Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi arah kebijakan yang kerap memperoleh resistensi domestik. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang menanamkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan barang publik sehingga bertentangan dengan neoliberalisasi yang mengutamakan mekanisme pasar. Akan tetapi, praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 di bawah payung kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program-program yang ditujukan kepada pendidikan tinggi dalam Merdeka Belajar telah meningkatkan privatisasi PTN dan pergeseran orientasi pendidikan tinggi ke arah ekonomi. Terjadinya peningkatan praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di tengah resistensi terhadap praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi fokus utama dari penelitian ini. Penelitian ini akan menguraikan peningkatan praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia melalui program-program Merdeka Belajar dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Penelitian kualitatif ini akan menggunakan konsep governmentality oleh Foucault dengan menggunakan metode analisis konten. Penelitian ini berargumen bahwa Merdeka Belajar dalam pengelolaan pendidikan tinggi menginternalisasikan konsepsi subjektif yang memperhatikan konteks sosio-historis pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia sehingga praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi dapat dinormalisasikan. Konsepsi subjektif yang diinternalisasikan pemerintah adalah “merdeka” sebagai prinsip pelaksanaan pendidikan tinggi ideal serta pendefinisian kualitas pendidikan tinggi yang didasarkan pada kedekatan pendidikan tinggi dengan dunia industri.

---

Neoliberalization of higher education in Indonesia is a policy direction that often encounters domestic resistance. This cannot be separated from the history of the implementation of education in Indonesia, which instills the understanding that education is a public good, which is contrary to neoliberalization which prioritizes market mechanisms. However, the practice of neoliberalization of higher education in Indonesia increased in 2020-2024 under the umbrella of the Merdeka Belajar education policy. Programs aimed at higher education in Merdeka Belajar have increased the privatization of PTN and shifted the orientation of higher education towards the economy. The increase in the practice of neoliberalization of higher education amidst resistance to the practice of neoliberalization of higher education in Indonesia is the main focus of this study. This study will describe the increase in the practice of neoliberalization of higher education in Indonesia through Merdeka Belajar programs in the management of higher education. This qualitative research will use the concept of governmentality by Foucault using the content analysis method. This study argues that Merdeka Belajar in the management of higher education internalizes subjective conceptions that pay attention to the socio-historical context of the implementation of higher education in Indonesia so that the practice of neoliberalization of higher education can be normalized. The subjective conception internalized by the government is “freedom” as the principle of implementing ideal higher education and defining the quality of higher education based on the proximity of higher education to the industrial world. "

"Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi selama tiga semester untuk menambah pengalaman serta wawasan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan MBKM lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbudikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM itu telah dilangsungkan pada level fakultas yaitu pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia yang merupakan fakultas baru yang berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM menggunakan teori implementasi kebijakan publik “ A model of the Policy Implementation Process” yang merupakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode post-positivist, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sudah sangat baik karena setiap agen pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikannya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk menjadi perbaikan kedepannya yaitu untuk diarahkan pada perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kebijakan yang belum maksimal; dan diperlukannya peraturan pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga program studi memiliki guideline dan tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Policy is a policy established by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) with the aim of granting students the right to study outside their study programs for three semesters to enhance their experience and insights, enabling them to adapt to the changing times. The MBKM policy was initiated with the issuance of MoECRT Regulation No. 3 of 2020 on National Standards for Higher Education. The University of Indonesia is a higher education institution committed to implementing the MBKM policy. Therefore, this research aims to provide an overview of how the implementation of the MBKM policy has taken place at the faculty level, specifically at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia, which is a newly established faculty fully committed to implementing the MBKM policy. The study utilizes the public policy implementation theory, "A Model of the Policy Implementation Process," by Van Meter and Van Horn. The research adopts a post-positivist approach, employing primary data collection through in-depth interviews and secondary data collection through literature reviews, with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of MBKM at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia has been quite effective, as each policy executor is actively involved in its implementation. However, there are certain aspects that need improvement in terms of coordination, communication, and policy evaluation. Additionally, there should be regulations governing the implementation of MBKM within the University of Indonesia to provide guidelines for study programs and prevent individual interpretations of the MBKM policy."

