adjudicate bankruptcy and PKPU petitions. Meanwhile, the principle of legal protection is realized through procedures that guarantee the rights of all parties, as evidenced by the PKPU revocation procedure that mandates the summoning of debtors, creditors, and trustees. These two principles form the core of the K-PKPU Law to serve as a reliable and trustworthy debt resolution institution for the Indonesian people. In this paper, the author analyzes the application of the principles of legal certainty and legal protection in the Makassar Commercial Court Decision Number 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS against PT Pembangunan Perumahan (Persero). With doctrinal research method with a conceptual approach, the author concludes that the PKPU petition filed in the aforementioned decision does not meet the principle of legal certainty because the Makassar Commercial Court does not have relative jurisdiction. Conversely, the revocation of the PKPU against PT PP is in accordance with the principle of legal protection, considering that the panel of judges has carried out the PKPU revocation procedure in accordance with Article 279 of the K-PKPU Law, and the revocation of the PKPU has been approved by the majority of creditors. "