Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan peti kemas yang terus meningkat disertai dengan ketiadaan industri dalam negeri yang memproduksi peti kemas, mengharuskan perusahaan pelayaran untuk mengimpor peti kemas dari luar negeri. Namun, proses impor tersebut dihadapkan dengan tantangan berupa pengenaan berbagai pajak, termasuk Bea Masuk. Meskipun terdapat peluang untuk memanfaatkan tarif preferensi yang ditentukan dalam perjanjian internasional, perusahaan pelayaran sering kali tidak mengoptimalkan fasilitas tersebut karena adanya perbedaan interpretasi hukum dan kendala administratif. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan kebijakan tarif preferensi dan mengidentifikasi potensi pemberian fasilitas Pembebasan dan/atau Keringana Bea Masuk atas impor peti kemas bagi industri pelayaran di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivisme dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam memanfaatkan tarif preferensi berasal dari perbedaan pemahaman antara Petugas Bea Cukai dan perusahaan pelayaran terkait pemenuhan ketentuan prosedural. Tarif preferensi merupakan tarif Bea Masuk yang berlaku lebih rendah daripada tarif yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan pemahaman kedua pihak melalui sosialisasi khusus kepada industri pelayaran serta komunikasi intensif guna memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait prosedur pemanfaatan tarif preferensi. Sebagai alternatif, perusahaan pelayaran dapat mengajukan skema penurunan tarif Most Favoured Nation (MFN) atas Bea Masuk. Untuk merealisasikan skema tersebut, perusahaan pelayaran perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang memiliki kewenangan dalam kebijakan impor peti kemas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan dalam proses impor peti kemas dapat diminimalkan sehingga dapat mendukung efisiensi bagi industri pelayaran di Indonesia.

---

The increasing demand for containers, coupled with the absence of a domestic industry that produces containers, requires shipping companies to import containers from abroad. However, the import process is faced with challenges in the form of the imposition of various taxes, including import duties. Despite the opportunity to utilise preferential tariffs specified in international agreements, shipping companies often do not optimise these facilities due to differences in legal interpretation and administrative constraints. Based on these facts, this study aims to analyse the utilisation of preferential tariff policies and identify the potential for granting Import Duty Exemption and/or Relief facilities on container imports for the shipping industry in Indonesia. The approach used in this research is post-positivism with qualitative methods. Data was obtained through in-depth interviews and literature studies to analyse the issues at hand. The results show that the main obstacle in utilising preferential tariffs comes from differences in understanding between Customs Officers and shipping companies regarding the fulfilment of procedural requirements. The preferential tariff is a lower applicable import duty rate than the general applicable tariff. Therefore, efforts are needed to harmonise the understanding of both parties through special socialisation to the shipping industry as well as intensive communication to obtain a comprehensive explanation of the procedures for utilising preferential tariffs. As an alternative, shipping companies can apply for a Most Favoured Nation (MFN) tariff reduction scheme on import duties. To carry out the scheme, shipping companies need to coordinate with the Ministry of Industry, which has the authority in container import policy. With these steps, it is expected that barriers in the container import process can be minimised to support efficiency for the shipping industry in Indonesia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"

"Persetujuan Paris Agreement UNFCCC mengatur mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang harus dilakukan oleh setiap negara. International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan “initial strategy on reduction of GHG emissions from ships” untuk mengurangi emisi sektor pelayaran. Untuk mewujudkan komitmen target yang Indonesia yang dibuat sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk bisa memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun 2030. Maka permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana penerapan kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memenuhi target NDC Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dalam industri pelayaran sesuai dengan NDC Indonesia dan ketetapan oleh International Maritime Organization (IMO). Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal, yang data digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber informan dan jenis-jenis bahan hukum lainnya, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan komitmen NDC Indonesia dalam penurunan emisi, pemerintah telah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, strategi pelaksanaan yang jelas dan rencana aksi mitigasi. Pemerintah telah membuat aksi mitigasi untuk sektor pelayaran yaitu implementasi onshore power supply (OPS), penggunaan bahan bakar low sulfur dan bahan bakar non karbon. Maka dalam kesimpulan penelitian ini bahwa pemerintah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, dan strategi pelaksanaan yang jelas dan aksi mitigasi yang dibuat seperti OPS yang sudah berjalan dengan baik dan bahan bakar non karbon masih berjalan. Aksi mitigasi ini efektif dalam penurunan emisi karbon.

---

The UNFCCC Paris Agreement regulates the nationally determined contribution (NDC) that each country must make. The International Maritime Organization (IMO) has issued an "initial strategy on reduction of greenhouse gas emissions from ships" to reduce emissions in the shipping sector. In order to realize Indonesia’s target commitments made in accordance with the Nationally Determined Contribution (NDC), the government has issued a range of regulations and policies to be able to meet the nationally determined contribution target of Indonesia by 2030. Then the question is how the implementation of government policies and regulations can meet the goals of NDC Indonesia in accordance with the provisions of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. And how the decarbonization policy in the shipping industry is in line with the NDC Indonesia and the provisions of the International Maritime Organization (IMO). This research is a type of doctrinal research; the data used is secondary data supported by interviews with informant sources and other types of legal materials. Data collection is carried out by conducting library studies. To realize NDC Indonesia’s commitment to emissions reduction, the government has issued a roadmap that outlines measures, program phases, activities, accountability, clear implementation strategies, and mitigation action plans. The government has taken mitigation measures for the shipping sector, including the implementation of onshore power supply (OPS), the use of low sulfur fuels, and non-carbon fuels. So in the conclusion of this study, the government issued a roadmap describing the steps, program phases, activities, accountabilities, and clear implementation strategies and mitigation actions made such as the OPS already running and non-carbon fuels still running. This mitigation action is effective in reducing the carbon emissions of the maritime transport sector."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum dan akibatnya pada PT JMT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Kepabeanan serta adanya fasilitas pengganti berupa BMDTP. BMDTP diberikan guna meningkatkan produksi dalam negeri. Peneliti menyarankan untuk adanya perpanjangan dari fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum sehingga ada persaingan sehat pada industri bus gandeng dalam negeri, juga akan ada penyediaan moda transportasi TransJakarta yang lebih baik.