"Kapitalisme dan neoliberalisme telah menguasai norma dan mewujud dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bukti, saat ini pendidikan cenderung mengarahkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi. Oleh karena itu, neoliberalisme dapat dianggap sebagai "isme" yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia saat ini dan berkontribusi pada ketimpangan kelas yang meningkat. Fenomena ini menjadi faktor utama dalam program pemagangan MBKM yang bersifat eksploitatif. Dalam program pemagangan MBKM, terdapat hambatan struktural karena dominasi korporasi terhadap mahasiswa pekerja magang yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi program magang MBKM yang menghasilkan eksploitasi terhadap mahasiswa pekerja magang dianalisis dengan teori kriminologi kritis. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif kritis yang menyadari perlunya memperbaiki ketidaksetaraan dengan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Data diambil dari beberapa subyek mahasiswa pekerja magang yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari pelaksana program MBKM, yaitu perguruan tinggi dan program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja magang memiliki posisi yang powerless sehingga timbulnya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa, seperti korporasi dan lembaga negara/pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efisien antara program studi, perguruan tinggi, dan pemerintah juga menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa pekerja magang secara teknis. Oleh karena itu, eksploitasi mahasiswa pekerja magang pada program pemagangan MBKM dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Perbudakan modern ini melibatkan pemanfaatan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan imbalan untuk persetujuan dari orang yang memiliki kontrol untuk tujuan eksploitasi.

---

Capitalism and neoliberalism have dominated the norms and materialized within the higher education system in Indonesia. As evidence, the current education tends to direct students to become resources utilized in the process of industrialization. Therefore, neoliberalism can be considered an "ism" that influences the current education system in Indonesia and contributes to the increasing class inequality. This phenomenon becomes a significant factor in the exploitative nature of the MBKM internship program. In the MBKM internship program, there are structural barriers due to the significant corporate dominance over student interns. The purpose of this research is to describe the existence of the MBKM internship program that leads to the exploitation of student interns, analyzed through critical criminology theory. The research methodology employed is critical qualitative method, which acknowledges the need to address inequality by prioritizing the most marginalized groups in society. Data is collected from various student intern subjects who have experienced exploitation and other forms of violence. Additionally, data is obtained from the program implementers, namely colleges and study programs. The research findings indicate that student interns hold a powerless position, leading to exploitation by authoritative entities, such as corporations and government institutions. Furthermore, the lack of efficient coordination between study programs, colleges, and the government exacerbates the issue, resulting in a lack of technical legal protection for student interns. Consequently, the exploitation of student interns in the MBKM internship program is regarded as a form of modern slavery. This modern slavery involves the use of power or vulnerability and offers incentives to obtain consent from those who have control over the situation."

"Adanya kondisi dimana kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan tinggi yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, mendorong pelajar melakukan migrasi untuk memperoleh pendidikan tinggi. Kondisi ini diperkuat dengan terus meningkatnya jumlah pelajar migran baik pelajar menengah atas maupun perguruan tinggi dari tahun 2007 s.d. 2014. Adapun penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kuantitas dan kualitas program studi memengaruhi keputusan migrasi dalam memperoleh pendidikan tinggi. Disamping itu, melalui asumsi bahwa keputusan migrasi untuk memperoleh pendidikan tinggi sudah dilakukan sejak pelajar masih berada di jenjang pendidikan menengah atas, penelitian ini menggunakan pelajar yang sedang berada di jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi sebagai unit analisisinya. Dengan menggunakan gabungan data yang bersumber dari IFLS, PDDikti Kemendikbud dan BPS, serta melalaui metode analisis regresi multinomial probit dengan pendekatan multiple imputing on chained equation untuk data pooled cross section, penelitian ini menunjukkan bahwa pelajar migran lebih cenderung untuk mendatangi wilayah yang memiliki jumlah program studi akreditas “A” lebih banyak daripada wilayah asalnya, serta mempunyai pembangunan wilayah yang lebih rendah daripada wilayah asalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku migrasi untuk pendidikan di Indonesia didominasi oleh motivasi investasi, yang mana mengharapkan adanya pengembalian ekonomi dari migrasi yang dilakukannya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana peran gender, peran keluarga, serta preferensi sekolah memengaruhi perilaku bermigrasi pelajar di Indonesia.

---

The existence of conditions where the quantity and quality of higher education facilities are unable to meet educational needs, encouraging students to migrate to obtain higher education. In this condition, the number of students, both students, and high school students, was high from 2007 to 2004. This study aims to analyze the extent to which the quantity and quality of departments influence migration decisions in obtaining higher education. In addition, assuming that the decision to migrate to obtain higher education has been made since students are still in senior secondary education, this study uses students in senior secondary education and higher education as the unit analysis. This study uses a combination of data sources from IFLS, PDDikti Kemendikbud, and BPS, and the multinomial probit regression analysis method with the multiple imputing chained equation approach for pooled cross-section data. This study proves that migrant students are more likely to come to an area with more “A” accredited study programs than their regions and have lower regional development than their original regions. This condition proves that migration behavior for education in Indonesia is dominated by investment motivation, which expects an economic return from the migration it does. In addition, this study also reveals how gender roles, family roles, and school preferences affect student migration behavior in Indonesia."

"Tesis ini membahas penurunan hegemoni Amerika Serikat dalam bidang pendidikan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hegemoni Amerika Serikat dalam rangking pendidikan tinggi semakin menurun, hal ini diiringi penurunan jumlah mahasiswa internasional yang memilih Amerika Serikat sebagai negara tujuan studi. Lalu hal yang sama juga terjadi pada jumlah awardee beasiswa Finance Education and Training Agency (FETA) dan Ministerial Scholarship (MINS) yang memilih Amerika Serikat juga semakin menurun. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa alasan awardee beasiswa FETA dan MINS menghindari Amerika Serikat sebagai negara tujuan studi. Selain itu dengan membandingkan data dengan awardee beasiswa Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (SPIRIT), ditemukan peran awardee sebagai bridgehead bagi negara tujuan studi.

---

This thesis discusses the decline of the United States hegemony in higher education. This research is qualitative research with a case study method. The hegemony of the United States in the higher education ranking is decreasing, this is accompanied by a decrease in the number of international students who choose the United States as a study destination country. Then the same thing happened to the number of scholarship awardees for the Finance Education and Training Agency (FETA) and Ministerial Scholarship (MINS) who chose the United States. The results of this study found that there were several reasons why FETA and MINS scholarship awardees avoided the United States as a study destination country. In addition, by comparing the data with the scholarship awardees of the Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution (SPIRIT), we found the role of the awardee as a bridgehead for the study destination country."

"Beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada program studinya. Ketiga SMM tersebut memiliki kesamaan prinsip dan teknik manajemen. Tapi sayangnya Perguruan Tinggi tersebut melakukan pengelolaan secara terpisah, baik dalam sistem proses manajemen, tata kelola, maupun dalam pendokumentasiaannya. Hal ini mengakibatkan sistem kerja atau proses manajemen terutama dalam pendokumentasiannya tidak terstruktur dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merancang SMM khususnya sistem pendokumentasiannya secara terintegrasi dengan mempertimbangkan persyaratan ISO 9001:2008, BAN-PT dan AUN-QA pada program studi/perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan menganalisa tingkat keterkaitan antara klausul ISO 9001:2008, standar BAN-PT dan kriteria AUN-QA. Hasilnya terdapat kesamaan prinsip yang mendukung dalam pengintegrasiannya, terutama prinsip P-D-C-A. Selanjutnya penelitian ini melakukan identifikasi dokumen yang dipersyaratkan ketiga SMM tersebut. Identifikasi tersebut digunakan untuk merancang sistem proses manajemen program studi/perguruan tinggi.

---

Several state universities in Indonesia has implemented a Quality Management System (QMS) ISO 9001:2008, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi / BAN-PT (the National Accreditation Agency for Higher Education in Indonesia), and the ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) on this management. All these QMS have in common principles and management techniques. Unfortunately the universities manage this QMS separately, both in systems management processes, governance, and in documentation. This condition resulted poor structure in a working system or process management, especially in documentation. Therefore this study aims, to design a specific Integrated Quality Management System that include ISO 9001:2008, BAN-PT and AUN-QA on a Higher Education in Indonesia. This study begins by analyzing the links between QMS ISO 9001:2008, BAN-PT and AUN-QA. The results showed that there are similiarities in principles that support the integration, especially the principle of PDCA. Furthermore, this study identifies the documents required by these three QMS. Identification is used to design Process Management System in Higher Education. "