---

This research to analyze about unextended the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose especially towards PT. JMT. This research used qualitative approach with descriptive design. This research conclude that the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose because the regulation of customs had change and there`s a new incentive which is called BMDTP. BMDTP given to increased all local production. Researcher suggest to extend the the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose, therefore made a competitive in articulated buses local industries, also there`s a supplies for vehicles to make TransJakarta transportation be better."

"Skripsi ini membahas peranan PELNI dalam perkembangan pelayaran nusantara pada 1969 - 1998. PELNI adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi dalam transportasi laut. Negara berperan dalam keberlangsungan PELNI. Perhatian negara atas PELNI memperlihatkan bagaimana perhatian negara dalam membangun perhubungan lautnya. Pada masa Orde Baru, PELNI berubah status menjadi Persero yang diharuskan menargetkan keuntungan dan membawa misi pemerintah. Hasil Penelitian ini adalah PELNI yang menjadi kurang efektif memenuhi kedua targetnya karena terkadang dua kepentingan itu saling berbenturan.

---

This thesis discusses the role of PELNI in development nusantara shipping in 1969 - 1998. PELNI is one of the State-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara) operating in the marine transportation. As State-Owned Enterprises, the state plays a role in sustainability of PELNI. Concern of the state over PELNI shows how the nation's attention in establish sea transportation. During the New Order, PELNI changed it?s status to be Persero that required to bring the government mission and profits target. The results of this study are PELNI become less effective to accomplish both target because sometimes that both interest collide."

"Dampak penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja di negara berkembang masih banyak diperdebatkan. Menurut teori, efisiensi penggunaan sumber daya dari perdagangan internasional dapat meningkatkan produksi domestik dan permintaan tenaga kerja. Namun setidaknya dalam jangka pendek pengangguran dapat meningkat di sektor yang tidak mampu bersaing. Studi di Indonesia belum banyak menunjukkan bukti empiris pengaruh penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja. Dengan mengadopsi metodologi Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) dan data individual dan sektoral dari SAKERNAS 2000-2010, studi ini menunjukan penurunan tarif impor di Indonesia dapat mengurangi kemungkinan menganggur di sektor yang mampu bersaing dan meningkatkan kemungkinan menganggur di sektor kurang mampu bersaing.

---

The effect of import tariff reduction on job opportunities in developing countries is still debateable. The theory suggests that efficiency in utilization of resources resulting from international trade can increase domestic production and demand of labour. However, at least in the short-run, unemployment can increase in less competitive sectors. Empirical studies from Indonesia on this issues are still limited. By adopting the methodology from Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) and employing individual and sectoral data from SAKERNAS 2000-2010, this study shows that reducing import tariff in Indonesia decreases of probability of unemployment in competitive sectors but increases it in less competitive sectors."

"Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia,untuk menjamin pergerakan barang dan penumpang terus berjalan pemerintah membuat kapal perintis sebagai kapal subsidi untuk pemerataan.wilayah yang menjadi perhatian adalah Regional Indonesia Timur,namun untuk diciptakan biaya operasional yang optimal agar cost dan tujuan bisa tepat sasaran perlu dilakukan optimasi,salah satu hal yang berperan dari terciptanya biaya operasional lebih rendah adalah pemilihan rute dikarenakan  cost lebih banyak dihabiskan pada bahan bakar.dalam pengoptimalan rute yang bersifat travelling salesman problem dapat digunakan penyelesaian berdasarkan metode heuristik,dua metode heuristik yang yang dapat menjadi pilihan adalah Algoritma genetika dan Tabu search dengan membangun pengoptimalan dalam kedua metode tersebut didapatkan kesimpulan keduanya bisa menjadi solusi dan perbedaan hasil kedua metode tidak berbeda jauh,keduanya  menciptakan berbagai rute dalam permasalahan harga bahan bakar optimal yang dapat dijadikan solusi pemilihan rute yang baru.

---

Indonesia is one of the largest maritime countries in the world, To ensure the movement of commodity and passengers continues, the government makes pioneer ships as subsidized ships for equity. The area of concern Eastern Indonesia Region, but in order to create optimal operational costs so that costs and goals can be right on target, optimization needs to be done. One of the things that plays a role in creating lower operational costs is route selection because more costs are spent on fuel.When optimizing routes that are traveling salesman problems, solutions based on heuristic methods can be used, Two heuristic methods that can be chosen are genetic algorithms and taboo search by building optimization in the two methods, it can be concluded that both of them can be a solution and the difference in the results of the two methods is not much different, both create various routes in the optimal fuel price problem which can be used as a new route selection solution."